Tradisi dutu atau upacara antar harta dalam upacara peminangan memuat sejumlah hasil bumi yang wajib dibawa oleh calon mempelai pria, salah satunya kelapa yang ada tunasnya (tumula). Bagi  masyarakat Gorontalo, tunas kelapa memiliki makna filosofi kehidupan baru sekaligus menjadi teladan bagi kedua calon mempelai agar dapat hidup di mana pun dan memberikan banyak manfaat kepada siapa pun. Sebagai masyarakat asli Gorontalo, Mohamad S Hulopi atau akrab disapa Adi tak mau tradisi yang telah diturunkan dari generasi pendahulunya pudar. Kelapa menjadi salah satu hantaran yang amat penting dan bahkan dibicarakan secara serius dalam adat tolobango atau upacara musyawarah saat hendak melangsungkan pernikahan.

”Saya senang bisa menyediakan tunas kelapa untuk kebutuhan adat. Tak jarang, mereka yang butuh tunas kelapa untuk lamaran, biasanya enam butir, tidak saya patok harga. Berapa pun saya terima,” katanya, Sabtu (23/9).  Pada 1999, Adi mendirikan CV Hati Mas sebagai badan usaha pembibitan kelapa. Di lahan seluas 3 hektar, pria paruh baya itu membudidayakan tiga varietas kelapa lokal, yakni molowahu, kramat, dan panua. Dalam setahun, Adi mampu membibitkan 300.000 bibit kelapa. Rata-rata harga bibit kelapa tersebut dijual Rp 18.000- Rp 32.500 per bibit, bergantung varietasnya. CV Hati Mas merupakan satu-satunya produsen bibit kelapa lokal di Provinsi Gorontalo yang tercantum dalam e-katalog. (Yoga) 

JAKARTA,ID-Peran industri pelayaran nasional dalam kegiatan ekspor impor (perdagangan internasional) di wilayah perairan di Indonesia masih relatif kecil yakni hanya 37% dan sisanya yakni 63% dilakukan oleh asing. Upaya melakukan kiprah industri pelayaran nasional harus dilakukan secara terpadu. Pelayaran nasional sangat perlu mendapatkan kebijakan yang equal atau setara dengan internasional, yang selama ini dianggap berat sebelah. "Kendala utamanya adalah daya saing kita yang lemah terhadap pelayaran internasional. Dimana untuk investasi pengadaan kapal, pinjaman dua digit dengan loan tenure yang pendek, serta jaminan kolateral. Dibandingkan dengan pendanaan internasional yang hanya 1 atau 2 persen diatas libor/sibor, loan tenure yang panjang dan hanya kapalnya saja sebagai jaminan," kata ketua Umum DPP Indonesia National Shippowners Association (INSA) Carmelita Hartoto kepada Investor Daily di Jakarta, Rabu (28/09/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah telah secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 sebagai payung hukum bagi upaya melindungi UMKM dan membangun ekosistem  niaga elektronik (e-commerce) yang adil, sehat, dan bermanfaat. Namun, secara bersamaan, pelaku UMKM juga diminta untuk meningkatkan kualitas produk mereka agar mampu bersaing dengan produk-produk impor. "Tidak ada pemerintah yang UMKM-nya itu gulung tikar diam aja, enggak ada. Pemerintah harus hadir, karena di negara manapun kalau UMKM enggak berkembang negaranya enggak akan maju," ujar Menteri Perdagangan  (Mendag) Zlkifli Hasan kepada awak media usai mengunjungi area Blok A, Pasar Tanah Abang di Jakarat Pusat, Kamis. (28/9/2023). Namun Mendag menekankan, disamping pemerintah membuat kebijakan untuk melindungi UMKM dari derasnya impor produk  yang diperjual belikan secara online. (Yetede)

JAKARTA,ID-Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tengah melakukan berbagai persiapan untuk menyelenggarakan program penjamin polis (PPP), yang mulai berlaku pada Januari 2028. Tugas baru yang akan dijalankan LPS merupakan mandat Undang-Undang (UU) Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor keuangan (P2SK). Persiapan unutk perlengkapan PPP melingkupi antara lain perubahan organisasi, pengembangan sumber saya manusia (SDM), dan penyusunan peraturan turunan dari UU P2SK terkait PPP. "UU P2SK memberikan waktu 5 tahun untuk  masa transisi sejak UU ini ditetapkan sampai dengan PPP dimulai, yaitu dari Januari 2023 sampai dengan Januari 2028," kata Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Lana Soelistianingsih kepada Investor Daily. (Yetede)

