JAKARTA,ID-Besaran bunga pinjaman fintech p2p lending atau yang dikenal dengan pinjaman online (pinjol) sudah lama menuai sorotan publik. Terbaru, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengendus temuan yang mencengangkan perihal dugaan kartel bunga pinjol. Menurut KPPU, penentuan suku bunga pinjaman online yang berlaku saat ini berpotensi melanggar undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penilaian KPPU berdasarkan hasil temuan adanya pengaturan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia terhadap anggotanya trekait penentutuan komponen pinjaman kepada konsumen. Khususnya penetapan suku bunga flat 0,8% per hari dari jumlah aktual pinjaman yang diterima konsumen atau penerima pinjaman. (Yetede)

LONDON,ID-Negara-negara pasar berkembang menghadapi tantangan dari berbagai sisi, mulai dari aksi jual obligasi Amerika Serikat (AS) baru-baru ini dan perlambatan ekonomi di China. Semua itu menambah ketidakpastian, jelang pertemuan musim gugur Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), dan pada saat The Federal Reserve (The Fed) belum mencapai akhir dari siklus penaikan suku bunganya. Selain itu, upaya-upaya restrukturisasi untuk negara-negara gagal bayar diprediksi dapat mencapai terobosan sebelum akhir  tahun ini, seiring dengan berlanjutnya pembicaraan. "Latar belakang eksternal tetap menantang untuk pasar negara berkembang dan pasar negara maju secara keseluruhan dan hal ini berada diluar kendali mereka. Hal ini sangat bergantung pada kecepatan dan waktu dari posos Teh Fed," ujar Joseph Cuthbertson, analis Sovereign senior di Pine Bridge Investment, yang dilansir reuters pada jumat (06/10/2023). (Yetede)

SURABAYA,ID-Para pelaku usaha meyakini kerja sama DP World Dubai dan Maspion untuk membangun pelabuhan peti kemas internasional dan kawasan industri  logistik di Gresik akan berkontribusi pada penurunan biaya logistik nasional. "Kerja sama DP World dengan Maspion membangun pelabuhan peti kemas internasional dan kawasan industri ini akan memperlancar  arus perdagangan dan menekan biaya logistik," Kata Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antara lembaga dan Kawasan Industri Kadin Jatim Fitra Djaya kepada Investor Daily. Fitrah menjelaskan, keberadaan terminal yang akan dibangun bakal berdampak positif terhadap industri di jatim, khususnya untuk perdagangan luar pulau dan luar negeri, karena akan memeprmudah perpindahan barang. Sementara itu, Menteri perhubungan Budi Karya Sumadi sangat mendukung kolaborasi antara perusahaan swasta global DP World Dubai dan perusahaan Nasional Maspion, untuk memulai pembangunan Terminal Peti Kemas berkapasitas 3 juta TEUs di jawa Timur.  Pembangunan  terminal ini diawali dengan penandatanganan perjanjian konsensi pelabuhan dan peluncuran proyek Terminal Peti kemas  Jawa Timur DP World maspion pada awal pekan ini(Yetede)

JAKARTA — Perbankan nasional berbondong-bondong merambah segmen bisnis buy now pay later atau beli sekarang bayar nanti. Sebelumnya, layanan ini marak ditawarkan oleh perusahaan teknologi finansial atau pinjaman online serta perusahaan pembiayaan.  Kini perbankan menawarkan fasilitas kredit pay later untuk digunakan sebagai alternatif pembayaran. Hal yang membedakan dengan layanan pay later lainnya adalah akses fitur ini dilakukan langsung melalui aplikasi perbankan digital.

