Kelangkaan gula rafinasi untuk bahan baku industri makanan minuman seperti awal 2020 berisiko terulang pada pembuka 2021. Pemangkasan produktivitas dan tenaga kerja industri makanan dan minuman pun menjadi taruhannya. Ketua Asosiasi Rafinasi Indonesia (AGRI) Bernardi Dharmawan mengungkap bahwa stok gula kristal rafinasi (GKR) di 11 pabrik anggota asosiasi saat ini hanya 360.000 ton. Sedangkan kenyataannya kebutuhan GKR untuk industri makanan dan minuman (mamin) ditaksir mencapai 250.000 ton/bulan dan berpeluang naik pada akhir tahun lantaran bertepatan dengan momentum Natal dan Tahun Baru.

Asosiasi telah menyuarakan potensi krisis GKR kepada pemerintah sejak bulan lalu. Namun, pengusaha belum mendapatkan kepastian izin impor gula mentah untuk GKR. Proses impor gula mentah cukup panjang dan membutuhkan waktu sekitar 2 bulan lantaran didatangkan dari Brasil. Kebutuhan GKR untuk setahun serta stok penyangga sejatinya sudah dihitung sejak awal 2020, dimana izin impor yang diberikan mencapai 3,2 juta ton.

Pelaku Industri sebelumnya memperkirakan kebutuhan impor pada 2021 bisa naik 4%-5% dari realisasi tahun ini. Sebagian besar impor komoditas gula direalisasikan dalam bentuk gula mentah yang nilainya mencapai US$ 1,6 miliar atau setara dengan 4,64 juta ton. Mayoritas gula mentah impor tersebut dialokasikan untuk industri gula rafinasi yang memasok bahan baku untuk industri mamin yang kebutuhan per tahunnya lebih dari 0,3  juta ton. 

Jika izin impor gula mentah tak kunjung diterbitkan, kelangkaan pasokan GKR akan berimbas pada anjloknya produktivitas industri mamin. Dampak berikutnya adalah kekosongan stok produk mamin di pasaran, tenaga kerja di sektor mamin, serta produktivitas sektor hulu seperti peternak dan petani yang memasok daging, susu, buah dan lainnya yang membuat produk mamin impor akan membanjir guna mengisi permintaan pasar. Adanya kepastian pasokan bahan baku dan operasional industri mamin meningkatkan daya saing dan menyediakan produk pangan yang terjangkau.

Wacana penyesuaian royalti perusahaan tambang batu bara kembali mencuat, sejalan dengan penyusunan rancangan peraturan pemerintah mengenai perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di bidang usaha pertambangan batubara. Terkait dengan ketentuan royalti, pemerintah mewacanakan untuk memberlakukan tarif royalti berjenjang terhadap komoditas batu bara yang diekspor ke luar negeri. Sementara itu, untuk penjualan batu bara di dalam negeri (domestic market obligation/DMO) telah disepakati dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) bahwa tarif royalti batu bara ditetapkan flat sebesar 14%.Tarif royalti berjenjang tersebut memperhitungkan rata-rata Harga Batu Bara Acuan (HBA) dalam 10 tahun terakhir dan tingkat HBA dalam 20 tahun ke depan. 

Di sisi lain, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam menetapkan besaran tarif  royalti ekspor di tengah tantangan tren pelemahan harga komoditas batu bara. Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia mengatakan bila royalti ekspor yang dipatok terlalu tinggi dan pasar domestik tidak dapat menyerap produksi batu bara dalam negeri, perusahaan batu bara akan kesulitan menutup biaya produksi dan royalti pada saat harga batu bara turun.

