Presiden Jokowi melantik tiga menteri, satu wamen, dan beberapa kepala badan serta kepala kantor, di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8). Perombakan kabinet, dua bulan menjelang pergantian pemerintahan, dinilai sarat pertimbangan politis, untuk memperlancar jalannya transisi pemerintahan. Tiga menteri yang dilantik, adalah Menkumham Supratman Andi Agtas; Menteri Investasi dan Kepala BKPM Rosan Roeslani; serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden juga melantik Angga Raka Prabowo, Stafsus Prabowo, sebagai Wamenkominfo dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Kemudian, Hasan Nasbi, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Taruna Ikrar sebagai Kepala BPOM.

Ketua HarianPartai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang hadir saat pelantikan koleganya menegaskan, perombakan kabinet kali ini dibutuhkan untu memuluskan transisi pemerintahan. ”Ada banyak hal yang perlu disinkronisasi sehingga ada beberapa yang kita minta ada percepatan untuk lancarnya sinkronisasi untuk masuk pemerintahan baru,” tuturnya. Wakil Ketua DPR dari Gerindra ini juga menilai efektif perombakan kabinet yang terjadi menjelang pergantian pemerintahan. ”Reshuffle di dua bulan terakhir justru di tempat-tempat yang memang penting. Sangat perlu sinkronisasi supaya pemerintahan baru bisa berjalan langsung dengan efektif,” ujarnya. Koordinator Stafsus Presiden Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana juga mengungkapkan, tujuan perombakan kabinet ini untuk mendukung transisi pemerintahan. ”Pengangkatan menteri, wamen, dan kepala badan diperlukan untuk mempersiapkan serta mendukung transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik, lancar, dan efektif,” ujarnya. (Yoga)

Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan program ketahanan pangan dan  menjadikan sebagai prioritas  dalam pembangunan nasional. Hal ini antara lain terlihat dari besaran anggaran yang dialokasikan dalam APBN tahun 2025 untuk ketahanan pangan yang mencapai Rp124,4 triliun atau naik dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp 108,8 triliun. Diharapkan, ketersediaan pangan dalam program tersebut sepenuhnya berasal dari dalam negeri dan bukan impor. Anggaran ketahanan pangan di RAPBN 2024 diigunakan bagi kegiatan praproduksi, produksi, distribusi, pemasaran, dan konsumen.

Praproduksi mencakup bantuan alat tangkap ikan 20 ribu unit, subsidi pupuk 8,5-9,5 juta ton, alat dan mesin pertanian (alsintan) 1.012 unit, benih ikan 131,6 juta hektar, benih pangan 2.267 hektare, KUR Pertanian/alsintan, serta subsidi resi udang. Produksi berupa food estate di tiga lokasi (Kalteng, Sumut, NTT), cetak sawah 250 ha, pengembangan kawasan padi 485 ribu ha dan jagung 250 ribu ha, bendungan 12 unit, jaringan irigasi 17 ribu ha, lahan pertanian pangan produktif 20,4 kilometer persegi, serta asuransi pertanian 1 juta ha. (Yetede)

Reshuffle Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keberlanjutan dan efisiensi proses transisi pemerintahan dinilai sebagai langkah positif. Karenanya keputusan Presiden Joko Widodo yang diambil di akhir periode kedua  pemerintahan itu berpotensi menjaga kepercayaan investor terhadap perekonomian maupun iklim berusaha di Indonesia. Penunjukkan Roslan Reoslani sebagai menteri investasi/kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) misalnya, diperkirakan akan direspons positif oleh investor dan pasar. Apalagi, Rosan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia yang memilki pemahaman mendalam tentang iklim investasi di Indonesia. "Tentunya menjalin relasi yang baik (juga) dengan pelaku usaha," ujar Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede. Sedangkan penunjukkan Bahlil Lahdahlia sebagai menteri ESDM- sebelumnya adalah menteri investasi/kepala BKPM-dianggap memiliki pengalaman yang relevan untuk meningkatkan investasi, terutama untuk proyek-proyek strategis sektor energi. (Yetede)

Dua bulan sebelum masa jabatannya berakhir, Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet dengan mengganti sejumlah menteri penting. Perubahan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk membangun fondasi bagi pemerintahan Prabowo Subianto dan menjaga kepercayaan investor. Menteri baru yang dilantik termasuk Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi, dan Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM. Meskipun masa jabatan mereka singkat, mereka berkomitmen untuk mencapai target kementerian masing-masing.

Bahlil Lahadalia, kini Menteri ESDM, menyatakan bahwa fokusnya adalah meningkatkan lifting minyak dan mengurangi impor melalui hilirisasi LPG. Rosan, sebagai Menteri Investasi, optimis bisa mencapai target investasi Rp1.650 triliun pada akhir 2024. Sementara itu, Supratman diberi arahan oleh Presiden untuk melakukan reformasi hukum, khususnya terkait tumpang tindih aturan.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid melihat langkah ini sebagai bagian dari upaya transisi pemerintahan yang baik. Namun, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menilai masa jabatan singkat menteri baru tidak akan membawa perubahan regulasi yang signifikan. Reshuffle ini dipandang sebagai upaya Presiden Jokowi untuk memastikan kelanjutan program-program pembangunan pemerintah di masa transisi menuju pemerintahan baru.

Kurang dari 100 hari sebelum berakhirnya Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet dengan merombak tujuh posisi penting, termasuk Menteri Hukum dan HAM, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi. Perombakan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk mempersiapkan transisi ke pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sekaligus menjaga stabilitas politik dan kebijakan di masa perubahan tersebut.

Reshuffle yang dilakukan jelang transisi pemerintahan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proses peralihan, serta memberikan sinyal positif kepada publik dan investor terkait kelanjutan program pemerintahan. Tokoh penting yang terlibat dalam transisi ini adalah Presiden Jokowi, yang mengambil langkah reshuffle untuk mengupayakan sinergi antara pemerintah lama dan yang baru, serta memastikan visi dan misi pemerintahan berikutnya dapat berjalan efektif.

Namun, keputusan reshuffle ini juga memicu berbagai polemik, terutama terkait dugaan adanya kepentingan politik tertentu yang dapat menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Kecermatan dan transparansi diperlukan agar perombakan ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan tanpa mengganggu stabilitas dan kontinuitas kebijakan.

Realistis dan penuh kewaspadaan. Itulah kalimat yang tepat menggambarkan RAPBN 2025, yang disusun oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo tetapi dijalankan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu tecermin dari target asumsi dasar ekonomi makro yang cukup moderat, dengan kebijakan fiskal yang sedikit sempit. Apalagi, pada saat bersamaan Prabowo memiliki aneka program tambahan yang membutuhkan dana cukup besar. Di sisi lain, potensi penerimaan negara sedikit menantang sehingga butuh ekstensifikasi dan intensifikasi guna menguatkan modal fiskal. Berpijak pada data dan kondisi tersebut, peluang pemerintahan baru untuk menyusun APBN Perubahan pun cukup terbuka.