Mandatori penggunaan biodiesel 30% (B30) telah menjadi program prioritas nasional, sehingga program tersebut harus diteruskan guna membantu menyelamatkan dan memulihkan ekonomi pascapandemi Covid-19. Untuk itu, semua pemangku kepentingan terkait program B30 sebaiknya berbagi peran atau menanggung beban bersamasama agar program tersebut tetap bisa dilaksanakan.

Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Adiningsih meyakini kondisi pandemi Covid-19 bersifat temporer. Keyakinan ini diperkuat dengan prediksi Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) bahwa tahun depan kondisi perekonomian dunia pulih, bahkan tumbuh di atas 4%, dan pemulihan juga akan terjadi di Indonesia.

Salah satu proses pembangunan yang harus dilanjutkan adalah program B30. Semua pemangku kepentingan yang terkait program B30, saran Sri Adiningsih, sebaiknya berbagi peran atau menanggung beban bersama-sama agar program itu tetap bisa dilaksanakan.

Produsen biodiesel harus melakukan efisiensi supaya produk yang dihasilkan harganya lebih kompetitif. Sementara itu, pihak pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 2,78 triliun kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) untuk keberlanjutan program tersebut. Menurut Sri Adiningsih, pengalokasian anggaran negara itu tidak perlu dipersoalkan mengingat B30 yang merupakan bagian dari program energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) ini di awal-awal pelaksanaannya memang butuh biaya yang tidak murah. Brasil dan Jerman juga melakukan langkah ini.

Di tempat terpisah, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat MP Manurung mengatakan, program B30 inilah yang menyelamatkan harga tandan buah segar (TBS) petani. Harga TBS petani pada Februari-Mei 2020 relatif stabil Rp 1.600-1.800 per kilogram (kg), pada periode sama 2019 hanya Rp 1.100 per kg bahkan ada yang di bawah Rp 1.000 per kg. Pasalnya, industri biodiesel per tahunnya membutuhkan sekitar 7,80 juta ton CPO. Hal lain yang memicu hal ini adalah kebijakan Lockdown dari Pemerintah Malaysia dan tambahan permintaan dari industri sanitasi dunia. Sejak pandemi Covid-19 ini, permintaan dunia akan produk-produk sanitasi, seperti sabun mandi, detergen, dan hand sanitizer, meningkat.

PT Bukit Asam (Persero) Tbk atau PTBA menargetkan proyek gasifikasi batu bara dapat dikomersialisasikan selambatnya pada 2025. Proyek tersebut saat ini masih dalam tahap persiapan front end engineering design (FEED) dan engineering, procurement, construction (EPC).

Direktur Utama PTBA Arviyan Arifin menegaskan, perseroan tetap melanjutkan proyek gasifikasi batu bara. Para pemegang saham pun menyetujui untuk perusahaan tetap melanjutkan proyek tersebut, karena proyek tersebut merupakan salah satu langkah perusahaan untuk berkembang dan berekspansi. Hal ini mengingat proyek gasifikasi batu bara juga sudah mendapatkan investor. 
Proyek yang dimaksud adalah proyek gasifikasi batu bara miliknya yang bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) dan Air Products and Chemicals Inc yang nantinya akan menghasilkan dimethyl ether (DME). Dalam pengembangannya, dari proyek yang sama juga akan menghasilkan metanol dan monoethylene glycol (MEG).

Arviyan juga menjelaskan, saat ini kemajuan proyek sudah sampai pada tahap FEED. Setelah FEED ini, dalam waktu dekat, kata Arviyan, perusahaan akan segera melakukan lelang proses EPC. Proyek ini menelan investasi 2 miliar dolar AS. Proyek ini, dia melanjutkan, beroperasi secara komersial sekitar 2024. Target angkutan pada 2020 menjadi 27,5 juta ton atau meningkat 13 persen. Untuk volume penjualan batu bara tahun 2020, perusahaan tambang pelat merah itu menargetkan meningkat menjadi 29,9 juta ton. Lewat persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) tahun buku 2019, PTBA membagikan dividen sebesar Rp 3,65 triliun yang merupakan 90 persen dari total laba bersih perusahaan tahun 2019. Rasio pembagian dividen yang mencapai 90 persen ini bisa dikatakan menjadi yang terbesar dalam sejarah Bukit Asam dan bisa jadi juga menjadi yang terbesar juga untuk BUMN yang tercatat di bursa, kata Arviyan.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebut pembayaran dividen perusahaan pelat merah kepada negara untuk tahun buku 2020 akan meleset jauh dari target. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, turunnya setoran kepada negara karena sekitar 90 persen perusahaan milik negara tak mampu beroperasi maksimal karena terdampak Covid- 19, juga banyaknya pendapatan yang penggunaannya dialih kan ke cash flow perusahaan. Pemerintah berencana memberikan relaksasi terhadap BUMN-BUMN dalam hal menyetorkan dividen karena dampak wabah Covid-19. Kondisi ini dimanfaatkan BUMN sektor tambang melakukan ekspansi bisnis. Holding BUMN pertambangan sendiri tahun lalu cukup menjadi penyumbang kantong negara. Holding BUMN pertambangan menyetor Rp 1 triliun lebih kepada negara pada 2019.

