Rencana pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) dari Jakarta hingga Gresik yang diusulkan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto mendapat dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa kementeriannya telah melakukan studi bersama Korea dan Belanda terkait pembangunan tersebut, dengan biaya yang sangat besar, yaitu sekitar Rp90 triliun hanya untuk area Jakarta-Bekasi.

Basuki menyoroti pentingnya proyek ini untuk mengatasi penurunan muka tanah, terutama di Jakarta, serta banjir rob di pesisir Jawa. Selain itu, proyek sanitasi juga perlu dilakukan untuk menangani masalah limbah di kawasan Pantura.

Prabowo menekankan bahwa proyek ini tidak boleh terjebak dalam siklus politik lima tahunan, karena memerlukan waktu hingga 40 tahun untuk penyelesaian penuh. Dia menegaskan bahwa proyek ini sangat penting untuk melindungi kawasan industri dan ekonomi di wilayah Utara Pulau Jawa dari ancaman banjir rob.

Pemerintahan Prabowo Subianto berancang-ancang menggerojok belanja pemerintah pusat pada tahun depan. Satu indikasinya, anggaran belanja kementerian/lembaga naik signifikan dalam pembahasan terakhir Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta Rapat Kerja (Raker) Postur Sementara Tahun Anggaran 2025. Menariknya, kenaikan anggaran kementerian/lembaga (K/L) terjadi setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hasil pembahasan RAPBN 2025 kepada presiden terpilih Prabowo Subianto, Senin (9/9). Hal itu ditegaskan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah, Selasa (10/9). "Kami sudah sisir, ditampilkan kepada bapak presiden terpilih dan dia betul-betul meneliti satu persatu bersama ibu menteri dan pak wamen (Wakil Menteri)," ujar Isa, kemarin. Ada 10 kementerian/lembaga dengan alokasi anggaran terbesar, di antaranya Kementerian Pertahanan sebesar Rp 166,26 triliun, Polri (Rp 126,62 triliun), Kementerian PUPR (Rp 116,22 triliun), 

Kementerian Kesehatan (Rp 105,6 triliun) dan Kemenbudristek sebesar Rp 93 triliun. Bahkan anggaran untuk Badan Gizi Nasional sebagai lembaga anyar masuk dalam 10 besar, yakni mencapai Rp 71 triliun Head of Macroeconomic & Financial Market Research Permata Bank, Faisal Rachman menilai, kenaikan belanja K/L juga diikuti penurunan belanja non K/L sehingga terjadi realokasi anggaran. "Awalnya memang di RAPBN 2025 belanja non K/L cukup besar karena dibuat lebih fleksibel untuk pemerintahan baru," ujar dia, kemarin. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, kenaikan anggaran K/L bisa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui transmisi belanja pemerintah. Namun dia belum menghitung seberapa besar efek pertumbuhan ekonomi dari kenaikan anggaran K/L.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI merekomendasikan pemerintah menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) minimal 2,5% pada 2025 dan secara bertahap sampai 20%. Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya menyampaikan rekomendasi penerapan cukai MBDK untuk mengurangi dan mengendalikan efek negatif konsumsi MBDK yang sangat tinggi di kalangan masyarakat. "BAKN mendorong agar pemerintah mulai menerapkan cukai MBDK untuk mengurangi dampak negatif tersebut," tutur dia saat membacakan hasil keputusan rapat dengan pemerintah, kemarin. Menanggapi rekomendasi BAKN DPR, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani menyebutkan, pemerintah tetap mempertimbangkan penerapan tarif cukai MBDK sejalan kondisi perekonomian tahun depan.

Pemerintah diminta melanjutkan dan memperluas sejumlah insentif pajak yang akan berakhir pada tahun ini. Kucuran insentif pajak dinilai bisa menjadi angin segar bagi masyarakat, khususnya kelas menengah. Sedikitnya ada tiga insentif pajak yang akan berakhir tahun ini. Pertama, insentif pajak penghasilan (PPh) final usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 0,5%, khusus untuk wajib pajak orang pribadi yang telah dimanfaatkan sejak 2018. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh. Kedua, insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti. Mengacu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 7/2024, PPN DTP 50% berlaku untuk pembelian properti Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar periode 1 Juli-31 Desember 2024. Ketiga, diskon PPN sebesar 10% untuk mobil listrik yang juga akan berakhir tahun ini. Insentif itu tertuang dalam PMK No 8/2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani belum lama ini mengatakan pihaknya akan mengevaluasi insentif PPh final UMKM 0,5%. Evaluasi itu untuk melihat kembali apakah insentif pajak UMKM yang sudah dimanfaatkan sejak 2018 perlu dilanjutkan atau tidak. 

