Pemerintah melalui Badan Pengusahaan Batam menyatakan bakal mempercepat pembangunan kawasan di Tanjung Banun, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepri, yang dijadikan lokasi pemindahan warga. Pemerintah tetap akan memindahkan warga beberapa kampung di Pulau Rempang karena tempat tinggalnya bakal dijadikan kawasan Rempang Eco City. Kepala Badan Pengusahaan Batam sekaligus Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan, Tanjung Banun cocok menjadi perkampungan baru. Letaknya di tepi pantai sehingga warga nelayan masih bisa melaut seperti biasa. ”Kami mengikuti keinginan masyarakat,” kata Rudi dalam konferensi pers di Batam, Selasa (26/9). Penetapan Tanjung Banun sebagai lokasi pemindahan, lanjut dia, sesuai permintaan warga.

Lima kampung menjadi prioritas pemindahan tahap awal, yakni Belongkeng, Pasir Panjang, Pasir Merah, Sembulang Tanjung, dan Sembulang Hulu. Pada lima kampung itu terdapat 950 keluarga. Hingga Selasa (26/9), Rudi menyebutkan, 291 keluarga telah bersedia pindah ke Tanjung Banun. Sementara 437 keluarga telah berkonsultasi dengan tim BP Batam. Rudi meyakini keluarga yang telah berkonsultasi suatu waktu akan setuju pindah. Pemindahan penduduk dari kampung itu, lanjutnya, harus dilakukan. Sebab, BP Batam akan menyerahkan lahan kepada investor. Kebutuhan lahan untuk tahap awal seluas 2.350 hektar, yang akan digunakan untuk pembangunan pabrik dan tower. Rudi melanjutkan, akan dibangun sekitar 900 hingga 1.000 unit rumah permanen di Tanjung Banun. Lahan yang dipersiapkan seluas 300 hektar untuk menyiapkan perkampungan baru nanti. Selain rumah, akan dibangun juga fasilitas umum, seperti sekolah, puskesmas, kantor kelurahan dan kantor polisi. (Yoga) 

JAKARTA,ID-Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis Indonesia bisa menjadi poros karbon dunia, seiring beroperasinya bursa karbon. Sebab, potensi nilai perdagangan  di Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) sangat besar, mencapai Rp3.000 triliun lebih. Sejalan dengan itu, Presiden meminta otoritas bursa itu menjalankan tiga hal demi mewujudkan Visi Indonesia poros karbon dunia. Pertama, standar yang digunakan Bursa Karbon Indonesia perlu merujuk bursa sejenis di dunia dan memanfaatkan teknologi untuk transaksi. Kedua, Presiden meminta bursa baru ini memiliki target timeline serta mengatur dan memfasilitasi pasar karbon sukarela sesuai praktik di komunitas internasional. Ketiga, memastikan standar internasional itu tidak menganggur target Indonesia. "Saya optimis Indonesia mampu menjadi poros karbon dunia, asalkan tiga langkah konkret itu digarap dengan konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan," ujar Presiden saat meresmikan Bursa Karbon Indonesia di main hall Sursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selatan (26/9/2023). Turut hadir dalam acara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pendjaitan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Direktur Utama BEI Iman Rachman. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah terus berupaya melakukan pemerataan akses teknologi ke semua kalangan termasuk  pelaku UMKM untuk mengakselerasi target transformasi digital bagi 30 juta UMKM di Indonesia pada 2024. Pasalnya, tantangan utama transformasi digital UMKM Indonesia adalah literasi digital yang tergolong masih rendah. Hasil survei IMD-Digital Competitiveness Rank pada 2022 menyatakan, Indonesia masih berada di peringkat 51 dari 63 negara  atau lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di Asean, misalnya Thailand di posisi 40, Malaysia di posisi 31, bahkan Singapura di posisi nomor 4. "Dukungan kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder sangat diperlukan untuk mencapai Visi Indoneisa Emas 2045," jelas menteri Koperasi dan UKM  (Mendkop UKM) Teten Masduki. Hingga Juni 2023, sebanyak 22,8 juta UMKM di Indonesia telah onboarding digital. (Yetede)

