Pengembangan budidaya lobster di dalam negeri hingga kini dinilai masih lambat. Upaya pembangkitkan budidaya lobster perlu didukung peta jalan agar komoditas unggulan itu bisa berdaya saing. Rencana pemerintah membuka kembali keran ekspor benih bening lobster lewat skema kerja   sama investasi menuai sorotan. Alih-alih membuka peluang budidaya lobster di luar negeri oleh investor yang juga melakukan budidaya lobster di Indonesia, rencana itu dikhawatirkan menyebabkan budidaya lobster di Indonesia semakin tertinggal. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta Suhana berpendapat, Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga kini belum memiliki arah jelas terkait pengembangan budidaya lobster. Padahal, lobster telah digaungkan sebagai komoditas unggulan perikanan budidaya. Kebijakan terkait lobster bahkan cenderung berubah-ubah, antara lain buka-tutup keran ekspor benih bening lobster.

”Kalau pemerintah serius untuk mengembangkan usaha lobster di dalam negeri, jangan ada ekspor  benih bening lobster. Perlu disusun peta jalan lobster Indonesia supaya jelas arah dan kebijakan yang harus ditempuh,” ujar Suhana, saat dihubungi, Senin (2/10). Berdasarkan draf Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penangkapan, Pembudidayaan, dan Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp), pada Pasal 6, pembudidayaan  benih bening lobster di luar RI dilakukan oleh investor yang juga melakukan pembudidayaan di Indonesia. Investor merupakan pelaku usaha budidaya lobster yang telah teregistrasi di negara asal investor dan melakukan kerja sama dengan badan layanan umum di bidang perikanan budidaya. Menurut Suhana, rancangan regulasi yang melegalkan ekspor benih bening lobster ke negara asal investor berpotensi melanggar Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dibolehkannya ekspor benih bening lobster cenderung berpihak kepada investor karena terbuka kemungkinan benih lobster lebih dominan dipasok ke negara asal investor. Sebaliknya, budidaya lobster di Indonesia akan sulit berkembang. (Yoga)

JAKARTA,ID-Harga beras yang terus melambung memicu inflasi pada September 2023 sebesar 0,19%, dibandingkan bulan sebelumnya (month to month/mtm). Padahal, Agustus 2023, terjadi deflasi sebesar 0,02%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), beras memberikan andil inflasi bulanan sebesar 0,18% pada September 2023, diikuti bensin 0,06%, biaya pulsa 0,01%, uang kuliah akademik 0,02% dan rokok kretek filter 0,01%. Lonjakan harga beras juga memiliki  andil besar dalam inflasi secara tahunan (year on year/yoy). September 2023, inflasi yoy mencapai 2,28%, dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 115,44. Beras masuk kelompok makanan, minuman dan tembakau, yang bulan lalu mencetak kenaikan harga 4,17% dan menyumbangkan inflasi 1,08%. (Yetede)

JAKARTA,ID-Calon emiten milik konglomerat Prajoyo Pangestu, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) memulai masa penawaran umum (offering) sebanyak 4 milyar saham baru pada 3-5 Oktober 2023 dengan harga Rp780 per saham. Harga saham yang ditawarkan terbilang sangat premium dengan price earnings (PE) 70x price to book value (PBV) 15x, jauh diatas emiten di sektor yang sama. Meski demikian, perusahaan yang berencana  mencatatkan sahamnya (listing) di Bursa Efek Indonesia pada 9 Oktober mendatangi, memiliki banyak nilai tambah yang bisa mengerek naik harga sahamnya. "Secara valuasi, penawarn IPO BREN di harga maksimum Rp780 mencerminkan 70x PE dan 15x PBV yang terbilang sangat mahal sekali dan super premium," kata Analis NH Korindo Sekuritas Indonesia Leonardo Lijuwardi, kepada Investor Daily di jakarta, Senin (2/20/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-Ekonomi dan keuangan syariah turut berkontribusi dalam mengakselerasi momentum  pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, dukungan pembiayaan syariah yang mencakup pembiayaan perbankan dan non perbankan syariah perlu terus didorong dengan skala yang lebih besar utamanya kepada pelaku usaha. Potensi pertumbuhan pembiayaan syariah masih sangat besar di Indonesia, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kredit perbankan secara keseluruhan. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), pembiayaan syariah melesat 14,52% secara year on year (yoy) per Austus 2023. Sementara, pertumbuhan kredit industri perbankan sebesar 9,06% (yoy) per Agustus 2023. Sebagai wujud komitment tersebut, BI bersama OJK, Komite Nasional Ekonomi dan keuangan Syariah (KNEKS), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) kembali menyelenggarakan Bulan pembiayaan Syariah 2023 untuk memacu pembiayaan komersial dan sosial syariah di Indonesia. (Yetede)

