Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambangan Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan bahwa sejak Oktober 2020, perusahaan smelter telah melaksanakan kontrak jual beli nijih nikel sesuai dengan ketentuan HPM. Kontrak yang berlaku menggunakan skema Cost, Insurance, and Freight (CIF), di mana smelter hanya membayar biaya tongkang US$ 3 per metrik ton.

Meski aturan HPM telah berlaku sejak April 2020 lalu, penerapan HPM tidak bisa langsung dilaksanakan sepenuhnya oleh para pelaku usaha, mengingat selama ini beberapa perusahaan smelter telah lama menikmati harga nikel yang murah. Terkait dengan pengaturan biaya CIF yang membebani penambangan dengan subsidi biaya pengiriman, satgas HPM saat ini tengah mendiskusikan untuk mencari solusi terkait aspek jarak dan kandungan SiO/MgO. Di sisi lain, HPM ditetapkan di atas harga pokok produksi (HPP) bijih nikel untuk memberikan profit bagi penambang nikel. Namun dalam praktiknya masih terdapat penjualan nikel dibawah HPM, bahkan di bawah HPP. 

Plt Kadis Koperasi dan UKM Sumut Dr Ridha Haykal Amal SH MH membuka pelatihan peningkatan skil pelaku UMKM milenial dalam pemanfaatan aplikasi market place e-Community UMKM Sumut angkatan I, II dan III se-Sumut, Selasa (15/12) malam di Griya Hotel Amir Hamzah Medan.

Pelatihan yang dilaksanakan merupakan wujud dari perhatian pemerintah terhadap keberadaan UMKM yang ada di Sumut, untuk dapat terus bangkit dan berkembang. UMKM harus memiliki skil yang mampu memanfaatkan aplikasi digital untuk menunjang dan peningkatan produk dalam suatu usaha.

Perlu dikatetahui tambah Haykal, sektor UMKM berbasis digital saat ini mulai diminati kalangan anak muda khususnya generasi milenial. Namun perkembangan UMKM berbasis digital belum dibarengi dengan konsep yang baik dari sisi manajemen maupu pemasaran. Karena itu dibutuhan ide dan gagasan untuk merespon perkembangan UMKM berbasis digital agar mampu bertahan dan berkembang di tengah arus persaingan usaha yang serba online.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto mengatakan, dibandingkan bulan sebelumnya, peningkatan nilai impor pada November 2020 itu terjadi di seluruh golongan penggunaan barang ekonomi. Golongan barang konsumsi naik US$ 264,5 juta (25,52%) menjadi US$ 1,3 miliar, bahan baku naik US$ 1,02 miliar (13,02%) menjadi US$ 8,93 miliar, sedangkan barang modal naik US$ 583,5 juta (31,54%) menjadi US$ 2,43 miliar.

Surplus neraca perdagangan RI dan perbaikan ekspor pada November 2020 ditunjang oleh naiknya permintaan dan naiknya harga komoditas andalan, terutama batubara dan minyak sawit. Adapun berdasarkan komoditasnya, penyumbang terbesar ekspor bulan November lalu adalah lemak dan minyak hewan, bahan bakar mineral, serta besi dan baja.

Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro mengatakan kenaikan impor bahan baku/penolong dan barang modal menunjukkan titik balik dari perekonomian. Peningkatan impor bahan baku dan barang modal menunjukkan adanya kegiatan perekonomian dalam negeri yang meningkat. Kondisi surplus neraca perdagangan juga menunjukkan geliat ekonomi, khususnya kegiatan belanja kelas menengah dan kelas bawah.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Muhammad Faisal mengatakan pemerintah perlu terus mendorong nilai tambah dari produk ekspor. Bahan mentah yang selama ini diekspor harus diolah lagi menjadi produk turunan sehingga memiliki nilai tambah lebih tinggi. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan bank sentral memandang bahwa surplus neraca perdagangan tersebut berkontribusi positif dalam menjaga ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. Kedepan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk meningkatkan ketahan eksternal, termasuk kinerja neraca perdagangan.

Dalam catatan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), ekspor produk minyak sawit Oktober 2020 mencapai 3,03 juta ton atau naik 9,55% dari September 2020 yang sebesar 2,76 juta ton. Kenaikan tertinggi sebesar 10,70% terjadi pada produk olahan minyak sawit menjadi 1,96 juta ton dari 1,77 juta ton pada September dan produk oleokimia yang naik 30,30% menjadi 408 ribu ton dari 313  ribu ton pada September.

Analis komoditas dari LMC International Ltd Inggris James Fry mengatakan, kinerja produksi minyak sawit tahun ini yang paling rendah di negara-negara produsen bukan karena dampak musim kemarau panjang satu atau dua tahun sebelumnya tapi juga dampak dari pemeliharaan kebun yang kurang baik akibat penggunaan pupuk berkualitas rendah beberapa tahun lalu. Permintaan pasar  akan kembali normal seiring dengan pemulihan ekonomi yang terjadi paska Covid-19 terutama di negara Tiongkok dan India pada 2021.