JAKARTA,ID-Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 membentuk Satuan Tugas (Satgas)  Peningkatan Ekspor Nasional. Satgas ini diperlukan untuk membantu Indonesia mencapai Indonesia Emas 2045 dan mengkoordinasi negara tujuan ekspor dan komoditasnya. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menerangkan, peran satgas sangat diperlukan. Sejak 2010, tren pertumbuhan ekspor  Indonesia agak stagnan dan semakin didominasi oleh ekspor komoditas, sehingga stabilitas kinerja ekspor, penerimaan devisa dan neraca dagang sulit diciptakan. Hal ini berbeda dengan tren pertumbuhan ekspornya beberapa negara kompetitor di ASEAN-5 seperti Vietnam, Thailand dan Malaysia yang pertumbuhan ekspornya minimal 2 kali lipat dari pertumbuhan ekspor Indonesia sejak 2010. (Yetede)

Hati-hati bila Anda  mengajukan pinjaman online ke perusahaan teknologi finansial alias fintech. Debitur fintech bisa jadi harus mengembalikan pinjaman ditambah bunga dan biaya lainnya yang nilainya sama besar dengan pinjaman pokok. Yang juga layak Anda perhatikan, besaran bunga plus biaya lain-lain yang nilainya sama dengan pokok pinjaman ini tidak menyalahi aturan, lo. Ketentuan besar bunga dan biaya pinjaman di fintech diatur dalam code of conduct yang disusun Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Menurut ketentuan tersebut, bunga pinjaman ditetapkan maksimal 0,4% per hari, atau 12% per bulan. Sementara biaya-biaya lain ditetapkan maksimal 0,8% per hari, atau 24% per bulan. Ini juga termasuk biaya denda atas keterlambatan bila pinjaman sudah lewat batas waktu. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Edi Setijawan memberi simulasi, misal debitur mendapat pinjaman Rp 10 juta dengan tenor sembilan bulan dan bunga harian sebesar 0,4% per hari. Dengan demikian, nilai maksimal pengembalian dana plus bunga serta biaya lainnya adalah Rp 20 juta. Ini terdiri dari pengembalian pinjaman pokok Rp 10 juta dan pembayaran bunga plus biaya lainnya sebesar Rp 10 juta. Namun Balqis, Corporate Affairs Manager 360Kredi, menegaskan, 360Kredi selalu memberi perincian biaya di borrowers agreement sebelum pinjaman disepakati. Direktur Marketing Maucash Indra Suryawan juga menyebut telah memberitahu borrower sebelum mengambil pinjaman. "Semua biaya dipaparkan dengan jelas, nominalnya juga jelas sehingga konsumen bisa menghitung, besaran pinjaman, serta biaya-biayanya," kata dia. Pengamat dan Direktur Center of Law & Economic Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengkritisi, OJK sudah seharusnya meregulasi penetapan biaya kepada para  borrower fintech lending. "OJK juga perlu mengatur denda, biaya layanan dan asuransi," kata dia. Ia menilai biaya layanan pinjol saat ini tinggi dan tidak wajar. Ini antara lain terlihat pada kasus AdaKami. Sempat viral disebutkan nasabah AdaKami yang harus membayar biaya dengan nilai hampir sama dengan pokok pinjaman. Meskipun pihak AdaKami beralasan ini karena ada biaya asuransi yang tinggi.

