Belum adanya peta jalan atau road map yang jelas tentang program campuran 40% biodiesel dalam minyak solar (B40) membuat pelaku industri terkait menjadi bimbang, kendati pemerintah terus mendorong implementasinya.  Pelaku industri alat berat dan otomotif, misalnya, sampai kini masih menantikan kepastian pemerintah untuk program B40 tersebut, agar dapat menyesuaikannya.

“Penetapan peraturan atau roadmap B40–B50 itu terlebih dahulu harus ditetapkan agar ada kepastian bagi industri untuk mempersiapkannya, termasuk spesifi kasinya kapan mulainya,” kata Sekretaris Gabungan Kepala Kompartemen Teknik Lingkungan dan Gabungan Industri Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Abdul Rochim dalam webinar, belum lama ini. Menurut dia, tahapan studi dan evaluasi B40 sebaiknya mengikuti program pengembangan biodiesel sebelumya dan dikonfi rmasi melalui tes jalan (road test). Untuk implementasi, sebaiknya diberikan waktu yang cukup bagi industri.

Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Andriah Feby Misna menjelaskan berbagai kajian sudah dilakukan, termasuk soal campuran yang dibutuhkan untuk B40. Kementerian ESDM bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tengah menguji campuran FAME (fatty acid methyl ester) dan D100 untuk digunakan pada B40.

Kondisi terberat yang dihadapi pada tahun ini, kata dia, program biodiesel sangat didukung oleh insentif yang bersumber dari pungutan ekspor dari produk CPO dan turunannya. Begitu juga dengan peluang pembangunan pabrik baru FAME menjadi dilematis karena belum ada kepastian bahan campuran untuk program biodiesel 40%.

Di sisi lain, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) berharap agar pemerintah tidak menaikkan bea keluar CPO karena dinilai tidak berdampak langsung pada industri kelapa sawit nasional. Selain itu, kata Ketua Umum GIMNI Sahat Sinaga, bea keluar juga tidak memiliki implikasi langsung dalam mendukung program biodiesel nasional. 

Menurut dia, kenaikan dana pungutan ekspor menjadi langkah yang tepat untuk menutupi selisih antara harga biodiesel dan solar. Selain itu, petani kelapa sawit juga diuntungkan secara langsung dengan bertambahnya dana penanaman kembali, pelatihan, dan program lain yang diadakan Badan Pengelola Dana Pungutan Kelapa Sawit.

Direktur Shopee Indonesia Handhika Jahja, memfasilitasi ekspor 10 juta produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) nasional ke Malaysia, Singapura, dan Filipina hingga Desember 2020. Sekitar 50 ribu produk UMKM Indonesia terjual setiap harinya di aplikasi Shopee Malaysia, Shopee Singapura dan Shopee Filipina. Program yang telah dilaksanakan sejak 2019 ini berkembang pesat tahun ini. Tahun lalu, hanya sekitar 5 ribu produk UMKM saja yang terjual setiap hari. Produk UMKM yang laris dipasarkan antara lain fashion muslim dan pakaian wanita. ini didukung pula promosi dari Shopee Indonesia. 

Kendala umum yang dihadapi oleh UMKM Indonesia ketika ingin mengikuti program ekspor adalah cara pemasaran dan bagaimana menghadapi pembeli dari negara lain. Sebab, untuk menjual produk di pasar global, diperlukan penanganan dengan cara global, mulai pemahaman bahasa yang tepat seperti bahasa Inggris.

Head of Public Policy and Goverment Relations Shopee Indonesia Radityo Triatmojo menerangkan sebagai perusahaan e-commerce terdepan, pihaknya menegaskan peran dan fungsi sebagai penyelenggara program untuk mendukung keberlangsungan UMKM, sekaligus wadah untuk memperluas akses penjualan dan pemasaran secara digital. Pencapaian dan realisasi program yang telah diimplementasikan tidak luput dari hadirnya kampanye Shopee yang turut senantiasa secara tidak langsung mendukung produk lokal karya UMKM binaan.

Perusahaan jasa pengiriman ekspres mencatat lonjakan volume barang selama Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 12.12, dibandingkan dengan momen yang sama pada 2019, kendati semua bidang usaha terdampak pandemi Covid-19. PT TIki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) yang terkena kampanye negatif boikot JNE juga tetap mendulang pertumbuhan volume hingga 25% selama Harbolnas 12.12. PT Global Jet Express (J&T Express) dan PT Sicepat Ekspress Indonesia juga mencatat kenaikan volume barang masing-masing 10% dan 100%.

Selama Pandemi Covid-19, banyak masyarakat yang lebih senang berbelanja melalui online sehingga pelaku usaha mulai beralih ke ranah digital. Setiap tahun traffic pengiriman meningkat secara konsisten dan pada momentum belanja online. Pencapaian itu didukung kerjasama dengan sejumlah platform e-commerce dengan memfasilitasi layanan pengiriman yang berbasis teknologi informasi. Perseroan telah menunjang kelancaran pengiriman pada saat musim puncak Harbolnas 12.12. Sejauh ini, masih terjadi pergeseran perilaku masyarakat yang beralih ke balanja online di tengah pandemi Covid-19.

