Menakar keamanan beras di dalam negeri, baik dari segi harga maupun pasokan, tak cukup hanya dengan optimisme. Ada kegawatan yang perlu diwaspadai mengenai ancaman krisis pangan. Harga acuan ekspor beras asal Thailand, salah satu negara pemasok Indonesia saat dibutuhkan, tercatat menyentuh US$505—US$533 per ton pada pertengahan Juni lalu, yang dipicu kecemasan pasar akan pasokan yang berkurang dan menguatnya nilai baht.

Proyeksi yang disampaikan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pun memperlihatkan bahwa produksi beras pada musim 2019/2020 bakal turun menjadi 500,8 juta ton dibandingkan dengan capaian pada 2018/2019 sebesar 506,3 juta ton. Di Indonesia, dengan harga beras yang cenderung lebih tinggi daripada harga internasional, beras medium di tingkat penggilingan terpantau sempat menyentuh level tertinggi pada Maret lalu, yakni Rp9.827 per kilogram (kg) sebelum perlahan turun menjadi Rp9.445 pada Juni lalu. 

Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengemukakan harga beras kualitas premium cenderung stabil sesuai harga eceran tertinggi menyusul besarnya serapan beras lewat program bantuan sosial. 

Dalam pandangan Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia Dwi Andreas Santoso, harga beras di Indonesia cenderung memperlihatkan tren anomali. Harga beras di tingkat konsumen memang memperlihatkan tren kenaikan. Namun di level petani justru terus menurun sejak November lalu. 

Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin mengemukakan potensi krisis pangan kala pandemi lebih banyak dipicu menurunnya akses pangan, karena hilangnya sumber penghasilan. Kondisi ini membuat angka kemiskinan meningkat, sehingga permintaan anjlok. 

Namun, Bulog optimistis dapat terus menjalankan peran stabilisasi harga dengan cadangan beras pemerintah yang saat ini dikelola.

Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memangkas anggaran sektor energi senilaI Rp 3.44 triliun. Sebelumnya, alokasi dana sektor ini mencapai Rp 9,66 trillun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alhasil, terdapat penyesuaian program, mulai dari program infrastruktur minyak dan gas (migas) hingga energi baru dan terbarukan (EBT). Program yang disesuaikan adalah program yang belum dikerjakan sehingga dana bisa beralih untuk penanganan Covid-19.

Diantaranya bidang infrastruktur migas dari Rp 3,72 menjadi Rp 1,47 triliun. Infrastruktur energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) menjadi Rp 610,7 miliar dari sebelumnya Rp 1,17 triliun. Infrastruktur di Badan Geologi. Dari Rp 619 millar dipangkas menjadi Rp 387,5 miliar. Kegiatan lain non Infrastruktur seperti perajanan dinas. honorarium dan perencanaan peralatan dari alokasi Rp 4,14 triliun menjad Rp 3.74 triliun. Hingga 18 jun 2020 penyerapan anggaran Kementerian ESDM sebesar 22,01% dari Rp 6,21 triliun APBN.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, M. Nasir meminta Kementerian ESDM membeberkan realisasi penggunaan APBN 2020 hingga juni mengenai peruntukan dan jumlah dana yang dipangkas untuk refocusing Covid-19.

Rencana Royal Dutch Shell Plc (Shell) untuk mundur dari Proyek Gas Abadi di Blok Masela masih bergulir. Kabar terakhir, satuan kerja khusus pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mewakili pemerintah mengharapkan hak partisipasi sebesar 35% di Blok Masela itu tidak mundur. Wakil Kepala SKK Migas, Fatar Yani Abdurachman menyayangkan rencana Shell yang hedak hengkang dari proyek yang memiliki nilai investasi mencapai US$ 19,8 Miliar tersebut.  Shell tidak mengungkapkan alasan selain kondisi arus kas yang tertekan. SKK Migas mengharapkan proses diskusi diantara kedua belah pihak dapat rampung pada tahun ini demi memastikan proyek Blok Masela dapat tetap berjalan.

Wacana penghapusan premium dan pertalite demi mengurangi emisi gas buang , sudah merebak. Para produsen kendaraan memastikan siap menghadapi kemungkinan tersebut. Namun akhirnya, keputusan kebijakan tersebut berada di tangan pemerintah. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga belum bisa banyak berkomentar. Sebab, penghapusan premium dan pertalite masih berupa wacana, realisasinya pun memerlukan kesepakatan antara pemerintah dan pertamina.

