JAKARTA,ID-PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKS) menggelontorkan investasi senilai US$ 261,5 juta atau sekitar Rp 4,05 triliun sepanjang  semester I-2023. Jumlah ini, antara lain dipakai untuk Proyek Tembaga Bukit sebesar US$ 24 juta, perbaikan jalan  angkutan tambang US$ 77,5 juta, Proyek AIM US$ 117 juta, dan Proyek Emas Pani US$ 43 juta. Manajemen Merdeka Copper Gold dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (1/10/2023) memaparkan, perseroan menginvestasikan US$ 24 juta di Proyek Tembaga TB, MDKA telah menerbitkan hasil pra-feasibility study (PFS) pada 15 Mei 2023. Hal ini menunjukkan  potensi proyek ini menjadi tambang bawah tanah  yang signifikan secara global dan berumur panjang. "Keyakinan telah tumbuh dalam mengembangkan aset ini dengan perekonomian yang kuat dan proyeksi produksi tembaga dan emas yang besar," ujar manajemen MDKA. (Yetede)

BRUSSELS,ID-Uni Eropa (UE) pada Minggu (01/10/2023) meluncurkan fase pertama dari sistem pemberlakuan tarif emisi karbon dioksida (CO2) untuk baja, semen, dan barang-barang impor lainnya. Sistem yang diberlakukan pertama di dunia itu ditujukan menghentikan lebih banyak produk asing yang mencemari lingkungan, yang mengganggu tansisi menuju ramah lingkungan. Rencana pemberlakuan tarif tersebut menyebabkan kegelisahan diantara mitra dagang. Bahkan dalam forum bulan lalu, utusan iklim China Xie Zhenhua mendesak negara-negara untuk menggunakan langkah-langkah sepihak, seperti pengenaan tarif oleh Uni Eropa. Sebagai informasi, blok mata uang tunggal itu tidak akan mulai memungut  biaya emisi CO2 di perbatasan sampai 2026. Komisioner Ekonomi Eropa Paolo Gentilano mengatakan, tujuan dari CBAM adalah untuk mendorong pergeseran ke produksi yang lebih ramah lingkungan di seluruh dunia. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah terus menjalankan sejumlah kebijakan untuk  memajukan koperasi di Indonesia agar terus bertumbuh, berkembang, dan berperan penting dalam perekonomian nasional. Sebagai pilar ekonomi rakyat, maka koperasi perlu penguatan fundamental agar visi dan misinya tumbuh sehat, berkualitas, dan berdaya saing tinggi. Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyampaikan, salah satu dukungan pemerintah dalam penguatan peran koperasi adalah melalui terbitnya sejumlah regulasi. Termasuk revisi Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992. Melalui Omnibus Law ini, masyarakat dimudahkan untuk mendirikan badan usaha koperasi yang hanya butuh minimal 9 orang. Sebelumnya ketentuan untuk mendirikan koperasi minimal harus 20 orang. "Di dalam UU P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) yang paling diributkan saat itu soal koperasi. Sebab banyak dari pelaku koperasi tidak mau  pengawasan dipindahkan ke OJK, mereka tetap ingin fungsi pengawasan ada di Kemenkop UKM, padahal kami tidak punya instrumen dan dan kewenangan pengawasan," Jelas Teten. (Yetede)

Selain negeri agraris, Sumbar juga provinsi yang kaya potensi laut dan perikanan. Memasuki usia ke-78 pada 1 Oktober 2023, provinsi di pesisir barat Sumatera ini masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan laut. Kekayaan laut Sumbar dalam beberapa dekade terakhir belum tergarap secara baik, terlihat dari kontribusi sektor perikanan yang masih kecil dibanding pertanian. BPS mencatat, produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di Sumbar tahun 2022 sebesar Rp 285,38 triliun. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi 21,20 % atau Rp 60,50 triliun atas PDRB Sumbar. Akan tetapi, sumbangan sektor perikanan masih jauh lebih kecil dibanding pertanian. Porsi sektor perikanan Rp 12,22 triliun, sedangkan porsi sektor pertanian mencapai Rp 45 triliun. Adapun sektor kehutanan menyumbang Rp 3,27 triliun.

