Publik patut mewaspadai pinjaman uang yang tidak mensyaratkan agunan seperti yang dipraktikkan platform pinjaman daring. Risiko dari pinjaman semacam ini adalah tingginya bunga pinjaman yang melampaui bunga pinjaman tanpa agunan di perbankan. Di satu sisi, platform pinjaman daring di Indonesia tumbuh pesat pascapandemi Covid-19. Peneliti ekonomi digital pada Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Izzudin Al Farras mengatakan, nilai bunga yang berimplikasi pada besarnya kewajiban pembayaran oleh nasabah tidak lepas dari tingginya risiko peminjaman daring tersebut. Situasi ini, menurut dia, kerap membuat pinjaman daring bermasalah, seperti pembayaran cicilan yang macet.

”Ada risiko yang harus ditanggung karena pinjaman enggak banyak syarat. Ini dikompensasi dengan tingginya bunga. Ini memudahkan peminjam yang menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) sekitar 70 % lulusan SMA dan sederajat dan berpenghasilan Rp 1 juta sampai Rp 5 juta,” kata Farras saat dihubungi lewat telepon, Jumat (22/9) di Jakarta. Lantaran ada masalah pelunasan utang, imbuh Farras, teror penagih utang (debt collector) dari perusahaan peminjaman daring tetap tidak dibenarkan. Apabila terbukti ada pelanggaran, penegakan hukum harus dijalankan.  OJK wajib memeriksa direksi perusahaan pinjaman daring tersebut untuk memberikan efek jera maupun memperbaiki panduan penagihan utang. Platform pinjaman daring yang tengah mendapat sorotan OJK adalah AdaKami, sempat viral di media sosial, salah satu peminjam uang dari AdaKami disebut-sebut bunuh diri lantaran tak kuat mendapat teror dari penagih utang yang mengaku dari platform AdaKami. Nasabah itu meminjam dana Rp 9,4 juta, tetapi yang harus dikembalikan senilai Rp 19 juta. (Yoga) 

Setidaknya 11 polisi terluka akibat kerusuhan yang mengakibatkan kebakaran di Kantor Bupati Pohuwato, Gorontalo, Kamis (21/9). Ini adalah buntut konflik antara masyarakat dan konsorsium perusahaan tambang yang berdiri di atas lahan berlandaskan kontrak karya. Saat dihubungi dari Manado, Jumat (22/9), Kabid Humas Polda Gorontalo Kombes Desmont Harjendro mengatakan, delapan polisi mengalami luka ringan, sementara tiga lainnya dirujuk ke RS Bhayangkara Gorontalo. Tak ada korban dari pengunjuk rasa ataupun pegawai Kantor Bupati Pohuwato. Bentrokan terjadi saat unjuk rasa 2.500 orang yang berasal dari Forum Persatuan dan Ahli Waris IUP OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) 316. Mereka mempertanyakan kepastian pembagian sebagian lahan di wilayah konsesi tambang emas bernama Pani Gold Project yang mereka klaim sebagai warisan keluarga dan telah turun-temurun. Pemerintah Kabupaten Pohuwato bertindak sebagai koordinator. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Pohuwato Arman Mohamad mengatakan, awalnya protes berlangsung damai. Namun, sekitar pukul 12.00, massa mengamuk dan menerobos masuk ke kantor bupati, lalu memorakporandakan isinya.

”Demonstran lepas kendali dan mengarah ke tindak anarkistis.Mereka membakar kantor bupati, lalu merusak fasilitas pemerintah, seperti kantor DPRD dan rumah jabatan Bupati Pohuwato,” kata Arman. Pemkab Pohuwato masih harus merampungkan pembagian lahan konsesi Pani Gold Project yang diklaim warga. Arman menyatakan tak tahu pasti luas lahan yang akan dibagikan, tetapi penerimanya sekitar 2.000 orang. ”Masyarakat minta ada semacam kompensasi karena mereka akan kehilangan pekerjaan (sebagai petambang),” kata Arman. Pani Gold Project berada di Gunung Pani, DesaHulawa, Kecamatan Buntulia, Pohuwato. Cadangan mineral di wilayah itu diperkirakan punya potensi kandungan emas 6,63 juta ons. Lahan konsesi pertambangan itu ada di dua lokasi yang tumpang tindih, yaitu wilayah IUP seluas 100 hektar milik PT Puncak Emas Tani Sejahtera serta lahan kontrak karya Generasi V seluas 14.570 hektar milik PT Gorontalo Sejahtera Mining (GSM). Arman mengatakan, pertambangan emas sesungguhnya telah ada di Gunung Pani sejak masa kolonial. Kegiatan ini dilanjutkan masyarakat di masa kemerdekaan. Tanah mereka pun diturun-temurunkan sekalipun tanpa sertifikat. Pertambangan emas tanpa izin pun berlangsung berdampingan dengan kehadiran perusahaan. (Yoga) 

