PANDU Syahputra terduduk memandangi layar telepon selulernya yang terus berkedip. Pesan berisi peringatan pembayaran tagihan dari sebuah platform pinjaman online (pinjol) terus membanjiri ponselnya, setelah dia gagal melunasi utangnya sesuai dengan tenggat sejak dua bulan lalu. "Waktu itu terpaksa meminjam karena ada kebutuhan keluarga mendesak untuk biaya kesehatan. Memang prosesnya cepat, tapi ternyata bunga dan biaya lain-lain tinggi," ucap dia kepada Tempo, kemarin. Saat mengajukan pinjaman, Pandu mendapat pencairan sebesar Rp 3,2 juta untuk tenor 28 hari. Dari jumlah itu, Pandu dikenai bunga dan biaya layanan Rp 440 ribu. Maka total yang harus dibayar sebesar Rp 3.640.000. Namun jumlah tagihan itu terus berlipat ketika dia gagal menepati pembayaran sesuai dengan tenggat. "Sekarang jumlah yang harus saya bayar menyentuh Rp 4 juta karena keterlambatan dihitung denda setiap hari."

Karyawan swasta 31 tahun itu cukup kaget dengan jumlah utang yang terus menumpuk. Padahal dia memastikan sudah memilih penyelenggara pinjol alias fintech lending resmi yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  "Saya belum mampu melunasi karena gaji bulanan masih habis untuk keperluan pengobatan keluarga. Saya sudah minta tambahan waktu, tapi bunga terus berjalan dan teror peringatan bayar tagihan terus masuk," ucapnya. Pandu pun bertekad segera melunasi utangnya agar segera keluar dari jerat bunga tinggi industri pinjol. Keluhan bunga pinjol yang menyengsarakan para peminjam sudah lama dan telah berkali-kali disuarakan masyarakat, terutama lewat media sosial. Belakangan isu ini kembali mencuat setelah dikabarkan bahwa sejumlah nasabah pinjol yang tak mampu melunasi utangnya memilih mengakhiri hidup. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah akan melakukan transparansi  harga obat agar tak ada lagi rumah sakit atau apotek yang mematok harga terlalu tinggi. Masyarakat pun dapat membeli obat dengan harga terbaik. "Obat tidak (diatur) langsung ke Menkes (Menteri kesehatan)  tapi BPOM. Nomor satu itu, obat Indonesia untuk yang generik harganya bagus dan aksesnya juga mudah. Justru yang mahal yang nongenerik," ungkap Menteri Kesehatan  RI Budi Gunadi Sadikin dalam diskusi Investor Daily Roundtable  (IDR). Menkes Budi memaparkan biang keladi mahalnya harga obat  nongenerik di Indonesia. "Banyak yang bilang oh mahalnya karena pajak. Memang mahalnya ternyata biaya marketing  dan promosi. Kita nanti akan bikin sistem harga obat-obatan agar transparan. Semoga mudah-mudahan masyarakat bisa melihat dan tahu dan akan ada public punishment terhadap rumah sakit yang menetapkan harga terlalu mahal," kata Menkes Budi. (Yetede)

Kejahatan keuangan di dana pensiun ternyata bukan isapan jempol. Semula hanyalah gosip, tetapi kini terkuak mereka yang merampok hak orangtua kita. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, 70 % dari 48 dana pensiun di bawah paying BUMN berstatus tidak sehat. Selain penyimpangan investasi, minimnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana telah meningkatkan potensi masalah di  tubuh dana pensiun BUMN. ”Ini amat sangat mengecewakan pegawai (BUMN) yang telah bekerja puluhan tahun. Masa tuanya dirampok pengelola yang biadab,” kata Erick dalam konferensi pers perkara dana pensiun BUMN di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (3/10).

Indikasi masalah yang menjangkiti 34 dana pensiun BUMN ditemukan setelah terbongkarnya penyelewengan pengelolaan dana oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) (Kompas, 4/10). Untuk mengetahui dampak dari kejahatan ini, kita bisa menanyakan orangtua kita yang hak pensiunnya terpaksa dipotong, dimana mereka harus menelan ludah karena penghasilan menurun drastis karena ada yang hilang sekitar 50 %. OJK tentu sudah melakukan berbagai upaya maksimal. Mereka melakukan pelindungan dan pengawasan terhadap dana kelolaan serta investasi. Pengawasan mungkin perlu diperketat dalam konteks bagaimana para pengelola bisa memahami asal-usul dana kelolaan sehingga bertindak lebih hati-hati. (Yoga) 

Pemerintah menekankan bahwa transformasi digital jangan hanya dimaknai sebatas digitalisasi cara berjualan produk dan jasa, tetapi juga cara produksi. Selama ini, transformasi digital dari sisi produksi belum maksimal diterapkan, terutama di kalangan pebisnis kecil dan menengah. ”Transformasi digital di Indonesia, menurut saya, terlalu maju di hilir (cara pemasaran, berjualan, dan distribusi). Sementara transformasi digital di sisi hulu (produksi) masih relatif lemah. Ini yang harus terus kita dorong bersama,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat menghadiri Indonesia Digital MeetUp 2023 dengan tema ”Festival Wirausaha Mudah”, Kamis (5/10) di Jakarta.