Sumbar yang berhadapan dengan Samudra Hindia punya wilayah laut yang luasnya mencapai 186.580 km persegi, terdiri dari 57.880 km persegi zona teritorial dan 128.700 km persegi zona ekonomi eksklusif, empat kali lipat luas daratan Sumbar. Provinsi ini juga memiliki total panjang garis pantai 2.285,96 km dan 219 pulau di tujuh kabupaten / kota. Data Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar tahun 2023 menyebutkan, potensi perikan an tangkap mencapai 565.100 ton per tahun, tapi produksi perikanan tangkap tahun lalu baru 207.976,05 ton dan tahun ini 89.463,144 ton. ”Masih besar peluang kita untuk mengembangkan perikanan tangkap, apalagi wilayah penangkapan perikanan Sumbar berada pada WPP (wilayah pengelolaan perikanan) 572,” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam keterangannya, Jumat (29/9/2023). Selain perikanan tangkap, Sumbar juga punya potensi lahan perikanan budidaya seluas 425.047 hektar. Sebanyak 74 % di laut, 13 % daerah payau/pesisir, dan 13 % budidaya air tawar. (Yoga) 

Dibukanya Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) oleh Presiden Jokowi, 26 September lalu, menandai dimulainya aktivitas perdagangan karbon di Indonesia. Presiden mengungkapkan, dari besaran target  pengurangan emisi gas rumah kaca, potensi perdagangan karbon ditaksir mencapai Rp 3.000 triliun. Dana ini selanjutnya bisa diputar kembali untuk proyek-proyek pengurangan emisi karbon. Keberadaan bursa itu wujud konkret komitmen dekarbonisasi Indonesia menuju nol emisi karbon pada 2060. Berdasarkan dokumen kontribusi nasional (NDC) terbaru, kita ditargetkan mengurangi lebih dari 3 gigaton CO2 hingga 2030.

Pada perdagangan perdana, Selasa (27/9) berhasil diperdagangkan 459.953 ton unit karbon senilai Rp 29,2 miliar dalam 27 transaksi. Penjualnya Pertamina, pembelinya didominasi industri perbankan dan keuangan. Sayangnya, hari berikutnya tak terjadi transaksi. Ibarat barang baru, mungkin kita semua masih belajar. Bagaimana menggairahkan bursa karbon menjadi tantangan mendesak kita selanjutnya. Perlu kerja keras, komitmen, konsistensi, dan transparansi. Hal ini penting bukan hanya karena potensi dan komitmen di NDC, melainkan juga karena kita menjadi salah satu pihak yang paling akan merasakan dampak perubahan iklim ekstrem. (Yoga) 

Pemerintah memutuskan memangkas fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP tahun depan. Dukungan pembiayaan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu turun 25 %, dari 220.000 unit pada tahun ini menjadi 166.000 unit pada tahun 2024. Keputusan itu cukup mengejutkan di tengah tantangan kekurangan rumah yang masih besar. Tercatat masih ada 12,7 juta rumah tangga di Indonesia yang belum bisa memiliki rumah. Jumlah ini belum termasuk laju kebutuhan rumah setiap tahun yang meningkat sekitar 800.000 unit, seiring dengan bertambahnya keluarga-keluarga baru. FLPP digulirkan sejak tahun 2010 berupa kredit pemilikan rumah bersubsidi (KPR FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah, baik lajang maupun berkeluarga. Batasan penghasilan bulanan saat ini dipatok pada kisaran Rp 7 juta-Rp 10 juta menurut zonasi.

Sejak berlakunya FLPP pada tahun 2010 hingga 25 September 2023, sebanyak 1.330.163 masyarakat berpenghasilan rendah telah mengakses rumah bersubsidi. Jika dirata-rata, alokasi FLPP selama hampir  3 tahun itu berkisar 102.000 unit per tahun. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024, pemerintah menargetkan total penyaluran FLPP sejumlah 900.000 unit. Keterbatasan itu menyebabkan angka kekurangan (backlog) rumah sulit teratasi. Besarnya kebutuhan rumah sejatinya adalah peluang bagi pertumbuhan industri dan penyerapan lapangan kerja. Industri properti yang memiliki keterkaitan dengan 185 industri terkait memberikan efek berganda yang sangat masif untuk menggerakkan industri lain, mulai dari material bangunan sampai peralatan rumah tangga. Keberpihakan dan komitmen pemerintahan mendatang terhadap pemenuhan kebutuhan dasar papan sepatutnya semakin ditingkatkan. (Yoga)