Sepanjang tahun ini, pemerintah memperkirakan penerimaan pajak mencapai Rp 1.198,82 triliun. Angka ini turun 10% dari realisasi penerimaan pajak tahun 2019. Hingga akhir Oktober 2020, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 826,94 triliun atau setara 68,98% dari outlook yang ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72/2020 tentang APBN.

Pekerjaan rumah otoritas pajak di dua bulan terakhir tahun ini pun cukup berat. Sebab, Direktorat jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih harus mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 371,88 triliun agar shortfall tidak terulang. Artinya, pada bulan November dan Desember 2020, setoran penerimaan pajak masing-masing mencapai Rp 185,94 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, “Pada saat ini penerimaan kita merosot karena seluruh wajib pajak dan dunia usaha memang terpengaruh secara negatif akibat pandemi Covid ini, “ kata Sri Mulyani dalam acara bertajuk Digitalisasi BUMN, Rabu (16/12).

Meski begitu, pemerintah optimistis penerimaan pajak di tahun ini bisa tercapai sesuai outlook. Caranya dengan melakukan berbagai upaya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi basis pajak.

Direktorat jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) segera membebaskan pajak penghasilan (PPh) atas dividen. Dalam implementasinya nanti, insentif ini akan merujuk pada fasilitas instrumen investasi dalam program pengampunan pajak alias tax amnesty pada 2016 lalu.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, pengecualian PPh atas dividen berlaku bagi wajib pajak (WP) orang pribadi dan WP Badan dalam negeri, asalkan dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam jangka waktu tertentu.

Kebijakan tersebut berlaku bagi WP orang pribadi dan WP Badan yang mendapatkan dividen dari bentuk usaha tetap (BUT) dari dalam maupun luar negeri. Adapun ketentuan yang diatur yakni, dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak.

Sebanyak 12 Penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending berguguran sepanjang tahun 2020. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai hal itu utamanya karena penyelenggara terkait kalah bersaing dengan ratusan penyelenggara lainnya. OJK mulai memaparkan secara rinci nama-nama entitas fintech lending pada Januari 2020. Ketika itu, penyelenggara fintech lending bertambah 20 entitas menjadi 164 penyelenggara.

OJK juga sempat menghentikan proses pendaftaran bagi penyelenggara fintech lending baru. Hal itu dilakukan tepat setelah 20 penyelenggara baru meraih tanda terdaftar dan tiga entitas dicabut tanda daftarnya di awal tahun ini. Berdasarkan masukan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (AFPI) memutuskan untuk menghentikan sementara moratorium pendaftaran untuk fintech landing baru. Hal senada disampaikan AFPI, tetapi alasan yang disampaikan cenderung agar asosiasi lebih fokus untuk mengintegrasikan seluruh penyelenggara dalam pusat data fintech landing (fintech data center/FDC).

Dampak berat yang dialami hotel, restauran dan kafe (Horeka) selama pandemi Covid-19 berimbas juga pada penjualan produk kertas dan tisu. Hal itu dirasakan PT Suprama Tbk, yang menyebutkan bila penjualan di tahun 2020 ini mengalami penurunan.

“Penjualan kami mengalami penurunan sekitar 18 persen untuk periode Januari - September 2020 dibanding periode yang sama tahun 2019,” kata Hendro Luhur, Direktur PT Suparma Tbk, dalam acara paparan publik perseroan yang digelar secara virtual.

Hal ini membuat target penjualan di akhir tahun 2020 juga mengalami penurunan dibanding tahun 2019. Yaitu Rp 2.1 triliun Sementara capaian hingga akhir tahun 2019 lalu, memcapai Rp 2.51 triliun.

Hingga akhir September 2020 lalu, persercen mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp 1,539 triliun, atau turun sebesar 18 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 1,87 triliun.

Kinerja tahun 2020 ini merupakan rekor penurunan penjualan sejak 10 tahun terakhir. Dimana sepanjang dekade tersebut penjualan persercan terus mengalami kenaikan. Sedangkan sepanjang periode Januari-November 2020, penjualan bersih perseroan mencapai 1.918 triliun, dimana pencapaian ini setara dengan 91.3 persen dari target tahun ini sebesar Rp 2.1 triliun.

Nilai belanja iklan di Indonesia diproyeksi naik di kisaran 7,5%-10% pada 2021 mendatang dengan dominasi pangsa pasar yang cukup kokoh dari televisi dan internet. Dalam kaitan itu, televisi dan digital masing-masing bakal menguasai sekitar 60% dan 25% pangsa iklan sepanjang tahun depan seiring dengan dimulainya proses pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Adapun sisanya dibagi untuk media lain seperti radio dan media luar ruang.

