Selain pembahasannya yang dinilai kurang terbuka, undang-undang pertambangan mineral dan batubara juga dianggap menguntungkan korporasi. Meski demikian, DPR mempersilakan publik untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi jika merasa tidak puas. Fraksi Partai Demokrat menjadi satu-satunya yang menolak pengesahan UU.

Menurut Iqbal Damanik, peneliti dari Auriga Nusantara, pengesahan UU tersebut menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap korporasi tambang batubara. Hal itu terlihat dari penambahan Pasal 169A yang memberikan jaminan perpanjangan operasi kepada perusahaan pemegang kontrak selama dua kali, masing-masing 10 tahun. Saat ini ada tujuh pemegang kontrak tambang batubara yang bakal habis masa berlakunya dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Ia mengkritisi dalam keterangan resminya bahwa seharusnya pemerintah memaksa perusahaan menuntaskan kewajibannya terlebih dahulu, seperti lubang bekas tambang yang diabaikan begitu saja.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyatakan, pengesahan UU tentang Perubahan atas UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diharapkan menjadi solusi atas sejumlah masalah di sektor pertambangan. Salah satunya mengenai peningkatan nilai tambah mineral dan batubara. Ia berharap UU tersebut dapat memperbaiki tata kelola sektor pertambangan. Secara terpisah, saat dimintai pendapat tentang pengesahan revisi UU itu, Presiden Direktur PT Adaro Energy Tbk Garibaldi Thohir mengaku siap mematuhi apa pun yang menjadi keputusan bersama pemerintah dan DPR.

Di sisi lain, menurut anggota Komisi VII DPR dari Partai Demokrat, Sartono Hutomo, pemerintah sebaiknya memprioritaskan kajian harga bahan bakar minyak dan jaminan pasokan elpiji ketimbang melanjutkan pembahasan RUU tersebut. Kondisi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 harus diutamakan untuk menjamin kecukupan kebutuhan pokok mereka. Ia menambahkan, pihaknya mendesak agar pembahasan revisi UU tersebut dilakukan lebih matang sembari mendengarkan masukan publik. Apalagi ada potensi tumpang tindih dengan RUU Cipta Karya yang juga membahas UU No 4/2009 tersebut.

Indonesia segera memiliki payung hukum yang memberi kepastian investasi di sektor pertambangan mineral dan batu bara. Hal ini seiring disepakatinya naskah revisi Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Rapat Kerja Komisi VII dengan pemerintah yang berlangsung kemarin. Naskah yang disepakati tersebut kemudian dibawa ke Rapat Paripurna DPR. RUU Minerba memberi jaminan perpanjangan operasi bagi pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pemberian perpanjangan operasi itu mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan operasi bila KK dan PKP2B tidak menunjukkan kinerja pengusahaan pertambangan yang baik.

Dengan ketentuan ini maka sejumlah PKP2B yang segera habis masa berlakunya mendapatkan ke-pastian investasi. Adapun perusahaan yang dimaksud yakni PT Arutmin In-donesia yang berakhir pada tahun ini, PT Kendilo Coal Indonesia pada 2021, PT Kaltim Prima Coal pada 2021, PT Multi Harapan Utama pada 2022, PT Adaro Indonesia pada 2022, PT Kideco Jaya Agung pada 2023, serta PT Berau Coal pada 2025. Disebutkan pula insentif jangka waktu operasi bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUPK yang terintegrasi dengan smelter maupun pengembangan dan pemanfaatan batu bara. Insentif tersebut berupa konsesi selama 30 tahun dan diberikan perpanjangan selama 10 tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan.

RUU Minerba ini pun menguatkan peran badan usaha milik negara (BUMN) dengan mendapatkan prio-ritas dalam lelang wilayah izin usaha pertambangan (IUP) dan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK). Kemudian BUMN pun mendapat prioritas pembelian saham divestasi. Dalam beleid ini disebutkan secara tegas nilai divestasi sebesar 51% yang dilepas secara bertahap. Naskah RUU ini juga menegaskan peraturan pelaksanaan harus ditetapkan dalam waktu satu tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. 