Harbolnas 12.12 merupakan salah satu pengiriman terpadat pada hampir semua perusahaan kurir selain momentum Lebaran. e-commerce mendongkrak sebanyak 70% pengiriman. Hal tersebut semakin terasa seiring dengan transformasi digital bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang semakin berkembang dan merambah ke penjualan online. Untuk itu, kinerja logistik perlu ditingkatkan agar dapat memberikan layanan yang terbaik dan melakukan pendekatan kepada pelaku usaha UMKM, agar dapat membangun ekosistem digital yang saling mendukung satu sama lain.

Pemerintah akan memperluas instrumen investasi yang bisa dipakai wajib pajak untuk mendapatkan fasilitas pembebasan pajak penghasilan PPh atas dividen yang diperolehnya.

Berlaku awal 2021, aturan jenis portofolio investasi dari dividen wajib pajak akan diatur di Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan ini adalah aturan pelaksana Undang-Undang (UU) No 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Wajib Pajak (WP) bisa dibebaskan dari PPh jika mereka menginvestasikan 30% atas dividen yang diperolehnya dalam 12 instrumen investasi yang beredar di Indonesia. Dari 12 instrumen tersebut, delapan di antaranya adalah portofolio investasi yang sama untuk atas dana repatriasi dalam program tax amnesty.

Merujuk Pasal 12 UU Nomor 11/2016 tentang Pengampunan Pajak, portofolio itu, antara lain: Surat utang negara, obligasi BUMN, surat utang lembaga pembiayaan, obligasi swasta hingga investasi sektor riil. Di aturan baru kelak, ada empat instrumen baru. Salah satunya: hasil dividen itu diinvestasikan untuk pinjaman Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Jika merujuk aturan yang berlaku saat ini, tarif PPh atas dividen adalah: Satu, PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% final, jika dividen diterima orang pribadi dalam negeri.

Kedua, PPh Pasal 23 sebesar 15%, jika diterima WP badan dalam negeri berupa bentuk usaha tetap (BUT). Ketiga, PPh Pasal 26 sebesar 20% atau sesuai kesepakatan dalam Persetujuan penghindaran Pajak berganda (P3B), jika diterima WP luar negeri, selain BUT.

Aksi merger dan akuisisi mewarnai perjalanan bisnis di sejumlah sektor, mulai dari energi, e-commerce hingga perbankan. Kabar teranyar, raksasa e-commerce Indonesia Tokopedia menjajaki merger dengan perusahaan investasi Bridgetown Holdings. Valuasi Tokopedia diperkirakan mencapai USS 8 miliar hingga US$ 10 miliar.

Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga melihat, bisnis e-commerce akan terus tumbuh di Indonesia. “Hal ini mendorong pelaku usaha mengembangkan model bisnis yang disesuaikan dengan situasi dan perencanaan masing-masing, “ kata dia, kemarin.

Konsolidasi di sektor perbankan tak kalah dahsyat. Ada Kookmin Bank asal Korea Selatan yang mengambil alih Bank Bukopin dengan nilai transaksi Rp 2,8 triliun. Kemudian Bangkok Bank mengakuisisi PT Bank Permata dengan nilai total transaksi mencapai Rp 33,3 triliun.

Belakangan ini, bank syariah pelat merah siap menggelar transaksi jumbo. Tiga bank syariah BUMN: Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah (BRIS) dan BNI Syariah siap melakukan merger.

Kementerian BUMN telah mengumumkan bank hasil merger akan menggunakan nama baru yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dan tetap menggunakan kode BRIS. Kellk, nilai total aset bank hasil mega merger ini akan mencapai Rp 214,65 triliun.

Sepanjang tahun ini, pemerintah memperkirakan penerimaan pajak mencapai Rp 1.198,82 triliun. Angka ini turun 10% dari realisasi penerimaan pajak tahun 2019. Hingga akhir Oktober 2020, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 826,94 triliun atau setara 68,98% dari outlook yang ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72/2020 tentang APBN.

Pekerjaan rumah otoritas pajak di dua bulan terakhir tahun ini pun cukup berat. Sebab, Direktorat jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih harus mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 371,88 triliun agar shortfall tidak terulang. Artinya, pada bulan November dan Desember 2020, setoran penerimaan pajak masing-masing mencapai Rp 185,94 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, “Pada saat ini penerimaan kita merosot karena seluruh wajib pajak dan dunia usaha memang terpengaruh secara negatif akibat pandemi Covid ini, “ kata Sri Mulyani dalam acara bertajuk Digitalisasi BUMN, Rabu (16/12).

Meski begitu, pemerintah optimistis penerimaan pajak di tahun ini bisa tercapai sesuai outlook. Caranya dengan melakukan berbagai upaya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi basis pajak.

Direktorat jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) segera membebaskan pajak penghasilan (PPh) atas dividen. Dalam implementasinya nanti, insentif ini akan merujuk pada fasilitas instrumen investasi dalam program pengampunan pajak alias tax amnesty pada 2016 lalu.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, pengecualian PPh atas dividen berlaku bagi wajib pajak (WP) orang pribadi dan WP Badan dalam negeri, asalkan dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam jangka waktu tertentu.

