Sepanjang tahun ini, Indeks Harga Saham Gabungan menghijau hanya sekitar 1,3%, disertai aksi jual bersih investor asing yang mencapai Rp4,44 triliun, sedangkan dalam 3 bulan terakhir naik 4,32% dengan aksi jual bersih investor asing sebesar Rp21,18 triliun. Sepanjang tahun ini, IHSG juga sulit untuk menembus level psikologis 7.000. Data Bloomberg mencatat indeks sempat menembus level 7.000 pada akhir pekan lalu. Melihat data-data tersebut agak berat rasanya bagi IHSG untuk bertengger di level 7.000. Penyebabnya tak lain dan tak bukan adalah sinyal kebijakan suku bunga The Fed yang tetap hawkish, inflasi AS yang belum jinak hingga tren kenaikan harga minyak yang berkelindan menjadi satu. Investor di pasar modal pun kemudian memanfaatkan kondisi tersebut dengan berbelanja saham yang pada gilirannya mengangkat kinerja sejumlah saham dan tentu saja IHSG. Namun, perlu dicatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tinggi di tengah tren perlambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II/2023 tercatat sebesar 5,17% (YoY), meningkat dari pertumbuhan pada kuartal yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,04% (YoY). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi didukung oleh peningkatan permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga tumbuh tinggi sebesar 5,23% (YoY), seiring dengan naiknya mobilitas, membaiknya ekspektasi pendapatan, terkendalinya inflasi, dan dampak positif dari pemberian gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara.

Kini kartu kredit mulai tertikam oleh laju paylater satu model pembayaran “membeli dulu, membayar kemudian” (buy first, pay later) yang semakin digandrungi masyarakat luas. Apa tantangan kartu kredit dalam melawan tikaman paylater? Mungkinkah bank akan menerbitkan paylater ke depan sehingga berhadapan head to head dengan paylater? Sejauh mana pertumbuhan kartu kredit? Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Keuangan (SPIP) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) pada 18 September 2023 menunjukkan bahwa jumlah kartu kredit naik 5,74 persen dari 16,73 juta unit per Juli 2022 menjadi 17,69 juta unit per Juli 2023. Volume transaksi kartu kredit naik 22,75 persen dari 28.130 juta menjadi 34.530 juta. Volume transaksi itu meliputi transaksi tunai yang naik 6,21 persen dari 435.000 transaksi menjadi 462.000 transaksi dan transaksi belanja yang naik 23,01 persen dari 27.695.000 transaksi menjadi 34.068.000 transaksi. Sementara itu, nilai transaksi kartu kredit naik 30,60 persen dari Rp26,45 triliun menjadi Rp36,13 triliun. Nilai transaksi itu terdiri dari nilai transaksi tunai yang naik 10,67 persen dari Rp656 miliar menjadi Rp726 miliar. Sebaliknya, nilai transaksi belanja naik signifikan 37,41 persen dari Rp25,77 triliun menjadi Rp35,41 triliun.

Lantas, apa saja tantangan kartu kredit ke depan supaya tidak semakin hanyut ditelan paylater?. Pertama, sudah barang tentu, paylater lebih praktis karena tanpa kartu sehingga makin mudah bagi masyarakat untuk memeluknya dengan segera. Sebaliknya, kartu kredit mengenakan biaya penggantian kartu misalnya karena hilang atau rusak Rp100.000, biaya cetak tagihan Rp20.000/tagihan dan biaya pelampauan batas kredit Rp150.000. Di sisi lain, kartu kredit tetap unggul dalam bunga pembelanjaan sekitar 1,75 persen per bulan, biaya penarikan tunai 1,75 persen per bulan dan biaya keterlambatan pembayaran 1 persen dari total tagihan atau minimal Rp100.000. Sebaliknya, paylater mengenakan biaya pembelanjaan lebih tinggi sekitar 2,95% dan biaya keterlambatan pembayaran sekitar 5 persen per bulan dari seluruh tagihan. Kedua, paylater sering promosi berupa diskon (cashback) atau gratis biaya kirim sehingga nasabah merasa semakin dimanjakan. Ketiga, oleh karena itu, penerbit kartu kredit yakni bank dan LKBB harus berani berubah (adaptif), kreatif untuk mengerek nilai (value creation) dan mengubah produk dan jasa berbasis digital. Keempat, sekalipun kelak kartu kredit tanpa kartu dan paylater sama-sama menyediakan limit pembayaran, namun kartu kredit tanpa kartu tetap dapat ditarik tunai sebaliknya paylater tidak. Hal itu menjadi fitur baru sama sekali!. Kelima, bahkan kartu kredit, paylater dan aneka dompet digital dapat menjerat utang bagi pemegangnya ketika utang telah melebihi kemampuan membayar kembali (repayment capacity). Keenam, apalagi, penerbit kedua fasilitas pembayaran itu kurang gencar dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah mereka. 