Berdasarkan data Nielsen, tingkat penetrasi media luar ruangan masih masuk ke dalam tiga besar media beriklan dengan penetrasi terbesar, diantaranya televisi menjangkau 90% populasi per hari, internet 65%, dan media luar ruang 54%. Dunia usaha telah menunjukkan pergerakan minat dengan bertambahnya perusahaan yang beriklan melalui media sosial dan terjadinya perpindahan klien dari medium konvensional ke direct action media. 

Industri periklanan Tanah Air masih berhadapan dengan sejumlah tantangan. Pertama, transformasi digital yang belum merata. Kedua, belanja iklan digital masih dinikmati oleh platform global, bukan publisher lokal. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani berpendapat tren dominasi belanja iklan di platform global akan bergeser ke publisher lokal.

Direktur Nielsen Media Indonesia Cerli Wirsal mengatakan penetrasi media luar ruang didukung oleh keinginan konsumen untuk melakukan aktivitas di luar rumah, sehingga peluang untuk menarik perusahaan dalam memasang iklan di medium tersebut cukup besar. Berdasarkan gross rate card, Nielsen menghitung belanja iklan media luar pada September tahu ini di jakarta mencapai angka lebih dari Rp293 miliar dengan kategori produk properti, korporasi (corporate ads) dan finansial sebagai tiga kategori produk terbesar. Masing-masing kategori, memiliki strategi berikan yang berbeda.

Peluang peningkatan nilai belanja iklan di aplikasi digital tahun depan berkaitan erat dengan melonjaknya minat konsumen terhadap sektor hiburan dan gim daring di perangkat seluler. Meski 40% masyarakat pengguna perangkat mobile diperkirakan mengurangi pengeluaran tahun depan tetapi inovasi di perangkat mobile seperti platform dagang-el, dinilai bakal menjadi tren utama untuk beriklan, sehingga mendorong nilai belanja di medium tersebut.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambangan Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan bahwa sejak Oktober 2020, perusahaan smelter telah melaksanakan kontrak jual beli nijih nikel sesuai dengan ketentuan HPM. Kontrak yang berlaku menggunakan skema Cost, Insurance, and Freight (CIF), di mana smelter hanya membayar biaya tongkang US$ 3 per metrik ton.

Meski aturan HPM telah berlaku sejak April 2020 lalu, penerapan HPM tidak bisa langsung dilaksanakan sepenuhnya oleh para pelaku usaha, mengingat selama ini beberapa perusahaan smelter telah lama menikmati harga nikel yang murah. Terkait dengan pengaturan biaya CIF yang membebani penambangan dengan subsidi biaya pengiriman, satgas HPM saat ini tengah mendiskusikan untuk mencari solusi terkait aspek jarak dan kandungan SiO/MgO. Di sisi lain, HPM ditetapkan di atas harga pokok produksi (HPP) bijih nikel untuk memberikan profit bagi penambang nikel. Namun dalam praktiknya masih terdapat penjualan nikel dibawah HPM, bahkan di bawah HPP. 

Plt Kadis Koperasi dan UKM Sumut Dr Ridha Haykal Amal SH MH membuka pelatihan peningkatan skil pelaku UMKM milenial dalam pemanfaatan aplikasi market place e-Community UMKM Sumut angkatan I, II dan III se-Sumut, Selasa (15/12) malam di Griya Hotel Amir Hamzah Medan.

Pelatihan yang dilaksanakan merupakan wujud dari perhatian pemerintah terhadap keberadaan UMKM yang ada di Sumut, untuk dapat terus bangkit dan berkembang. UMKM harus memiliki skil yang mampu memanfaatkan aplikasi digital untuk menunjang dan peningkatan produk dalam suatu usaha.

Perlu dikatetahui tambah Haykal, sektor UMKM berbasis digital saat ini mulai diminati kalangan anak muda khususnya generasi milenial. Namun perkembangan UMKM berbasis digital belum dibarengi dengan konsep yang baik dari sisi manajemen maupu pemasaran. Karena itu dibutuhan ide dan gagasan untuk merespon perkembangan UMKM berbasis digital agar mampu bertahan dan berkembang di tengah arus persaingan usaha yang serba online.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto mengatakan, dibandingkan bulan sebelumnya, peningkatan nilai impor pada November 2020 itu terjadi di seluruh golongan penggunaan barang ekonomi. Golongan barang konsumsi naik US$ 264,5 juta (25,52%) menjadi US$ 1,3 miliar, bahan baku naik US$ 1,02 miliar (13,02%) menjadi US$ 8,93 miliar, sedangkan barang modal naik US$ 583,5 juta (31,54%) menjadi US$ 2,43 miliar.

