PT Hartadinata Abadi Tbk (Hartadinata), produsen dan penyedia perhiasan emas terintegrasi Indonesia membukukan kinerja positif di tengah pandemi Covid-19. Pada triwulan II-2020, pendapatan perseroan tumbuh 11% secara tahunan menjadi sebesar Rp 1,96 triliun. Laba bersih yang didulang sebesar Rp 78,8 miliar.

Chief Financial Officer PT Hartadinata Abadi Tbk Deny Ong mengatakan, kinerja positif ini terutama ditopang kenaikan harga emas dan peningkatan permintaan terhadap logam mulia. Pihaknya sedang mengembangkan produk logam mulia sampai ke pecahan kecil yakni pecahan 0,1 gram sampai 100 gram untuk memenuhi permintaan seluruh masyarakat yang ingin berinvestasi di logam mulia.

Penambang nikel masih mengeluhkan harga jual bijih nikel yang masih di bawah atau tidak sesuai dengan Harga Patokan Mineral (HPM). Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11/2020 yang mengatur tentang tata niaga nikel domestik yang mengacu pada HPM.

Sekertaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan, para penambang  merasa keberatan karena perusahaan smelter lokal tetap tidak menerima harga bijih nikel sesuai HPM yang berlaku. “Di sisi lain, kami selaku penambang, membayar pajak sesuai HPM,” kata dia, Selasa (11/8).  

Meidy menambahkan, pembentukan formula HPM sudah mengacu kesepakatan antara penambang, pemilik smelter, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Kemenko Maritim dan Investasi. Oleh karena itu, dia juga mendukung pembentukan satgas pengawas transaksi jual-beli bijih nikel yang sesuai HPM.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), Prihadi Santoso tidak menanggapi keengganan pengelola smelter membeli dari penambang. Dia hanya meminta pemerintah hadir menjadi wasit dalam merumuskan HPM. “Tim Pengawas diharapkan bekerja cepat menginventarisasi masaalah,” ungkap dia.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak mengatakan, harga jual-beli bijih nikel yang mengacu pada HPM merupakan formulasi yang adil bagi penambang maupun smelter. Penetapan HPM pada Permen ESDM No. 11/2020 telah mempertimbangkan Harga Mineral Acuan (HMA) Internasional. Harga bijih nikel yang mengacu HPM pasti di atas Harga Pokok Produksi (HPP) dari penambang.

Contohnya, HPP nikel rata-rata US$ 20 – US$ 22 per ton. Dengan harga rata-rata bijih di level US$ 28 – US$ 30 per ton, kata Yunus, penambang masih menikmati margin profit 34% sedangkan smelter sekitar 33%. Sehingga, tetap memberikan margin untung bagi penambang maupun pengusaha smelter.

Induk usaha (holding) Perkebunan Nusantara mulai menggarap bisnis retail penjualan gula pasir langsung konsumen. Selama ini, gula BUMN perkebunan dijual melalui lelang.

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, menyatakan aksi korporasi ini dilakukan untuk membantu pemerintah menjaga stabilitas harga gula. Selama ini, hasil produksi gula melalui tiga-empat rantai pasok sebelum tiba di tangan konsumen.

PTPN membuka kerja sama dengan distributor dan perusahaan lain yang tertarik membuat gula dengan merek hingga kemasan sendiri. Tujuan utama perusahaan adalah mendistribusikan gula dengan harga terjangkau.

Direktur Pemasaran Holding PTPN, Dwi Sutoro, menyatakan tahap pertama perusahaan adalah menyiapkan 40 ribu ton untuk disebar ke retail. Stok itu akan dipasarkan hingga masa giling tahun depan atau sekitar Juli 2021.

Jumlah produksi gula kemasan ini sekitar 5 persen dari target produksi tahun ini yang mencapai 800 ribu hingga 1 juta ton. Dengan kuota tersebut, perusahaan berharap pasokan gula akan selalu terjaga dan harga di pasar bisa sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp 12.500 per kilogram.

