Potensi pendapatan daerah Sultra dari pajak sektor pertambangan di tiga kabupaten diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Ironisnya, perusahaan tambang terus menunggak meski berulang kali ditagih. Berdasarkan evaluasi sementara BPKP di tiga kabupaten, potensi pendapatan dari sektor pertambangan mencapai Rp 1 triliun. Potensi itu dari beberapa sampel pajak yang belum terealisasi sampai saat ini. ”Kami melakukan kajian terhadap tiga wilayah, yaitu Kolaka, Konawe, dan Buton, potensi PAD sektor pertambangannya triliunan rupiah. Kajian itu kami ambil dari tahun 2017 hingga saat ini,” kata Kepala Perwakilan BPKP Sultra Panut seusai Rapat Koordinasi Optimalisasi Pajak Daerah Sektor Pertambangan, di Kendari, Senin (25/9).

Kegiatan ini  diinisiasi oleh Tim Koordinasi dan Supervisi KPK. Potensi pajak itu berasal dari Pajak Air Permukaan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (LBMB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Perhitungan potensi ini juga hanya mengambil beberapa sampel dari setiap wilayah. Di Kolaka, misalnya, Pajak Air Permukaan dari sektor pertambangan mencapai Rp 193 miliar. Di Konawe, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik senilai Rp 246 miliar. Di Buton, BPHTB untuk aspal Rp 630 miliar. Nilainya lebih dari Rp 1 triliun. (Yoga) 

JAKARTA,ID-Pemerintah akhirnya mengambil sikap  tegas dengan melarang platform social commerce memfasilitasi transaksi perdagangan atau jual beli bagi pengguna. Platform jenis ini hanya boleh mempromosikan barang atau jasa seperti yang dilakukan oleh media televisi. Bila melanggar, ganjaran penutupan akan dijatuhkan kepada social commerce bersangkutan. Keputusan ini diambil karena aktivitas platform social commerce, seperti TikTok Shop, yang juga memfasilitasi transaksi jual beli, dinilai telah menekan UMKM Indonesia serta aktivitas perekonomian di pasar. Omzet penjualan beberapa pasar di Tanah Abang, Jakarta, mengalami kemerosotan tajam. Pengaturan baru terhadap platform social commerce itu dilakukan melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelau Usaha,  dalam Perdagangan Melalui Sistem Eletronik. (Yetede)

BANGKOK,ID-Para pejabat tinggi Thailand termasuk Perdana Menteri (PM) Srettha Thavisin menyambut langssung sekitar 300 turis China di Bandara Internasional Suvarnabhumi, Bangkok, pada Senin (25/09/2023). Bersamaan dengan hari pertama program masuk bebas visa bagi turis asal Tiongkok, yang menurut para pejabat akan meningkatkan industri pariwisata negara dari keterpurukan akibat pandemi virus corona. Thavisin membagikan hadiah dan berfoto bersama Menteri Pariwisata dan tamu VIP lainnya saat menyambut sekitar 300 pelancong dari Shanghai. Para wisatawan yang  terkejut dihibur oleh penari dan penabuh genderang tradisional Thailand didalam area kedatangan Bandara Suvarnabhumi. "Kami yakin bahwa kebijakan ini akan sangat meningkatkan perekonomian," kata Sretta kepada Wartawan, seperti dikutip AP.  Dia menambahkan, pemerintah berencana mempromosikan kota-kota kecil di Thailand sebagai tujuan bagi wisatawan Tiongkok. (Yetede)

Kinerja investasi pada tahun depan, khususnya penanaman modal asing (PMA), berpotensi terhambat oleh momentum pemilihan umum (pemilu). Namun pemerintah bisa mendorong investasi domestik untuk mengompensasi tekanan pada investasi asing tersebut. Secara historis, pertumbuhan investasi melambat di tahun politik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan, pertumbuhan penanaman modal tetap bruto (PMTB) pada tahun 2019 hanya 4,45% year on year (yoy). Padahal di tahun sebelumnya mampu tumbuh 6,67% yoy. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, pemerintah bisa lebih mengutamakan investasi dari pemodal dalam negeri untuk menggenjot investasi pada tahun depan. Menurut dia, investor domestik cenderung lebih mengetahui kondisi politik dalam negeri yang sebenarnya relatif stabil. Hal itu yang membuat investor domestik lebih optimistis untuk menanamkan modalnya. Meski begitu, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk meyakinkan investor domestik. Misalnya, memastikan reformasi struktural sudah dilakukan pemerintah, memastikan Undang-Undang (UU) tentang UU Cipta Kerja dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) telah dilaksanakan. Pemerintah terus berupaya menggenjot proyek infrastruktur pada tahun depan. Pelaksana Tigas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan sebelumnya mengatakan, pemerintah akan mendorong pertumbuhan investasi di sektor bangunan. Utamanya bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal.