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia memprediksi, bank bakal lebih selektif memberikan pembiayaan kepada financial technology peer-to-peer lending menyusul peningkatan kredit macet di industri itu. Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan, masalah kredit macet dalam industri financial technology (fintech) peer-to-peer lending memang menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir. “Ke depannya bank akan lebih selektif dan ketat dalam memberikan pembiayaan ke fintech,” ujarnya pada Bisnis, Jumat (29/9). Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kredit macet di pinjaman online (pinjol) atau industri peer-to-peer (P2P) lending terpantau masih mengalami peningkatan. Data OJK per Juli 2023, tingkat kredit macet pinjol atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP 90) naik dari 3,29% pada Juni 2023 menjadi 3,47% pada Juli 2023. Per Juli 2023, jumlah outstanding pinjol dari fintech lending mencapai Rp55,98 triliun dengan sebanyak Rp1,94 triliun merupakan kredit macet yang melebihi 90 hari. Trisoka menjelaskan sejumlah pinjol merupakan saluran perbankan untuk menyalurkan pinjaman kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), misalnya, yang telah menyalurkan pembiayaan ke P2P lending senilai hingga akhir Juni 2023 sebesar Rp2,2 triliun atau tumbuh 77% secara tahunan (Year-on-Year/YoY). Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengatakan BRI berhasil menjaga kualitas kredit yang disalurkan kepada P2P lending. Hal tersebut tecermin dari rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) yang sebesar 1,5%. Adapun, strategi menjaga kualitas NPL untuk segmen ini, Hendy menyebut BRI selektif dalam pemilihan mitra dan borrower. Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. membukukan total penyaluran kredit melalui kerja sama dengan perusahaan digital dan fintech P2P lending mencapai Rp3,09 triliun kepada lebih dari 227.000 debitur. Dalam kerja sama tersebut ditandatangani oleh SVP SME Banking Bank Mandiri Alexander Dippo, Bank Mandiri berharap kerja sama itu bisa memperluas akses pembiayaan sektor UMKM dan mengakselerasi inklusi keuangan dan ekosistem digital antarpelaku usaha. Berbeda dengan BRI dan Bank Mandiri, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) justru terus meninjau kembali kerja sama penyaluran kredit P2P lending. Hingga Juni 2023, belum ada data portofolio aktif P2P lending. EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menjelaskan, BCA senantiasa berkomitmen mengutamakan prinsip kehati-hatian dan selaras dengan risk appetite di setiap pengambilan keputusan dalam menyalurkan kredit. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan regulator terus memantau 23 penyelenggara tersebut.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) berambisi menjadi trader terbesar di Bursa Karbon dengan pencatatan hampir 1 juta ton CO2 guna mendukung penurunan emisi serta mengakselerasi transisi energi. Masuknya PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Bursa Karbon (IDXCarbon) menambah entitas usaha yang melantai di bursa setelah PT Pertamina (Persero). Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa perseroan telah mendapatkan sertifikat penurunan emisi (SPE) pertama di Indonesia melalui mekanisme nonkonversi dengan mekanisme internasional. Darmawan menjelaskan unit pembangkit berbahan bakar gas pertama di Indonesia, pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) Blok 3 Muara Karang akan memimpin langkah pembangkit PLN masuk ke bursa karbon. PLTGU Blok 3 Muara Karang telah menggunakan 100% bahan bakar gas yang telah diregasifikasi dari LNG pada Floating Storage and Regassification Unit (FSRU) dengan menggunakan suplai LNG. Tidak hanya terdaftar di bursa, Darmawan menyatakan PLN juga melakukan perdagangan karbon secara langsung dengan melingkupi tiga dari empat aspek perdagangan karbon. Ketiganya adalah perdagangan emisi secara langsung, offset emisi secara langsung, dan perdagangan offset melalui bursa. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan pertama Selasa (26/9), IDXCarbon mencatatkan transaksi karbon sebanyak 459.495 ton Unit Karbon dan terdapat sebanyak 24 kali transaksi. Penyedia Unit Karbon pada perdagangan perdana kali adalah Pertamina New and Renewable Energy (PNRE) yang menyediakan Unit Karbon dari Proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO). Perusahaan yang berperan sebagai pembeli Unit Karbon pada perdagangan perdana IDXCarbon di antaranya adalah PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA), PT Bank DBS Indonesia, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI). Dalam kesempatan lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai belum ada aturan yang kuat bagi perusahaan atau entitas bisnis di dalam negeri untuk membeli unit karbon di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal OJK Antonius Hari P.M mengatakan absennya kewajiban pembelian itu membuat transaksi bursa karbon saat ini sepi.

