Menyusul turunnya konsumsi dan harga minyak mentah dunia imbas dari pembatasan wilayah (lockdown) di berbagai negara, PT Pertamina (Persero) saat ini dalam proses pengadaan untuk menambah volume impor minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan gas minyak cair (liquefied petroleum gas/LPG). Hal ini sebagaimana dikonfirmasi oleh Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman, Pertamina melakukan langkah ini untuk mengamankan pasokan energi nasional di tengah pandemi Covid-19.

Sebagai gambaran, situasi konsumsi di masyarakat selama masa aktifitas bekerja dari rumah (work from home) ini adalah sebagai berikut:

• Konsumsi harian BBM mengalami penurunan sebesar 16% menjadi 113 juta liter dari rata rata konsumsi normal harian sebesar 134 juta liter
• LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi untuk konsumsi rumah tangga cenderung meningkat, tercatat konsumsi naik hampir 1% menjadi 22.117 metrik ton dari normalnya 21.927 metrik ton.
• LPG non subsidi merek Bright Gas kemasan 5,5 kg dan 12,5 kg mengalami peningkatan mencapai 9% dalam tiga pekan

Meski demikian, Pertamina menjamin tetap akan menjaga level stok sebagian besar kebutuhan nasional di atas 22 hari. Adapun gambaran-nya sebagai berikut:

• Premium, Pertalite, dan Pertamax dapat memenuhi ketersediaan di atas 22 hari
• Pertamax Turbo dapat memenuhi ketersediaan sampai 42 hari
• Minyak tanah dapat memenuhi ketersediaan sampai 89 hari.
• Solar dan Dexlite dapat memenuhi ketersediaan di atas 24 hari.
• Pertamina Dex secara nasional dapat memenuhi ketersediaan sampai 53 hari
• LPG mencukupi untuk kebutuhan hingga 16 hari

Meski mengadakan impor, Pertamina tetap mengutamakan penyerapan minyak mentah dalam negeri yang didapat dari bagian pemerintah (government intake), anak perusahaan Pertamina, dan pembelian bagian kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Hingga akhir Februari, total minyak mentah domestik yang diserap dan diolah Pertamina sebesar 669 ribu barel per hari (bph) atau sekitar 92% dari produksi minyak mentah nasional.

Pada Rabu (1/4), Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sukses melepas ekspor 3.200 ton hasil perikanan senilai Rp 194,60 miliar dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, ke 13 negara tujuan, di tengah merebaknya pandemi Covid-19. Adanya proses perizinan ekspor hasil perikanan yang mudah, di antaranya dengan tidak mewajibkan dokumen Surat Kesehatan Ikan/Health Certificate (HC) sebagai persyaratan ekspor kecuali negara tujuan memintanya. Menteri KP Edhy Prabowo mengatakan, KKP mempermudah proses perizinan ekspor hasil perikanan untuk menggeliatkan ekonomi nasional melalui kinerja ekspor hasil perikanan.

Ekspor 3.200 ton hasil perikanan itu menggunakan KM OOCL Guangzhou, hasil perikanan berasal dari 36 perusahaan Indonesia, dikemas dalam 115 unit kontainer ke-13 negara tujuan ekspor, yaitu Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Mauritus, Reunion, Taiwan, Thailand, AS, Vietnam, dan Lithuania. Komoditas perikanan yang diekspor terdiri atas 28 jenis, yaitu udang, cumi, paha kodok, sotong, cupang, cakalang, yellow fins tuna, dan lainnya.