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pemerintah memang perlu mengevaluasi sejumlah insentif pajak yang diberikan. Namun evaluasi itu dalam konteks memperkuat dukungan kepada masyarakat. Dia menyarankan, pertama, pemerintah memperbesar insentif PPh final UMKM dari saat ini 0,5% menjadi hanya 0,1%. Kedua, memberikan insentif PPh 21 DTP untuk karyawan. Harapannya, insentif ini bisa mendorong konsumsi rumah tangga yang saat ini belum stabil. Ketiga, memperpanjang kembali insentif PPN DTP sektor properti. Ini lantaran sektor properti sangat sensitif terhadap penurunan jumlah warga kelas menengah. Terkait insentif PPh final UMKM, Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto menilai, pemerintah berharap pelaku usaha mikro kecil bisa naik kelas. Tidak hanya skala usahanya, tetapi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan membentuk kabinet zaken, yang anggotanya dipilih berdasarkan keahlian, bukan afiliasi partai politik. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menekankan bahwa meskipun beberapa menteri mungkin berasal dari partai politik, mereka akan dipilih karena keahlian di bidang yang relevan. Muzani juga menyebut bahwa Partai Gerindra belum tentu mendapatkan kursi terbanyak dalam kabinet, dan jumlahnya masih dihitung oleh Prabowo dan Gibran.

Selain itu, beberapa partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah mengajukan nama calon menteri, namun keputusan akhir akan dibuat oleh Prabowo-Gibran. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menanggapi kemungkinan bergabungnya Partai PDIP dalam koalisi KIM dengan menekankan pentingnya stabilitas politik untuk memastikan pembangunan berjalan lancar dan progresif.

Anggaran pendidikan wajib minimal 20 % dari APBN tidak perlu lagi diutak-atik karena secara normatif sudah final dan menjadi komitmen pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Saat ini, yang mendesak ialah membenahi pemanfaatan anggaran pendidikan secara efektif. Hal itu mengemuka dalam diskusi kelompok terfokus bertajuk ”Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan” yang digelar Komisi X DPR dan Kemendikbudristek di Jakarta, Sabtu (7/9). Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla dalam diskusi itu menyampaikan, anggaran negara terbatas, banyak kebutuhan lain yang juga menjadi prioritas. Karena itu, komitmen anggaran pendidikan minimal 20 % yang harus dipenuhi mesti dimanfaatkan secara efektif.

”Negara maju memprioritaskan pendidikan. Sebab, pendidikan untuk meningkatkan SDM. Meski anggaran penting, yang utama bukan anggaran dulu baru bikin program, tetapi harus tahu apa yang ingin dicapai. Selain itu, orang yang mengelola pendidikan juga harus tepat. Karena itu, yang harus dilakukan bagaimana menjamin efektivitas anggaran pendidikan yang ada, bukan menggugat anggaran,” tutur Kalla. Kalla menambahkan, Indonesia tidak perlu harus belajar dari Finlandia ataupun Singapura soal pendidikan. Sebab, jumlah penduduk negara tersebut sedikit dengan pendapatan per kapita yang besar.

”Kita harus belajar dari India, China, Jepang, atau Korsel. Terutama India, banyak warganya yang bisa jadi pemimpin perusahaan besar di dunia. China pun kini menjadi negara maju karena pendidikan. Jika studi banding, ya, ke negara-negara itu,” kata Kalla. Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menuturkan, setelah 21 tahun, kebijakan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBN perlu dievaluasi. ”Apalagi dengan praktik yang tidak sesuai kenyataan, anggaran pendidikan sudah 20 %, tapi pendidikan makin mahal. Jadi, banyak sekali masalah implementasi, bukan lagi soal normatif karena sudah selesai dan ditetapkan dalam konstitusi dan undang-undang,” papar Jimly. (Yoga)