Tingginya tarif royalti akan meningkatkan biaya produksi sehingga cadangan batu bara yang masih berada di lapisan bawah tidak lagi menjadi ekonomis untuk ditambang. Akan lebih bijaksana kalau pemerintah dalam membuat kenijakan fiskal, termasuk royalti ekspor melihat secara holistik dan komprehensif. Selain itu, perlu juga melihatnya secara jangka panjang agar usaha tambang batu bara bisa dapat survive dan terus berkontribusi bagi pembangunan secara berkelanjutan.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementrian ESDM Sujatmiko mengatakan usulan tarif royalti berjenjang mempertimbangkan adanya potensi pengurangan penerimaan negara akibat berlakunya UU Cipta Kerja yang memasukkan batu bara sebagai barang kena pajak (BKP). Konsekuensi batu bara sebagai BKP membuat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang selama ini ditanggung perusahaan dapat direstui kepada negara, yang pada akhirnya menyebabkan penerimaan negara berkembang. 

Penyesuaian royalti dilakukan agar sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara yang mengamanahkan perpanjangan IUPK wajib meningkatkan penerimaan negara. Adapun, pernyataan terkait royalti itu sebagai respons mengenai kabar soal royalti batu bara ekspor akan meningkat signifikan hingga 24%.

Pemerintah membeli surat utang yang diterbitkan BUMN dan berinvestasi langsung senilai total Rp 19,7 triliun tahun ini dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Investasi pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2020. Investasi yang bersumber dari APBN ini sifatnya nonpermanen. Tahun ini ada lima BUMN penerima investasi senilai Rp 19,7 triliun, yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero), PT Perkebunan Nusantara (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas).

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, saat dihubungi Kamis (10/12/2020), menyatakan, seluruh dana investasi pemerintah untuk pemulihan ekonomi disalurkan sampai akhir Desember 2020. Perakhir November 2020, dana terealisasi Rp 4,15 triliun, yakni untuk Perumnas Rp 650 miliar dan PT KAI Rp 3,5 triliun.

Secara total, pemerintah mengalokasikan anggaran pembiayaan untuk BUMN dan lembaga senilai Rp 53,57 triliun dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional 2020. Pembiayaan korporasi diberikan dalam bentuk penempatan dana untuk restrukturisasi padat karya, penyertaan modal negara untuk 11 BUMN dan investasi pemerintah untuk 5 BUMN.

PT Fast Food Indonesia Tok (FAST) tetap membuka peluang memperluas jaringan gerai ayam goreng KFC pada tahun depan. Sepanjang tahun ini, Fast Food Indonesia telah memiliki total 738 gerai dan berencana menambah 25 gerai lagi pada tahun depan.

Direktur PT Fast Food Indonesia Tbk, Justinus Dalimin Juwono mengemukakan, Fast Food menyiapkan dana belanja modal atawa capital expenditure (capex) sebesar Rp 320 miliar hingga Rp 350 miliar untuk memuluskan ekspansi gerai tahun depan. “Kami berharap penjualan Rp 7 triliun melalui operasional gerai yang baru dibuka dan yang akan kembali dibuka tahun depan, serta gerai existing. Dengan ini semua, kami optimistis akan menyumbang peningkatan penjualan,” jelas dia.

Hingga 30 September 2020, Fast Food menderita kerugian Rp 298,34 miliar, Di periode sama tahun lalu, FAST masih laba senilai Rp 175,70 miliar.

Tahun ini, FAST menyiapkan dana capex Rp 240 miliar untuk pembangunan empat gerai baru KFC di berbagai daerah tadi. Justinus mengakui penyerapan dana capex tidak maksimal demi menjaga cashflow sehat di masa pandemi. “Dana capex tidak dipakai semua, kami tahan dan jaga cashflow supaya terus baik. Penggunaan Rp 240 miliar ini dialokasikan untuk pembukaan gerai baru, renovasi gerai existing, hingga perbaikan mesin, “ beber dia.

Xendit, perusahaan payment gateway di Indonesia, menjalin kerjasama dengan Shopee Pay. Xendit dapat menggunakan Shopee Pay untuk menerima pembayaran satu waktu (onetime payment). Juga menerima pembayaran berulang untuk berlangganan (subscription payments). “Proses integrasi ini sangat mudah dan cepat sehingga menguntungkan bagi merchant, “ ujar Mikiko Steven, Head of Customer Solutions, Xendit, Kamis (10/12).