Menteri ESDM Arifin Tasrif mewa-kili pemerintah menyampaikan apre-siasi kepada seluruh pihak yang telah memberi masukan dan perhatian dalam menyusun RUU Minerba. Dia berharap RUU Minerba dapat menjawab perma-salahan pengelolaan pertambangan saat ini dan juga tantangan pengelolaan pertambangan di masa mendatang.

PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum menerbitkan obligasi dalam bentuk dolar AS atau global bond senilai 2,5 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 37,5 triliun. Dana yang terkumpul dari surat utang global ini akan digunakan perusahaan untuk beberapa aksi korporasi dan refinancing utang. Proyek yang akan digarap Inalum, di antaranya pembangunan smelter grade aluminasi refinery di Mempawah berkapasitas satu juta ton per tahun, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Sumatra Selatan 8, proyek pabrik gasifikasi batu bara menjadi DME di Tanjung Enim, dan lain sebagainya.

Sekretaris Perusahaan Inalum Rendi Witular menjelaskan, perusahaan akan mengalokasikan 1 miliar dolar AS untuk refinancing utang dan melakukan akuisisi saham beberapa perusahaan tambang dan keperluan membayar pinjaman anak usaha anggota holding.  Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengapresiasi inovasi pendanaan yang dilakukan BUMN, seperti global bond. Menurut dia, dengan ini terbukti dunia usaha internasional masih memercayai perusahaan BUMN yang sekarang terus berbenah demi meningkatkan daya saingnya serta semakin transparan. 

Direktur Utama MIND ID (holding tambang) Orias Petrus Moedak mengatakan, total investasi yang dikeluarkan untuk 2020 mencapai sebesar Rp 24 triliun, antara lain membangun proyek PLTU Sumatra Selatan di Tanjung Enim, dan proyek smelter grade alumina refinery oleh PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam dengan kapasitas produksi 1.000.000 tpa di Mempawah, Kalimantan Barat.

Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya menggenjot ekspor komoditas pertanian di tengah pandemi Covid-19. Hal itu mengingat permintaan komoditas pertanian di pasar global saat ini tetap tinggi. Pekan lalu Kementan melepas ekspor 26 komoditas pertanian sebesar 117.700 ton senilai Rp 219 miliar ke 30 negara. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, sektor pertanian adalah solusi yang pasti untuk mencegah krisis darurat akibat Covid-19. Untuk itu, Mentan meminta pelaku usaha pertanian agar tetap berproduksi dan menjalankan kewajibannya yakni memenuhi pangan dalam negeri dan juga ekspor.

Kepala Karantina Pertanian Tanjung Priok Purwo Widiarto mengatakan, selama pandemi Covid-19 ini, produksi pertanian melimpah dan layak untuk ekspor. Sesuai persyaratan negara tujuan ekspor, semua produk wajib mendapatkan sertifikasi karantina dari otoritas karantina pertanian dan 26 komoditas pertanian tersebut telah mendapatkan sertifikasi karantina dan sudah memenuhi persyaratan teknis dan sudah layak baik pyhtosanitary certificate (PC) untuk komoditas tumbuhan maupun health certificate (HC) untuk komoditas hewan ekspor seperti dikonfirmasi Ali Jamil, Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan). Ia menambahkan , sekarang barang yang diekspor tidak lagi dalam berbentuk barang mentah, akan tetapi sudah diolah menjadi makanan bermutu yang digemari masyarakat dunia, contohnya kelapa tidak hanya serabutnya, tapi sudah diolah terlebih dahulu memjadi produk berkualitas. Untuk itu saat ini kita dinilai sedang mengarah ke industri pengolahan

Menjaga jarak, membatasi pertemuan tatap muka, dan menghindari kerumunan adalah bagian dari prosedur baku pencegahan penularan virus korona jenis baru. Salah satu solusinya, interaksi dalam jaringan. Tidak mengherankan sektor informasi dan komunikasi akan menjadi tumpuan perubahan perilaku masyarakat yang tiba-tiba didorong untuk daring ini.

Salah satu hal yang cepat beradaptasi adalah dunia pendidikan tinggi dengan mengadopsi metode pembelajaran daring dan campuran tatap muka dengan daring. Di masa depan akan lebih banyak mata ajar yang diambil secara ketengan yang jika dikumpulkan dapat melengkapi beban kredit untuk memperoleh gelar.