PT Kliring Berjangka Indonesia Tbk (KBI) optimistis transaksi perdagangan berjangka komoditi (PBK) akan semakin bertumbuh saat memasuki era kenormalan baru atau new normal. Ditengah pandemi, transaksi PBK sudah mencatatkan angka yang positif. Direktur Utama KBI Fajar Wibhiyadi mengungkapkan, hingga akhir Mei 2020 transaksi PBK mencatatkan pertumbuhan sebesar 31,8% menjadi sebesar 3,28 juta lot dibanding transaksi pada periode sama tahun lalu sebesar 2,49 juta lot.

Menurut Fajar, volatilitas harga komoditas yang terjadi selama pandemi, justru meningkatkan gairah investor dalam bertransaksi, sehingga hal tersebut mendorong kenaikan volume transaksi yang terjadi di KBI. Di sisi lain, KBI terus berkoordinasi dengan Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) untuk merencanakan peluncuran produk komoditas baru di industri PBK. Meski rilis produk komoditas baru ada di ranah BBJ, namun KBI senantiasa mendukung pengembangan produk.

Rencana pertemuan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan kelompok non-OPEC,bakal dicermati oleh para pialang pasar energi. Mereka ingin mencari tahu, apakah kelompok produsen minyak berpengaruh itu akan secara resmi menyetujui perpanjangan penurunan produksi terdalamnya.Reuters melaporkan bahwa Arab Saudi dan Rusia diperkirakan mendukung perpanjangan selama satu bulan dari pengurangan pasokan yang ditetapkan saat ini.

Harga minyak mentah global dilaporkan bergerak lebih tinggi dalam beberapa pekan terakhir. Harganya pulih dari penurunan dramatis pada April, yang memperlihatkan Brent bergerak mendekati posisi terendah dalam 20-tahun, dan WTI jatuh ke wilayah negatif untuk pertama kalinya dalam sejarah. Pergerakan minyak mentah terjadi di tengah optimisme tentang pemulihan ekonomi di Tiongkok.  Sementara negara-negara lain di seluruh dunia berusaha melakukan pelonggaran bertahap terhadap langkah-langkah karantina (lockdown) terkait virus corona. Kepala analis minyak dari Morgan Stanley, Martijn Rats, mengatakan bahwa pasokan minyak telah disesuaikan dengan sangat, sangat cepat untuk membantu menyeimbangkan pasar kembali.

PT Adaro Energy Tbk (ADRO) menetapkan dividen tunai untuk tahun buku 2019 sebesar US$ 250 juta. Dividen tersebut mencerminkan rasio dividen sebesar 62% dari laba bersih tahun lalu yang mencapai US$ 404 juta. Sebesar US$ 150 juta yang telah dibayarkan pada 15 Januari 2020 dan US$ 100 juta yang akan dibagi kan dalam dividen tunai final. sisa laba bersih tahun lalu yang sebesar US$ 150,5 juta dialokasikan sebagai laba ditahan dan sebesar US$ 3,5 juta disisihkan sebagai dana cadangan.

Presiden Direktur dan CEO Adaro Energy Garibaldi Thohir mengatakan, di tengah kondisi pasar yang sulit pada 2019, perseroan berhasil mencapai kinerja yang solid berkat keunggulan operasional dan pengendalian biaya yang berkelanjutan. Perseroan akan terus berfokus un tuk meningkatkan keunggulan operasional, pengendalian biaya dan efisiensi. Sementara itu, hingga kuartal I-2020, Adaro Energy mencatatkan produksi batu bara sebanyak 14,41 juta ton atau naik 5% dibanding periode sama tahun lalu yang sebanyak 13,75 juta ton dan membukukan EBITDA operasional sebesar US$ 265 juta dan laba inti sebesar US$ 136 juta.