 
Menteri Edhy menjamin bahwa perizinan di sektor kelautan dan perikanan mudah dan kondusif. KKP akan terus melakukan terobosan dan menyederhanakan prosedur ekspor, sesuai kebijakan fiskal. Kinerja ekspor dapat berjalan dengan sangat baik apabila semua instansi bersama kementerian/lembaga saling koordinasi dan bersinergi. Kemudahan bagi para eksportir terkait perizinan ekspor perikanan dengan tidak mewajibkan HC sebagai syarat ekspor kecuali negara tujuan yang memintanya, ditargetkan berlaku mulai 1 April 2020.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto mengatakan, UPT Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) melakukan pembatasan layanan yang bersifat tatap muka beralih menjadi layanan online, guna membantu pemerintah dalam mencegah dan menekan kenaikan kasus Covid-19. Untuk pelayanan yang tidak memerlukan tatap muka secara langsung, telah disiapkan jalur komunikasi melalui nomor telepon atau email bagi pembudidaya yang membutuhkan. Hotline layanan kepada pembudidaya tersebar di seluruh Indonesia dan dapat dilihat di instagram dan website yang disediakan. Sejak 2009, Balai Perikanan Budidaya Laut Batam telah mengembangkan sistem untuk dapat melakukan pelayanan online bagi pembudidaya, melalui integrasi sistem aplikasi pesan instan WhatsApp-Website bernama SimaPro BPBL Batam.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan sejumlah komoditas pangan,seperti harga gula dan telur, yang masuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau dalam indeks harga konsumen (IHK) penyumbang inflasi Maret 2020. Berdasarkan pengamatan di 90 kota, Kepala BPS Suhariyanto mengatakan tingkat inflasi pada Maret 0,10. Adapun laju inflasi tahunan mencapai 2,96 persen.

Inflasi pada kelompok ini didominasi kenaikan harga telur ayam ras dan bawang bombai masing-masing sebesar 0,03 persen, serta gula pasir 0,02 persen. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memperkirakan laju inflasi pada Maret 2020 sebesar 0,13 persen bulanan atau 3 persen year on year. Perry megatakan komoditas yang mendorong inflasi antara lain emas perhiasan dan bawang merah. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Suhanto, menuturkan secara umum harga kebutuhan pokok sepanjang Maret relatif stabil dibanding bulan sebelumnya. Namun Suhanto mencatat masih ada kenaikan beberapa kebutuhan pokok, yaitu gula pasir naik 25,5 persen menjadiRp 18.200 per kilogram, bawang merah naik 15 persen menjadi Rp 41.400 per kg, serta cabai rawit merah naik 21,8 persen menjadi Rp 53.200 per kg.

Harga batubara yang merosot tahun lalu berimbas pada penurunan kinerja produsen. Sebelas emiten pertambangan yang telah merilis laporan keuangan mengalami penurunan laba bersih. Diketahui sepanjang 2019 harga batubara dunia turun sekitar 30%. Alhasil, penurunan harga jual rata-rata yang dialami emiten tak mampu mengimbangi kenaikan beban produksi. Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mengatakan, penurunan harga jual rata-rata batubara mencapai 13% sepanjang 2019. Penyebabnya adalah perang dagang antara China dengan Amerika Serikat. Ini membuat laba bersih BUMI merosot turun 97,27% dari US$ 220,14 juta pada 2018 menjadi tinggal US$ 6,84 juta pada tahun lalu.

Untuk mengatasi penurunan harga batubara, sejumlah emiten mengurangi produksi batubara untuk efisiensi. Head of Investor Relations PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) menyebut, pengurangan volume produksi dan harga batubara sepanjang tahun lalu menjadi penyebab turunnya kinerja DOID.Analis MNC Sekuritas Catherina Vincentia berpendapat turunnya kinerja emiten tambang batubara tahun lalu dilatarbelakangi pelemahan harga batubara tahun lalu. Sektor batubara melemah pada 2019, seiring dengan penurunan harga batubara global sebesar 33,66% secara year on year, yang semakin menekan kinerja perusahaan-perusahaan batubara.

Kepolisian tidak main-main dalam menindak para penimbun pangan dan bahan kebutuhan pokok, khususnya selama pandemi virus corona. Sejak 1 Januari—27 Maret 2020, menurut Ketua Satuan Tugas Pangan Brigjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga, satgas menangani 15 perkara tindak pidana penimbunan pangan. Polda Jawa Tengah kini tengah menangani dua kasus penimbunan pangan, lalu Polda Kalimantan Tengah 2 perkara, Polda Kalimantan Selatan 7 perkara, dan Polda Sulawesi Barat 4 perkara. Dari 15 perkara tindak pidana penimbunan pangan tersebut, tidak ada satupun tersangka yang ditahan. Sebab, masih menunggu keputusan tim penyidik.