Kapal Pengawas Hiu 01 dari KKP menghentikan tiga kapal milik perseorangan yang diduga melakukan eksploitasi pasir laut tanpa izin di perairan Pulau Rupat, Bengkalis, Riau. Pulau Rupat merupakan salah satu dari pulau-pulau kecil terluar kawasan strategi nasional tertentu. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lakda TNI AL Adin Nurawaluddin mengemukakan, tiga kapal itu terdiri dari dua kapal pengangkut pasir (KM Arfan II berbobot 23 gros ton (GT) dan KM Terubuk (34 GT)) dan satu kapal isap pasir berukuran 4 GT. Setiap kapal diawaki oleh tiga ABK. Pihaknya menemukan 30 ton pasir laut di KM Arfan II serta 4 ton pasir laut di KM Terubuk. Ketiga kapal itu tidak dilengkapi dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) dan izin pemanfaatan pasir laut. ”KKP akan mengenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku untuk memberikan efek jera”, ucap Adin, dalam keterangan pers, Jumat (22/9).

KKP menghentikan seluruh kegiatan penambangan pasir di perairan Pulau Rupat sesuai PP No 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar dan Kepres No 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar. Pemanfaatan Pulau Rupat hanya diperbolehkan  untuk kepentingan pertahanan, konservasi, dan kesejahteraan masyarakat. ”(Tata kelola) ini yang kita jaga. Jangan sampai, izin penambangan (pasir laut) semata mengambil pasir, tetapi merusak ekologi. Kami juga berkolaborasi dengan (Kementerian) ESDM,” katanya. Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengemukakan, laut yang menjadi tumpuan hidup nelayan tradisional dan masyarakat pesisir perlu mendapatkan perlindungan kuat dari negara. Sebanyak 80 % nelayan skala kecil berkontribusi terhadap pemenuhan pangan dalam negeri dan memenuhi 50 % kebutuhan protein perikanan. Ironisnya, kemiskinan ekstrem terkonsentrasi di wilayah pesisir, ujarnya dalam webinar nasional ”Menyambut Hari Maritim dan Menuju Konferensi Tenurial 2023”, Jumat (22/9). (Yoga) 

Teknologi penangkapan, penyimpanan, dan pemanfaatan karbon atau CCS/CCUS semakin dilirik perusahaan-perusahaan hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, di tengah tuntutan transisi energi. Di samping bisa meningkatkan produksi, juga menjadi alternatif bisnis mengingat besarnya potensi kapasitas penyimpanan karbon di Tanah Air. Carbon capture and storage (CCS) ialah teknologi penangkapan dan penyimpanan emisi karbon sehingga tak terlepas ke atmosfer. Karbon dioksida (CO2) dari industri migas atau lainnya ditangkap untuk disuntikkan ke reservoir atau saline aquifer (reservoir air bersalinitas tinggi) sehingga CO2 larut atau tersimpan permanen. Sementara pada carbon capture, utilization, and storage (CCUS), karbon juga dimanfaatkan untuk peningkatan produksi migas.

Berdasarkan data studi kolaboratif SKK Migas, potensi kapasitas penyimpanan di Indonesia sekitar 2 gigaton pada sumur migas yang tak lagi berproduksi dan 10 gigaton pada saline aquifer. Potensi tersebut tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Deputi Eksploitasi SKK Migas Wahju Wibowo, pada 4^th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (ICIOG) 2023 yang diselenggarakan SKK Migas di Badung, Bali, Kamis (21/9) menuturkan, di hulu migas, CCS/CCUS menjadi alternatif  perimbangan karbon. Sebagai energi fosil, bagaimanapun, hulu migas masih menghasilkan emisi karbon. Proyek CCS/CCUS terdepan di Indonesia adalah oleh bp, perusahaan multinasional migas yang beroperasi di Teluk Bintuni, Papua Barat, lewat CCUS Tangguh. ”Dari kalkulasi bp, selama 30 tahun injeksi (CO2), yang ditargetkan mulai 2026 atau 2027, hanya butuh 2 % dari kapasitas penyimpanan yang dimiliki bp. Artinya, 98 % bisa dimanfaatkan oleh siapa saja,” kata Wahju. Dengan besarnya potensi yang dimiliki Indonesia, yang menjadi pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana mengoptimalkannya. (Yoga) 

JAKARTA,ID-Asean sepakat menetapkan panduan atau pedoman bagi pemerintah untuk melawan serta memberantas berita palsu dan disinformasi atau hoaks, khususnya yang menyebar di media. Hal itu disepakati dalam  pertemuan tingkat mentari Asean yang bertanggung jawab di bidang informasi atau Asean Ministers Responsible for Information (AMRI) Meeting dan Asean Senior Offialis Meeting Responsible for Information (SOMRI) di Da Nang Vietnam, Jumat (22/09/2023). Sebanyak tujuh belas kesepakatan dihasilkan dalam pertemuan tersebut, termasuk kesepakatan memberantas hoaks. Kepala Pusat Kerja Sama Internasional (Puski) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Ichwan Makmur nasution menyampaikan, pedoman yang dicapai berisi delapan kunci prioritas  bagi pemerintah untuk memerangi hoaks. Salah satunya adalah deteksi dan diikuti langkah respons balik. (Yetede)