Mari bersiap-siap.  Masih ada peluang bagi investor untuk menadah cuan di sisa tahun ini. Setelah tahun lalu absen, para analis memproyeksikan fenomena memoles kinerja alias window dressing akan kembali hadir di tahun 2023. Selama lima tahun terakhir, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih mencatatkan imbal hasil positif pada akhir tahun. Rata-rata lima tahun terakhir, IHSG sudah menguat 2,21% di bulan Desember. Equity and Economics Analyst KGI Sekuritas, Rovandi  melihat dari pergerakan IHSG yang sideways satu tahun terakhir, fenomena window dressing tahun ini akan terjadi. Jika dicermati, IHSG baru menguat 1,07% ke level 6.998,38 per Selasa (26/9). Di kawasan ASEAN, bursa saham Indonesia hanya kalah dengan Vietnam yang telah melesat 12,99%. Rovandi menyebutkan, pergerakan IHSG akan tersulut oleh sentimen  pemilu di 2024. Jika proses perhelatan kampanye dan pemilu berjalan lancar bakal menjadi sentimen positif. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus menambahkan, meski dihembus sentimen negatif global, tapi Indonesia masih punya fundamental kuat. Research Analyst Infovesta Kapital Advisori, Arjun Ajwani juga melihat, hilal window dressing mulai terlihat, kendati laporan keuangan kuartal III-2023 belum dirilis. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta menyebut, September adalah bulan yang baik untuk akumulasi, tetapi masih belum terlambat untuk mulai mencicil. Sedangkan Nico meramal sektor yang akan berjaya di akhir tahun ini adalah sektor energi, perbankan, infrastruktur dan konsumen primer.  Secara teknikal, saham pilihan Nico dari sektor perbankan jatuh pada BBCA, BBRI, BBNI dan BMRI. Sektor ini juga menjadi pilihan dari analis Investindo Nusantara Sekuritas Pandhu Dewanto.

Penyelenggaraan pameran otomotif bertajuk Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 yang berlangsung pada 20-24 September 2023 di Surabaya, telah usai digelar. Dari ajang tahunan ini, sejumlah multifinance berhasil membukukan pembiayaan baru. Salah satunya grup Astra Financial. Di GIIAS Surabaya, pembiayaan kendaraan roda empat yang dikucurkan grup Astra Financial melalui Astra Credit Companies (ACC) dan Toyota Astra Financial Services (TAF) mencapai Rp 457,62 miliar, naik 93% dibandingkan ajang serupa di 2022 yang hanya Rp 237,62 miliar. Project Director Astra Financial GIIAS 2023 Tan Chian Hok mengatakan, total surat pemesanan kendaraan (SPK) di GIIAS 2023 juga meningkat 24,41% secara tahunan. Yakni, dari 1.245 SPK di GIIAS 2022 jadi 1.554 SPK di GIIAS 2023. Direktur Keuangan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) Cincin Lisa mengakui, pameran otomotif seperti GIIAS memang memberikan efek positif terhadap pertumbuhan pembiayaan multifinance. "Namun, dampaknya masih relatif terbatas pada wilayah yang berada di sekitar lokasi penyelenggaraan pameran," kata Cincin, Selasa (26/9). Cincin mengatakan, hingga Agustus 2023, WOM Finance berhasil melakukan penyaluran pembiayaan baru sebesar Rp 3,9 triliun, naik 38% secara tahunan dari Rp 2,8 triliun.Pertumbuhan pembiayaan baru ditopang oleh membaiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan tingkat inflasi yang relatif terkendali. Pencapaian berbeda dicatat PT CIMB Niaga Auto Finance Tbk (CNAF). Hingga Agustus 2023, CNAF mencetak total pembiayaan baru, termasuk pembiayaan otomotif sebesar Rp 5,32 triliun. Realisasi ini turun 6% secara tahunan dari Rp 5,66 triliun. "Tapi, penurunan itu jauh mengecil bila dibandingkan kuartal I-2023 yang masih di atas 20% secara tahunan," ujar Ristiawan Suherman, Presiden Direktur CIMB Niaga Auto Finance.