Lembaga Penjamin Simpanan memproyeksikan kinerja industri perbankan terjaga stabil, di tengah proses pemulihan ekonomi global sepanjang 2023 hingga tahun depan. Dengan kondisi itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempertahankan lagi tingkat bunga penjaminan (TBP) bank umum sebesar 4,25%, valuta asing (valas) 2,25%, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 6,75%. Tingkat bunga penjaminan tersebut berlaku sejak 1 Oktober 2023 sampai 31 Januari 2024. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan beberapa kondisi yang dihadapi berada di bawah ekspektasi, mulai dari tekanan inflasi global hingga dampak dari pemulihan ekonomi China. “Kinerja industri perbankan stabil, dari sisi permodalan, likuiditas dan rentabilitas. Fungsi intermediasi menunjukkan pertumbuhan positif dengan pertumbuhan penyaluran kredit yang lebih tinggi dari penghimpunan dana,” katanya dalam agenda Konferensi Pers Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan LPS, Jumat (29/9). Pada sisi lain, ROA perbankan pada periode yang sama stabil sebesar 2,75%. Dari sisi fungsi intermedia­si, kredit perbankan per Agustus 2023 tumbuh 9,06% (YoY) dengan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 6,24% YoY. Tak hanya itu, LPS juga mencatatkan ekonomi domestik tumbuh solid ditopang sisi konsumsi dan produksi yang tetap kuat. “Hal ini tercermin antara lain dari, PMI manufaktur yang terus berada pada zona ekspansi, inflasi yang terjaga di level yang terkendali, dan indeks kepercayaan konsumen dan penjualan ritel tumbuh positif,” ungkapnya.  Berdasarkan data per Agustus 2023, jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya (simpanan hingga Rp2 miliar) sebesar 99,94% dari total rekening atau setara dengan 530,72 juta rekening. Selain itu, penetapan tingkat bunga penjaminan tersebut juga mempertimbangkan tiga aspek perkembangan lain. Pertama, prospek pemulihan ekonomi. Kedua, perkembangan pasar keuangan dan kinerja perbankan. Ketiga, kondisi likuiditas dan tren suku bunga simpanan.

Pemangkasan fungsi perniagaan dalam platform media sosial di Indonesia tidak dipungkiri berpengaruh terhadap aktivitas usaha sejumlah merek lokal. Meskipun masih banyak saluran lain untuk berdagang, tetapi dipastikan ada pengurangan omzet dari lini social commerce, terutama Tiktok Shop. Dari survei bertajuk Think with Hypefast, sebanyak 67% local brand telah memiliki Tiktok Shop. Dari jumlah tersebut, 88% di antaranya melakukan live streaming setidaknya sekali sehari. “Merek lokal memanfaatkan strategi live shopping melalui kanal seperti Tiktok Shop dan Shopee Live, untuk menghabiskan stok lama ataupun memasarkan produk baru,” ujar Adinda Paramita Pandjaitan, VP Men and Women Category Hypefast dalam keterangan yang diterima Bisnis, Kamis (28/9). CEO dan Co-Founder Selleri Jayant Kumar menyebut kehadiran Tiktok Shop menjadi ‘lapak baru’ bagi UMKM untuk dapat berkompetisi langsung dengan brand besar secara kreatif, lewat suguhan konten yang lucu dan menarik. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengeluarkan aturan baru terkait perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Aturan ini menyasar ketentuan jual-beli dalam media sosial atau social commerce yang berujung pada pelarangan Tiktok Shop Cs untuk menyelenggarakan transaksi jual beli.

