Ditjen Pajak ingin mendongkrak kepatuhan formal wajib pajak dengan menyederhanakan pelaporan SPT PPh untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan. Nantinya, hanya akan ada satu formulir  untuk wajib pajak orang pribadi. Sedangkan untuk badan usaha, akan ada pemangkasan sejumlah lampiran.

Direktur Eksekutif CITA menyambut baik rencana tersebut. Pasalnya, wajib pajak selama ini enggan berurusan dengan pajak lantaran administrasi yang rumit. Namun demikian, dia mengingatkan simplifikasi bisa menimbulkan risiko. Formulir yang baru harus bisa mendorong kepatuhan materiil.

Pemprov DKI berencana memperluas penerapan kebijakan ganjil genap mulai 9 September 2019. Pemprov DKI Jakarta berharap kebijakan ini bisa menurunkan tingkat polusi udara di Jakarta. Hanya saja, aturan ini dirasa memberatkan pengusaha logistik. Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) memastikan kebijakan ini akan menambah biaya logistik di Jakarta, terutama perusahaan jasa kurir. Ganjil genap menyebabkan perusahaan kurir harus memperbanyak armada sepeda motor yang terbebas kebijakan tersebut. Akibatnya tarif jasa logistik akan naik 20%. Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setikowarno meragukan efektivitas perluasan ganjil genap bagi pengurangan polusi. Sebab, kebijakan ini tidak menyentuh pengguna motor yang mencapai 75% populasi kendaraan.

Langkah otoritas pajak untuk mendorong kepatuhan wajib pajak mendapatkan sambutan positif dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Seluruh calon direksi perusahaan pelat merah wajib mencantumkan status pajak yang disertai dengan tanda ‘status valid’. Artinya, calon direksi di perusahaan pelat merah harus menjadi wajib pajak yang taat. Tidak pernah melakukan pelanggaran. Baik dalam bentuk penghindaran maupun penggelapan pajak. Ketentuan itu termuat dalam Surat Edaran No. SE-1/MBU/07/2019 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Dalam Pemberian Layanan Tertentu di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. KSWP yang memuat ‘status valid’ diberikan bila dipenuhi ketentuan nama yang bersangkutan tercantum sebagai Wajib Pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sesuai data dalam sistem informasi Ditjen Pajak. Selain itu, wajib pajak terkait juga telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan untuk 2 tahun pajak.

Pemerintah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 110/2019 agar pemberian insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk dan PPN ataupun PPnBM bagi IKM berorientasi ekspor diharap lebih tepat sasaran. Selain merelaksasi pemberian fasilitas fiskal, aturan kemudahan impor untuk tujuan ekspor (KITE) IKM baru ini juga memperjelas ketentuan penerimanya. Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) menilai masih ada permasalahan dari terbitnya PMK No. 110/2019 yang membebaskan bea masuk, PPN, serta PPnBM atas mesin dan barang contoh untuk IKM. Dimasukkannya klausul baru terkait dengan nilai investasi untuk IKM tidak sesuai dengan UU No. 20/2008 tentang UMKM.

Dua aturan berupa peraturan presiden dan peraturan pemerintah terkait dengan kendaraan listrik dipastikan baru efektif berlaku pada 2021. Penerbitan beleid ini pun tidak serta merta menurunkan harga mobil setrum. Peraturan presiden akan mengatur tugas dari setiap kementerian dan peraturan pemerintah akan mengatur fasilitas yang diberikan bagi investor yang berminat berinvestasi di kendaraan listrik. Peraturan Pemerintah yang akan dikeluarkan itu merupakan hasil revisi dari PP No. 41/2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Kendati menerima insentif paling besar dalam rancangan PPnBM, harga kendaraan listrik baterai tetap lebih mahal dibandingkan dengan hibrida (hybrid electric vehicle/HEV) atau pun hibrida colok (plug-in electric vehicle/PHEV).

Kemkeu belum juga merampungkan PMK turunan PP 45/2019 tentang fasilitas pengurangan PPh Super bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan vokasi dan/atau riset dan pengembangan. Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemkeu, saat ini penyusunan PMK superdeduction tax untuk kegiatan vokasi masih dalam proses harmonisasi. Nantinya, wajib pajak diminta menyampaikan pemberitahuan melalui online single submission (OSS) dengan melampirkan perjanjian kerja sama. Pemberitahuan harus disampaikan paling lambat sebelum kegiatan praktik kerja atau pemagangan oleh WP Badan.