Eka Nilam Dari, Head of Strategic Merchant Acquisition Shopee Pay mengatakan, kerjasama ini membuka peluang mendorong inklusi keuangan lewat pembayaran digital. Setelah kerjasama ini, Shopee Pay dapat menjangkau lebih banyak merchants. Sektor usaha merchant itu antara lain teknologi informasi, platform booking travel dan hotel, platform pendidikan, kecantikan dan platform donasi.

Hingga kini, World Bank belum juga merilis peringkat kemudahan berusaha alias Ease of Doing Business (EoDB) untuk Indonesia. Sedianya, peringkat tersebut dipublikasikan pada bulan Oktober hingga November.

Menurut Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Bandan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Yuliot Rabu (10/12), hingga kini World Bank belum menyampaikan pengumuman EoDB 2021. Menurutnya, laporan EoDB akan mundur lantaran kasus fraud tim World Bank. Hanya saja BKPM, belum mendapatkan informasi terperinci dari World Bank kapan rilis EoDB Indonesia akan diumumkan.

Sebelumnya, Yuliot menyebut, ada tiga aspek penilaian EoDB yang bisa diperbaiki dengan pasal-pasal UU Cipta Kerja. Pertama kemudahan memulai berusaha, kedua perizinan pembangunan gedung, dan ketiga pengadaan tanah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya juga menyampaikan bahwa telah terjadi perbaikan signifikan pada peringkat EoDB Indonesia pada tahun 2016 hingga 2018 sejalan dengan implementasi Paket Kebijakan Ekonom I-XVI. Namun, beberapa indikator masih belum optimal terkait dengan perizinan, kepastian hukum, dan perpajakan.

Facebook Inc (FB) dapat dipaksa untuk menjual dua aset berharganya, Instagram (IG) dan Whatsapp (WA), setelah Komisi Perdagangan Amerika Serikat (AS) atau Federal Trade Commission (FTC) dan hampir setiap negara bagian di AS menggugat raksasa media tersebut. FB dianggap telah menggunakan strategi beli atau benamkan untuk mengambil para pesaing dan terus melemahkan para kompetitor yang lebih kecil.

Dalam gugatannya tersebut, FB dituding membeli rival-rivalnya. Fokus gugatan adalah pembelian aplikasi berbagi foto instagram senilai US$ 1 miliar pada 2021 dan aplikasi pesan Whatsapp senilai US$ 19 miliar pada 2014. Selama hampir satu dekade, FB telah menggunakan kekuatan dominan dan monopolinya untuk menghancurkan rival-rival yang lebih kecil dn mengebiri persaingan dengan mengorbankan para pengguna harian. 

Newstead mengatakan bahwa WA dan IG sukses setelah FB menanamkan investasi miliaran dolar AS di saat aplikasi-aplikasi tersebut berkembang. CEO Facebook Mark Zuckerberg mengatakan kepada para karyawannya bahwa kasus ini tidak akan berdampak kepada tim ataupun tugas mereka. Karena baru langkah awal dari proses yang dapat memakan waktu bertahun-tahun

Presiden Joko Widodo berharap akan ada lebih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang diberdayakan melalui keterlibatan dalam akses pembiayaan dan pameran produk seperti yang diselenggarakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yakni Brilianpreneur. Ini merupakan tahun kedua pameran tersebut diselenggarakan dan melibatkan 573 UMKM peserta.

Selain melakukan adaptasi teknologi digital, UMKM juga harus terintegrasi dengan marketplace nasional maupun global. Hal ini agar produk lebih mudah dijua dikarenakan pasar yang lebih luas. Di samping itu, kegiatan Brilianpreneur harus mampu meningkatkan nilai transaksi dari US$ 33,5 juta pada 2019 menjadi lebih dari US$ 50 juta pada penyelenggaraan tahun ini.