PTPN kini sedang berdiskusi guna membagi wilayah distribusi dari pabrik gula milik anggota holding. Distribusi akan dilakukan melalui kemitraan dengan 65 koperasi dan tujuh pelaku UMKM yang tersebar di enam anak perusahaan di seluruh Indonesia.

Perusahaan berharap menambah pembeli dan menjangkau partai kecil seperti UMKM. Satu partai sebelumnya diizinkan membeli 10 ribu ton kini diubah menjadi 1.000 ton saja. PTPN berencana menurunkannya hingga 500 ton jika memungkinkan.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PHIPS) mencatat harga gula pasir nasional sejak awal tahun selalu berada di atas HET. Harga gula berkisar Rp 14 ribu dan tercatat melonjak hingga Rp 18 ribu per kilogram pada April 2020. Ketua Asosiasi Gula Indonesia, Budi Hidayat, memperkirakan tingginya harga gula ini dipicu oleh distribusi yang terhambat, terutama setelah pandemi terjadi.

International Coffee Organization (ICO) mencatat harga kopi di pasar global terus mengalami penurunan. Harga semakin terpuruk ketika Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan penyebaran virus corona atau Covid-19 sebagai pandemi global pada Maret lalu. Saat itu, harga kopi sudah jatuh hingga US$ 2,5 per kilogram.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai ekspor biji kopi dan kopi olahan Indonesia pada Januari-Mei lalu juga turun sebesar 12,2 persen secara tahunan. Impor kopi juga melorot hingga 35,17 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Ketua Dewan ICO sekaligus Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo menambahkan, penurunan terjadi akibat daya beli konsumen yang melemah, serta adanya mitigasi penyebaran Covid-19 pada negara tujuan ekspor.

Meski begitu, Iman menuturkan, masih ada peluang meningkatkan bisnis kopi dalam negeri. Jumlah konsumsi yang menembus 288 ribu ton pada 2019 menempatkan Indonesia sebagai konsumen kopi tertinggi kedua di dunia setelah Brasil.

Direktur Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia Agung Wahyu Susilo mengatakan konsumsi kopi dunia terus meningkat, tapi ini juga diikuti oleh tumbuhnya negara eksportir kopi. Namun, Agung mengatakan, tren produksi kopi Indonesia terus mengalami penurunan di tengah kenaikan tren konsumsi. Kalau pada sektor budi daya (on farm) tidak ditingkatkan, Agung khawatir suatu saat Indonesia akan menjadi negara pengimpor kopi.

Dewan Pengurus Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI), Wildan Mustofa, mengatakan sebanyak 96 persen produksi kopi nasional ditanam oleh perkebunan rakyat. Adapun produksi kopi Tanah Air hanya meningkat sedikit dalam 10 tahun.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menggelar eksplorasi (government drilling) di 20 wilayah panas bumi. Persiapan dan eksplorasi akan bergulir mulai tahun ini hingga 2024 mendatang.

Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Ida Nuryatin Finahari mengemukakan, eksplorasi panas bumi yang dilakukan pemerintah akan dimulai pada tahun 2021 dan dikerjakan oleh Badan Geologi. “Eksplorasi dilakukan oleh pemerintah tahun 2020-2024, total ada 20 (wilayah panas bumi),” kata Ida kepada KONTAN, Minggu (9/8).

Ida menyatakan, eksplorasi berlangsung pada wilayah terbuka maupun Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), potensi dari 20 wilayah panas bumi tersebut mencapai 683 megawatt (MW). Gambaran potensi 683 MW dari 20 wilayah panas bumi tersebar di Jawa sebanyak 365 MW, Bali dan Nusa Tenggara 110 MW, Sulawesi 85 MW, Maluku 70 MW, Sumatra 40 MW, dan Kalimantan 13 MW.