Dia mengakui sempat mendapat protes dari warganet yang menduga pemerintah tidak memahami afiliator pasca-Tiktok mengumumkan penutupan layanan transaksi jual-beli dalam Tiktok Shop Indonesia. Dia menyayangkan, pembicaraan yang berkembang masih berkutat pada hal itu. Para afiliator hingga penjual, baik retailer maupun produsen yang sekaligus jadi penjual, biasanya memiliki berbagai saluran pemasaran dan penjualan daring dan luring. ”Justru, isu besarnya dan harus dilindungi, yaitu produksi barang dalam negeri supaya tidak mati dan tidak bisa bersaing. Jika aktivitas produksi barang menjadi lesu yang salah satunya ditengarai oleh serbuan barang impor murah, mereka (pelaku UMKM) tidak bisa menyerap banyak tenaga kerja,” katanya. (Yoga) 

Kemendag terbuka apabila Tiktok ingin mengurus izin usaha baru sebagai penyedia layanan transaksi  jual-beli barang secara daring. Hal itu sesuai amanat Permendag No 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. ”Jika Tiktok mau layanan e-dagang dalam Tiktok Shop Indonesia berjalan, layanan seperti itu harus dipisah (izin usahanya). Kami akan bantu pengurusan izin usahanya sesuai ketentuan terbaru,” ujar Mendag Zulkifli Hasan, Rabu (4/10) di Jakarta.

Zulkifli kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang social commerce, tetapi mengaturnya. Jika perusahaan media sosial ingin menjalankan layanan e-dagang, mereka jangan melakukannya di platform media sosial, tetapi di dalam platform e-dagang. Dalam keterangan resmi di laman perusahaan, Selasa (3/10), Tiktok mengatakan, prioritas perusahaan adalah mematuhi peraturan perundangan yang berlaku sehingga perusahaan tidak lagi memfasilitasi transaksi e-dagang di Tiktok Shop Indonesia per Rabu pukul 17.00 WIB. (Yoga) 

Dengan stok yang masih berlimpah, pada September lalu India memangkas impor minyak nabati hingga 19 % dibandingkan impor pada Agustus. ”Persediaan minyak nabati telah mencapai tingkat tertinggi sepanjang masa karena rekor impor pada bulan Juli dan Agustus,” kata Rajesh Patel dari GGN Research, sebuah lembaga penelitian di bidang industri pertanian di India, Rabu (4/10). ”Itulah alasan mengapa importir minyak nabati melakukan jeda pembelian saat ini”.

Menurut Solvent Extractors’ Association of India (SEA), sebuah asosiasi perdagangan minyak nabati India, stok minyak nabati India saat ini mencapai lebih dari 3,7 juta ton. Pada September tahun lalu, stok minyak nabati India hanya 2,4 juta ton. Pemangkasan volume impor itu diduga bakal memengaruhi pasokan minyak nabati global dan berdampak pada harga komoditas tersebut. Yang patut diperhatikan adalah sebagian besar minyak nabati yang diimpor India merupakan CPO. Apabila dibandingkan dengan pembelian pada Agustus, impor minyak sawit India pada September pun terpangkas hingga 26 % menjadi 830.000 ton. Saat ini India mengimpor CPO asal Indonesia, Malaysia, dan Thailand. (Yoga) 

Kemenkeu menambah pembiayaan Rp 9,29 triliun dari hasil lelang Surat Utang Negara atau SUN pada 3 Oktober 2023. Pemerintah lebih berhati-hati menarik utang baru di tengah gejolak pasar keuangan global dan kebijakan The Fed yang agresif. Jumlah total penawaran yang masuk pada lelang SUN tanggal 3 Oktober 2023 adalah Rp 22,42 triliun. Dari total penawaran itu, pemerintah memutuskan hanya memenangkan penawaran sebesar Rp 9,29 triliun. Nilai serapan utang baru lewat instrumen SUN itu jauh di bawah target indikatif sebesar Rp 19 triliun dan target maksimal Rp 28,5 triliun. Data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu menunjukkan, tren hasil lelang SUN di bawah target itu juga terjadi pada lelang-lelang sebelumnya. Pada lelang 8 dan 22 Agustus 2023, dari target indikatif Rp 13  triliun, pemerintah hanya menyerap surat utang sebesar Rp 9,85 triliun dan Rp 7,87 triliun. Pada lelang 5 September 2023, pemerintah juga menyerap pembiayaan di bawah target, yakni Rp 13,2 triliun dari target indikatif Rp 14 triliun.

Penyerapan SUN di atas target sempat terjadi pada lelang 19 September 2023, yakni Rp 15,8 triliun dari target indikatif Rp 14 triliun. Direktur SUN Kemenkeu Deni Ridwan mengatakan, keputusan menyerap SUN di bawah target itu diambil dengan mempertimbangkan imbal hasil (yield) SBN yang wajar di pasar sekunder, rencana kebutuhan pembiayaan tahun 2023, dan kondisi  APBN terkini. Di sisi lain, pasar SUN juga sedikit melandai akibat kebijakan bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), yang masih agresif mempertahankan suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR) di level tinggi dalam waktu lebih lama (higher for longer). ”Itu didorong oleh sikap wait and see investor atas  sikap hawkish (agresif) para pejabat The Fed yang diyakini masih akan menaikkan suku bunga acuannya tahun ini dan akan menahan tingkat suku bunganya tetap tinggi dalam jangka waktu yang lama,” kata Deni dalam keterangan resmi, Selasa (3/10). (Yoga)