Kehadiran Bursa Karbon di Indonesia (IDXCarbon) diharapkan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar, selain bertujuan ikut berkontribusi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo yang membuka perdagangan perdana IDXCarbon pada Senin (26/9), menyampaikan bahwa kehadiran bursa karbon sebagai bentuk kontribusi nyata Indonesia dalam menangani dampak dari perubahan iklim. Dengan potensi karbon yang besar, Presiden optimistis Indonesia bisa menjadi poros karbon dunia dengan tetap konsisten membangun dan menjaga ekosistem karbon di dalam negeri. Menariknya, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang 60% pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam. Presiden juga menyebutkan, berdasarkan data yang dimiliki, Indonesia mempunyai potensi 1 gigaton karbon dioksida yang bisa ditangkap. Bila dikalkulasikan, potensi bursa yang bisa diraih mencapai Rp3.000 triliun. Angka yang tidak sedikit. Berdasarkan laporan Bursa Efek Indonesia (BEI), pada perdagangan karbon perdana kemarin sampai dengan pukul 11.30 WIB, IDXCarbon mencatatkan perdagangan karbon sebanyak 459.953 ton unit karbon, dan terdapat sebanyak 27 kali transaksi. Penyedia unit karbon pada perdagangan perdana, yaitu Pertamina New and Renewable Energy (PNRE) yang menyediakan unit karbon dari Proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Sementara itu, perusahaan-perusahaan yang berperan sebagai pembeli unit karbon pada perdagangan perdana IDXCarbon, di antaranya PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas. Selain itu, untuk mendorong suksesnya penyelenggaraan perdagangan perdana unit karbon di Bursa Karbon, berdasarkan data dari Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) terdapat 99 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara, yang berpotensi ikut perdagangan. Jumlah ini setara dengan 86% dari total PLTU Batu Bara yang beroperasi di Indonesia.

Akselerasi pembangunan proyek infrastruktur dan properti, serta peletakan batu pertama sejumlah proyek pionir di Ibu Kota Negara Nusantara menjadi katalis positif untuk mendorong performa emiten-emiten semen dalam jangka menengah. Akhir pekan lalu, Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama sejumlah proyek bangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, termasuk yang melibatkan kalangan pengusaha swasta. Dari sisi penjualan semen, menurut laporan Asosiasi Semen Indonesia (ASI), volume penjualan semen domestik tumbuh sebesar 1,9% year-on-year (YoY) menjadi 6 juta ton per Agustus 2023. Pada periode yang sama, penjualan semen di Kalimantan melesat 27,7% secara tahunan. Corporate Secretary PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Dani Handajani mengatakan bahwa priyek IKN Nusantara belum sepenuhnya mengangkat penjualan semen, terutama di Kalimantan. Hal itu lantaran pembangunan IKN masih dilakukan oleh korporasi pelat merah. Di sisi lain, INTP mencatatkan volume penjualan semen sebanyak 1,6 juta ton selama periode Agustus 2023. Volume tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 7,8% secara tahunan. Adapun secara kumulatif, volume penjualan naik 8,4% YoY per Agustus lalu. Dani mengatakan bahwa pertumbuhan itu terjadi di luar Pulau Jawa karena didukung oleh penjualan semen kantong khususnya di wilayah Sulawesi dan Indonesia Timur, sedangkan semen curah khususnya di Kalimantan. Direktur Operasi Semen Indonesia Reni Wulandari sebelumnya mengatakan kolaborasi ini nantinya diharapkan bisa memberikan layanan yang lebih komprehensif terhadap IKN. Dalam risetnya, analis Samuel Sekuritas Daniel Widjaja dan Yosua Zisokhi memaparkan SMGR mencatatkan penjualan sebesar 3,1 juta ton pada Agustus 2023. Realisasi itu naik 4,2% secara bulanan atau 13,4% secara tahunan. Dengan demikian, volume penjualan SMGR sepanjang 8 bulan 2023 mencapai 20,2 juta ton atau naik 6,2% YoY atau jauh di atas industri yang terkontraksi 3,1% YoY. Samuel Sekuritas optimistis permintaan semen terus pulih 1%—2% pada 2023 berkaca dari angka penjualan 2 bulan pertama semester I/2023 yang naik 6,1% YoY menjadi 11,8 juta ton.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Riau memandang bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pihak terkait lainnya dalam pengendalian inflasi, memainkan peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang memiliki penghasilan rendah.Kepala KPw BI Riau Muhamad Nur menyoroti berbagai tantangan dalam pengendalian infl asi di Provinsi Riau. Dia menilai pasokan pangan di Riau hingga kini masih bergantung kepada daerah-daerah tetangga.“Khususnya komoditas seperti beras, cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, daging sapi, dan lainnya merupakan komoditas yang sangat penting, dan Riau masih sangat bergantung kepada pasokan dari daerah tetangga,” katanya saat peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Infl asi Pangan (GNPIP) di Desa Pambang Baru, Bengkalis, Selasa (26/9).Oleh karena itu, KPw BI Riau dan pemerintah daerah telah menjalankan berbagai upaya ekstra, termasuk lewat tujuh program unggulan GNPIP.  Nur meyakini bahwa jika program ini berhasil, maka inflasi akan tetap terkendali dalam level rendah dan stabil, yang akan berdampak positif kepada kesejahteraan masyarakat.Gubernur Riau Syamsuar mengakui pentingnya upaya bersama seluruh instansi terkait, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan lembaga lainnya dalam pengendalian inflasi.

