Naiknya Anggaran IKN

;

Naiknya Anggaran IKN

Politik dan Birokrasi Yoga 14 Aug 2024 Kompas

Pagu anggaran pembangunan IKN pada 2024 mengalami peningkatan Rp 1,9 triliun, untuk memperbaiki sejumlah sarana dan prasarana di lokasi ibu kota baru menjelang pemindahan tahap pertama ASN ke IKN tahun ini. Berdasar data Kemenkeu, pagu anggaran untuk pembangunan IKN pada APBN 2024 awalnya Rp 40,6 triliun, lalu dinaikkan menjadi Rp 42,5 triliun di pertengahan jalan. Artinya, ada kenaikan anggaran Rp 1,9 triliun dalam kurun waktu enam bulan terakhir. Sampai 31 Juli 2024, total realisasi anggaran IKN yang sudah dibelanjakan adalah Rp 11,2 triliun atau 26,4 % dari pagu Rp 42,5 triliun tersebut. Dirjen Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata mengatakan, penambahan anggaran itu dilakukan untuk memperbaiki kualitas sejumlah infrastruktur di IKN.

Dalam pelaksanaan di lapangan, ditemukan beberapa titik wilayah yang memerlukan penguatan kualitas, seperti bangunan dan jalan tol. Selain untuk memperbaiki kualitas bangunan dan jalan tol, pemerintah juga menambah anggaran untuk mengebut pemindahan ASN tahap pertama yang dimulai tahun ini. Isa menjelaskan, ada beberapa fasilitas sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki untuk mendukung keseharian para ASN. ”Ada perbaikan sekolah, pasar, dan puskemas di sekitar IKN. Upaya meningkatkan kualitas dan perbaikan sarana dan prasarana ini dilakukan untuk mengantisipasi pemindahan beberapa ASN yang dimulai tahun ini,” kata Isa dalam konferensi pers APBN Kita di gedung Kemekeu, Jakarta, Selasa (13/8). Realisasi anggaran IKN dibagi dua kluster, yaitu kluster infrastruktur dan non-infrastruktur.

Sampai akhir Juli 2024, realisasi belanja kluster infrastruktur Rp 9 triliun dari pagu Rp 39,3 triliun. Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, anggaran itu dibelanjakan untuk membangun gedung di kawasan Istana Negara, kawasan kementerian, dan gedung Otorita IKN. Juga pembangunan tower rusun khusus ASN, rumah tapak menteri dan RS IKN. Anggaran tersebut juga dipakai untuk pembangunan jalan tol, jalan dan jembatan, serta bandara VVIP IKN. Pemerintah juga telah membelanjakan anggaran untuk menata dan menyempurnakan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, embung Kawasan Inti Pemerintah Pusat (KIPP) dan pengendalian banjir IKN. Realisasi anggaran untuk kluster non-infrastruktur adalah Rp 2,2 triliun dari pagu Rp 3,3 triliun, yang sudah dibelanjakan untuk perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan IKN serta promosi dan sosialisasi IKN. (Yoga)