Salah satu masalah yang menghantui dunia usaha sejak virus corona atau Covid-19 merebak tak terkendali adalah menurun atau bahkan matinya berbagai aktivitas ekonomi yang berujung terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Satu setengah juta pekerja dilaporkan telah dirumahkan dan hanya menerima gaji atau upah separo atau kurang dari yang biasa mereka terima bulanannya.

Untuk mengurangi jumlah korban PHK dan untuk mencegah agar angka pengangguran tidak kembali bertambah, pemerintah saat ini telah mempersiapkan program prioritas berupa surat utang pemulihan atau recovery bonds dan global bond sebagaimana dijelaskan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ketika menggelar video conference di Jakarta, Selasa (7/4) dan Presiden Joko Widodo juga telah menjanjikan bahwa pemerintah akan mempercepat penyaluran Kartu Prakerja untuk memastikan agar angka pengangguran tidak bertambah di tengah wabah Covid-19.

Seperti dilaporkan media massa, sejumlah perusahaan besar seperti PT Indosat Tbk, PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) dan sejumlah perusahaan lain terpaksa melakukan PHK ratusan bahkan ribuan pegawainya.

Banyak perusahaan mengalami kesulitan mempertahan performance-nya karena sebab-sebab internal dan kondisi perekonomian global yang memang suram. Sejumlah indikator ekonomi nasional, seperti investasi, daya beli, ekspor-impor, pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya bisa dilihat cenderung kurang menggembirakan.

Di tengah meluasnya wabah virus corona, target pemerintah tampaknya tidak muluk-muluk. Pemerintah tidak berharap pelaku usaha mampu meningkatkan volume produksi, melainkan cukup mereka bisa bertahan saja itu sudah lebih dari cukup. Yang penting angka pengangguran tidak bertambah dan daftar korban PHK tidak makin panjang.

Program populis seperti menyediakan jaring pengaman, memperkuat penyangga ekonomi keluarga miskin, mencegah perusahaan tidak bangkrut, dan lain sebagainya untuk saat ini adalah program prioritas yang fungsional untuk mencegah masyarakat agar tidak makin terpuruk.

Tahun 2020 bakal menjadi masa-masa yang sulit perusahaan minyak dan gas (migas). Hal ini dikarenakan harga minyak mentah yang anjlok hingga level US$ 30 per barel serta efek gulir pandemi korona yang memperumit kondisi bisnis.

Alhasil, sejumlah perusahaan migas di Tanah Air ramal-ramai melakukan langkah mitigasi, khususnya dalam hal penyesuaian target atau rencana kerja di sepanjang tahun ini PT Pertamina EP, misalnya telah menyiapkan skenario penyesualan target dan rencana kerja. Direktur Utama Pertamina EP Nanang Abdul Manaf mengungkapkan, adanya perubahan asumsi ICP bakal berpengaruh terhadap dana capital expenditure (capex dan operational expenditure (opex), termasuk proyeksi pendapatan dan laba pada tahun ini

Dengan situasi yang serupa, PT Pertamina, PT Elnusa Tbk (ELSA) dan PT Energi Mega Persada (ENRG)  juga tengah menyiapkan antisipasi terhadap dampak korona cengan menerapkan business continuity plan seperti dilansir Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Fajriyah Usman,  Head of Corporate Communications ELSA Wahyu Irfan, dan investor Relations PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) Herwin Hidayat di tempat terpisah.Sedangkan PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDCO) sudah lebih dulu merevisi target dan rencana kerja pada tahun ini sebagaimana di konfirmasi Vice President Planning and Investor Relations PT Medco Energi Internasional Tbk Myrta Sri Utami

Saat dihubungi Republika, Senin (13/4) PT Pertamina EP (PEP) melalui Direktur Utama-nya Nanang Abdul Manaf menjelaskan sedang menyiapkan skenario untuk menyesuaikan target dan rencana mitigasi risiko di tengah situasi yang dinamis akibat pandemi Covid-19 dan anjloknya harga minyak dunia.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) sebagai Induk usaha PEP, Fajriyah Usman juga mengatakan, Pertamina tengah meninjau kembali target keuangan dan rencana kerja untuk menjalankan pekerjaan yang paling prioritas

Hal senada disampaikan Vice President Planning and Investor Relations Medco Energi Myrta Sri Utami, di tengah tren harga minyak yang masih rendah, Medco Energi melakukan revisi target operasional produksi dan belanja modal. Ia menjelaskan, revisi kerja pada 2020 membuat perusahaan mengurangi produksi yang semula ditargetkan sebesar 110 juta barel setara minyak per hari (boepd) menjadi 100 hingga 105 juta boepd. Sedangkan, belanja modal perusahaan berubah menjadi 240 juta dolar AS dari semula 340 juta dolar AS.