CEO PT Brodo Ganesha Indonesia Yukka Harlanda mengaku cukup kaget ketika pemerintah akhirnya memutuskan untuk melarang transaksi dagang di platform media sosial. Pasalnya, produk sepatu Brodo miliknya juga dipasarkan melalui platform tersebut. “Cukup berpengaruh, 9% dari pendapatan kita di Tiktok, kita antisipasi next seperti apa,” ucapnya saat dihubungi Bisnis, Jumat (29/9). Sebagai brand fashion yang menjual produknya langsung di outlet, Founder ISSHU Rheza Paleva mengatakan media sosial bisa menjadi wadah untuk mengenalkan produk. Meskipun memanfaatkan e-commerce, menurutnya konsumen loyal ISSHU pada akhirnya akan langsung belanja di toko. Sementara itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pelarangan Tiktok Shop belum cukup atau akan menyelesaikan masalah. Pasalnya para pelaku UMKM dipastikan berpindah ke platform e-commerce lainnya, artinya kasusnya akan tetap sama karena mereka akan kalah saing dengan produsen besar dan impor. Sementara itu, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda mengatakan, pada dasarnya, Permendag Nomor 31/2023 jauh lebih baik dibandingkan dengan Permendag 50/2020. Wakil Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia, Hilmi Adrianto mengatakan, pihaknya saat ini masih mempelajari Permendag No.31/2023.

Melalui pembahasan panjang dan tarik ulur kepentingan, Kementerian Perdagangan akhirnya resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31/2023, yang di dalamnya mengatur social commerce dan e-commerce. Permendag bertajuk Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ini berlaku pada 26 September 2023. Selain menghalau social commerce berjualan langsung, melalui beleid itu, pemerintah tegas melarang penjualan atas produk impor dengan harga di bawah US$ 100 di toko online Indonesia. "Latar belakang penerbitan aturan ini di antaranya untuk meningkatkan perlindungan terhadap UMKM, konsumen dan pelaku usaha di dalam negeri," ungkap Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam konferensi pers pada Rabu (27/9). Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemdag, Isy Karim bilang, akan ada produk impor yang harganya di bawah US$ 100 yang dikecualikan dan bisa masuk secara lintas negara. Untuk itu, pemerintah menyiapkan positive list. Namun jenis barang yang dikecualikan ini masih dalam kajian. Sementara Tiktok Indonesia menyayangkan regulasi pelarangan social commerce sebagai media berdagang di Indonesia. Pasalnya, Tiktok Shop adalah salah satu social commerce yang menyediakan layanan transaksi penjualan. Reaksi keras juga datang dari pebisnis logistik. Asosiasi Pengusaha Logistik E-Commerce (APLE) berancang-ancang menggugat Permendag 31/2023. "Pembatasan cross border justru akan berdampak negatif bagi industri UMKM dalam negeri karena serangan produk impor ilegal," jelas Ketua APLE Sonny Harsono kepada KONTAN, kemarin.