Pemerintah Australia mengecam laporan larangan ekspor batubara ke Tiongkok sebagai sebuah pelanggaran nyata terhadap aturan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO). Menurut Perdana Menteri (PM) Scott Morrison, Tiongkok belum mengonfirmasikan laporan media pemerintahnya bahwa ekspor batubara Australia yang bernilai miliaran dolar kini telah tunduk pada larangan tidak resmi. Hal tersebut jelas akan melanggar perjanjian perdagangan bebas dan berharap hal tersebut tidak terjadi. 

Petunjuk mengenai embargo batu bara telah menjadi rumor yang diperbincangkan selama beberapa waktu, menyusul kabar bahwa banyak pengirimannya dari Australia yang telah diblokir di pelabuhan-pelabuhan Tiongkok. Para pembuat kebijakan di Tiongkok guna mengontrol jumlah batu bara yang masuk ke negara itu. Tetapi larangan tak resmi atas batubara Australia tersebut bakal menjadi sebuah ekskalasi dramatis, karena menyasar salah satu ekspor paling berharga yang nilainya mencapai US$ 3 miliar setahun.

Pemerintahan Australia sendiri telah lama mengisyaratkan kemungkinan untuk meminta WTO turun tangan dalam perselisihan ini. Tetapi resolusi yang menghabiskan waktu bertahun-tahun dapat membuka klaim pembalasan bagi Australia dan memperburuk hubungan lebih lanjut. Hubungan Australia-Tiongkok berada pada titik terendah sejak peristiwa kekerasan Lapangan Tiananmen 1989. Sedikitnya ada 13 sektor produk Australia yang dikenakan tarif atau mengalami gangguan, termasuk jelai, daging sapi, tembaga, kapas, lobster, gula, kayu, pariwisata, universitas, minuman anggur, ganndum dan wol.

PT. Mark Dynamic Indonesia Tbk. mampu mencatatkan kinerja positif sepanjang 2020. Rahasia sukses apa saja yang menjadi kunci pertumbuhan emiten dengan kode saham MARK itu. Presiden Direktur MARK Ridwan Goh pada ajang Bisnis Indonesia Awards 2020 berhasil menyabet penghargaan sebagai Rising Star CEO. 

Kinerja operasional Mark Dynamic sepanjang 2020 dalam kondisi pandemi justru mengalami peningkatan, pada kuartal II/2020 mengalami peningkatan penjualan dibandingkan dengan kuartal II/2019 yang meningkat sebesar 10% dan peningkatan laba bersih sebesar 15%. Masa pandemi memberi peluang besar bagi perkembangan bisnis perusahaan tersebut. Terjadi pertumbuhan permintaan bisnis sarung tangan kesehatan yang sebelumnya sekitar 10%-15% sekarang menjadi sekitar 30%.

Mark Dynamic akan melakukan ekspansi pembangunan pabrik baru dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi. Ekspansi pasar baru yang terutama adalah China dan sebagian Amerika. Target penjualan pada 2021 adalah sebesar sekitar Rp 875 miliar, di mana penjualan ekspor menyumbang 95% dari total penjualan. Tantangan perusahaan adalah bagaimana bisa selalu mengupgrade emua SDM yang ada di perseroan agar selalu produktif dan bekerja secara efisien dan efektif. Harapannya agar dapat mempunyai banyak bisnis baru dengan diverifikasi bisnis sehingga pertumbuhan tidak hanya dengan cara organik, namun juga secara anorganik.

Karantina Pertanian Medan di Kualanamu mencatat telah memfasilitasi ekspor biji kopi dari Sumut ke 50 lebih Negara sejak Januari hingga awal Desember 2020. Hal itu disampaikan Kepala Karantina Pertanian Medan di Kualanamu, Ir Hafni Zahara MSc dalam siaran persnya yang diterima SIB, Sabtu (12/12).

Sesuai data sistem informasi karantina, Iqfast (Indonesia Quarantine Full Automation System) pada Karantina Pertanian Medan, sebanyak 12 ton sampel biji kopi dengan nilai ekonomi mencapai Rp 1,2 miliar, telah difasilitasi sejak Januari hingga minggu pertama Desember 2020.

Disebutkan, pengiriman ekspor kopi melalui Bandara Kualanamu yang difasilitasi Karantina Pertanian Medan, hanya berupa sampel. Jika sudah ada kontrak permintaan dalam jumlah besar akan dikirim melalui Pelabuhan Belawan.

Karantina Pertanian Medan di Kualanamu telah memfasilitasi sertifikasi ekspor 18 Kg sampel biji kopi arabica, robusta dan kopi luwak tujuan Switzerland, China dan Jerman. Selain biji kopi juga ada dikirim sampel vanili ke Amerika Serikat.