Direktur Utama BRI Sunarso menyampaikan 80,65% kredit BRI saat ini sudah disalurkan kepada sektor UMKM atau senilai Rp 754 triliun. Kredit disalurkan kepada 6,8 juta nasabah didukung dengan berbagai program yang disebut BRI inkubator. Program ini merupakan program pengembangan UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM secara digital dan berorientasi ekspor. Brilianpreneur merupakan bagian dari upaya pengembangan kapasitas UMKM agar mampu naik kelas dan bersaing di pasar global.

Berdasarkan data Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Indonesia memiliki areal hutan sagu terluas serta diversitas genetik terbesar di dunia. Daerah yang diyakini sebagai pusat asal sagu adalah sekitar Danau Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Namun, dari total lahan sagu seluas 5,5 juta hektare yang berada di Papua belum tergarap dengan baik. di Papua Barat dari 510.000 hektare lahan sagu, yang digarap baru sekitar 20.000 hektare atau setara 3,93% dan selebihnya berupa hutan sagu. Luas tanaman sagu Indonesia yang berada di Papua hanya 50,33%, setengahnya lagi tersebar di Riau, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat.

Berita menyedihkannya, hingga kini setidaknya baru ada tiga industri besar yang mengelola bisnis persaguan ini, ketiganya yakni PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJ), Sampoerna Agro, dan Perum Perhutani.Dari tiga pabrik sagu tersebut, milik Perum Perhutani yang tercatat memiliki kapasitas paling besar yakni 30.000 ton per tahun. 

Sejak berdirinya pabrik perseroan pada 2015 hingga saat ini, kinerja perseroan masih harus disubsidi oleh lini usaha perseroan lain yakni sawit yang lebih besar. Sinergi untuk pengembangan industri sagu ini masih terbatas. ANJ tercatat membuka pabrik sejak 2015 lalu tercatat mendapatkan konsesi pengelolaan hutan sagu dari pemerintah seluas 40.000 ha di Sorong Selatan, Papua Barat.

Direktur Jenderal Industri Agro Kementrian Perindustrian (Kemenperin) Abdul Rochim sepakat peluang pengembangan industri sagu saat ini memang sangat besar. Harus ada kerjasama dengan Kementrian Perdagangan, Pendidikan, hingga Pariwisata untuk bersama-sama mengembangkan industri sagu saat ini. Dari sisi industri Kemenperin tengah mengusahakan upaya subtitusi impor hingga 35% pada 3 tahun ke depan. Jika mampu mengambil 5% dari nilai impor atau sekitar Rp 2 triliun untuk sagu maka akan cukup membantu industri pengolahan sagu.

Sagu sudah ditegaskan sebagai tanaman pangan asli Indonesia. Konsumsinya pun sudah dikenal sejak Kerajaan Budha yang berkembang di Nusantara. Bagaimanapun sagu adalah masa depan pangan Indonesia. Memetakan bidang industri dan pertanian yang mendukung cita-cita di atas, tentunya harus dilakukan sejak sekarang.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksi harga minyak sawit mentah atau CPO tahun 2021 akan mengalami peningkatan menjadi sekitar 668 dolar AS per ton.

“Dengan memertimbangkan faktor-faktor ini, minyak sawit diperkirakan akan mengalami sedikit peningkatan harga pada tahun 2021 menjadi sekitar 668 dolar AS per metrik ton dari 650 dolar per metrik ton pada tahun 2020,” kata Airlangga dalam pembukaan IPOC yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (2/12).

Selain itu, lanjut dia, peningkatan harga CPO juga didukung oleh berlanjutnya kebijakan biodiesel yang diterapkan pemerintah melalui mandatori Program Biodiesel 30 atau B30, serta adanya peningkatan permintaan oleh mitra dagang besar.

Airlangga mengatakan bahwa minyak sawit telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi lapangan kerja bagi lebih dari 16 juta orang dan memberikan kontribusi rata-rata sekitar 20 miliar dolar AS per tahun.