Pemerintah rupanya memilih tak muluk-muluk dalam menetapkan sejumlah target ekonomi tahun depan. Buktinya, sejumlah asumsi ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 lebih mencerminkan sikap realistis ketimbang ambisius. Pemerintah menetapkan target ekonomi yang realistis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dan nilai tukar rupiah Rp16.100 per dolar AS. Hal ini mencerminkan sikap hati-hati dalam menghadapi transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke presiden terpilih Prabowo Subianto. 

Program-program besar seperti makan bergizi gratis dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih mendapat alokasi dana yang jauh dari kebutuhan, sehingga pemerintahan baru Prabowo-Gibran mungkin perlu melakukan penyesuaian fiskal di awal masa jabatan mereka. Namun, mereka juga akan menghadapi tantangan seperti beban utang yang tinggi dan penerimaan negara yang sulit ditingkatkan. Adaptasi dan kebijakan yang cermat dalam menentukan prioritas akan menjadi kunci bagi pemerintah baru dalam menghadapi dinamika global dan domestik.

Kondisi perekonomian tahun depan masih diliputi ketidakpastian. Di masa transisi, pemerintah berjaga-jaga, salah satunya mempertebal anggaran bantalan sosial pada 2025. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, anggaran tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi 5,2%, naik dipis ketimbang outlook 2024 sebesar 5,1%. Belanja pemerintah dipatok Rp 3.613,1 triliun, naik 8,66% dari target APBN 2024 sebesar Rp 3.325,1 triliun dan naik 5,89% dari outlook tahun ini senilai Rp 3.412,2 triliun. Di luar anggaran pendidikan, di masa transisi 2025, pemerintah memperbesar dua anggaran bantalan bagi masyarakat. Pertama, anggaran subsidi sebesar Rp 552,6 triliun.  Kedua, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) senilai Rp 504,7 triliun. 

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menyayangkan rancangan anggaran belanja pemerintah tahun depan yang mempertebal bantalan sosial. Ini menunjukkan pemerintah belum mampu menciptakan lapangan kerja untuk mengangkat tarif hidup masyarakat. "Kalau ada lapangan kerja yang cukup, tak perlu ada perlinsos," kata dia, Minggu (18/8). Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyoroti tingginya alokasi anggaran subsidi energi tahun depan. Padahal, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) 2025 US$ 82 per barel, sama dengan target APBN 2024. "Logikanya dengan rencana pembatasan subsidi energi harusnya turun ya, tapi ini malah naik," kata dia, kemarin. Ini artinya, tahun pertama di pemerintahan Prabowo-Gibran, subsidi mendominasi.

Pemerintah bakal menggali lebih dalam lagi potensi pajak tahun depan. Rencana itu tecermin dari target penerimaan perpajakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025 yang senilai Rp 2.490,9 triliun. Angka ini lebih tinggi 12,28% dibandingkan outlook APBN 2024 sebesar Rp 2.218,4 triliun. Penerimaan perpajakan tercatat paling dominan, yakni setara 83,12% total target pendapatan negara 2025 yang mencapai Rp 2.996,9 triliun. Adapun porsi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 505,4 triliun atau 16,86% total target pendapatan negara 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah telah merancang target penerimaan negara dalam RAPBN 2025. "Penerimaan negara akan naik 6,4% dari target tahun 2024 dengan rasio pajak 2025 sebesar 12,32%," jelas dia dalam konferensi pers, Jumat (16/8). Dari total target penerimaan perpajakan 2025 yang sebesar Rp 2.490,9 triliun, porsi setoran pajak penghasilan (PPh) mencapai Rp 1.209,3 triliun. Sedangkan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) akan menyumbang Rp 945,12 triliun.

Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran menyatakan, target penerimaan perpajakan tersebut sudah memperhitungkan rencana kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengonfirmasi bahwa tarif PPN akan naik dari 11% menjadi 12% pada tahun depan. Kenaikan tarif ini sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai rencana pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 12% kurang tepat. Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih melambat, yakni di level 5,05% pada kuartal II-2024. "Pertumbuhan ekonomi memang masih 5%, tapi itu lebih rendah dibandingkan kuartal I-2024 yaitu 5,11%," kata dia, Jumat (16/8). Jika dilihat dalam jangka pendek, menurut Eko, kenaikan tarif PPN 12% dapat mendongkrak penerimaan pajak. Namun dalam jangka panjang, minimal dalam tempo satu tahun, justru hal itu berisiko menurunkan penerimaan negara. Hal itu disebabkan kenaikan PPN 12% akan berdampak pada semua produk.