Sementara organisasi negara eksportir minyak dunia OPEC bersama Rusia bersepakat mengurangi produksi hingga April 2022. Hal ini dilakukan demi mengangkat harga yang terus tertekan akibat pandemi virus korona sebagaimana dikutip dari Reuters. Pada perdagangan Senin (13/4), harga minyak dunia melonjak 1 dolar AS per barel menyusul kesepakatan OPEC tersebut.

Sementara itu, negara nonanggota OPEC, seperti Indonesia, Brasil, Kanada, Norwegia, dan AS akan berkontribusi terhadap pemotongan produksi sebesar 4 juta-5 juta barel per hari.

Harga minyak dunia kembali tertekan sekalipun negara-negara produsen yang tergabung dalam Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya (OPEC) menyepakati pemangkasan produksi. Hal itu mengindikasikan kesepakatan itu diproyeksikan belum cukup untuk mengatasi tekanan akibat lemahnya permintaan meski pemotongan produksi kali ini tercatat empat kali lebih besar dibandingkan dengan saat krisis keuangan glo bal 2008.

Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman menyebut Riyadh akan memangkas total produksi 3,8 juta barel minyak per hari, dari produksi harian sebelumnya, yaitu 12,3 juta barel. Kuwait dan Uni Emirat Arab (UEA) disebut akan memangkas melebihi kesepakatan OPEC sedangkan pemangkasan oleh Brasil, Kanada, Indonesia, dan Norwegia akan mengurangi pasokan hingga 5 juta barel per hari.

Namun menurut analis Aspek Energi, Virendra Chauhan dan Takashi Tsukioka, Presiden Asosiasi Perminyakan Jepang (PAJ) ditempat terpisah, pemotongan tidak akan dapat mendorong harga mengingat skala inventaris dunia dan tidak adanya komitmen dari Amerika Serikat atau anggota G-20 lainnya, Takashi mengharapkan OPEC terus melanjutkan pembicaraan untuk menstabilkan pasar minyak. Sejumlah pengamat menambahkan, tekanan akan menguat jika pemerintah di mayoritas negara di dunia memperluas langkah pemba tasan perjalanan.

Disisi lain American Petroleum Institute-perkumpulan perusahaan penambang minyak AS-mengatakan, kesepakatan OPEC terjadi karena produsen di AS telah lebih dulu menyesuaikan produksi di tengah penurunan permintaan.

Para analis mengamati juga kenaikan cadangan minyak juga berpeluang menekan harga karena menurunkan permintaan. Diperkirakan cadangan minyak di negara-negara maju akan tumbuh pada triwulan II-2020. China juga diperkirakan bakal meningkatkan cadangan minyak hingga 10 persen dibandingkan dengan posisi Maret setelah memulihkan aktivitas ekonomi. Seorang pelaku pasar minyak yang menolak disebutkan namanya mengatakan, cadangan minyak di perusahaanannya akan terus tumbuh, namun relatif lambat Karena kesepakatan pemotongan produksi oleh OPEC.

Setelah itu, fokus utama para pelaku pasar adalah data cadangan strategis AS sebagaimana dicatat Departemen Energi AS.

Konsumsi listrik menurun seiring dengan kebijakan Work From Home di beberapa negara. Kebijakan itu menekan penggunaan listrik di beberapa ibukota dan pusat bisnis. Lantaran kebutuhan listrik berkurang maka serapan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pun menurun sehingga membuat over suplai kondisi pasar batu bara internasional.

Di Jakarta, pada Senin (6/4), Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan harga batu bara pada April ini lebih rendah US$1,31/ton dibandingkan Maret kemarin menjadi US$65,77/ton. Berdasarkan catatan Investor Daily; tren HBA dalam 4 bulan terakhir adalah sebagai berikut:

• Desember 2019 US$ 66,30/ton.
• Awal 2020 US$ 65,93/ton.
• Februari 2020 US$ 66,89/ton.
• Maret 2020 US$ 67,08/ton.
• April 2020  US$ 65,77/ton.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menuturkan masih sulit prediksi pergerakan HBA dengan melihat kondisi pasar global yang kian tak menentu akibat pengaruh Covid-19.