Surplus neraca perdagangan RI dan perbaikan ekspor pada November 2020 ditunjang oleh naiknya permintaan dan naiknya harga komoditas andalan, terutama batubara dan minyak sawit. Adapun berdasarkan komoditasnya, penyumbang terbesar ekspor bulan November lalu adalah lemak dan minyak hewan, bahan bakar mineral, serta besi dan baja.

Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro mengatakan kenaikan impor bahan baku/penolong dan barang modal menunjukkan titik balik dari perekonomian. Peningkatan impor bahan baku dan barang modal menunjukkan adanya kegiatan perekonomian dalam negeri yang meningkat. Kondisi surplus neraca perdagangan juga menunjukkan geliat ekonomi, khususnya kegiatan belanja kelas menengah dan kelas bawah.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Muhammad Faisal mengatakan pemerintah perlu terus mendorong nilai tambah dari produk ekspor. Bahan mentah yang selama ini diekspor harus diolah lagi menjadi produk turunan sehingga memiliki nilai tambah lebih tinggi. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan bank sentral memandang bahwa surplus neraca perdagangan tersebut berkontribusi positif dalam menjaga ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. Kedepan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk meningkatkan ketahan eksternal, termasuk kinerja neraca perdagangan.

Dalam catatan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), ekspor produk minyak sawit Oktober 2020 mencapai 3,03 juta ton atau naik 9,55% dari September 2020 yang sebesar 2,76 juta ton. Kenaikan tertinggi sebesar 10,70% terjadi pada produk olahan minyak sawit menjadi 1,96 juta ton dari 1,77 juta ton pada September dan produk oleokimia yang naik 30,30% menjadi 408 ribu ton dari 313  ribu ton pada September.

Analis komoditas dari LMC International Ltd Inggris James Fry mengatakan, kinerja produksi minyak sawit tahun ini yang paling rendah di negara-negara produsen bukan karena dampak musim kemarau panjang satu atau dua tahun sebelumnya tapi juga dampak dari pemeliharaan kebun yang kurang baik akibat penggunaan pupuk berkualitas rendah beberapa tahun lalu. Permintaan pasar  akan kembali normal seiring dengan pemulihan ekonomi yang terjadi paska Covid-19 terutama di negara Tiongkok dan India pada 2021.

Pemerintah Australia mengecam laporan larangan ekspor batubara ke Tiongkok sebagai sebuah pelanggaran nyata terhadap aturan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO). Menurut Perdana Menteri (PM) Scott Morrison, Tiongkok belum mengonfirmasikan laporan media pemerintahnya bahwa ekspor batubara Australia yang bernilai miliaran dolar kini telah tunduk pada larangan tidak resmi. Hal tersebut jelas akan melanggar perjanjian perdagangan bebas dan berharap hal tersebut tidak terjadi. 

Petunjuk mengenai embargo batu bara telah menjadi rumor yang diperbincangkan selama beberapa waktu, menyusul kabar bahwa banyak pengirimannya dari Australia yang telah diblokir di pelabuhan-pelabuhan Tiongkok. Para pembuat kebijakan di Tiongkok guna mengontrol jumlah batu bara yang masuk ke negara itu. Tetapi larangan tak resmi atas batubara Australia tersebut bakal menjadi sebuah ekskalasi dramatis, karena menyasar salah satu ekspor paling berharga yang nilainya mencapai US$ 3 miliar setahun.

Pemerintahan Australia sendiri telah lama mengisyaratkan kemungkinan untuk meminta WTO turun tangan dalam perselisihan ini. Tetapi resolusi yang menghabiskan waktu bertahun-tahun dapat membuka klaim pembalasan bagi Australia dan memperburuk hubungan lebih lanjut. Hubungan Australia-Tiongkok berada pada titik terendah sejak peristiwa kekerasan Lapangan Tiananmen 1989. Sedikitnya ada 13 sektor produk Australia yang dikenakan tarif atau mengalami gangguan, termasuk jelai, daging sapi, tembaga, kapas, lobster, gula, kayu, pariwisata, universitas, minuman anggur, ganndum dan wol.