Dengan memilah paket program-program gelar menjadi individu mata ajar ditambah metode penyampaian yang lebih fleksibel, seperti campuran atau daring penuh, masyarakat yang tertarik meningkatkan kemampuan sumber daya manusia akan semakin meningkat.

Dengan skenario ini, diperkirakan pertumbuhan sektor jasa pendidikan akan melonjak setidaknya menjadi 15,4 persen per tahun dalam 2-3 tahun mendatang.

Keharusan menjaga jarak dalam proses produksi juga menjadi tren otomatisasi/robotisasi di tempat kerja, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya berulang-ulang. Jasa-jasa konsultan perusahaan akan sangat diperlukan untuk menata ulang proses produksi, tata letak interior perkantoran, dan alur kerja di tingkat operasional.

Pada lingkup manajemen strategis, jasa konsultan diperlukan untuk menyusun strategi bisnis baru, termasuk penyesuaian ceruk pasar (niche market), metode pemasaran, keuangan, SDM, dan lain-lain, seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih sehat dan menjaga jarak.

Seperti di Singapura, tenaga kerja yang tidak terserap dapat dialokasikan untuk sektor publik terkait sanitasi dan penjagaan lingkungan maupun pemeliharaan fasilitas publik.

Bisnis logistik tumbuh seiring pertemuan fisik antara konsumsi dan produksi yang makin terbatas. Perantara yang bertindak sebagai clearing house akan beralih rupa menjadi bisnis daring. Tanpa ada wabah, perkembangan bisnis logistik dapat ditelusuri dari pertumbuhan sektor pergudangan dan transportasi. Saat ini, transportasi publik didominasi angkutan berbasis rel yang nilai tambahnya lebih banyak dari angkutan barang.

Industri yang juga akan tumbuh lebih cepat akibat gaya hidup baru pascapandemi adalah sanitasi dan obat-obatan, termasuk herbal dan suplemen. Saat krisis moneter 1998, industri ini tumbuh positif pada 2 triwulan lebih awal dari pertumbuhan PDB.

Gaya hidup sehat kembali ke resep suplemen nenek moyang, seperti temulawak, kunyit, jahe, dan madu, diperkirakan kembali marak. Hal ini menjadi peluang baru bagi industri obat-obatan suplemen untuk memanfaatkan perilaku masyarakat normal baru.

Yang juga menarik adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran, seperti halnya dalam krisis moneter 1998, diperkirakan pulih relatif cepat jika prosedur kewaspadaan Covid-19 tetap dipatuhi. Akomodasi hotel dan restoran dibatasi tingkat okupansinya untuk menjaga jarak aman, mungkin tidak boleh dari 50 persen kapasitas terpasang. Untuk mencegah kerumunan, tempat-tempat tujuan wisata dibatasi menggunakan pendaftaran daring, siapa cepat, dia dapat. Konsep hotel diubah dari tempat menumpang tidur menjadi tempat untuk ganti suasana dan mencari ketenangan.

Banyak hal yang belum diketahui mengenai virus ini dan ketersediaan vaksin masih perlu waktu, paling tidak setahun. Dampak sektoral pada perekonomian mungkin lebih transformatif. Sektor-sektor masih sama, tetapi cara produksi dan distribusi berubah sesuai prosedur standar umum pencegahan Covid-19.

Tahun ini sepertinya belum menjadi tahun yang membawa kabar gembira bagi harga komoditas ekspor Indonesia. Prediksi Bank Indonesia (BI), rata-rata harga komoditas sepanjang 2020 akan menurun 14,2%. Meski begitu, Gubernur BI Perry Warjiyo optimistis, komoditas ekspor bisa meroket 2021 sehingga rerata harganya bisa tumbuh di kisaran 12,9%.

Lebih lanjut, orang nomor satu di bank sentral tersebut pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memprediksi bahwa rata-rata harga minyak di akhir tahun ini bisa di level US$ 35 per barel, meski saat ini harga minyak dunia sempat jatuh.

Senada dengan Perry, Ekonom BCA David Sumual juga memprediksi harga komoditas ekspor masih ada harapan untuk meningkat termasuk harga minyak mentah. Apalagi, setelah nanti pandemi virus Korona Covid-19 sudah ada tanda-tanda akan berakhir karena restocking pasca Covid-19 dan harga minyak akan pulih pasca itu, dengan kondisi seperti itu, ekspor Indonesia berpotensi naik 15% di tahun 2021.

