Bisnis, JAKARTA — World Bank atau Bank Dunia memberikan alarm untuk pengelolaan fiskal Indonesia yang berisiko meningkatkan rasio utang. Pasalnya, kebutuhan belanja untuk penanganan pandemi Covid-19 yang besar bakal berlanjut pada tahun depan. Di sisi lain, prospek penerimaan pajak sejauh ini masih cukup suram. World Bank memprediksi defisit anggaran Pemerintah Indonesia pada tahun ini mencapai 6% dengan rasio utang sebesar 37,5% dari produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dibandingkan dengan 2019 yang hanya 30,23% dari PDB. Dengan defisit anggaran yang tetap dijaga di atas 3% hingga 2022, World Bank memperkirakan rasio utang Indonesia pada 2022 meningkat signifikan hingga 43% dari PDB. 

Hal itu kemudian berdampak pada meningkatnya utang publik dan pembayaran bunga yang diproyeksikan naik menjadi rata-rata 2,4% dari PDB per tahun pada 2021—2022, lebih tinggi dibandingkan dengan 2019 yang hanya 1,7% dari PDB. Untuk itu, World Bank menyarankan agar pemerintah menyiapkan strategi untuk menjaga dukungan fiskal. Di antaranya adalah menaikkan tarif PPh orang pribadi berpenghasilan tinggi atau orang kaya, dan penambahan barang kena cukai (BKC). Satu Kahkonen, Direktur World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi sistem perpajakan sebagai cara meringankan tekanan fiskal. Kebijakan perpajakan yang responsif menurutnya sangat diperlukan untuk mendanai penanganan krisis, menjaga posisi utang, dan memperluas ruang fiskal di tengah tekanan pandemi.

Menanggapi laporan World Bank itu, peneliti Indef Bhima Yudhistira mengatakan ada beberapa opsi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga rasio utang pada tahun-tahun mendatang. 

Pertama melakukan realokasi anggaran lebih konsisten, yakni mengalihkan penggunaan dana infrastruktur dan pertahanan pada APBN 2021 yang cukup besar ke program vaksinasi. 

Kedua mengoptimalisasi penerimaan negara sembari melakukan evaluasi terhadap insentif perpajakan yang telah dikucurkan.

Ketiga mencari pembiayaan dengan cost of fund yang cukup rendah, misalnya pinjaman secara bilateral atau multilateral yang memiliki tingkat bunga jauh lebih ringan dibandingkan dengan menerbitkan surat utang.  

Seruan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 yang bersih dan bebas dari praktik politik uang, belum sepenuhnya terwujud. Lembaga pengawas menemukan sedikitnya 262 dugaan pelanggaran money politic. Temuan dugaan pelanggaran politik uang atau money politic itu berdasarkan data yang dihimpun hingga 17 Desember 2020. Dengan kata lain, ada potensi tambahan laporan pelanggaran politik uang baik yang bersumber dari laporan masyarakat maupun temuan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Dalam setiap perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak sejak 2015, Bawaslu mencatat ribuan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh peserta Pilkada dengan berbagai modus. Sebagai gambaran pada 2017, Bawaslu mencatat 910 pelanggaran politik uang. 

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat melapor adanya praktik politik uang di Pilkada Serentak 2020tergolong tinggi. Dari 262 kasus yang telah sampai pengkajian dan penyidikan, terdapat 197 laporan masyarakat dan 65 kasus merupakan temuan Bawaslu. Dari berbagai laporan itu, katanya sudah ada enam putusan tindak pidana politik uang yang semuanya dinyatakan bersalah. Putusan itu tersebar di Kota Tarakan Kalimantan Utara, Kabupaten Berau Kalimantan Timur, Kota Palu Sulawesi Tengah, Kota Tangerang Selatan Banten, Kota Cianjur Jawa Barat masing-masing mendapatkan vonis 36 bulan dan vonis Rp200 juta.

SENGKETA MK Sementara itu, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan tahapan Pilkada Serentak 2020 belum selesai kendati proses penghitungan suara tuntas. Dia menuturkan, semua elemen pengawas di daerah masih harus menghadapi proses gugatan perselisihan hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan data MK hingga pukul 19.00 WIB, sudah ada 113 pengajuan permohonan gugatan perselisihan hasil Pilkada 2020. Satu peserta Pilkada Seren tak 2020 yang siap bertarung di MK adalah pasangan Akhyar NasutionSalman Alfarisi yang merupakan calon wali kota dan calon wakil wali kota Medan. Gugatan yang diajukan meminta MK menggelar pemungutan suara ulang di 1.060 TPS yang tersebar di 15 kecamatan.  

Kedua, kubu Akhyar-Salman juga mencium adanya dugaan pelanggaran penggunaan struktur pemerintah yang dilakukan oleh aparatur penyelenggaraan negara baik pemerintah tingkat pusat maupun pemerintah tingkat daerah yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. 