Kebijakan tersebut berlaku bagi WP orang pribadi dan WP Badan yang mendapatkan dividen dari bentuk usaha tetap (BUT) dari dalam maupun luar negeri. Adapun ketentuan yang diatur yakni, dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak.

Sebanyak 12 Penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending berguguran sepanjang tahun 2020. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai hal itu utamanya karena penyelenggara terkait kalah bersaing dengan ratusan penyelenggara lainnya. OJK mulai memaparkan secara rinci nama-nama entitas fintech lending pada Januari 2020. Ketika itu, penyelenggara fintech lending bertambah 20 entitas menjadi 164 penyelenggara.

OJK juga sempat menghentikan proses pendaftaran bagi penyelenggara fintech lending baru. Hal itu dilakukan tepat setelah 20 penyelenggara baru meraih tanda terdaftar dan tiga entitas dicabut tanda daftarnya di awal tahun ini. Berdasarkan masukan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (AFPI) memutuskan untuk menghentikan sementara moratorium pendaftaran untuk fintech landing baru. Hal senada disampaikan AFPI, tetapi alasan yang disampaikan cenderung agar asosiasi lebih fokus untuk mengintegrasikan seluruh penyelenggara dalam pusat data fintech landing (fintech data center/FDC).

Dampak berat yang dialami hotel, restauran dan kafe (Horeka) selama pandemi Covid-19 berimbas juga pada penjualan produk kertas dan tisu. Hal itu dirasakan PT Suprama Tbk, yang menyebutkan bila penjualan di tahun 2020 ini mengalami penurunan.

“Penjualan kami mengalami penurunan sekitar 18 persen untuk periode Januari - September 2020 dibanding periode yang sama tahun 2019,” kata Hendro Luhur, Direktur PT Suparma Tbk, dalam acara paparan publik perseroan yang digelar secara virtual.

Hal ini membuat target penjualan di akhir tahun 2020 juga mengalami penurunan dibanding tahun 2019. Yaitu Rp 2.1 triliun Sementara capaian hingga akhir tahun 2019 lalu, memcapai Rp 2.51 triliun.

Hingga akhir September 2020 lalu, persercen mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp 1,539 triliun, atau turun sebesar 18 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 1,87 triliun.

Kinerja tahun 2020 ini merupakan rekor penurunan penjualan sejak 10 tahun terakhir. Dimana sepanjang dekade tersebut penjualan persercan terus mengalami kenaikan. Sedangkan sepanjang periode Januari-November 2020, penjualan bersih perseroan mencapai 1.918 triliun, dimana pencapaian ini setara dengan 91.3 persen dari target tahun ini sebesar Rp 2.1 triliun.

Nilai belanja iklan di Indonesia diproyeksi naik di kisaran 7,5%-10% pada 2021 mendatang dengan dominasi pangsa pasar yang cukup kokoh dari televisi dan internet. Dalam kaitan itu, televisi dan digital masing-masing bakal menguasai sekitar 60% dan 25% pangsa iklan sepanjang tahun depan seiring dengan dimulainya proses pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Adapun sisanya dibagi untuk media lain seperti radio dan media luar ruang.

Berdasarkan data Nielsen, tingkat penetrasi media luar ruangan masih masuk ke dalam tiga besar media beriklan dengan penetrasi terbesar, diantaranya televisi menjangkau 90% populasi per hari, internet 65%, dan media luar ruang 54%. Dunia usaha telah menunjukkan pergerakan minat dengan bertambahnya perusahaan yang beriklan melalui media sosial dan terjadinya perpindahan klien dari medium konvensional ke direct action media. 

Industri periklanan Tanah Air masih berhadapan dengan sejumlah tantangan. Pertama, transformasi digital yang belum merata. Kedua, belanja iklan digital masih dinikmati oleh platform global, bukan publisher lokal. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani berpendapat tren dominasi belanja iklan di platform global akan bergeser ke publisher lokal.

Direktur Nielsen Media Indonesia Cerli Wirsal mengatakan penetrasi media luar ruang didukung oleh keinginan konsumen untuk melakukan aktivitas di luar rumah, sehingga peluang untuk menarik perusahaan dalam memasang iklan di medium tersebut cukup besar. Berdasarkan gross rate card, Nielsen menghitung belanja iklan media luar pada September tahu ini di jakarta mencapai angka lebih dari Rp293 miliar dengan kategori produk properti, korporasi (corporate ads) dan finansial sebagai tiga kategori produk terbesar. Masing-masing kategori, memiliki strategi berikan yang berbeda.

Peluang peningkatan nilai belanja iklan di aplikasi digital tahun depan berkaitan erat dengan melonjaknya minat konsumen terhadap sektor hiburan dan gim daring di perangkat seluler. Meski 40% masyarakat pengguna perangkat mobile diperkirakan mengurangi pengeluaran tahun depan tetapi inovasi di perangkat mobile seperti platform dagang-el, dinilai bakal menjadi tren utama untuk beriklan, sehingga mendorong nilai belanja di medium tersebut.