Wacana kenaikan tarif PPN bakal memberatkan kondisi dompet masyarakat. Hampir semua lapisan masyarakat, mulai dari miskin, rentan, sampai menengah, akan dibebani tambahan pengeluaran dengan besaran hingga Rp 357.000 per bulan atau Rp 4,2 juta per tahun. Pemerintah diminta menyeriusi rencana penundaan kenaikan PPN. Hasil kajian Center of Economics and Law Studies (Celios) menunjukkan, kenaikan tarif PPN dari 11 % menjadi 12 % pada 1 Januari 2025 akan berdampak negatif pada hampir semua lapisan masyarakat, mulai dari kelompok miskin, rentan, sampai menengah.

Simulasi itu dihitung mengacu pada data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan memperhitungkan asumsi inflasi sebesar 4,1 % akibat kenaikan tarif PPN pada sejumlah komoditas yang terkena pajak konsumsi. Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar, Jumat (29/11) mengatakan, pengaruh kenaikan PPN sangat terasa bagi masyarakat di lapisan bawah yang sering kali kesulitan menghadapi perubahan harga yang cepat. Akibat kenaikan PPN, warga miskin diperkirakan mengalami kenaikan pengeluaran Rp 101.880 per bulan atau Rp 1,2 juta per tahun.

”Bagi keluarga miskin, pengeluaran tambahan ini menjadi beban yang sangat berat mengingat penghasilan mereka terbatas dan ada ketergantungan pada barang pokok yang harganya sudah semakin mahal,” kata Media dalam konferensi pers di Jakarta. Kelompok rentan, yang penghasilannya sedikit lebih tinggi dari kelompok miskin, tetapi masih jauh dari kata sejahtera, juga tidak lepas dari dampak negatif kenaikan PPN. Pengeluaran kelompok rentan ini akan bertambah Rp 153.871 per bulan atau Rp 1,8 juta per tahun. Media mengatakan, tanpa jaring pengaman sosial yang memadai, mereka berisiko jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Kelompok ini juga akan mengurangi pengeluaran untuk sejumlah kebutuhan yang penting, tetapi dianggap kurang mendesak sehingga mengurangi kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. (Yoga)