Kehadiran Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon menjadi batu loncatan penting dalam strategi penanganan perubahan iklim di Tanah Air. Besarnya potensi perdagangan karbon bisa menjadi insentif bagi dunia usaha untuk lebih ‘hijau’. Bursa karbon utamanya bermanfaat bagi perusahaan yang memiliki inisiatif pengurangan karbon serta keberlanjutan. Dengan bursa karbon, korporasi dapat membuat komitmen pengurangan karbonnya menjadi lebih bernilai. Terlebih, Presiden Joko Widodo mengatakan potensi bursa karbon mencapai Rp3.000 triliun. Peluang tersebut kian mendorong perusahaan untuk lebih menyadari inisiatif hijau dan berkelanjutan. Keberadaan bursa karbon dapat menjadi langkah konkret Indonesia untuk mengejar target net zero emission pada 2060, berkesinambungan dengan upaya lainnya mulai dari komitmen transisi energi hingga masalah fiskal. Meski begitu, sejumlah pekerjaan rumah lanjutan siap menanti jika Indonesia bermimpi menjadi poros perdagangan karbon dunia, antara lain penyelesaian peta jalan perdagangan karbon sektor dan pajak karbon. Pemerintah pun masih harus merampungkan sejumlah peraturan pendukung, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) terkait Nationally Determined Contribution (NDC) dan perdagangan karbon luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Ketua Komite Pengarah Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon bakal mengawal PMK Pajak Karbon. “Supaya ini tidak lari dari hasil keputusan ratas lalu,” katanya. Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan, selain memberikan transparansi pada harga, perdagangan IDXCarbon juga memberikan mekanisme transaksi yang mudah dan sederhana.

IDXCarbon terhubung dengan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) milik KLHK sehingga mempermudah administrasi perpindahan unit karbon dan menghindari double counting. Adapun pembeli unit karbon a.l. PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA), PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CarbonX Bumi Harmoni, PT MMS Group Indonesia, juga beberapa anak usaha PT Pertamina (Persero). Menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar terdapat 99 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara yang berpotensi untuk ikut perdagangan karbon. Kepala Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menyebut bursa karbon akan memberikan tekanan agar pelaku usaha memacu berbagai inisiatif pengurangan emisi karbon. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai bahwa kinerja keberhasilan perdagangan karbon tahap awal akan terlihat pada Februari 2024.

Kehadiran Bursa Karbon di Indonesia (IDXCarbon) diharapkan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar, selain bertujuan ikut berkontribusi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo yang membuka perdagangan perdana IDXCarbon pada Senin (26/9), menyampaikan bahwa kehadiran bursa karbon sebagai bentuk kontribusi nyata Indonesia dalam menangani dampak dari perubahan iklim. Dengan potensi karbon yang besar, Presiden optimistis Indonesia bisa menjadi poros karbon dunia dengan tetap konsisten membangun dan menjaga ekosistem karbon di dalam negeri. Menariknya, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang 60% pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam. Presiden juga menyebutkan, berdasarkan data yang dimiliki, Indonesia mempunyai potensi 1 gigaton karbon dioksida yang bisa ditangkap. Bila dikalkulasikan, potensi bursa yang bisa diraih mencapai Rp3.000 triliun. Angka yang tidak sedikit. Berdasarkan laporan Bursa Efek Indonesia (BEI), pada perdagangan karbon perdana kemarin sampai dengan pukul 11.30 WIB, IDXCarbon mencatatkan perdagangan karbon sebanyak 459.953 ton unit karbon, dan terdapat sebanyak 27 kali transaksi. Penyedia unit karbon pada perdagangan perdana, yaitu Pertamina New and Renewable Energy (PNRE) yang menyediakan unit karbon dari Proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Sementara itu, perusahaan-perusahaan yang berperan sebagai pembeli unit karbon pada perdagangan perdana IDXCarbon, di antaranya PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas. Selain itu, untuk mendorong suksesnya penyelenggaraan perdagangan perdana unit karbon di Bursa Karbon, berdasarkan data dari Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) terdapat 99 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara, yang berpotensi ikut perdagangan. Jumlah ini setara dengan 86% dari total PLTU Batu Bara yang beroperasi di Indonesia.