Di tengah semangat perayaan, Indonesia bersiap menghadapi perubahan signifikan yang akan membentuk masa depan bangsa. Dua peristiwa krusial terjadi: perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara dan pergantian kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto. Sementara itu, visi besar Indonesia Emas 2045 kian mendekati realisasi. 

Indonesia sedang berada di tengah perubahan besar yang mencakup perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara dan pergantian kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemindahan IKN bukan hanya tentang perubahan fisik, tetapi juga perubahan pola pikir untuk mencapai visi Indonesia Maju. Nusantara diharapkan menjadi pusat inovasi yang mendukung transformasi ekonomi digital dan hijau, meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti pendanaan dan keberlanjutan lingkungan. Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan proyek IKN serta menjaga momentum pembangunan yang telah dimulai oleh Jokowi. Transformasi ekonomi, termasuk hilirisasi industri dan transisi energi, terus didorong untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, meski tantangan domestik dan global tetap ada.

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menerangkan, perlu ada perbaikan dari sisi ketersediaan (suppply) dan pemintaan (demand) didalam negeri, sehingga bisa memacu kembali Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur ke level ekspansi. Perbaikan tersebut bisa dilakukan  melalui pemberian insentif  fiskal, penerapan suku bunga acuan yag tak membebani pelaku industri yang dikeluarkan oleh lembaga moneter, serta regulasi yang berkelanjutan (sustainable). "Karena kalau kita lihat studi dari Apindo itu melihat bahwa untuk scaling up bisnis butuh waktu 5-10 menit. Artinya dibutuhkan sebuah sustainable  regulasi, sehingga dunia usaha itu bisa mengikuti regulasi yang ada dan mereka bisa naik kelas dengan baik sebelum regulasi itu berubah-ubah," kata dia. (Yetede)

Di hadapan Presiden Jokowi, presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga tuntas. Dia memastikan dana untuk proyek tersebut tersedia. "Saya ingin meyakinkan Otorita bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar dan kita bisa selesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini," tuturnya di Istana Garuda IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, Senin, 12 Agustus 2024. Janji Prabowo melanjutkan pembangunan IKN menghadapi tantangan lantaran terbatasnya anggaran negara. Pemerintahan Prabowo tahun depan punya beban membayar utang jatuh tempo Rp 800 triliun dengan bunga utang Rp 400 triliun.

Totalnya hampir separuh target penerimaan pajak dalam RAPBN 2025 di Rp 2.548,3 triliun. Pengeluaran wajib lainnya adalah belanja pegawai dan barang yang anggarannya lebih dari Rp 850 triliun. Dari sisi penerimaan juga ada tantangan. Harga komoditas yang sudah melandai dalam beberapa tahun terakhir kini melonjak tinggi. Alokasi dana dari APBN untuk pembangunan IKN tahun depan hanya tersisa Rp 15,4 triliun. Dari total kebutuhan Rp 466 triliun untuk membangun IKN, hanya 20 % yang bisa diambil dari APBN atau Rp 90,4 triliun. Sementara, anggaran untuk IKN dari 2022-2024 sudah menghabiskan Rp 75 triliun.

Alokasi dari APBN untuk IKN pada 2022 mencapai Rp 5,5 triliun, lalu meningkat menjadi Rp 27 triliun pada 2023. Pagu anggaran untuk IKN dari APBN tahun ini yang ditetapkan Juli, melesat ke angka Rp 42,5 triliun, naik dari pagu awal Januari 2024 di Rp 40,6 triliun. Dengan sisa dana Rp 15,4 triliun untuk tahun depan, anggaran IKN dari APBN diperkirakan tidak cukup. Sebab, masih ada proyek Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang belum rampung. Kuota tersebut diperkirakan hanya cukup untuk menggarap area 1A KIPP dengan luas 2.800 hektare. Sementara, luas total KIPP mencapai 6.617 hektare. "Kuota pembiayaan dari APBN sebesar 20 % dari total proyek itu pasti terlewati," kata Direktur Next Policy Yusuf Wibisono. (Yetede)

Sanksi denda kepada Perum Bulog akibat tertahannya peti kemas berisi beras di sejumlah pelabuhan mengungkap kembali persoalan lama, yaitu karut-marutnya tata kelola impor beras itu. Bukan sekadar persoalan teknis bongkar-muat, tertahannya peti kemas tersebut merupakan buntut perencanaan impor yang tak matang hingga ada indikasi penyelewengan dalam prosesnya. Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu mencatat terdapat 1.600 peti kemas berisi 490 ribu ton beras impor yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dari laporan petugas pabean kepada Kemenperin, barang-barang itu merupakan bagian dari 26.415 peti kemas yang tertahan di pelabuhan akibat melanggar aturan impor.