Pemerintah terus gencar mencari pendapatan pajak dari berbagai lini. Salah satu lini yang bisa menjadi andalan adalah pajak digital. Sejak diimplementasikan pada tahun 2020, penerimaan dari pajak pertambahan nilai atas perdagangan melalui sistem elektronik (PPN PMSE) yang masuk ke kas negara telah mencapai Rp 14,57 triliun sampai akhir Agustus 2023. Setoran tersebut berasal dari 158 pemungut PPN PMSE yang telah ditunjuk secara resmi untuk melakukan pemungutan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan, pengawasan tersebut dilakukan agar saluran ilegal tersebut tidak menggerus PPN PMSE yang masuk ke kas negara. "Kami terus mengawasi transaksi PMSE dan mengusahakan transaksi di luar platform resmi tidak mempengaruhi penerimaan PPN PMSE," ujar dia kepada KONTAN, Rabu (27/9). Wajar saja, jasa produk digital ilegal mulai menjamur di media sosial hingga e-commerce. Bahkan, di salah satu akun e-commerce telah melayani ribuan pembuatan akun ilegal streaming film dan musik, sebut saja Netflix dan Spotify. Padahal, jumlah pelanggan streaming Netflix tergolong cukup banyak dan pemerintah sudah menunjuk Netflix sebagai salah satu perusahaan yang wajib memungut PPN PMSE. Selain itu, pemungut juga wajib membuat bukti pungut PPN yang dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel gencar melakukan akuisisi anorganik. Emiten berkode saham MTEL ini telah mengakuisisi 105 menara telekomunikasi dari tiga perusahaan sepanjang September 2023.Teranyar, MTEL mengakuisisi 54 menara milik PT XL Axiata Tbk (EXCL). Keduanya sepakat melakukan penyewaaan kembali (lease back). Direktur Investasi MTEL, Hendra Purnama menjelaskan, transaksi pembelian menara dan penyewaan kembali dilakukan pada 25 September 2023 dengan nilai sebesar Rp 36,62 miliar. Adapun 54 menara telekomunikasi milik EXCL itu telah memiliki 63 tenant atau penyewa. Sehingga, tenancy ratio 54 menara tersebut mencapai 1,16 kali. "Menara yang menjadi objek transaksi Mitratel dan XL Axiata merata di seluruh Indonesia," jelas Hendra kepada KONTAN, Rabu (27/9). Menara EXCL yang diakuisisi MTEL itu tersebar dari Sumatera Bagian Tengah, Sumatera Bagian Selatan, Jawa Barat, Jakarta, Bogor, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan hingga Sulawesi. Beberapa hari sebelumnya, MTEL juga telah mengakuisisi 51 menara milik dua perusahaan lain. Namun Hendra tak merinci besaran transaksi tersebut. Hendra bilang, seluruh menara ini di Bali dan Jakarta Bogor. Dari pembelian itu, MTEL mendapatkan 79 tenant baru dengan tenancy ratio 1,55 kali. Selain melakukan akuisisi menara telekomunikasi. MTEL mengincar pertumbuhan dari segmen fiber optik. MTEL berencana mengakuisisi aset fiber optik. Sebagai amunisi, MTEL menyiapkan belanja modal (capex) senilai Rp 7 triliun pada tahun ini. Sebesar 40% capex untuk aktivitas anorganik dan sisanya ekspansi organik. Per Juni 2023, MTEL merealisasikan separuh dari anggaran capex.

PT Sumber Global Energy Tbk (SGER) membentangkan sayap bisnis ke segmen nikel dan mineral lain. Demi ekspansi itu, SGER sedang bersiap membawa anak usahanya melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun ini. Anak usaha SGER yang akan dilepas ke pasar saham adalah PT Sumber Mineral Global Abadi (SMGA). Business Development Head SGER, Julius Edy Wibowo mengatakan, secara internal, SGER menargetkan initial public offering (IPO) anak usahanya itu bisa tuntas pada 30 November 2023. Dalam IPO SMGA ini, SGER membidik dana segar sekitar Rp 200 miliar. "SMGA sudah persiapan untuk IPO. Target realisasi tahun ini, sekitar akhir November, untuk pengembangan trading usaha kami," ungkap Julius, dalam paparan publik, Rabu (27/9). SMGA sedang menjajaki peluang bisnis pengolahan mineral pasir silika dan pasir besi untuk kebutuhan pasar lokal dan ekspor. Di samping itu, Julius mengatakan, pertambangan batu gamping (limestone) ditargetkan akan beroperasi pada tahun 2024. Hingga semester I-2023, penjualan batubara masih mendominasi pendapatan SGER. Kontribusi dari penjualan batubara mencapai Rp 6 triliun atau 99,5% dari total pendapatan bersih SGER. Sedangkan penjualan nikel baru menyumbang sekitar Rp 28,82 miliar. Harga saham SGER juga masih melaju. Jika dihitung sejak awal tahun 2023, harga saham SGER sudah naik 233,85%. Pada Rabu (27/9), harga SGER ditutup turun 3,12% ke posisi Rp 2.170 per saham.