Tekanan terhadap dua penopang sektor energi yakni minyak bumi dan batu bara kian berat. Ini tampak dari turunnya harga acuan kedua komoditas yang sama-sama kerap disebut emas hitam itu.

Harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) pada April tercatat anjlok ke angka US$20,66 per barel. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga merilis bahwa harga batu bara acuan (HBA) untuk Mei 2020 juga tercatat turun menjadi US$61,11 per ton. 

VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman dan Direktur Utama Pertamina EP Nanang Abdul Manaf mengatakan rendahnya harga minyak mentah Indonesia akan berdampak terhadap kinerja bisnis perseroan di sektor hulu. Pihaknya melakukan sejumlah inisiatif dengan efisiensi dan menerapkan efektivitas operasional. 

Kendati demikian, dia menyatakan Pertamina dan Pertamina EP masih bisa mencetak profit di tengah kondisi tersebut dengan cara efisiensi besar-besaran. 

Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Fatar Yani Abdurrahman mengatakan pihaknya masih memantau terus mengenai perkembangan harga minyak global dan ICP ini dalam merumuskan rekomendasi kebijakan di hulu migas. 

Senada, Pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan, untuk menghitung keekonomian bisnis tidak hanya tecermin berdasarkan dengan harga per bulannya, melainkan rata-rata harga selama setahun. 

Dia memproyeksikan, ICP akan merangkak naik apabila terjadi pemulihan dampak Covid-19 secara global.   

Sementara itu, untuk batu bara, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan melambatnya perekonomian global akibat pandemi Covid-19 berdampak pada turunnya permintaan komoditas itu dari konsumen utama batu bara di kawasan Asia a.l. China, Korea Selatan, India dan Jepang. 

Direktur & Corporate Secretary PT Bumi Resources Tbk (BRMS) Dileep Srivastava menuturkan memang harga batu bara saat ini tengah tertekan. Namun, efisiensi masih bisa diterapkan untuk produk batu bara dari produsen berbiaya rendah yang efisien. Saat ini harga minyak juga tengah merosot sehingga akan dapat membantu perusahaan.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk. Arviyan Arifin mengatakan perusahaan mengoptimalkan peluang pasar ekspor ke beberapa negara di Asia di tengah fluktuasi HBA. 

Penjualan batu bara perusahaan terkena dampak akibat kebijakan protokol penguncian atau lockdown, salah satunya yang dilakukan oleh India yang sempat tak lagi menerima kapal masuk termasuk tongkang batu bara.

PT Bukit Asam (Persero) Tbk mencatatkan penjualan batu bara emiten berkode saham PTBA di lantai bursa itu tumbuh 2,1 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019.

Pencapaian PTBA tak lepas dari strategi manajemen dalam melakukan efisiensi yang berkelanjutan di semua lini dan mengoptimalkan peluang pasar ekspor ke beberapa negara di tengah fluktuasi harga batu bara acuan (HBA). Strategi optimasi penjualan ekspor batu bara medium to high calorie ke pasar premium juga menyokong pencapaian ini. Pendapatan usaha tercapai sebesar Rp 5,1 triliun.

Direktur Utama PTBA Arviyan Arifin mengatakan, pandemi korona tentu berdampak secara langsung, namun kata Arviyan, hal ini belum terlalu berdampak signifikan bagi kinerja perusahaan pada tiga bulan pertama 2020. Arviyan menyampaikan, penjualan batu bara pada triwulan I 2020 mencapai 6,7 juta ton dibanding triwulan I 2019. Hal ini ditopang dengan meningkatnya sarana angkutan yang mengalami kenaikan hingga 12 persen.

Menurut Arviyan, dari sisi produksi kendala terjadi dengan curah hujan sangat tinggi pada awal tahun yang mengganggu produksi. Arviyan menyebutkan, harga jual batu bara pada triwulan I 2020 juga relatif baik dengan harga jual rata-rata hanya mengalami penurunan empat persen.