Dinas Pariwisata (Disparta) Kota Batu mendapat dana hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak Rp 15 M untuk meningkatkan kembali wisata di tengah pandemi Covid-19. Agar dana tersebut bermanfaat dan efektif sesuai peruntukan, Disparta Kota Batu menggandeng Kejaksaan Batu.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu Supriyanto mengatakan pihaknya melakukan tugas pendampingan hukum. Pengambilan dana hibah Rp 15 Miliar dari Kementerian Pariwisata RI akan memakai mekanisme dan prosedur. Kejaksaan juga menggandeng Inspektorat, BKD, Palri, dan PHRI untuk melakukan koordinasilintas lembaga.

 Kepala Disparta Kota Batu, Arief As Siddiq mengatakan bantuan yang diterima akan diperuntukan pada dua sektor. Pertama 70 persen untuk membantu perhotelan dan resto dalam bentuk bantuan operasional.

“Sedangkan sisanya untuk bantuan Sarpras, khususnya yang berbasis masyarakat atau desa wisata. Serta untuk kegiatan lainnya seperti sosialisasi dan kegiatan pepeningkatan SDM lain sesuai juknis. Termasuk juga publikasi, “ katanya.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu, Sujud Haryati mengatakan, setelah serifikasi, hanya terdapat 76 hotel dan restoran yang akan menerima dana itu.

Kinerja ekspor Kabupaten Cirebon periode Januari sampai dengan pertengahan Desember 2020 mencatatkan nilai sebesar US$ 191,5 juta yang sebagian besarnya merupakan produk usaha mikor kecil menengah (UMKM). Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Cirebon, mencatat hingga akhir 2020 ini Kabupaten Cirebon memiliki 20 produk ekspor unggulan yang didominasi UMKM. Jumlah ekspor produk unggulan di Kabupaten Cirebon sudah sebanyak 8.703 kontainer. Sebagian besar berasal dari furnitur rotan, mencapai 4.011 kontainer.

Ekspor rotan dari kabupaten Cirebon sempat mengalami keterpurukan pada triwulan 1 hingga 2 (Januari-Juni). Hal tersebut karena beberapa negara tujuan di Eropa, Asia, dan Amerika memberlakukan kebijakan lockdown. Keterpurukan tersebut sudah mulai sirna pada Juli 2020, para pelaku UMKM industri rotan di Kabupaten Cirebon sudah mulai mendapatkan pesanan dari sejumlah negara tujuan.

Disperdagin Kabupaten Cirebon pun dalam waktu dekat akan melakukan pelatihan kepada para eksportir baru. Selain pelatihan, pemerintah juga akan memfasilitasi kebutuhan teknis tentang ekspor. Dari keseluruhan produk layak ekspor, 70% merupakan rotan sedangkan 30% lainnya adalah industri hasil laut, pertanian, pengolahan, dan tekstil. Berdasarkan catatan Kementrian Perdagangan, Indonesia berada di peringkat ketiga negara pengekspor rotan terbesar dengan total 6,11% dibawah Tiongkok (45,15%) dan Vietnam (12,49%).

Peluang pengembangan sagu terbilang makin besar di tengah kebutuhan pasar pangan terus berkembang. Pemerintah bertekad untuk mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Di dunia ada lebih dari 50.000 jenis tanaman pangan, tetapi hanya 15 jenis diantaranya yang menjadi penyedia 90% dari asupan energi.  

Direktur Jenderal Industri Agro Kementrian Perindustrian (Kemenperin) Abdul Rochim mengatakan peluang pengembangan industri berbasis bahan pangan di luar beras, jagung, dan gandum sangat besar. Kemenperin tengah mengusahakan upaya subtitusi impor hingga 35% dalam 3 tahun mendatang. Untuk sagu, didasarkan pada subtitusi impor gandum dan terigu yang saat ini nilainya sangat besar mencapai Rp 40 triliun. Produsen utama dunia untuk pati sagu hanya Indonesia dan Malaysia.

Sagu merupakan satu dari enam sasaran kegiatan diverifikasi pangan lokal sumber karbohidrat nonberas di 34 provinsi. Sasaran peningkatan produksi dan konsumsi sagu mencakup tujuh provinsi penghasil sagu, yaitu Riau, Kep. Riau, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Hal yang paling menyedihkan adalah potensi komoditas sagu belum tergarap dengan baik. Hingga kini, setidaknya baru ada tiga industri besar yang mengelola bisnis persaguan ini.

Sagu adalah masa lalu dan masa depan pangan Indonesia. Memetakan kembali bidang industri dan pertanian yang mendukung cita-cita ketahanan pngan harus dilakukan sejak sekarang. Kini, saatnya mengangkat kembali sagu di negeri pemakan sega.