PT Bank CIMB Niaga Tbk tak ingin ketinggalan untuk ikut merilis fitur Paylater CIMB Niaga yang akan dihadirkan pada platform perbankan digital perseroan, yaitu OCTO Mobile dan OCTO Clicks. Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi menuturkan produk pay later diluncurkan untuk menyasar segmen nasabah yang belum memiliki kartu kredit agar dapat bertransaksi dengan cepat dan mudah. “Produk pay later dapat menjadi solusi bagi nasabah yang sering membeli barang dan jasa melalui e-commerce,” ujarnya kepada Tempo, kemarin, 6 Oktober 2023. (Yetede)

Kondisi global dan domestik membuat pengelolaan utang negara pada tahun 2024 lebih menantang. Kebutuhan belanja yang tinggi di awal tahun politik bisa menyulitkan pemerintah untuk menarik utang di akhir tahun. Sementara itu strategi menyerap utang di awal tahun pun berisiko karena ongkos utang masih tinggi terimbas kebijakan The Fed. Selama ini, khususnya sebelum pandemi Covid-19, pemerintah cenderung mengandalkan strategi penarikan utang baru di awal tahun (frontloading) dalam pembiayaan Surat Berharga Negara (SBN). Strategi itu diambil dengan mempertimbangkan ketidakpastian pasar keuangan serta kenaikan imbal hasil (yield) SBN yang biasanya terjadi di semester II. Dengan gejolak perekonomian global yang tak terduga akhir-akhir ini, strategi frontloading lebih sulit dilakukan. Apalagi, The Fed memberi sinyal akan mempertahankan suku bunga acuannya tetap tinggi hingga semester I-2024, yang berarti dapat meningkatkan ongkos berutang pemerintah (cost of borrowing) di awal tahun.

Teuku Riefky, Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, menilai, di tengah kondisi itu, idealnya pemerintah melakukan penarikan utang seoptimal mungkin di akhir tahun (backloading) untuk menekan biaya utang. Namun, strategi itu bisa rumit dilakukan karena kebutuhan belanja pemerintah yang tinggi di awal tahun akibat adanya penyelenggaraan pemilu sekaligus penyelesaian berbagai program pembangunan di tahun terakhir pemerintahan Jokowi. Menurut dia, pemerintah perlu fleksibel mengatur strategi pengelolaan utang tahun depan. ”Manajemennya memang akan tricky. Pemerintah tidak bisa sepenuhnya frontloading, tidak sepenuhnya juga backloading. Perlu dipikirkan bagaimana mengatur eksekusi belanja yang tepat waktu agar issuance utang tidak melebihi yang dibutuhkan,” katanya, Kamis (5/10). (Yoga) 

Kekeringan lahan pertanian akibat kemarau panjang di Sultra terus meluas. Sebanyak 1.177 hektar lahan mengalami gagal panen, lalu bertambah ratusan hektar dalam dua pekan. Ribuan hektar sawah lainnya masih terancam. Jumono (46), Ketua Kelompok Tani Ujung Bulu, Bombana, Sultra, mengungkapkan, kekeringan membuat belasan hektar sawah gagal panen. Hal itu menyebabkan petani kesulitan memenuhi kebutuhan hidup keluarga. ”Dari 42 hektar lahan sawah di kelompok kami, 10 hektar itu betul-betul gagal panen. Selebihnya, kami panen dengan kondisi kurang air. Jadi, hasilnya jauh di bawah rata-rata,” kata Jumono, saat dihubungi, Kamis (5/10).

Ia menceritakan, biasanya satu hektar lahan sawah menghasilkan 5-6 ton gabah, tahun ini, mereka hanya menghasilkan 2 ton gabah, yang dijual setengahnya dan sebagian disimpan untuk keluarga. Padahal, modal menggarap satu hektar lahan berkisar Rp 7 juta hingga Rp 10 juta. Meski harga gabah basah naik berkisar Rp 6.000 per kg, hasil panen masih jauh dari harapan. Gagal panen yang terjadi, kata Jumono, karena sulitnya mendapatkan sumber air. Kondisi persawahan yang mengandalkan curah hujan sangat terdampak dengan kekeringan panjang. Bantuan pompa dari pemerintah tidak berfungsi karena tidak ada sumber air. (Yoga) 