Penyebahan wabah Covid-19 berpotensi menghambat realisasi produksi sejumlah proyek pengembangan hulu minyak dan gas. Target produksi minyak dan gas siap jual (lifting) tahun ini terancam tak tercapai.

Direktur Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Julius Wiratno, menyatakan terdapat 12 proyek hulu yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ini-tiga diantaranya telah beroperasi. Namun salah satu proyek, yakni Merakes di Kalimantan Timur yang dikelola Eni East Sepinggan Ltd, mundur dari jadwal. Semula, proyek Merakes diproyeksikan mulai beroperasi pada September tahun ini. Lapangan gas ini mampu memproduksi 360 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) dengan total kapasitas fasilitas mencapai 400 MMSCFD. Keterlambatan proyek akan berdampak pada realisasi lifting minyak dan gas. Semua, total kapasitas produksi dari 12 proyek hulu itu mencapai 7.200 barelminyak perhari dan 152 MMSCFD. Setelah beroperasi, proyek itu diharapkan mampu membantu realisasi lifting yang ditargetkan mencapai 1,9 juta barel setara minyak per hari. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, menyatakan tantangan hulu migas saat ini juga diperparah oleh penurunan harga minyak mentah yang kini berada di kisaran US$ 30 per barel. Sedangkan asumsi harga minyak mentah dalam APBN 2020 berada di kisaran US$ 60per barel. Wakil KetuaKomisi Energi DPR, Gus Irawan Pasaribu, mengatakan akan mendorong revisi asumsi harga minyak mentah serta lifting migas dalam APBN-P 2020.

Badan Usaha memberi potongan harga untuk pelayanan barang dan jasa di tengah merosotnya harga minyak dunia. Badan usaha tersebut adalah PT Pertamina (persero), PT Citilink Indonesia, PT Surveyor Indonesia (persero), dan PT Superintending Company of Indonesia (persero). Kerjasama ini diharapkan dapat menjaga investasi hulu minyak dan gas bumi (migas) tetap bergairah ditengah kelesuan harga minyak mentah. SKK migas mengoordinasi kerjasama antar badan usaha itu. Kerjasama berlangsung 5 tahun hingga tahun 2025 dengan nilai penghematan mencapai Rp 3,5 triliun. Kerjasama serupa pernah dilakukan pada 2014-2019 dengan nilai penghematan Rp 1,6 triliun.

Pertamina berkomitmen memasok BBM, minyak pelumas dan produk petrokimia lainnya bagi kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) hulu migas Indonesia. Kepada Pertamina mereka memberi potongan harga bervariasi tergantung jumlah pembelian. Adapun kerjasama dengan Citilink berupa pemberian potongan harga tiket pesawat sebesar 20% dan pemberian bagasi sebesar 20 kg secara cuma-cuma, diskon itu diberikan kepada calon penumpang SKK migas atau KKKS di Indonesia. Untuk realisasi kontrak barang dan jasa oleh KKKS terkait pengguaan tingkat komponen dasar dalam negeri (TKDN), Surveyor Indonesia dan Sucofindo memberikan diskon sedikitnya 5%.

Merebaknya virus dari Wuhan secara masif merontokan rantai pasok energi di seluruh dunia. Harga minyak mentah terperosok hingga level 20-an dollar AS per barel. Awalnya negara pengara pengekspor minyak yang tergabung dalam OPEC berniat mengurangi produksi untuk mencegah keterpurukan harga lebih dalam. OPEC bernegosiasi dengan negara-negara mitra strategis yakni Rusia. Rusia enggan memotong produksi minyaknya. Sampai akhirnya harga minyak jenis Brent jatuh hingga ke level 22 dollar AS per barel beberapa waktu lalu. 