Pemindahan ibu kota negara tidak menggunakan APBN murni. Ada tiga sumber pendanaan proyek tersebut. Pertama, memakai dana APBN, kedua Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), ketiga pendanaan swasta murni. Nantinya, pemerintah akan melakukan pengelolaan aset milik negara di Jakarta yang ditinggalkan serta aset di kota baru. Berdasarkan perkiraan kasar, pengelolaan aset bisa memberikan pemasukan PNBP mencapai Rp 150 triliun. Pengelolaan aset itu nantinya bisa dilakukan dengan berbagai cara, yakni bisa berbentuk penyewaan hingga tukar guling.

Pemerintah berupaya untuk membangkitkan manufaktur melalui pemberian insentif fiskal sejalan dengan rendahnya sumbangsih sektor tersebut terhadap produk domestik bruto.  Kontribusi dan pertumbuhan sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) kian tergerus sejalan dengan anjloknya harga komoditas. Bahkan, kontribusi sektor ini pada kuartal II/2019 menjadi yang terendah dalam 4 tahun terakhir. Tergerusnya kontribusi manufaktur ini merupakan imbas dari pertumbuhan sektor tersebut yang nyaris stagnan. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi pelambatan kinerja manufaktur. Salah satunya kendornya ekonomi di sejumlah negara yang ikut berimbas ke industri domestik. Selain itu, pelambatan kinerja manufaktur juga disebabkan oleh rendahnya harga komoditas. Di sisi lain, pemerintah memberikan sejumlah insentif fiskal untuk merangsang sektor ini. Sebagian fasilitas fiskal tersebut terpantau ramai peminat, di antaranya tax holiday dan tax allowance yang direspons positif oleh pelaku usaha industri maufaktur dan padat karya.

Data Ditjen Pajak menunjukan, kepatuhan formal WP karyawan mencapai 10,17 juta atau 73,65%. Jumlah itu jauh di atas kepatuhan korporasi yang hanya sebesar 57,28% atau WP orang-orang kaya yang berada di angka 42,75%. WP karyawan juga memiliki kontribusi ke penerimaan pajak yang cukup besar jika dibandingkan dengan kontribusi WP orang-orang kaya.  Padahal, orang-orang kaya ini sering mendapatkan fasilitas keringanan pajak melalui usaha yang dijalankannya. Namun, hal itu tidak lantas meningkatkan kepatuhan. Belum tuntas masalah kepatuhan, pemerintah menggulirkan wacana baru. Yakni program pengampunan pajak jilid II yang tentunya sebagian besar menyasar masyarakat kelas atas. Selain dari sisi waktu relatif masih singkat, pengampunan pajak jilid I juga masih menyimpan berbagai persoalan yang belum tuntas. Pemberian tax amnesty dalam jangka pendek jelas menjadi sinyal bahwa pemerintah bisa diatur oleh segelintir kelompok kepentingan. Hal ini juga akan melukai rasa keadilan bagi peserta tax amnesty dengan jujur, serta bagi WP yang selama ini sudah patuh.

Wacana pemberlakukan Tax Amnesty Jilid II kembali muncul dalam diskusi Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Jum'at, 2 Agustus 2019. Padahal dengan UU No. 11 Tahun 2016 telah diberlakukan pengampunan pajak selama waktu sembilan bulan, sejak bulan Juli 2016 sampai dengan Maret 2017. Pemberlakuan Tax Amnesty Jilid II disinyalir akan bakal menimbulkan setback bagi institusi perpajakan itu sendiri. Selain itu dari sisi elemen keadilas sosial, pemerintah harus memastikan terlebih dahulu kepastian hukum untuk mereka yang memenuhi syarat dalam Tax Amnesty tetapi belum melaksanakan kewajibanya. Perlu adanya penegakan hukum agar antara yang secara voluntary ikut Tax Amnesty dengan yang tidak sehingga dapat tercipta keadilan hukum bagi Wajib Pajak dari sisi makro. Tax Amnesty yang berulang juga akan menimbulkan moral hazard yaitu seperti adanya asumsi bahwa 'saya lebih baik tidak patuh karena akan ada tax amnesty'.