Selanjutnya, setelah eksplorasi dan data sudah lengkap, Kementerian ESDM rencananya pada tahun 2022 mulai melaksanakan penawaran secara bertahap. Penawaran tersebut bisa dalam bentuk penugasan kepada BUMN maupun lelang terbuka kepada pelaku bisnis. Ida menambahkan, belum bisa membeberkan berapa wilayah yang lebih dulu ditawarkan pada tahun 2022 mendatang. “Belum pasti, tunggu hasil eksplorasi,” ujarnya.

Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Priyandaru Effendi menyatakan, pemerintah mengambil risiko eksplorasi dan biaya eksplorasi tidak wajib diganti oleh pemenang setelah WKP tersebut dilelang. Alhasil, harga listrik dari panas bumi pun bisa lebih murah. Menurutnya, program eksplorasi seharusnya tetap disinergikan dengan wilayah panas bumi yang diminati investor. Dia juga berharap masih ada WKP yang ditenderkan kepada Pengembang listrik swasta (IPP) sehingga tidak semua masuk program government drilling.  

PT Pertamina menyiapkan agenda akuisisi blok migas di luar negeri yang sudah berproduksi dengan nilai US$ 4,5 miliar. Mengutip Bloomberg, blok migas yang menjadi sasaran adalah aset migas Occidental di Ghana dan Uni Emirat Arab. Pertamina disebut-sebut sedang menjajaki akuisisi beberapa aset Occidential di Aljazair dan Oman. Kendati demikian, rencana akuisisi ini disebutkan bakal terpisah dengan diskusi akuisisi aset di Ghana dan Uni Emirat Arab.

Vice President Corporate Communications PT Pertamina Fajriah Usman bilang, rencana akuisisi terus berjalan pada tahun ini. “Untuk menambah source migas yang dapat dibawa ke Indonesia, sehingga meningkatkan ketahanan source migas,” ujar dia kepada KONTAN, Jumat (7/8) pekan lalu. Namun Fajriyah masih belum bisa membeberkan detail rencana akuisisi blok migas di luar negeri. Dia juga belum bisa mengonfirmasi kabar adanya diskusi dengan Occidential Petroleum Corps atas sejumlah aset minyak dan gas bumi di Afrika dan Timur Tengah dengan nilai sekitar US$ 4,5 miliar. “Memang saat ini Pertamina melakukan penjajakan untuk corporate action. Namun untuk lebih detailnya belum dapat disampaikan. Upaya dan penjajakan tetap dilakukan. Kami harapkan waktunya juga tepat,” terang Fajriyah.  

Berdasarkan informasi yang diperoleh KONTAN, rencana akuisisi blok migas di luar negeri akan menambah produksi minyak Pertamina sebesar 60% dari yang saat ini sekitar 420.000 barel per hari. Akuisisi tersebut juga untuk menekan defisit neraca perdagangan akibat impor BBM yang masih tinggi.

Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati membenarkan, “Kami sedang dalam proses akuisisi blok migas di luar negeri untuk meningkatkan reserve to production (RTP) dan meningkatkan produksi yang bisa dibawa ke dalam negeri,” ungkap dia. Di sisi lain, Nicke bilang, dengan aset saat ini, besaran cadangan alias RTP Pertamina hanya berumur tujuh tahun. Jika tidak ada temuan cadangan migas baru maupun akuisisi, maka sulit bagi Pertamina untuk meningkatkan jumlah cadangan.

Pengamat migas Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto menilai, khusus Timur Tengah secara teknis umumnya memiliki prospek yang lebih baik dari sisi potensi cadangan, produksi, maupun tingkat risiko. “Lebih manageable dan tingkat pengembangan investasi yang lebih menjanjikan,” kata Pri.Lanjutnya Pri bilang, tren harga minyak yang rendah merupakan momentum tepat untuk bisa mendapatkan aset migas dengan harga yang lebih murah. “Akuisisi blok migas di luar negeri memang diperlukan oleh Pertamina untuk tumbuh,” kata Pri.