Dia menegaskan, kenaikan sebesar 5% untuk volume produksi batu bara perseroan disebabkan oleh kuatnya permintaan pada awal kuar tal I-2020. Adapun pendapatan usaha Adaro Energy pada kuartal-I 2020 mencapai US$ 750 juta atau turun 11% dibanding periode sama tahun lalu sebesar US$ 846 juta. Penurunan harga jual rata-rata batu bara sebesar 17% menjadi penyebab turunnya pendapatan perseroan.Sedangkan beban pokok pendapatan pada kuartal I-2020 turun 5% menjadi US$ 552 juta dibanding periode sama tahun lalu sebesar US$ 581 juta. Efisiensi tersebut disebabkan penurunan nisbah kupas yang sejalan dengan panduan perusahaan.

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN menandatangani komitmen kebijakan penetapan harga gas dengan pelanggan industri tertentu sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 8/2020.

Tentunya PGN akan melakukan penyesuaian produk kepada pelanggan sesuai ketentuan yang tertera dalam kepmen untuk memastikan benefit gas hulu dapat tersalurkan kepada pelanggan di hilir, kata Direktur Komersial PGN Faris Aziz.

Terkait dengan keputusan menteri ESDM 89K/2020, semua ketentuan yang tertuang dalam perjanjian jual beli gas (PJBG) lama adalah tetap dan tidak ada perubahan.

Untuk pelaksanaan Kepmen 89.K/2020, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah mengalokasikan volume gas bumi dari hulu sebesar 399 BBTUD untuk Grup PGN.

Adapun dalam sisi niaga PGN menyalurkannya kepada enam sektor industri, yakni kaca, keramik, baja, oleokimia, petrokimia, dan sarung tangan karet.

Sampai saat ini, PGN telah menandatangani 5 (lima) dari total 14 dokumen letter of agreement (LOA). Sedangkan, proses pembahasan sisa 9 LOA pemasok hulu ke PGN masih berlangsung antara SKK Migas dengan para pemasok gas.

PGN, Pertamina Gas, dan Pertagas Niaga menandatangani letter of agreement (LoA ) dengan Pertamina Hulu Energi Group (PHE) mengenai kesepakatan penyesuaian harga gas.

PGN termotivasi mendukung industri ke arah yang semakin maju sehingga dapat memberikan benefit yang berkelanjutan bagi negara. Program perluasan layanan, baik konektivitas maupun aksesibilitas gas bumi PGN, diharapkan dapat optimal untuk pengembangan layanan untuk industri dan komersial, kata Direktur Utama PGN Suko Hartono.

Suko mengatakan, PGN mengharapkan kebijakan kemudahan dalam mendapatkan suplai gas, baik gas pipa maupun LNG, dengan memfungsikan diri sebagai agregator pemanfaatan gas nasional.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyaksikan, perjanjian jual beli gas antara PGN dengan 177 industri yang mendapatkan fasilitas harga gas khusus. Kementerian ESDM mengapresiasi PGN dan grup, serta badan usaha industri pemanfaat gas bumi yang telah mendukung kebijakan penyesuaian harga gas bumi untuk sektor industri.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kesehatan dan ekonomi adalah dua hal yang harus berjalan beriringan dan tidak ada trade-off di antara keduanya. Ia mengibaratkan kedua hal tersebut tak ubahnya seperti bayi kembar siam yang tidak terpisahkan. Langkah pertama pemerintah adalah mengunci terlebih dahulu dana Rp 75 triliun khusus untuk kesehatan atau penyelamatan masyarakat dari dampak virus corona baru tersebut.

Sejumlah pengelola hotel bersiap mengoperasikan kembali hotel-hotel yang terpaksa ditutup selama pandemi Covid-19, dalam suasana normal baru. Mereka telah membuat standar operasional baru yang menekankan pada aspek keamanan dan kesehatan tamu serta pengelola hotel Santika Group of Hotels and Resort melalui L Sudarsana, GM Corporate Marcomm & Business Development, mengatakan, sebanyak 80 persen hotel di bawah naungan Santika Group akan kembali beroperasi secara bertahap setelah sebagian besar ditutup selama pandemi Covid-19 karena tamu sepi.

Pengelola The Dharmawangsa Jakarta juga bersiap-siap melanjutkan lagi kegiatannya, meskipun demikian, The Dharmawangsa tetap membuka layanan pesan antar dan pengambilan makanan, keik, dan hamper sebagaimana yang di tulis Director of Communications The Dharmawangsa Jakarta Lira Dachlan melalui keterangan pers. Director of Communications Shangri-La Hotel Jakarta Debby Setiawaty mengatakan, perlu waktu untuk mengembalikan bisnis perhotelan menjadi normal seperti sebelum pandemi. Menyongsong era normal baru itu, lanjut Debby, pengelola Shangri-La Jakarta telah membuat standar operasional baru yang menekankan aspek kebersihan, kesehatan, dan keamanan di kamar dan area publik. Karyawan hotel harus mengenakan masker, sarung tangan, dan menggunakan cairan pembersih tangan. Penyajian makanan dipastikan bersih, sehat, dan terlindungi dari virus. 