JAKARTA,ID-Inovasi perbankan dalam memperbaharui fitur digital banking  membutuhkan hasil positif, di masa transaksi secara digital terus mengalami peningkatan. Tercermin dari nilai transaksi  digital banking yang mencapai Rp5.098,46 triliun pada delapan bulan tahun ini, meningkat 11,87% secara tahunan (year on year/yoy). Fokus memberikan kemudahan dalam pelayanan  merupakan prioritas utama perbankan. Salah satu bentuk kemudahan yang bisa dinikmati nasabah salah satunya digital banking yang saat ini telah menjadi pilihan utama dalam bertransaksi. Bank Indonesia menjelaskan, kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Sementara itu, menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  (POJK) Nomor 12/POJK.03/2018 disebutkan bahwa Layanan Perbankan Digital memungkinkan calon nasabah dan/atau nasabah bank melakukan transaksi perbankan (tarik tunai, transaksi dan pembayaran), dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi lain dan transaksi diluar produk perbankan, antara lain nasehat keuangan (financial advisory), investasi, transaksi sistem perdagangan berbasis elektronik (e-commerce), dan kebutuhan lainnya dari nasabah bank. (Yetede)

JAKARTA,ID-Sejak tahun 1970-an, Indonesia telah memulai proyek mobil nasional (Mobnas) dari Maleo, Timur, hingga terbaru Esemka. Semua jenama tersebut berujung kegagalan sebelum sempat berkembang. Kini pemerintah kembali menghembuskan lagi ambisi tersebut, dengan kali ini membidik Mobnas listrik. Belajar dari kegagalan, pemerintah harus realistis dan jangan sekedar gengsi semata. Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menerangkan, selama ini belum ada satupun negara yang sukses membuat mobil nasional. Jepang, yang lebih maju otomotifnya dibandingkan dengan Indonesia saja tidak memiliki mobil nasional. "Jepangkan swasta, tidak ada mobil nasional. Kita harus hati-hati mengenai itu (Mobnas listrik). Kita harus belajar dari Malaysia, jalan enggak itu Proton? Kita jangan gengsi tapi realistis," ucap dia menjawab pertanyaan Investor Daily baru-baru ini. Kukuh mengatakan, yang perlu dicatat lebih mendasar adalah Gaikindo berharap Indonesia menjadi basis produksi apapun mobilnya. (Yetede)

JAKARTA,ID-Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)terus melakukan penindakan terhadap maraknya impor tekstil dan produk tekstil (TPT) ilegal. Upaya tersebut antara lain memperketat pengawasan bersama unit  kepatuhan internal (UKI) hingga aparat penegak hukum (APH). DJBC juga berkoordinasi dengan pelaku usaha agar memiliki data aktual terkait impor TPT yang sedang terjadi. "Kami sudah koordinasi dengan APH termasuk pelaku usaha agar data-data itu supaya aktual dan kami dalami. Sekarang, kami juga sedang menjalankan operasi Jaring Sriwijaya dan Jaring Wallacea, supaya kami bisa betul-betul melakukan pencegahan dan penindakan secara nyata di lapangan," ungkap Dirjen DJBC kemenkeu Askolani dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta pada Rabu (20/09/2023). Askolani mengatakan, pihaknya melakukan kajian dalam membuat analis pembanding menggunakan data eksternal.  Setelah melakukan analisis DJBC juga melakukan wawancara mendalam di masing-masing tempat pemasukan untuk meyakini dan memastikan kondisi aktual di lapangan. (Yetede)

JAKARTA,ID-Hilirisasi akan menjadi ekonomi baru bagi UMKM, dengan dukungan pembiayaan modal kerja di industri keuangan salah satunya fintech peer to peer (P2P) lending. "Hilirisasi jangan hanya berfokus pada industri besar saja. Tetapi juga UMKM menjadi bagian dari rantai pasok industri dalam hilirisasi yang diamanatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Fintech bisa masuk untuk membantu pembiayaan ke UMKM untuk modal kerja, karena dalam program 40% belanja pemerintah, UMKM memiliki kepastian harga dan pendapatan," jelas Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam pernyataan resmi, Jumat (22/09/2023). Teten mengatakan, dalam hilirisasi yang menjadi program pemerintah, UMKM bisa membuat end product dengan teknologi. Untuk nikel misanya, UMKM bisa membuat produk hilirisasi berupa alat makan hingga produk kesehatan. (Yetede)