Pemerintah akan mengoptimalkan realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional yang sudah ada setelah ekonomi tumbuh minus 5,32 persen pada triwulan II-2020. Kepala Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah akan menyalurkan sejumlah program stimulus untuk memperkuat daya beli masyarakat. “Program PEN yang dilaksanakan oleh Pemerintah cukup banyak, saling berkesinambungan, seperti bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan, dan penyaluran kredit di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” ujarnya melalui siaran pers, Kamis (6/8/2020).

Menurut Erick yang juga Menteri BUMN, pemerintah akan menyalurkan bantuan bagi pekerja yang terdampak pemutusan lapangan kerja melaui kartu prakerja. Program ini akan dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada September 2020. Sasarannya adalah 13,8 juta pekerja nonpegawai negeri sipil dan non-BUMN yang aktif dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja yang gaji dibawah Rp 5 juta per bulan, “Nilai bantuan Rp 600.000 per bulan selama empat bulan. Penyaluran akan diberikan per dua bulan ke rekening setiap pekerja,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengemukakan, pengembangan energi terbarukan bisa membantu pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Caranya adalah dengan menggalangkan program pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap berkapasitas 1.000 megawatt peak (MWp) terhadap 500.000 rumah tangga penerima subsidi listrik. Setiap rumah mendapat kapasitas terpasang hingga 2.000 watt peak. Program ini bisa di mulai pada 2021 untuk mendukung capaian target nasional PLTS atap sebesar 6.500 MWp pada 2025. “Program ini dapat menyerap tenaga kerja baru sebanyak 30.000 orang dan mampu menurunkan belanja subsidi listrik dalam jangka Panjang,” ujar Fabby.

Pandemi Covid-19 sebenarnya membawa peluang pada sektor tertentu yang pertumbuhannya tetap positif sepanjang triwulan II-2020, seperti sektor pertanian, informasi dan komunikasi, serta kesehatan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sektor ini tumbuh sebesar 16,24 persen , pertumbuhan sektor ini lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II-2019 yang sebesar 13,77 persen. Ekonom Bidang Pangan dan Energi senior Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah mengatakan, pertanian tampil sebagai salah satu sektor yang tidak terkontraksi. Pertanian tetap tumbuh karena merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat. Namun, lanjut Rusli, meski memainkan peran strategis, kesejahteraan petani masih tergerus. Hal ini terlihat dari sejumlah indicator, seperti nilai tukar petani (NTP) yang secara umum turun. Pada Januari 2020, NTP berada pada level 104,21 kemudian turun lagi menjadi 100,09 pada Juli 2020. “Ini tidak adil, harga komoditas mereka turun, tetapi kebutuhan meningkat. Padahal, inflasi sempat turun pada April-Juni 2020, tetapi Indeks Konsumsi Rumah Tangga petani meningkat. Ini menunjukkan, penurunan inflasi hanya dinikmati kelas menengah-atas, bukan petani,” ujarnya.

Kinerja industri pengolahan pada triwulan II-2020 tumbuh minus 6,19 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjadja Kamdani memperkirakan, pemulihan industri pengolahan memiliki prospek positif. Shinta memperkirakan, pada triwulan III-2020, industri di sektor primer dapat pulih dan bertahan, seperti makanan-minuman, obat-obatan, dan pengemasan. Sektor lainnya kemungkinan akan pulih pada triwulan IV-2020 atau triwulan I-2021.

Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi mengatakan, komoditas perkebunan menjadi salah satu penopang ekspor, baik sebelum maupun saat pandemi Covid-19 melanda. Namun, di tengah pandemi muncul tantangan, seperti proteksi terhadap pasar di negara tujuan ekspor. “Pelaku usaha dan industry nasional mesti memperkuat hubungan bisnis dengan importir karena mereka juga memiliki kepentingan untuk mempertahankan sumber pasokannya,” ujarnya.  

