;

Kian Menipis Anggaran IKN di Era Prabowo Subianto

Kian Menipis Anggaran IKN di Era Prabowo Subianto

Di hadapan Presiden Jokowi, presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga tuntas. Dia memastikan dana untuk proyek tersebut tersedia. "Saya ingin meyakinkan Otorita bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar dan kita bisa selesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini," tuturnya di Istana Garuda IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, Senin, 12 Agustus 2024. Janji Prabowo melanjutkan pembangunan IKN menghadapi tantangan lantaran terbatasnya anggaran negara. Pemerintahan Prabowo tahun depan punya beban membayar utang jatuh tempo Rp 800 triliun dengan bunga utang Rp 400 triliun.

Totalnya hampir separuh target penerimaan pajak dalam RAPBN 2025 di Rp 2.548,3 triliun. Pengeluaran wajib lainnya adalah belanja pegawai dan barang yang anggarannya lebih dari Rp 850 triliun. Dari sisi penerimaan juga ada tantangan. Harga komoditas yang sudah melandai dalam beberapa tahun terakhir kini melonjak tinggi. Alokasi dana dari APBN untuk pembangunan IKN tahun depan hanya tersisa Rp 15,4 triliun. Dari total kebutuhan Rp 466 triliun untuk membangun IKN, hanya 20 % yang bisa diambil dari APBN atau Rp 90,4 triliun. Sementara, anggaran untuk IKN dari 2022-2024 sudah menghabiskan Rp 75 triliun.

Alokasi dari APBN untuk IKN pada 2022 mencapai Rp 5,5 triliun, lalu meningkat menjadi Rp 27 triliun pada 2023. Pagu anggaran untuk IKN dari APBN tahun ini yang ditetapkan Juli, melesat ke angka Rp 42,5 triliun, naik dari pagu awal Januari 2024 di Rp 40,6 triliun. Dengan sisa dana Rp 15,4 triliun untuk tahun depan, anggaran IKN dari APBN diperkirakan tidak cukup. Sebab, masih ada proyek Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang belum rampung. Kuota tersebut diperkirakan hanya cukup untuk menggarap area 1A KIPP dengan luas 2.800 hektare. Sementara, luas total KIPP mencapai 6.617 hektare. "Kuota pembiayaan dari APBN sebesar 20 % dari total proyek itu pasti terlewati," kata Direktur Next Policy Yusuf Wibisono. (Yetede)


Download Aplikasi Labirin :