Akibatnya, Bulog terkena demurrage Rp 350 miliar karena peti kemas itu tertahan sejak awal tahun. Demurrage adalah denda yang harus dibayar pemilik barang pada pemilik peti kemas dan pelabuhan karena melewati batas waktu pemakaian peti kemas di pelabuhan. Bulog berdalih, keterlambatan bongkar-muat akibat masalah teknis, dari keterlambatan kapal hingga masalah cuaca dan hari libur. Namun, menurut laporan pabean, peti kemas berisi beras impor itu tertahan karena masalah dokumen impor. KPK juga tengah menyelisik persoalan ini setelah menerima aduan dari lembaga yang menyebut tertahannya beras impor di pelabuhan berhubungan dengan dugaan proses pengadaan dari Vietnam yang bermasalah, karena penggelembungan harga.

Persoalan ini tak terjadi seandainya Bulog memiliki proses perencanaan hingga teknis pengadaan beras impor yang baik. Demurrage menjadi beban tambahan pengadaan beras yang ditanggung Bulog dan menjadi kerugian negara. Terutama karena beras impor tersebut akan dijadikan cadangan beras pemerintah untuk program penstabilan harga. Masalah serupa mungkin terulang karena Bulog akan mengimpor beras untuk menutup kekurangan produksi 4 juta ton akhir tahun ini. Di luar perbaikan tata kelola, penegak hukum serius mengusut persoalan pengadaan beras impor yang berkali-kali terjadi. Jangan memberi ruang pada kesalahan atau penyelewengan, seperti suap dan korupsi, dalam tata kelola komoditas pangan yang bakal merugikan negara serta membebani masyarakat. (Yetede)

Laju penerimaan pajak hingga awal paruh kedua tahun ini melambat. Per akhir Juli, realisasinya baru melampaui separuh target, bahkan menurun dibandingkan periode sama tahun lalu. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak hingga Juli 2024 senilai Rp 1.045,32 triliun. Angka ini setara 52,56% target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Namun jumlah itu turun 5,8% year on year (yoy). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui penerimaan pajak sebenarnya tertekan sejak Maret 2024. Adapun pada Januari dan Februari 2024 penerimaan pajak masih positif. "Cerita saya sampai Juni kemarin kebanyakan pajak mengalami tekanan sebetulnya bukan dari Januari, tekanan mulai terlihat pada Maret, April, Mei," ujar dia, kemarin. Kontraksi penerimaan pajak masih disebabkan oleh penerimaan pajak penghasilan (PPh) baik migas maupun nonmigas. Penerimaan PPh migas tercatat Rp 39,32 triliun atau secara bruto turun 13,21% yoy. 

Sementara penerimaan PPh nonmigas senilai Rp 593,76 triliun atau secara bruto turun 3,04% yoy. Penurunan PPh nomigas sejalan dengan kontraksi setoran PPh badan sebesar 33,5% yoy menjadi Rp 191,85 triliun, karena penurunan harga komoditas. Padahal jenis pajak ini berkontribusi cukup besar, yakni 18,4%. Sejalan dengan kontraksi penerimaan pajak secara total, pendapatan negara per akhir Juli juga menurun 4,3% yoy menjadi Rp 1.545,4 triliun. Realisasi itu setara 55,1% dari target APBN 2024. Sebaliknya, kinerja belanja negara pada akhir Juli 2024 tumbuh 12,2% yoy menjadi Rp 1.638,8 triliun, setara 49,3 dari target APBN 2024. Pengamat Perpajakan Center of Indonesia Taxation analysis (CITA) Fajry Akbar menyoroti kinerja penerimaan PPN dalam negeri yang masih mencatatkan kontraksi. Meski demikian, kata dia, berdasarkan data setoran PPN secara bulanan, kontraksi Juli 2024 membaik. Dia menilai pemerintah perlu menunda kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada tahun depan. "Dengan risiko politik yang ada, kenaikan tarif PPN pasti akan riuh sekali," kata Fajry, kemarin.

Rumor mengenai perombakan kabinet, yang muncul beberapa bulan terakhir, kembali menguat. Presiden Jokowi menegaskan, dirinya memiliki hak prerogatif untuk merombak kabinet seandainya hal itu memang diperlukan. ”Ya, kalau diperlukan. Saya, udah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu,” kata Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan terkait kemungkinan perombakan kabinet, di IKN, Kaltim, Selasa (13/8). Dari kabar yang beredar, politikus Partai Nasdem dan PDI-P dikabarkan akan dikeluarkan dari Kabinet Indonesia Maju. 