PTBA juga berencana melakukan pembelian kembali atau buyback saham pada periode 17 Maret hingga 16 Juni 2020 ini. Perusahaan tersebut sudah menyiapkan modal untuk ini. PTBA menunjuk PT Danareksa Sekuritas untuk melakukan pembelian kembali saham perusahaan.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan agar perusahaan tambang pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi dan IUP khusus operasi produksi wajib melaksanakan eksplorasi lanjutan setiap tahun yang dibarengi dengan penyiapan dana ketahanan cadangan.

Direktur Jenderal Mineral Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menyampaikan, ketentuan ini akan dituangkan dalam Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang tengah digodok bersama DPR RI. Pemerintah akan mengatur supaya perusahaan tambang menyisipkan investasi di dalam eksplorasi melalui dana ketahanan cadangan minerba

Tiga bulan pertama 2020 PTBA masih bisa mencapai kinerja yang baik dari sisi operasional maupun keuangan.

PT Pertamina (Persero) menghapuskan kuota penerima diskon cashback bagi konsumen pembeli bahan bakar minyak (BBM) seri Pertamax dan Dex. VP Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, kuota tersebut ditiadakan untuk merespons animo masyarakat yang tinggi. Fajriyah mengatakan animo terhadap cashback ini besar, sebab itu per hari ini (kemarin) kami buka target konsumen yang bisa dapat cashback kepada seluruh pengguna aplikasi My Pertamina. Fajriyah memastikan, saat ini, sudah lebih dari 3.666 SPBU Pertamina di seluruh Indonesia yang sudah dapat melakukan transaksi dengan My Pertamina. Kebijakan ini juga menjadi jawaban Pertamina yang belum bisa menurunkan harga BBM di tengah anjloknya harga minyak dunia.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengaku, tak mudah bagi perusahaan untuk menurunkan harga BBM. Hal ini disebabkan sektor hilir Pertamina hanya berkontribusi sebesar 20 persen dari total pendapatan perusahaan. Nicke juga mengeklaim, harga jual BBM favorit masyarakat relatif murah dibandingkan harga regional. Mayoritas konsumsi BBM masyarakat, yakni solar, Premium, dan Pertalite. Untuk meningkatkan pelayanan dan menjamin ketersediaan BBM, Pertamina tetap melanjutkan upaya digitalisasi SPBU. Dengan adanya alat ini, pihak SPBU maupun Pertamina dapat memantau stok BBM di tangki tersebut secara otomatis. Sehingga, ke depannya, jaminan ketersediaan stok di SPBU menjadi lebih baik. Selain untuk memantau ketersediaan stok, dengan adanya ATG di tangki pendam SPBU ini, titik serah produk yang sebelumnya di terminal BBM Pertamina bisa digeser ke tangki pendam SPBU. Ini merupakan upaya Pertamina untuk terus menjalankan proses bisnis dengan lebih akuntabel dan transparan, terutama kepada mitra bisnis.

Penurunan harga minyak dunia jadi pedang bermata dua bagi perusahaan kontraktor pertambangan batubara. Di satu sisi, penurunan harga minyak dunia bisa mengurangi beban perusahaan. Di sisi lain, kondisi ini menghilangkan daya tarik batubara sebagai bahan bakar industri. 

Kepala Hubungan Investor PT Samindo Resources Tbk (MYOH) Ahmad Zaki Natsir mengatakan, turunnya harga minyak dunia berdampak pada turunnya harga solar untuk industri. Solar untuk keperluan industri tidak mendapat subsidi, sehingga akan mengikuti pergerakan harga global. Ia juga mengatakan, realisasi produksi batubara dan lapisan OB turun disebabkan oleh kondisi curah hujan di awal tahun selalu tinggi. sehingga seringkali operasi terhenti. 

Sementara bagi PT Darma Henwa Tbk (DEWA), penurunan harga minyak tak begitu berpengaruh. Corporate Secretary Mukson Arif Rosyidi mengatakan, sebagian besar konsumsi bahan bakar dalam proses operasional pertambangan DEWA disediakan oleh pelanggan. Hal ini sesuai dengan kontrak yang dimiliki DEWA. Begitu juga DOID yang beban biayanya sudah dicakup dalam kontrak dengan produsen batubara. Disampaikan oleh Head of Investor Relations Delta Dunia Makmur Regina Korompis, saat ini manajemen perusahaan lebih mementingkan mencari kontrak baru terutama setelah kontrak dengan PT Kideco Jaya Agung sudah selesai.