Menyusul turunnya konsumsi dan harga minyak mentah dunia imbas dari pembatasan wilayah (lockdown) di berbagai negara, PT Pertamina (Persero) saat ini dalam proses pengadaan untuk menambah volume impor minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan gas minyak cair (liquefied petroleum gas/LPG). Hal ini sebagaimana dikonfirmasi oleh Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman, Pertamina melakukan langkah ini untuk mengamankan pasokan energi nasional di tengah pandemi Covid-19.

Sebagai gambaran, situasi konsumsi di masyarakat selama masa aktifitas bekerja dari rumah (work from home) ini adalah sebagai berikut:

• Konsumsi harian BBM mengalami penurunan sebesar 16% menjadi 113 juta liter dari rata rata konsumsi normal harian sebesar 134 juta liter
• LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi untuk konsumsi rumah tangga cenderung meningkat, tercatat konsumsi naik hampir 1% menjadi 22.117 metrik ton dari normalnya 21.927 metrik ton.
• LPG non subsidi merek Bright Gas kemasan 5,5 kg dan 12,5 kg mengalami peningkatan mencapai 9% dalam tiga pekan

Meski demikian, Pertamina menjamin tetap akan menjaga level stok sebagian besar kebutuhan nasional di atas 22 hari. Adapun gambaran-nya sebagai berikut:

• Premium, Pertalite, dan Pertamax dapat memenuhi ketersediaan di atas 22 hari
• Pertamax Turbo dapat memenuhi ketersediaan sampai 42 hari
• Minyak tanah dapat memenuhi ketersediaan sampai 89 hari.
• Solar dan Dexlite dapat memenuhi ketersediaan di atas 24 hari.
• Pertamina Dex secara nasional dapat memenuhi ketersediaan sampai 53 hari
• LPG mencukupi untuk kebutuhan hingga 16 hari

Meski mengadakan impor, Pertamina tetap mengutamakan penyerapan minyak mentah dalam negeri yang didapat dari bagian pemerintah (government intake), anak perusahaan Pertamina, dan pembelian bagian kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Hingga akhir Februari, total minyak mentah domestik yang diserap dan diolah Pertamina sebesar 669 ribu barel per hari (bph) atau sekitar 92% dari produksi minyak mentah nasional.

Pada Rabu (1/4), Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sukses melepas ekspor 3.200 ton hasil perikanan senilai Rp 194,60 miliar dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, ke 13 negara tujuan, di tengah merebaknya pandemi Covid-19. Adanya proses perizinan ekspor hasil perikanan yang mudah, di antaranya dengan tidak mewajibkan dokumen Surat Kesehatan Ikan/Health Certificate (HC) sebagai persyaratan ekspor kecuali negara tujuan memintanya. Menteri KP Edhy Prabowo mengatakan, KKP mempermudah proses perizinan ekspor hasil perikanan untuk menggeliatkan ekonomi nasional melalui kinerja ekspor hasil perikanan.

Ekspor 3.200 ton hasil perikanan itu menggunakan KM OOCL Guangzhou, hasil perikanan berasal dari 36 perusahaan Indonesia, dikemas dalam 115 unit kontainer ke-13 negara tujuan ekspor, yaitu Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Mauritus, Reunion, Taiwan, Thailand, AS, Vietnam, dan Lithuania. Komoditas perikanan yang diekspor terdiri atas 28 jenis, yaitu udang, cumi, paha kodok, sotong, cupang, cakalang, yellow fins tuna, dan lainnya.