Dalam kesempatan ini, Presiden juga menegaskan, persoalan mundurnya Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Golkar terhitung sejak Sabtu (10/8) malam merupakan urusan internal Partai Golkar. ”Urusan Pak Airlangga itu, urusan internal partai. Di partai ada proses dan mekanisme, silakan ditanyakan pada Golkar, kepada Pak Airlangga. Di sini juga ada Golkar, Pak Dito, jangan saya mencampuri urusan partai,” kata Presiden Jokowi. Menurut Presiden, posisi Airlangga tetap aman sebagai Menko Perekonomian. Saat dikonfirmasi pada Selasa malam terkait kemungkinan adanya perombakan pada Rabu ini, Mensetneg Pratikno menjawab, ”Tidak ada, Mas.”

Rabu (14/8) sore sekitar pukul 16.00, Presiden hanya akan memberikan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada 61 orang di Istana Negara Jakarta. Meski demikian, berembus rumor bahwa sejumlah menteri akan diganti. Salah satunya Menkumham Yasonna Laoly. Ketua DPP PDI-P Deddy Yevri Sitorus, Selasa (13/8), mengaku mendengar rumor perombakan kabinet itu berbulan-bulan lalu. Bahkan, rumornya, selain menyasar Yasonna, perombakan kabinet juga menyasar kader PDI-P yang lain, yakni Menteri PPPA Bintang Puspayoga. (Yoga)

Pagu anggaran pembangunan IKN pada 2024 mengalami peningkatan Rp 1,9 triliun, untuk memperbaiki sejumlah sarana dan prasarana di lokasi ibu kota baru menjelang pemindahan tahap pertama ASN ke IKN tahun ini. Berdasar data Kemenkeu, pagu anggaran untuk pembangunan IKN pada APBN 2024 awalnya Rp 40,6 triliun, lalu dinaikkan menjadi Rp 42,5 triliun di pertengahan jalan. Artinya, ada kenaikan anggaran Rp 1,9 triliun dalam kurun waktu enam bulan terakhir. Sampai 31 Juli 2024, total realisasi anggaran IKN yang sudah dibelanjakan adalah Rp 11,2 triliun atau 26,4 % dari pagu Rp 42,5 triliun tersebut. Dirjen Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata mengatakan, penambahan anggaran itu dilakukan untuk memperbaiki kualitas sejumlah infrastruktur di IKN.

Dalam pelaksanaan di lapangan, ditemukan beberapa titik wilayah yang memerlukan penguatan kualitas, seperti bangunan dan jalan tol. Selain untuk memperbaiki kualitas bangunan dan jalan tol, pemerintah juga menambah anggaran untuk mengebut pemindahan ASN tahap pertama yang dimulai tahun ini. Isa menjelaskan, ada beberapa fasilitas sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki untuk mendukung keseharian para ASN. ”Ada perbaikan sekolah, pasar, dan puskemas di sekitar IKN. Upaya meningkatkan kualitas dan perbaikan sarana dan prasarana ini dilakukan untuk mengantisipasi pemindahan beberapa ASN yang dimulai tahun ini,” kata Isa dalam konferensi pers APBN Kita di gedung Kemekeu, Jakarta, Selasa (13/8). Realisasi anggaran IKN dibagi dua kluster, yaitu kluster infrastruktur dan non-infrastruktur.

Sampai akhir Juli 2024, realisasi belanja kluster infrastruktur Rp 9 triliun dari pagu Rp 39,3 triliun. Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, anggaran itu dibelanjakan untuk membangun gedung di kawasan Istana Negara, kawasan kementerian, dan gedung Otorita IKN. Juga pembangunan tower rusun khusus ASN, rumah tapak menteri dan RS IKN. Anggaran tersebut juga dipakai untuk pembangunan jalan tol, jalan dan jembatan, serta bandara VVIP IKN. Pemerintah juga telah membelanjakan anggaran untuk menata dan menyempurnakan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, embung Kawasan Inti Pemerintah Pusat (KIPP) dan pengendalian banjir IKN.  Realisasi anggaran untuk kluster non-infrastruktur adalah Rp 2,2 triliun dari pagu Rp 3,3 triliun, yang sudah dibelanjakan untuk perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan IKN serta promosi dan sosialisasi IKN. (Yoga)