Ketiga, adanya dugaan pelanggaran terstruktur seperti penggerakan massa pemilih dari luar daerah untuk menggunakan surat suara pada saat pemungutan suara

Adanya rembesan gula rafinasi untuk industri makanan dan minuman ke pasar konsumsi menjadi sinyal bahwa impor gula mentah yang dilakukan selama ini jauh di atas kebutuhan. Sekretaris Jenderal DPN Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) M. Nur Khabsyin menjelaskan bahwa gula rafinasi yang diedarkan sebagai gula konsumsi dikemas dalam plastik berwarna putih dengan ukuran 1 kilogram. Penggantian karung gula rafinasi dan gula konsumsi pun menjadi salah satu modus yang banyak digunakan.

Oleh karena itu, APTRI mengharapkan pemerintah meninjau kembali pelaksanaan revisi Permendag 1/2019. Di sisi lain, Asosiasi Gula Indonesia (AGI) berpandangan perlu adanya pendataan mengenai realisasi impor gula mentah yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi guna menyikapi temuan rembesan gula rafinasi di pasar. Direktur Eksekutif AGI Budi Hidayat mencatat sejak September 2019—Maret 2020, pemerintah telah menerbitkan persetujuan impor 786.502 gula mentah untuk kebutuhan konsumsi. Sebanyak 252.630 ton di antaranya dilaporkan telah terealisasi 100% per 1 April 2020 ketika harga gula menyentuh Rp19.000 per kilogram di tingkat eceran akibat pasokan yang berkurang.

Budi pun mengemukakan bahwa dia belum menerima laporan soal temuan rembesan gula tersebut. Meski demikian, dia tak memungkiri jika pasokan gula cenderung memadai.

Pertumbuhan ekspor kolang-kaling Raya, Kabupaten Simalungun kian membaik. Permintaan dari luar negeri naik 100 persen.

“Kami tetap jaga kualitas kolang-kaling. Nilai ekspor dalam sebulan terakhir melebihi target pemasaran, naik dari 20 ton menjadi 40 ton,” kata Reno Karno Saragih, agen pengumpul kolang-kaling di Raya, Senin (21/12).

Kolang-kaling Raya pada mulanya diekspor ke Filipina dan Vietnam. Guna memaksimalkan pemasaran, diperluas ke Singapura dan Thailand. Untuk bisa mencukupi permintaan luar negeri, pihak Reno berusaha mengumpulkan kolang-kaling dari berbagai daerah bahkan dari luar Kabupaten Simalungun.

Masuknya komoditi kolang-kaling Raya ke luar negeri setelah dijalin kerjasama dengan PT Furnindo Sagala Perkasa yang berkantor pusat di Tanah Tinggi-Jakarta. Kualitas kolang-kaling Raya tidak diragukan lagi sehingga diminati konsumen dari luar negeri.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan membangun pusat riset tanaman herbal di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.

“Dari Pak Luhut, inisiatif pribadi beliau, beliau akan buat sekitar 500 hektare di Toba untuk kebun herbal, “ kata Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Maritim dan Investasi Septian Hario Seto dalam webinar di Jakarta, Senin.

Seto menuturkan untuk mendukung rencana tersebut, Luhut pun telah berkomunikasi dengan dua universitas asal China yang terkenal akan riset tanaman herbalnya, yakni Zhejiang Chinese Medical University dan Yunnan University.

Luhut juga disebutnya akan mengundang produsen obat herbal eksisting seperti Dexa-Medica atau perusahaan lainnya untuk ikut melakukan kerja sama riset.

Dalam kunjungan kerjanya ke China Oktober lalu, Luhut yang bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi membahas kerja sama pengembangan pusat konservasi, penelitian dan inovasi tanaman obat China-Indonesia di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) hari ini. Kamis (10/12/2020). Rakornas ini diselenggarakan memuat beberapa agenda, seperti diskusi interaktif, peluncuran roadmap TPAKD 2021-2025, penyampaian arahan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemberian penghargaan TPAKD 2020.

Pada rakornas tersebut, Presiden Jokowi meminta agar TPAKD menghadirkan inovasi sesuai dengan karakter kelompok-kelompok sasaran. “TPAKD harus lebih aktif terlibat untuk mendorong pendirian kelompok-kelompok usaha, kelompok-kelompok tani, terutama koperasi.”

Menjawab arahan Presiden Jokowi, Direktur Utama Bank Kalsel Agus Syabarrudin menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan Ekosistem Keuangan Daerah (EKD) sebagai salah satu cara untuk mendukung percepatan akses keuangan daerah. “Bank Kalsel siap laksanakan arahan Presiden Jokowi, dengan penerapan EKD. Kami juga siap mendukung dan bersinergi dengan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso maupun Mendagri Tito Karnavian untuk bersama menerapkan arahan tersebut.”

Konsep ini telah disetujui oleh Pemprov Kalsel yang disisipkan dalam Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Tentang Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dan draftnya telah disampaikan ke Kemendagri untuk dikaji lebih dalam. “Harapannya konsep EKD ini dapat segera terealisasi, “ tutup Agus.

Untuk diketahui, konsep EKD yang diinisiasi oleh Agus Syabarrudin dapat memberikan benefit bagi masyarakat luas yang terlibat langsung maupun tidak langsung,.