Anggota komite BPH Migas Henry Achmad berpendapat, wacana tersebut masuk akal. Pasalnya premium tak lagi sesuai performa kendaraan dan tak ramah lingkungan. Maka Pertamina harus mengedukasi public. Pengamat ekonomi energi Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmy Radhi berharap, di sisi lain Pertamina juga harus siap dengan pasokan BBM beroktan tinggi standar Euro IV dan Euro V. Karena kilang mereka saat ini rata-rata hanya menghasilkan BBM standar Euro II. Jangan sampai wacana tersebut malah membuat Indonesia Impor.

Perum Bulog mengusulkan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp 19,051 triliun untuk kebutuhan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1,5 juta ton pada tahun depan. Sisanya, Rp 4,051 triliun untuk penggantian selisih atas harga beli dan harga jual Bulog.

Harga pembelian beras (HPB) Bulog ditetapkan sebesar Rp 10.801 per kilogram (kg), sedangkan harga jualnya harus lebih rendah, yakni Rp 8.100 per kg. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, sejauh ini, pengadaan CBP menggunakan dana Bulog yang diperoleh dari perbankan dengan kredit komersial. Namun, Bulog tidak memiliki kepastian pasar untuk menyalurkan CBP lantaran tidak lagi menjadi pemasok tunggal bantuan beras kepada keluarga kurang mampu.

Buwas, sapaan akrab Budi Waseso, menjelaskan, perhitungan kebutuhan subsidi beras yang mencapai Rp 4,051 triliun tersebut berdasarkan harga pembelian beras (HPB) tahun 2021 sebesar Rp 10.801 per kg. Buwas menyampaikan, selama terdapat produksi gabah, Bulog akan terus berupaya membelinya dengan harga yang sudah diatur pemerintah. Namun, Bulog tak bisa sekadar melakukan penyerapan tanpa memperhitungkan ruang penyaluran beras itu. Mayoritas beras yang diproduksi Bulog merupakan CBP yang kini tak jelas penggunaannya.

Komisi IV DPR meminta pemerintah untuk mengembalikan fungsi Bulog sebagai penyedia dan pendistribusi utama beras dalam program bantuan sosial yang diberikan kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) mengusulkan perubahan formula penetapan harga patokan mineral yang telah diatur pemerintah. Mereka menolak membeli nikel sesuai dengan harga tersebut jika penghitungannya tak diubah.

Ketua Umum AP3I, Prihadi Santoso, menyatakan formula yang disusun pemerintah terlalu memihak penambang. Dalam penghitungan tersebut, kata dia, pemerintah belum mengakomodasi dua faktor penting yang mempengaruhi biaya pengolahan dan pemurnian. 

Prihadi menyatakan harga patokan juga belum mempertimbangkan diskon yang biasanya didapatkan pengusaha smelter saat melakukan transaksi berdasarkan pergerakan harga di bursa global London Metal Exchange (LME). Dalam praktiknya, menurut dia, penjualan mineral tak pernah sama dengan harga acuan LME.

Prihadi mengklaim anggota AP3I telah menyusun formula lain yang dirasa menguntungkan kedua belah pihak, yang telah diserahkan kepada Kementerian Perindustrian sebagai bahan kajian harga patokan mineral yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2020.

Namun Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin mengatakan smelter lokal tetap tidak mau melakukan kontrak dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Sebagian penambang menahan penjualan lantaran transaksi dilakukan berdasarkan kontrak dengan harga yang lebih rendah dari harga patokan. 

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto, menyatakan formula harga patokan mineral telah dibahas dengan melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk penambang dan pelaku usaha smelter. 

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak, menyatakan pemerintah tengah membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi implementasi harga patokan mineral.