Melandainya harga komoditas tak menyurutkan minat sektor pertambangan untuk melakukan aksi korporasi dengan menjalankan strategi akuisisi. Upaya itu dilakukan sebagai taktik memperkuat portofolio hingga diversifikasi aset. Emiten tambang milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) menandatangani telah Perjanjian Jual Beli Bersyarat (CSPA) dengan dua anak usaha PT Indika Energy Tbk. (INDY) untuk mengakuisisi 100% kepemilikan PT Multi Tambangjaya Utama (MUTU). Dua anak usaha INDY tersebut ialah PT Indika Indonesia Resources (IIR) dan Indika Capital Investments Pte. Ltd. (ICI). CUAN akan membeli seluruh 2,26 miliar saham MUTU, termasuk hak pemasaran terkait yang dimiliki oleh ICI, dengan total nilai sebesar US$218 juta. Direktur Petrindo Daniel J. Laurente mengatakan bahwa akuisisi kepemilikan saham di MUTU ini adalah komponen mendasar dari strategi jangka panjang CUAN yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja operasional menjadi lebih efisien dan efektif, dengan mengintegrasikan operasi serta memperkuat portofolio bisnis CUAN di bidang batu bara termal berkalori tinggi dan batu bara metalurgi. Hal itu mengukuhkan posisi kami sebagai produsen batu bara termal berkualitas tinggi, memberikan efisiensi yang baik, dan memberikan efisiensi yang unggul dan keunggulan kompetitif kepada para pelanggan kami.

Dari sisi lain, CEO dan Wakil Presiden Direktur INDY Azis Armand mengatakan divestasi saham MUTU merupakan bagian dari strategi INDY sebagai perusahaan investasi dengan portofolio bisnis yang beragam. Dia menuturkan INDY bertujuan untuk mengurangi eksposur dalam bisnis batu bara dan meningkatkan portofolio investasi non-batu bara. INDY menargetkan untuk mencapai 50% pendapatan dari sektor non-batu bara pada 2025. Sebagai informasi, hingga akhir 2022 segmen batu bara INDY masih memberikan kontribusi 88,3% dari total pendapatan, meningkat dari 2021 sebesar 87,1%. PT United Tractors Tbk. (UNTR) merampungkan akuisisi 19,99% saham Nickel Industries Limited senilai 942,7 juta dolar Australia sebagai strategi diversifikasi usaha ke sektor pertambangan mineral logam. Sekretaris Perusahaan United Tractors Sara K. Loebis mengatakan transaksi tersebut telah rampung pada 21 September 2023. UNTR mengakuisisi saham NIC melalui entitas PT Danusa Tambang Nusantara (DTN) dengan total nilai transaksi sebesar 942,7 juta dolar Australia atau setara dengan Rp9,3 triliun. Presiden Direktur United Tractors Frans Kesuma sebelumnya menjelaskan salah satu strategi diversifikasi UNTR saat ini adalah memperluas usaha ke tambang mineral, salah satunya nikel. “Kami melakukan diversifikasi dalam rangka mengurangi keterkaitan dengan batu bara. Melihat kondisi yang ada, paling memungkinkan adalah nikel,” kata Frans. Di sektor migas, PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) dan emiten migas Grup Bakrie PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) juga menempuh aksi senada.