Selain menyiapkan prosedur standar operasi baru, pengelola hotel juga berusaha mempertahankan bisnisnya dengan membuat aneka paket yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di era normal baru. Strategi ini antara lain diambil oleh Santika Group, Shangri-La Jakarta, Hotel Indonesia Kempinski, The Dharmawangsa Jakarta, dan Aryaduta Suites Semanggi. Marketing Communications Coordinator HI Kempinski Jakarta Richo Prafitra mengatakan Restoran-restoran di HI Kempinski, misalnya, membuat program layanan pesan antar makanan juga menawarkan paket menginap dengan harga menarik agar tetap relevan dengan kebutuhan (pelanggan). Hotel Shangri-La Jakarta dan Hotel Le Meridien menerapkan kupon dengan harga diskon. Aryaduta Suites Semanggi dengan program isolasi mandiri 14 hari sebagaimana informasi dari Marketing Communication Manager di Aryaduta Suites Semanggi Ika Ginting.

Masyarakat harus mengulur sabar untuk bisa menikmati penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik. Pasalnya, pemerintah memilih akan memangkas harga BBM dan tarif listrik untuk pebisnis dan industri terlebih dulu, rencana ini sudah masuk menjadi salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membantu pelaku usaha yang terpapar pandemi korona.

Askolani, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) memastikan kebijakan ini akan berlaku di tahun ini. Pemerintah akan terus berusaha menjaga stabilitas perekonomian. Askolani mengatakan, saat tarif BBM dan tarif listrik turun, arus kas perusahaan terjaga. Dengan begitu, harapannya, perusahaan bisa mempertahankan karyawannya. Namun, rencana ini masih dalam proses finalisasi dan akan diterapkan setelah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo.

Ade Sudrajat, Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengatakan, rencana itu akan membantu pelaku usaha. Penurunan harga BBM bisa menolong pebisnis bidang logistik serta menambah cadangan BBM untuk pembangkit listrik. Sedang penurunan tarif listrik bisa mengurangi besaran tagihan listrik yang ditanggung industri. Persoalannya, pengusaha juga membutuhkan daya beli masyarakat naik sedangkan arus kas cuma bisa untuk bertahan bulan depan saja. Menurutnya, dana kompensasi bagi dua BUMN sebaiknya diubah jadi bantuan langsung tunai untuk mendongkrak daya beli. Saat daya beli naik permintaan produk ke industri ikut terkerek.

Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, tren penurunan harga minyak dunia dan Indonesia Crude Price (ICP) seharusnya diikuti dengan penurunan harga BBM dan tarif listrik serentak bukan cuma untuk industry agar bisa meringankan dan mendongkrak daya beli masayarakat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, sebelumnya, menyatakan penurunan harga BBM menunggu harga minyak mentah dunia serta nilai tukar rupiah stabil.

Pemerintah berupaya mengimplementasikan kebijakan harga gas US$ 6 per mmbtu untuk industri tertentu dan sektor kelistrikan. Dari sisi hulu, empat Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan 11 pembeli gas bumi telah meneken 14 Perjanjian Penyesuaian Harga Gas Bumi. Anggota Komite BPH Migas Jugi Prajogio mengungkapkan, untuk mendukung kebijakan tersebut pihaknya telah inisiatif melakukan penyesuaian agar bisa menekan biaya toll fee, bahkan jauh sebelum Permen (ESDM) terbit. Menurut Jugi, review toll fee juga telah dilakukan terhadap sebagian besar ruas pipa transmisi yang dikelola BPH Migas. Termasuk empat ruas yang bertarif di atas US$ 1 per mscf, yakni pipa transmisi Arus-Belawan, SSWJ1, SSWJ2, dan KJG. Dengan begitu, kajian dan penyesuaian ruas pipa transmisi yang telah dialiri gas sudah selesai. Sebagai informasi, menurut perhitungan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), dalam pembentukan harga gas hingga ke pengguna akhir, biaya di hulu berkontribusi paling dominan, yakni 70%. Sedangkan sisanya adalah biaya transmisi dengan porsi 13% dan biaya distribusi 17%.