Pemerintah berupaya mengembangkan kawasan lumbungan pangan (food estate) di Kalimantan Tengah, yang akan dimulai pada Oktober 2020 di lahan rawa seluas 30.000 ha. Menurut Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan (BBSDLP) Kementerian Pertanian (Kemtan) Husnain, “Pertanaman akan dimulai Oktober sehingga semua persiapan harus kami laksanakan sebelum Oktober ini,” ujarnya, Kamis (6/8).

Husnain menjelaskan, sejak Agustus lalu, Kemtan sudan mengadakan sarana produksi mulai dari benih, dolomit, pupuk, alat mesin pertanian (alsintan) dan laiinya. Dia menambahkan rencana luas tanam Food Estate di Kabupaten Pulau Pisang seluas 10.000 hektare (ha), dan di Kabupaten Kapuas seluas 20.000 ha. Komoditas utama yang dikembangkan di kawasan ini adalah padi dan jagung. Sedangkan komoditas lain seperti hortikultura seperti sayuran, buah-buahan, maupun peternakan itik. Adapun perkebunan sebagai pendukung.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan, nanti nya produksi padi dari Food Estate ini ditargetkan bisa mencapai 5 ton per ha. Dalam pilot project yang dilakukan saat ini, produksi yang dihasilkan baru sekitar 2,5 ton. Untuk itu, perlu adanya solusi mekanisme pertanian agar produksi sesuai target.

Pengamat Pertanian Khudori mengatakan, pengembangan Food Estate ini merupakan salah satu strategi peningkatan produksi pangan dalam jangka menengah panjang. Meskipun pengembangan ini belum berhasil. Untuk itu, Food Estate harus didesain dengan hati-hati, yakni dengan pertimbangan lingkungan, iklim, dan teknologi yang aplikatif.

Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (persero) mulai menggarap gula kemasan eceran tahun ini. Langkah ini diharapkan memotong rantai distribusi sekaligus menjaga kestabilan harga ditingkat konsumen. Gula kemasan ini menjadi salah satu lini bisnis anak-anak perusahaan yakni PTPN II, PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII dan PTPN XIV.

Menurut Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (persero) Muhammad Abdul Ghani, PTPN akan menjual gula dalam kemasan kecil untuk menghindari rantai pasok yang panjang bahkan mencapai 3-4 mata rantai hingga ke konsumen. Dalam pendistribusianya, perseroan menggandeng 65 korporasi dan 7 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di enam anak perusahaan.

Pembatasan sosial berskala besar seiring meluasnya kasus Covid-19 di Indonesia menekan harga ayam ras di tingkat peternak hingga jauh dibawah ongkos produksinya. Provinsi Jawa Barat, salah satu sentra produksi ayam pedaging nasional, harga ayam di tingkat peternak anjlok hingga Rp. 6.000-Rp. 8.000 per kilogram (kg) pada pertengahan April 2020, jauh di bawah ongkos produksinya yang Rp. 18.000 per kg. Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional menyebutkan, dari sekitar 12.000 peternak di Ciamis, Jawa Barat, 70 persen di antaranya tidak lagi mengoperasikan kandang nya secara optimal.

Pada akhir Juli 2020, giliran Paguyuban Peternak Nusantara (PPRN) mengeluhkan anjloknya harga ayam hidup. Menurut PPRN harga jual ayam hidup di tingkat peternak berkisar Rp. 14.000-Rp.15.000 per kg akhir Juli 2020. Padahal, harga acuan pembelian di tingkat petani sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 ditetapkan Rp. 19.000-Rp. 21.000 per kg. Selain faktor permintaan, anjloknya harga jual ayam hidup di peternak mengindikasikan pasar kelebihan pasokan.

Jumlah peternak unggas mandiri, yakni peternak yang tidak terikat perusahaan unggas, terus menurun. Data Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) dalam Voluntary Poultry Report (Wright dan Darmawan, 2017), jumlah peternak mandiri terus berkurang dari sekitar 100.000 peternak pada tahun 2018 menjadi 6.000 peternak tahun 2016. Pangsa pasarnya pun turun dari 70 persen menjadi 18 persen selama kurun waktu tersebut.