Beragam pemanis dan janji perbaikan iklim investasi di industri hulu minyak dan gas bumi atau migas tidak langsung membuat kontraktor kontrak kerja sama memacu kegiatannya di Tanah Air. Setelah mempersoalkan keekonomian dan skema kontrak, kini investor juga meminta penyederhanaan syarat dan alur yang harus ditempuh untuk menggarap lapangan migas. Sterlalu panjang, sehingga memperlambat kepastian produksi. Padahal, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) menginginkan investasi yang dikeluarkannya bisa segera kembali melalui bagian produksi yang diperolehnya. Permintaan itu pun sebenarnya sudah disampaikan oleh KKKS kepada pemerintah, karena di sejumlah negara lain sudah menerapkan penyederhanaan proses setelah plan of development (PoD) disetujui guna mempercepat realisasi produksi. Pemerintah pun menjanjikan Peraturan Presiden (Perpres) yang secara khusus mengatur percepatan perizinan pengusahaan industri hulu migas akan terbit dalam waktu dekat. Finalisasi beberapa ketentuan penting dalam beleid tersebut pun akan dituntaskan pada pekan ini. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan bahwa rancangan Perpres itu diharapkan dapat memangkas, serta menyederhanakan alur perizinan, pengadaan, hingga investasi hulu migas di dalam negeri yang saat ini dinilai terlalu panjang. Penyederhanaan alur itu sekaligus bakal menjadi instrumen non-fiskal yang ditempuh pemerintah untuk menarik minat investor di sisi industri hulu migas. Rencananya, kata Jodi, beberapa perizinan selepas penandatanganan kontrak bagi hasil atau production cost sharing (PSC) akan dipangkas. Misalnya pemerintah bakal menghapus perizinan untuk melakukan kegiatan eksplorasi selepas penandatanganan PSC atau sebelum PoD.

Di sisi lain, Perpres itu juga bakal mengamanatkan pengadaan barang dan jasa hulu migas melalui platform digital atau marketplace yang telah dibangun oleh SKK Migas. “Tujuan utama kami adalah agar melalui Perpres ini, kita dapat membangun iklim investasi di sektor hulu migas Indonesia yang lebih attractive dan competitive,” ucapnya. Deputi Dukungan Bisnis SKK M­­­­­igas Rudi Satwiko mengatakan bahwa lembaganya telah menjalin nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan kementerian atau badan usaha terkait lainnya untuk mempercepat proses perizinan dan pengadaan di beberapa blok migas. Sementara itu, Pri Agung Rakhmanto, Founder & Advisor ReforMiner Institute, mengatakan bahwa beberapa kali pembahasan teknologi dan keekonomian dari sebuah PoD yang diajukan terlalu detail dan sangat teknis, sehingga membuat prosesnya membutuhkan waktu panjang. Pri Agung juga melihat Hal yang sama juga terjadi dalam proses pengadaan hulu migas, di mana verifikasi teknis dan proses pengecekan sebelum persetujuan terkait dengan pengadaan membutuhkan waktu yang lama. Akibatnya, KKKS merasa alur investasi di Tanah Air masih terlalu panjang dan berliku. ExxonMobil, salah satu KKKS yang mengelola blok migas di Tanah Air pun sudah secara terbuka meminta pemerintah untuk menyederhanakan syarat serta alur pengadaan barang dan jasa setelah persetujuan PoD lapangan migas diperoleh.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengatakan, proses pembangunan rumah susun (rusun) untuk aparatur sipil negara atau ASN dan aparat pertahanan dan keamanan mulai dilakukan agar bisa mengejar target penyelesaian pada Juli 2024. “Rusun ASN, serta aparat hankam yang dibangun nantinya sudah dilengkapi dengan furnitur, dan didesain dengan baik,” katanya, dikutip Senin (25/9). Dalam pembangunan rusun untuk ASN dan aparat hankam tersebut, Kementerian PUPR telah menandatangani kontrak paket pekerjaan pembangunan 47 tower di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN pada Jumat 25 Agustus 2023. Dalam kontrak tersebut dijelaskan pembangunan rusun ASN memiliki enam paket pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan 47 tower rusun ASN dan hankam, serta dua paket manajemen konstruksi.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum berencana memperpanjang tarif promosi tetap Rp5.000 untuk LRT Jabodebek di tengah tren pertumbuhan penumpang pada masa awal operasionalnya. Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menuturkan hingga saat ini skema pemberlakuan tarif LRT Jabodebek masih belum mengalami perubahan. Secara terperinci, Adita memaparkan pemerintah menetapkan tarif promosi sebesar Rp5.000 untuk seluruh lintas perjalanan yang berlaku hingga 30 September 2023. Setelahnya, pemerintah akan memberlakukan pengenaan tarif maksimal Rp20.000 untuk jarak terjauh yang akan berlaku mulai Oktober 2023 hingga akhir Februari 2024. Adapun, setelah Februari 2024, LRT Jabodebek akan memberlakukan tarif normal sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (KM) No. 67/2023 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jabodebek. Manajer Humas KAI Divisi LRT Jabodebek Kuswardojo menjelaskan, antusiasme masyarakat terhadap LRT Jabodebek terbilang cukup tinggi. Hal tersebut terindikasi dari jumlah penumpang moda transportasi ini yang menunjukkan tren pertumbuhan setiap pekannya. Bila dihitung menggunakan jarak terjauh, tarif normal rute Dukuh Atas—Jatimulya sepanjang 27,3 km sekitar Rp23.000 hingga Rp24.000. “Tarifnya sekitar Rp23.000-Rp24.000. Ini perhitungan kami berdasarkan kilometer jarak,” jelas Kuswardojo.