Chief Financial Officer PT Hartadinata Abadi Tbk Deny Ong menyebutkan pihaknya merevisi proyeksi pertumbuhan pendapatan 2020 menjadi maksimal tumbuh 20 persen. Perusahaan juga merambah kanal dalam jaringan untuk menjual perhiasan dengan membuka ”toko” perhiasan di laman e-dagang Shopee. Pada 2019, Hartadinata Abadi membukukan laba bersih Rp 150,25 miliar atau tumbuh 21.3 persen secara tahunan

Pergerakan harga batubara dalam sepekan terakhir terus menanjak. Hal ini sejalan dengan membaiknya tren harga komoditas global. Jika merunut pergerakan harga batubarasejak 19 hingga 26 Juni 2020, harga batubara pada kontrak Oktober 2020 tercatat naik 0,71% dari US$ 56,45 per ton menjadi US$ 56,85 per ton hingga akhir pekan lalu.

Analis Central Capital Futures Wahyu Tribowo Laksono menilai, tren harga batubara ke depan masih akan melanjutkan peningkatan. Bahkan dia merevisi outlook harga batubara ke depan, sejalan dengan prospek yang bakal lebih positif seiring oil trend yang naik juga. Wahyu memperkirakan harga batubara jangka panjang kisaran US$ 40-US$ 120 per ton. Sementara harga konsolidasi tahunan batubara diprediksi di rentang US$ 50-US$ 60 per ton, dan jangka menengah US$ 50-US$ 70 per ton. Sementara itu, Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Andy Wibowo Gunawan menilai, kenaikan harga batubara dalam sepekan terakhir cenderung flat.

Perusahaan minyak dan gas bumi (migas) swasta yang tergabung dalam Aspermigas berencana mengembangkan delapan kluster proyek kilang mini dengan kapasitas total mencapai 20 000 barel per hari. Ketua Umum Aspermigas, John S Karamoy menyampaikan, pihaknya sedang menunggu jaminan dari pemerintah misalnya izin kepastian offtaker atau pembeli produk. Hal ini sudah direncanakan beberapa tahun lalu tapi belum berjalan. Menurutnya, pihaknya bersama BUMD ingin merealisasikan dan mengharapkan kedelapan unit bisa selesai di tahun 2027. Kelak kilang mini itu juga dapat mengonversi 1 barel minyak mentah menjadi BBM di atas 80%.

Ia menambahkan, ada banyak kendala ketika perusahaan Indonesia mau jadi pelaku atau investor untuk kilang, antara lain Pertamina masih menguasal produk-produk kilang yang dinilai turut berdampak pada market share. Kendala lainnya adalah kepastian suplai minyak dari Kontraktor kontrak Kerja Sama (KKKS), kepastian lahan hingga bankability sebuah proyek. Namun menurutnya sebagian besar persyaratan sudah dilakukan, hanya saja ada satu yang mengganjal, khususnya dari luar yaitu sovereign guarantee.

Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Soerjaningsih menyebutkan, pemerintah tidak memberikan batasan maupun larangan bekerjasama dalam penugasan PT Pertamina. Dia menjamin pemerintahan siap memberikan sejumlah fasilitas pendanaan seperti tax holiday dan soal kepastian lahan. Bahkan, dukungan juga diberikan untuk pengerjaan kilang dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Kementerian ESDM menargetkan merampungkan sebanyak 52 proyek smelter pada tahun 2020, namun proyek pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan mineral atau smelter banyak tertunda, bukan hanya akibat wabah Covid-19 melainkan juga sulitnya mencari pendanaan sebagaimana disampaikan Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara, Irwandy Arief. Sebagai konsekuensi proyek yang tertunda itu, investasi di lini pembangunan smelter bakal bergeser. Setidaknya ada dua skenario. Pertama, jika pandemi selesai pertengahan tahun ini, maka investasi proyek smelter diperkirakan hanya terwujud US$ 1.9 miliar atau 50% dari target. Kedua jika pandemi berlanjut hingga akhir tahun maka rencana investasi bergeser menjadi tahun 2021.

Adapun target investasi smelter pada tahun ini mencapai US$ 3,76 miliar, jauh di atas realisasi Investasi smelter tahun lalu di posisi US$ 1.41 miliar Oleh karena itu, kementerian ESDM sudah menyiapkan program untuk membantu membuka akses pendanaan tersebut dan Irwandy mengklaim sudah ada proyek yang berhasil menjajaki pendanaan dari program itu. Disisi lain, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Yunus Saefulhak bilang target pencapaian smelter sebanyak 52 di tahun 2022 direvisi. Sebab, ada empat smelter yang tidak mengalami kejelasan terkait kelanjutan proyeknya, masing masing tiga smelter nikel dan satu smelter pasir besi.