Sebagai negara pengimpor bersih minyak seharusnya Indonesia dapat mengambil manfaat dari kejatuhan harga minyak ini. Sayangnya pada saat yang sama terdepresiasi hingga level Rp 16.600 per dollar AS. Salah satu manfaat yang didapat adalah penurunan harga BBM non subsidi. Tercatat sebanyak 2 kali PT Pertamina (persero) menurunkan harga jual BBM jenis pertamax (gasoline) dan pertadex (gasoil). Per 5 Januari harga pertamax turun dari Rp 9.850 per liter menjadi Rp 9.200 perliter lalu menjadi Rp 9.000 per liter per 1 Februari 2020. 

Di masa lalu, dana Rp 200 triliun per tahun dikucukan untuk memberi subsidi BBM dan elpiji. Dengan kebijakan harga BBM yang logis tidak perlu anggaran subsidi sebanyak itu. Dana tersebut bisa dipakai untuk memperkuat infrastruktur atau pengembangan SDM.

Menjelang akhir triwulan I tahun ini, tantangan pengusaha batu bara kian berat. Selain harga batu bara yang belum pulih, mewabahnya virus corona (Covid-19) di sejumlah negara termasuk Indonesia berdampak pada anjloknya kinerja ekspor emas hitam itu. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ekspor batu bara Indonesia selama Januari—Februari sebanyak 40,94 juta ton, merosot 44,35% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 73,57 juta ton. Adapun hingga 21 Maret 2020, ekspor batu bara sebanyak 45,57 juta ton, padahal pada kuartal I/2019 mencapai 115,14 juta ton. Hal ini karenakan Covid - 19 yang merebak di sejumlah negara dan belum pulihnya kondisi di China. Dalam kondisi seperti ini, sebagian perusahaan akan berusaha menjaga tingkat produksi sesuai dengan target guna memenuhi yang sudah terkontrak, selain melakukan segala upaya untuk efisiensi agar dapat memenuhi Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB). Apabila pandemi Covid-19 masih berlanjut dan bertahan lama tentunya akan memukul ekspor batu bara Indonesia.

Pemerintah berencana memberikan fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) tidak dipungut atas penyerahan granula atau butiran emas untuk menggerakkan penghiliran di dalam negeri dan selanjutnya memacu ekspor. Insentif baru ini bakal dimasukkan dalam revisi atas PP No.106/2015 tentang Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut PPN. PP 106 sejauh ini baru memberikan fasilitas PPN tidak dipungut pada anode slime. Anode slime merupakan produk samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang mineral logam tembaga, dengan tujuan akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan produk utama berupa emas batangan. Fasilitas tidak dipungut PPN atas penyerahan granula diberikan dalam rangka mendukung dan memberikan keringanan kepada industri emas perhiasan. Fasilitas PPN tidak dipungut pada hakikatnya sama dengan pengenaan PPN dengan tarif 0%. Dengan demikian, konsumen yang membeli barang atau jasa yang diberi fasilitas PPN tidak dipungut, tidak akan menanggung beban PPN.

Berdasarkan fenomena saat ini pula, granula cenderung diekspor ketimbang dijual di dalam negeri. Pasalnya, butiran emas tidak dikenai PPN saat dikapalkan ke luar negeri, khususnya pada granula berkadar kemurnian hingga 99%. Kebijakan ini membuat industri perhiasan domestik kekurangan pasokan bahan baku. Ekspor granula yang tinggi juga menandakan industri emas perhiasan masih kurang berkembang, padahal kontribusinya terhadap ekspor tergolong tinggi. Emas perhiasan masuk ke dalam 10 komoditas ekspor terbesar pada 2019 dengan nilai US$6,6 miliar.

Guru Besar Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung (ITB) Irwandy Arif berpendapat fasilitas PPN tidak dipungut atas penyerahan granula kepada produsen emas perhiasan dapat mengurangi ekspor bahan baku dan mendorong penghiliran di dalam negeri, dan aspek tata niaga dari emas masih cenderung kurang transparan sehingga sangat diragukan apakah pajaknya masuk ke penerimaan negara.