JAKARTA,ID_Sektor pariwisata terus menunjukkan pemulihan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dari Senin hingga Agustus 2023 mencapai 7,44 juta kunjungan. Jumlah kunjungan wisman hingga Agustus 2023 tersebut meningat 166,12% dibandingkan total kunjungan  wisman pada periode yang sama pada 2022. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, peningkatan kunjungan tersebut utamanya tercatat pada pintu Bandara Ngurah Rai dan Seokarno Hatta, masing-masing meningkat sebesar 280,74% dan 158,64%. Jika dilihat lebih lanjut, total kunjungan wisman hingga Agustus 2023 tersebut sudah lebih tinggi dari total kunjungan wisman selama tahun 2022. "Meskipun sudah lebih tinggi dari total kunjungan wisman selama tahun 2022, total kunjungan wisman hingga Agustus 2023 masih lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama  tahun 2019 atau periode yang sama tahun 2019 atau periode sebelum pandemi Covid-19. Selama periode januari hingga Agustus 2019, jumlah kunjungan wisman mencapai 10,71 juta," ujar Amalia. (Yetede)

Ekspansi industri manufaktur Indonesia melambat pada September tahun ini, setelah mencatatkan kenaikan dalam beberapa bulan berturut-turut. S&P Global mencatat, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada September 2023 di level 52,3. Angka ini melorot 1,6 poin dibandingkan realisasi Agustus 2023 yang berada di level 53,9. Hal itu menunjukkan kondisi sektor manufaktur membaik selama 25 bulan berturut-turut. Namun dengan laju paling lambat sejak Mei 2023. "Data PMI S&P Global terbaru mengindikasikan bahwa sektor manufaktur Indonesia terus berekspansi pada akhir triwulan ketiga," ucap Economics Associate Director S&P Global Market Intelligence, Jingyi Pan dalam keterangan resminya, Senin (2/10). Ekspansi PMI Manufaktur pada bulan September didorong peningkatan permintaan dan perbaikan kinerja vendor. Terlebih lagi, permintaan baru dari luar negeri terus naik dan dengan laju yang sedikit lebih cepat pada September 2023 di tengah menguatnya permintaan di seluruh pasar ekspor utama. Selain itu, perusahaan sangat optimistis sejak Oktober 2022 sehingga sentimen bisnis di seluruh sektor manufaktur secara umum membaik. Sektor manufaktur berharap kondisi pasar membaik dan turut mendukung pertumbuhan penjualan selama 12 bulan ke depan. "Kepercayaan diri berbisnis naik pada September. Ini membuktikan bahwa kondisi sektor akan semakin membaik dalam waktu dekat," tambah Jingyi. Meski demikian, sejumlah pelaku industri mengakui permintaan saat ini menurun. Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim) Triyono Prijosoesilo tak heran jika indeks manufaktur Indonesia mengalami penurunan pada periode tersebut. Pasalnya, sektor ini mulai merasakan penurunan volume penjualan sejak awal tahun. Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Edi Rivai mengatakan, dalam waktu tiga bulan terakhir ini pihaknya mengalami penurunan utilitas produksi pabrik sekitar 30% hingga 40%.

Suntikan dana kepada sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) melalui penyertaan modal negara (PMN) akhirnya bakal cair. Pasalnya, Komisi XI DPR RI telah menyetujui PMN tunai dan nontunai tahun anggaran 2023 sebesar Rp 42,62 trilun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan suntikan modal negara tersebut akan memperkuat perusahan pelat merah dalam menjalankan berbagai tugas pembangunan nasional. Dana PMN Rp 42,62 triliun tersebut meliputi PMN tunai sebesar Rp 36,84 triliun dan PMN nontunai sebesar Rp 5,78 triliun. PMN tunai akan disuntik kepada PT Hutama Karya sebesar Rp 28,84 triliun, Airnav Indonesia Rp 659,19 miliar, serta PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Rp 3 triliun. Lalu untuk PT Sarana Multigriya Finansial sebesar Rp 1,53 triliun, PT Len Industri Rp 1,75 triliun dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia senilai Rp 1,01 triliun. Sementara itu, pemerintah juga akan menyuntikkan PMN nontunai berupa konversi utang kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia sebesar Rp 2,56 triliun. Kemkeu juga akan memberikan PMN nontunai berupa barang milik negara (BMN) kepada Airnav Indonesia senilai Rp 892 miliar, PT ASDP Indonesia Ferry Rp 388,56 miliar, PT Brantas Abipraya Rp 211,98 miliar. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky, mengatakan bahwa tujuan penyertaan modal negara adalah membantu BUMN yang mengalami masalah produktivitas atau finansial.