Lembaga Penelitian Makroekonomi ASEAN+3 (AMRO) menyebutkan El Nino menjadi wild card atau faktor penentu inflasi di kawasan ASEAN+3. Meski di Indonesia kenaikan harga beras yang berandil paling besar terhadap inflasi tidak hanya akibat dampak El Nino, tetapi juga didorong ulah oknum yang menyelewengkan beras Perum Bulog. AMRO, Rabu (4/10) merevisi naik proyeksi inflasi di kawasan ASEAN+3 serta pada 2023 dan 2024. ASEAN+3 merupakan negara-negara anggota ASEAN, serta Jepang, China, dan Korea Selatan. Tingkat inflasi kawasan itu diperkirakan 6,5 % pada 2023 dan 3,8 % pada 2024, dinaikkan dari proyeksi inflasi pada Juli 2023, yakni 6,3 % pada 2023 dan 3,4 % pada 2024. Khusus Indonesia, AMRO justru menurunkan perkiraan inflasi pada 2023 menjadi 3,8 % dari proyeksi Juli 2023 yang 3,9 %.

Proyeksi inflasi Indonesia pada 2024 tetap sama dengan proyeksi tiga bulan lalu, yakni 2,8 %. Kepala Ekonom AMRO Hoe Ee Khor mengatakan, kenaikan harga pangan dan energi global dalam beberapa bulan terakhir telah memicu kekhawatiran terjadinya lonjakan harga komoditas. Lonjakan harga komoditas itu dapat berimbas pada kenaikan inflasi. September 2023 harga rata-rata beras nasional di tingkat eceran Rp 13.799 per kg, naik 5,61 % secara bulanan dan 18,44 secara tahunan. Hal itu menjadikan beras sebagai komoditas penyumbang utama inflasi September 2023 yang sebesar 0,19 % secara bulanan dan 2,28 % secara tahunan. Andil beras terhadap inflasi bulanan dan tahunan itu masing-masing 0,18 % dan 0,55 %.

Selain itu, ada faktor lain yang menyebabkan harga beras di pasar masih tinggi meskipun operasi pasar beras telah digulirkan. Faktor tersebut adalah penyelewengan beras Perum Bulog, yakni mengemas ulang beras Bulog kemudian dijual dengan harga lebih tinggi. Dirut Perum Bulog Budi Waseso menyatakan, ada oknum-oknum yang mengganti kemasan beras Bulog dengan kemasan beras premium. Setelah itu, beras yang seharusnya dijual dengan harga terjangkau itu dijual kembali dengan harga lebih tinggi setara harga beras premium. (Yoga) 

Penangkapan ikan terukur berbasis kuota dilaksanakan bertahap tahun ini, sebelum diterapkan sepenuhnya mulai tahun 2024. Beberapa tahapan dan kriteria penetapan kuota dinilai masih menimbulkan kebingungan. Kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota diatur dalam PP No 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, serta Permen Kelautan dan Perikanan No 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 11/2023. Kuota penangkapan ikan terbagi atas kuota industri, kuota nelayan lokal, dan kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial. Kuota industri di- berikan untuk perseorangan dan badan usaha yang berbadan hukum. Kuota industri juga membuka peluang kuota penangkapan ikan bagi penanaman modal asing. Penetapan kuota penangkapan ikan dihitung berdasarkan ketersediaan sumber daya (stok) ikan dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB), serta mempertimbangkan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan.

Selain itu, distribusi kuota industri dan kuota nelayan lokal pada setiap pelabuhan pangkalan mempertimbangkan kapasitas pelabuhan pangkalan dan rencana pengembangan pelabuhan pangkalan. Dalam Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan No B.1569/MEN-KP/X/2023 tentang Tahapan Pelaksanaan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) pada Tahun 2023, yang dirilis 2 Oktober 2023, terdapat tujuh tahapan persiapan menjelang penerapan PIT secara penuh pada musim penangkapan ikan tahun 2024.  Tahapan persiapan itu diantaranya permohonan dan layanan sertifikat kuota penangkapan ikan, serta perizinan berusaha subsektor penangkapan dan pengangkutan ikan untuk tahun 2024 dilaksanakan mulai 21 November sampai 29 Desember 2023. Seluruh kapal penangkapan dan pengangkutan ikan berbobot di atas 5 gros ton (GT) diwajibkan menggunakan aplikasi e-PIT paling lambat 1 Januari 2024. Hingga saat ini, terdata 177 pelabuhan pangkalan perikanan yang memenuhi syarat penarikan PNBP pascaproduksi. (Yoga)