Pemerintah diminta turun tangan untuk menstabilkan harga beras di sejumlah daerah yang terus bergejolak, setelah produksi padi menurun sebagai dampak fenomena El Nino. Kebijakan pemerintah menggelar operasi pasar beras di sejumlah lokasi belum efektif menahan laju kenaikan harga komoditas pangan utama tersebut. Program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) terus dikucurkan ke berbagai saluran pasar. Sepanjang Januari hingga 23 September 2023, total beras yang digelontorkan Perum Bulog untuk SPHP mencapai 784.000 ton. Sebanyak 4.500 ton beras dijatahkan untuk stabilisasi harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Na­sional (Bapanas) pada Senin (25/9), harga beras medium menunjukkan tren peningkatan. Tercatat harga beras medium pada Senin menjadi Rp13.140 per kilogram (kg) atau naik 0,08% dibandingkan sehari sebelumnya. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa harga beras terus mengalami tren kenaikan hingga pekan ketiga September 2023. Dalam acara itu, dia memberikan peringatan bahwa tren kenaikan harga itu berisiko pada inflasi. Menurutnya, mayoritas kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga (IPH) di pekan ketiga disumbang oleh kenaikan harga beras. Jumlah daerah yang mengalami kenaikan IPH juga bertambah dibandingkan pekan sebelumnya. Amalia melanjutkan tren harga beras kini belum menunjukkan tanda-tanda menurun ataupun stagnan. Oleh karena itu, BPS telah memberikan ancang-ancang bahwa beras akan menjadi komoditas utama penyumbang inflasi September 2023. Catatan BPS menyebutkan bahwa inflasi harga beras secara tahunan pada Agustus 2023 sebesar 13,76% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi yang tertinggi sejak Oktober 2015. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan harga beras yang tinggi disebabkan masih tingginya harga gabah kering panen (GKP) di petani. Berdasarkan pantauan Bapanas, rata-rata harga GKP sudah berada di kisaran Rp6.580 per kg—Rp7.200 per kg. “Kami ke Sukoharjo pun harga GKP sudah Rp7.200 dan GKG sudah mencapai Rp8.200 per kilogram,” ujar Ketut. Di tengah upaya pemerintah mengulirkan bansos pangan dan SPHP, Serikat Petani Indonesia (SPI) cuma bisa gigit jari karena tidak merasakan dampak positif saat harga beras meroket selama beberapa hari terakhir. Sekretaris Umum SPI Agus Ruli Ardiansyah menegaskan terdapat sejumlah alasan pemicu petani tidak menikmati kenaikan harga beras yakni biaya produksi yang cukup tinggi dan produksi gabah yang sangat rendah. Ketua Bidang Infokom dan Propaganda Partai Buruh Kahar S. Cahyono meminta pemerintah melakukan penyelidikan kepada perusahaan besar yang diduga melakukan penimbunan beras. Alasannya, tindakan tersebut memicu terjadinya lonjakan harga di pasar rakyat. “Ini menjadi hal yang krusial,” katanya.