Quick Respons Indonesian Standard (QRIS) terus alami pertumbuhan seiring digitalisasi transaksi terlebih di masa pandemi.

Di pengujung 2020, jumlah merchant QRIS secara nasional sebanyak 5.459.644 merchant dan di Kalimantan sebanyak 240.418 merchant atau 4,4 persen dari jumlah nasional. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 8.48 persen dari Oktober 2020 yang tercatat sebesar 49.517 merchant.

Sementara, Transaksi Real-Time Gross Settlement (RTGS) di Kalsel pada November 2020 secara nominal mengalami kontraksi sebesar 7,50 persen, lebih rendah dibandingkan Oktober 2020 yang tumbuh sebesar 6.09 persen.

Selanjutnya transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada November 2020 secara nominal dan volume mengalami kenaikan sebesar 21,15 persen dan 21,70 persen apabila dibandingkan Oktober 2020. Hal ini sejalan dengan meningkatnya konsumsi LNPRT menjelang Pilkada 2020.

Transaksi ATM Debet di Kalsel pada Oktober 2020 secara nominal dan volume mengalami kenaikan sebesar 20,91 persen dan 14,77 persen, transaksi kartu kredit secara nominal maupun volume pada Oktober 2020 mengalami kenaikan sebesar 18,3 persen dan 32,7 persen bila dibandingkan dengan September 2020.

Geliat ekspor asal Jawa Timur terus meningkat, baik produk UMKM maupun produk pertanian. Tercetus rencana Pemprov Jatim bersama Kementerian Perdagangan membuat pilot project Rumah Export Center tahun 2021, yang akan dibuka di Jatim.

Pemprov Jatim, lanjut Khofifah, terus berupaya meningkatkan kualitas produk-produk ekspor asal Jatim baik produk UMKM maupun produk pertanian. Selain memberikan pelatihan, rencananya pada Januari Tahun 2021 mendatang, Pemprov Jatim bersama Kementerian Perdagangan akan membuat pilot project yakni Rumah Export Center yang akan dibuka di Jatim.

Menurutnya, pada tahun ini ekspor sektor pertanian Jatim sejumlah 2.144 milliar ton atau senilai Rp. 39 Triliun Kemudian sektor non pertanian sebesar 48.495 ton senilai Rp 13 Triliun, sehingga total ekspor komoditas pertanian Tahun 2020 senilai Rp 52 Triliun. “Kami berharap ke depannya performa ekspor sektor pertanian terus meningkat dari tahun ke tahun. “ pungkasnya.

Perbankan kebanjiran dana program pemerintah. Selain subsidi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan sektor lain yang rutin berlangsung setiap tahun, ada tambahan dana yang dianggarkan pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk dana bantuan sosial (bansos) tunai.

Dari sektor perumahan, ada anggaran subsidi hunian rutin untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Plafon program FLPP ini untuk tahun 2021 akan mencapai Rp 19,1 triliun untuk 157.500 unit rumah. Jumlah tersebut meningkat dari anggaran tahun ini yang sebesar Rp 11 triliun.

Anggaran plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga ditingkatkan oleh pemerintah dari Rp 190 triliun tahun ini menjadi Rp 230 triliun di 2021. BRI sebagai bank yang fokus pada kredit mikro, optimistis bisa memaksimalkan kenaikan anggaran KUR seiring proyeksi pemulihan ekonomi. “Kami tingkatkan dengan layanan digital, “ ujar Aestika, Minggu (20/12).

Direktur Utama Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) Pahala Nugraha Mansury juga optimistis bisa mencapai target pertumbuhan kredit hingga 7% tahun 2021. Dengan catatan, BTN bisa mendapatkan alokasi FLPP di atas 75%.

Piter Abdullah, direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia berpendapat, FLPP dan KUR dalam bentuk subsidi bunga bisa membantu menurunkan risiko kredit. Sebab bank bisa memberikan bunga yang lebih rendah kepada nasabah.

Indonesia segera memiliki Lembaga Pengelola Investasi atau LPI setelah Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal LPI dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang LPI terbit pada pekan lalu. LPI dibentuk sebagai mandat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pembentukan LPI akan dimulai pada paruh pertama 2021 dan ditargetkan beroperasi pada paruh kedua 2021.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, berpendapat, regulasi pengawasan dalam LPI penting. Apalagi, lembaga sovereign wealth fund (SWF) milik  pemerintah RI ini berwenang mengelola sejumlah aset negara. Sistem pengawasan harus meliputi prosedur pemilihan instrumen investasi yang akan dikelola serta pertanggungjawabannya.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, pemerintah memastikan dana investasi yang masuk ke LPI berasal dari investor asing bereputasi baik. Tujuannya, mencegah dana dari pencucian uang.

Pemerintah juga mengantisipasi risiko kerugian investasi pada LPI. Salah satunya, dengan membentuk dewan pengawas dari kalangan profesional di bidang investasi dan keuangan. Pendaftaran calon anggota Dewan Pengawas LPI dibuka mulai Senin (21/12) sampai dengan Minggu (27/12) secara dalam jaringan.