 
Menteri Edhy menjamin bahwa perizinan di sektor kelautan dan perikanan mudah dan kondusif. KKP akan terus melakukan terobosan dan menyederhanakan prosedur ekspor, sesuai kebijakan fiskal. Kinerja ekspor dapat berjalan dengan sangat baik apabila semua instansi bersama kementerian/lembaga saling koordinasi dan bersinergi. Kemudahan bagi para eksportir terkait perizinan ekspor perikanan dengan tidak mewajibkan HC sebagai syarat ekspor kecuali negara tujuan yang memintanya, ditargetkan berlaku mulai 1 April 2020.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto mengatakan, UPT Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) melakukan pembatasan layanan yang bersifat tatap muka beralih menjadi layanan online, guna membantu pemerintah dalam mencegah dan menekan kenaikan kasus Covid-19. Untuk pelayanan yang tidak memerlukan tatap muka secara langsung, telah disiapkan jalur komunikasi melalui nomor telepon atau email bagi pembudidaya yang membutuhkan. Hotline layanan kepada pembudidaya tersebar di seluruh Indonesia dan dapat dilihat di instagram dan website yang disediakan. Sejak 2009, Balai Perikanan Budidaya Laut Batam telah mengembangkan sistem untuk dapat melakukan pelayanan online bagi pembudidaya, melalui integrasi sistem aplikasi pesan instan WhatsApp-Website bernama SimaPro BPBL Batam.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan sejumlah komoditas pangan,seperti harga gula dan telur, yang masuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau dalam indeks harga konsumen (IHK) penyumbang inflasi Maret 2020. Berdasarkan pengamatan di 90 kota, Kepala BPS Suhariyanto mengatakan tingkat inflasi pada Maret 0,10. Adapun laju inflasi tahunan mencapai 2,96 persen.

Inflasi pada kelompok ini didominasi kenaikan harga telur ayam ras dan bawang bombai masing-masing sebesar 0,03 persen, serta gula pasir 0,02 persen. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memperkirakan laju inflasi pada Maret 2020 sebesar 0,13 persen bulanan atau 3 persen year on year. Perry megatakan komoditas yang mendorong inflasi antara lain emas perhiasan dan bawang merah. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Suhanto, menuturkan secara umum harga kebutuhan pokok sepanjang Maret relatif stabil dibanding bulan sebelumnya. Namun Suhanto mencatat masih ada kenaikan beberapa kebutuhan pokok, yaitu gula pasir naik 25,5 persen menjadiRp 18.200 per kilogram, bawang merah naik 15 persen menjadi Rp 41.400 per kg, serta cabai rawit merah naik 21,8 persen menjadi Rp 53.200 per kg.

Harga batubara yang merosot tahun lalu berimbas pada penurunan kinerja produsen. Sebelas emiten pertambangan yang telah merilis laporan keuangan mengalami penurunan laba bersih. Diketahui sepanjang 2019 harga batubara dunia turun sekitar 30%. Alhasil, penurunan harga jual rata-rata yang dialami emiten tak mampu mengimbangi kenaikan beban produksi. Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mengatakan, penurunan harga jual rata-rata batubara mencapai 13% sepanjang 2019. Penyebabnya adalah perang dagang antara China dengan Amerika Serikat. Ini membuat laba bersih BUMI merosot turun 97,27% dari US$ 220,14 juta pada 2018 menjadi tinggal US$ 6,84 juta pada tahun lalu.

Untuk mengatasi penurunan harga batubara, sejumlah emiten mengurangi produksi batubara untuk efisiensi. Head of Investor Relations PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) menyebut, pengurangan volume produksi dan harga batubara sepanjang tahun lalu menjadi penyebab turunnya kinerja DOID.Analis MNC Sekuritas Catherina Vincentia berpendapat turunnya kinerja emiten tambang batubara tahun lalu dilatarbelakangi pelemahan harga batubara tahun lalu. Sektor batubara melemah pada 2019, seiring dengan penurunan harga batubara global sebesar 33,66% secara year on year, yang semakin menekan kinerja perusahaan-perusahaan batubara.

Kepolisian tidak main-main dalam menindak para penimbun pangan dan bahan kebutuhan pokok, khususnya selama pandemi virus corona. Sejak 1 Januari—27 Maret 2020, menurut Ketua Satuan Tugas Pangan Brigjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga, satgas menangani 15 perkara tindak pidana penimbunan pangan. Polda Jawa Tengah kini tengah menangani dua kasus penimbunan pangan, lalu Polda Kalimantan Tengah 2 perkara, Polda Kalimantan Selatan 7 perkara, dan Polda Sulawesi Barat 4 perkara. Dari 15 perkara tindak pidana penimbunan pangan tersebut, tidak ada satupun tersangka yang ditahan. Sebab, masih menunggu keputusan tim penyidik.