Peneliti ekonomi di Center for Strategic and International Studies (CSIS) Adinova Fauri mengatakan, keputusan pemerintah melarang media sosial memfasilitasi e-dagang dalam platform atau social commerce tidak membuat warga berhenti berbelanja daring. Pasalnya, model berbelanja seperti ini memiliki sejumlah keuntungan, mulai dari kemudahan berbelanja, pilihan produk, hingga soal harga. ”Warga dipastikan akan tetap berbelanja daring, baik bertransaksi langsung di lokapasar maupun bertransaksi di luar platform media sosial, setelah ada komunikasi dengan penjual di media sosial,” ujar Adinova saat dihubungi di Jakarta, Selasa (26/9).

Sebelumnya, pemerintah merevisi Permendag No 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Inti revisi itu, antara lain, pemisahan media sosial dengan social commerce. Social commerce hanya boleh untuk promosi barang dan jasa (Kompas, 26/9). Adinova menambahkan, apabila tujuan pemerintah merevisi Permendag No 50 Tahun 2020 hanya untuk memulihkan pasar tradisional, seperti Tanah Abang, hal itu akan sulit tercapai, karena perilaku konsumen yang berbelanja daring saat pandemic Covid-19 tak berubah ketika pandemi usai. (Yoga) 

Potensi nilai perdagangan karbon ditaksir mencapai Rp 3.000 triliun. Nilai tersebut berasal dari besaran target pengurangan emisi gas rumah kaca atau karbon yang bisa diperjualbelikan. Dananya bisa diputar kembali untuk proyek-proyek pengurangan emisi karbon. ”Di catatan saya, ada lebih kurang 1 gigaton CO2 potensi kredit karbon yang bisa ditangkap. Jika dikalkulasi, potensi karbon bisa mencapai Rp 3.000 triliun, bahkan lebih. Sebuah angka yang sangat besar, yang tentu akan menjadi kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sejalan dengan arah dunia menuju ekonomi hijau, karena memang ancaman perubahan iklim sangat bisa dan sudah kita rasakan,” kata Presiden Jokowi saat membuka Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (26/9). Presiden Jokowi berharap bursa karbon yang resmi diselenggarakan BEI dan diawasi OJK menjadi langkah konkret Indonesia untuk mengurangi emisi karbon tersebut.

Berdasarkan dokumen kontribusi nasional (nationally determined contribution/NDC) yang diperbarui pada 2022, Indonesia ditargetkan dapat mengurangi lebih dari 3 gigaton CO2 sampai tahun 2030. Pada acara yang sama, Luhut Binsar Pandjaitan, selaku Ketua Komite Pengarah Penyelenggara Nilai Ekonomi Karbon, mengharapkan potensi perdagangan karbon lewat bursa tersebut juga bisa ditangkap pelaku perdagangan karbon internasional. Bursa nasional diyakini unik karena keberagaman sektor usaha penghasil emisi, yang mayoritas berbasis alam. Pelaku usaha atau industri yang emisi karbonnya telah tersertifikasi dan masuk dalam Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) dapat mendaftar ke bursa. Berikutnya, kegiatan pembelian efek unit karbon bisa dilakukan oleh perusahaan yang menghasilkan banyak emisi karbon. Adapun perusahaan  yang kegiatannya mampu menyerap dan menghasilkan sedikit emisi bisa menjual efek lewat proyek pengurangan emisi karbon. IDX Carbon mencatat, sampai penutupan bursa pukul 16.00 pada Selasa (26/9) sebanyak 459.953 ton unit karbon telah diperdagangkan dengan nilai Rp 29,2 miliar dalam 27 transaksi. (Yoga) 

Pengendalian inflasi pada bulan ini hingga akhir tahun bakal semakin menantang. Kenaikan harga beras dan gula pasir, serta penyesuaian harga BBM nonsubsidi, diperkirakan bakal memicu inflasi pada September 2023. Di sisi lain, defisit beras masih mengintai hingga November 2023. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Senin (25/9) mengatakan, pada pekan ketiga September 2023, harga beras masih naik dan belum ada tanda-tanda bergerak mendatar atau turun. Harga rata-ratanya mencapai Rp 13.477 per kg. Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras semakin banyak. Pada pekan pertama September 2023, jumlahnya sebanyak 230 daerah, kemudian pada pekan ketiga 2023 bertambah menjadi 284 daerah.

”Bahkan, Purwakarta yang merupakan daerah produsen beras besar di Jabar menempati urutan keempat dari 10 kabupaten/kota dengan kenaikan indeks perkembangan harga (IPH) tertinggi. Beras menjadi komoditas utama yang memengaruhi kenaikan IPH itu,” ujarnya dalam Rapat Pengendalian Inflasi yang digelar Kemendagri secara daring di Jakarta. BPS mencatat, IPH komoditas pangan Purwakarta pada pekan ketiga September 2023 sebesar 3,41 %. Dari IPH itu, 3,21 % berasal dari kenaikan harga beras, selain itu harga gula pasir juga meroket, pada pekan ketiga September 2023 mencapai Rp 15.134 per kg, yang terjadi di 236 kabupaten/kota. ”Kenaikan harga beras dan gula akan berkontribusi terhadap inflasi September 2023. Selain itu, inflasi juga berpotensi disumbang bensin dan solar nonsubsidi. Namun, inflasinya tidak akan setinggi sebelumnya,” katanya. (Yoga)