Penerapan kebijakan hilirisasi komoditas mineral dengan sepenuhnya melarang ekspor produk mentah mulai menekan penerimaan negara dari pos bea keluar. Untuk mengganti potensi hilangnya pendapatan dari larangan itu, pemerintah mengkaji opsi penerapan pajak atas ekspor produk turunan setengah jadi dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan industri. Data Kemenkeu menunjukkan, sepanjang tahun 2023, penerimaan bea keluar mengalami kontraksi. Pada Januari-Agustus 2023, penerimaan bea keluar ”terjun bebas” atau terkontraksi 80,3 %. Jatuhnya penerimaan dari pos bea keluar itu merupakan imbas kebijakan perpajakan untuk mendukung hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan melandainya harga sejumlah komoditas andalan. Sejauh ini sudah ada beberapa komoditas mineral yang dikenakan larangan ekspor bentuk mentah, seperti nikel dan bauksit.

Ada lima komoditas yang masih diizinkan ekspor dalam bentuk mentah sampai Mei 2024, yaitu tembaga, besi, timbal, seng, dan lumpur anoda hasil pemurnian tembaga. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Ditjen Bea Cukai Kemenkeu Mohammad Alfah Farobi, Selasa (26/9) mengatakan, sampai Agustus 2023, penerimaan bea cukai baru mencapai 56,59 % dari target APBN. Ia memperkirakan, hingga akhir tahun, penerimaan kepabeanan dan cukai hanya akan sebesar Rp 300,1 triliun, lebih rendah daritarget awal Rp 317,8 triliun. ”Kondisi bea cukai sedang menantang. Kemungkinan target tahun initidak bisa tercapai. Selain harga komoditas menurun, tantangan lain yang perlu diantisipasi tahun depan adalah dampak hilirisasi SDA mineral dan progres penyelesaian sejumlah smelter mineral terhadap pemasukan bea keluar,” kata Alfah dalam diskusi APBN 2024 di Cipanas, Jabar. (Yoga) 

Pemerintah terus menggenjot industri hilir atau hilirisasi rumput laut dengan tujuan meningkatkan nilai tambah. Hilirisasi rumput laut akan dimasukkan dalam Proyek Strategis Nasional. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengemukakan, program hilirisasi industri semakin digaungkan karena memberikan peluang bagi komoditas yang awalnya diekspor dalam bentuk mentah atau bahan baku untuk dikapalkan dalam bentuk barang setengah jadi atau produk jadi sehingga mempunyai nilai jual lebih tinggi. ”Hilirisasi telah menciptakan sejumlah dampak positif bagi perekonomian Indonesia, di antaranya membuka kesempatan kerja secara signifikan,” kata Agus dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (26/9). Salah satu sektor yang kini sedang dipacu hilirisasinya adalah rumput laut.

Industri rumput laut dinilai mampu menghasilkan banyak produk turunan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah. Saat ini, Indonesia menjadi penghasil rumput laut terbesar nomor dua di dunia, negara eksportir karagenan keenam di dunia, dan negara eksportir agar ketujuh di kancah global. Negara tujuan ekspor produk olahan rumput dari Indonesia, antara lain, China, AS, dan Korsel. Untuk mendukung kebijakan hilirisasi industri rumput laut, Kemenperin berupaya meningkatkan diversifikasi produk yang diminati pasar global, serta SDM. Data KKP menunjukkan, nilai pasar rumput laut dunia pada tahun 2022 mencapai 3,7 miliar USD atau meningkat 32 % dibandingkan tahun 2021. Sementara nilai ekspor rumput laut Indonesia sebesar 600 juta USD atau 16 % terhadap nilai pasar rumput laut dunia. Perdagangan rumput laut ke luar negeri didominasi dalam bentuk bahan mentah. (Yoga)