Menteri ESDM, Arifin Tasrif menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan akan mengganti seluruh pembangkit listrik bertenaga diesel dengan pembangkit berbasis liquefied natural gas ( LNG ). Pemerintah sudah menugaskan kepada PT Pertamina ( Pesero ) untuk melaksanakan penyediaan pasokan dan pembangunan infrastruktur LNG dalam penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN ( Persero ) pada setiap pembangkit listrik.

Ketua Umum Masyarakat Energi Baru dan Terbarukan Indonesia ( METI ), Surya Darma mendukung langkah pemerintah mendorong penggunaan EBT di dalam negeri. Dia menilai, pembangkit fosil seperti berbasis diesel memang semestinya sudah diganti karena penggunaan diesel akan memakan biaya lebih mahal. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah segera menerbitkan peraturan mengenai harga listrik untuk EBT yang dibeli oleh PLN.

Sekretris Jendral ( Sekjen ) AETI, Jabin Suffianto menyampaikan dari sekian banyak smelter Timah di Riau dan Babel hanya tersisa tujuh yang masih aktif. Ia menyampaikan banyak smelter swasta yang tutup lantaran tidak bisa memenuhi kriteria dan syarat yang diberlakukan oleh pemerintah. Salah satunya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) memberikan syarat harus menunjukkan adanya tanda tangan Competent Person Indonesia ( CPI ) di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Belanja ( RKAB ). Syarat tersebut juga menyangkut verifikasi data cadangan yang ada di RKAB perusahaan smelter.

Kabar tak sedap menyembul dari sektor energi Indonesia. Di tengah pandemi korona (Covid-19), dua investor asing di bidang migas dan kelistrikan, Shell dan Mitsui, berencana hengkang dari proyek mereka di Indonesia sebagaimana dikonfirmasi SKK Migas. International Energy Agency (IEA) memproyeksikan, total investasi energi global tahun ini turun US$ 400 miliar atau turun 20% year-on-year (yoy). Awal tahun ini, investasi energi sempat tumbuh 2%.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, alasan investor ingin keluar dari Indonesia lantaran melihat regulasi yang belum sepenuhnya bersahabat dan kerap berubah-ubah. Indeks daya saing Indonesia dalam IMD World Competitiveness Ranking 2020 merosot dari peringkat 32 menjadi 40.

Pada Juli tahun lalu, pemerintah menyetujui proposal Inpex Corporation, pengelola yang menguasai 65% hak partisipasi Blok Masela. Nilai investasi blok tersebut berkisar US$ 19,8 miliar. Hingga kini belum ada calon pembeli liquefied natural gas (LNG) yang kelak akan menyembur dari Blok Masela. Di sisi lain, pengembangan kilang yang berada di darat (onshore) belum berjalan. Shell ingin melepas 35% hak partisipasinya di blok tersebut.

Direktur Eksekutif Indonesia Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong menilai harga minyak yang tertekan turut menjadi penyebab merosotnya investasi. Praktisi dan Pengamat Migas Tumbur Parlindungan berharap pemerintah bergerak cepat memperbaiki iklim investasi migas Tanah Air agar tidak dijauhi investor pasca pandemi Covid-19.

Di sektor kelistrikan, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa berpendapat, rencana Mitsui untuk keluar dari PLTU Paiton memberi sinyal bahwa investasi di pembangkit berbahan bakar energi fosil sudah tidak lagi menarik. Niat Mitsui mundur bisa menjadi preseden di sektor kelistrikan. Oleh karena itu, Fabby meminta pemerintah all out mendorong investasi energi bersih dan efisiensi energi.

PT Pertamina ( Persero ) menargetkan pengadaan 48 kapal untuk mendukung kegiatan operasional dalam lima tahun kedepan. Kemungkinan proses, pembuatan 15 kapal akan berlangsung di Indonesia. Saat ini perusahaan migas pelat merah itu sudah memiliki 270 kapal. Namun, jumlah itu belum bisa memenuhi kebutuhan operasional Pertamina. Dalam catatan Pertamina, sebanyak 270 kapal baru bisa mengoptimalkan kegiatan operasional sebesar 50%.

Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati menjelaskan dalam konferensi pers virtual, Selasa ( 14/7 ), dari 48 kapal untuk pengadaan lima tahun kedepan, proses pembuatan 15 kapal diantaranya akan dilakukan di dalam negeri. Perusahaan yang menjadi mitra Pertamina diantaranya PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari ( Persero ), PT Dok dan Perkapalan Surabaya ( Persero ) serta PT Industri Kapal Indonesia ( Persero ).

Harga tembaga menyentuh level tertinggi. Kenaikan harga ini didorong katalis positif penggelontoran stimulus bank sentral global serta indikasi pemulihan ekonomi China. Senin ( 13/7 ), harga tembaga di London Metal Exchange mencapai harga tertinggi dengan naik 2,48% menjadi seharga US$ 6.571 per metrik ton.

Kabar terbaru, pekerja tambang tembaga Antofagasta Centinela di Cile sedang melakukan pemungutan suara untuk menentukan mogok kerja karena pandemi. Jika mogok kerja terjadi, pasokan tembaga semakin berkurang dan harga bisa terus naik.

Menakar keamanan beras di dalam negeri, baik dari segi harga maupun pasokan, tak cukup hanya dengan optimisme. Ada kegawatan yang perlu diwaspadai mengenai ancaman krisis pangan. Harga acuan ekspor beras asal Thailand, salah satu negara pemasok Indonesia saat dibutuhkan, tercatat menyentuh US$505—US$533 per ton pada pertengahan Juni lalu, yang dipicu kecemasan pasar akan pasokan yang berkurang dan menguatnya nilai baht.

Proyeksi yang disampaikan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pun memperlihatkan bahwa produksi beras pada musim 2019/2020 bakal turun menjadi 500,8 juta ton dibandingkan dengan capaian pada 2018/2019 sebesar 506,3 juta ton. Di Indonesia, dengan harga beras yang cenderung lebih tinggi daripada harga internasional, beras medium di tingkat penggilingan terpantau sempat menyentuh level tertinggi pada Maret lalu, yakni Rp9.827 per kilogram (kg) sebelum perlahan turun menjadi Rp9.445 pada Juni lalu. 

Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengemukakan harga beras kualitas premium cenderung stabil sesuai harga eceran tertinggi menyusul besarnya serapan beras lewat program bantuan sosial. 

Dalam pandangan Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia Dwi Andreas Santoso, harga beras di Indonesia cenderung memperlihatkan tren anomali. Harga beras di tingkat konsumen memang memperlihatkan tren kenaikan. Namun di level petani justru terus menurun sejak November lalu. 

Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin mengemukakan potensi krisis pangan kala pandemi lebih banyak dipicu menurunnya akses pangan, karena hilangnya sumber penghasilan. Kondisi ini membuat angka kemiskinan meningkat, sehingga permintaan anjlok. 

Namun, Bulog optimistis dapat terus menjalankan peran stabilisasi harga dengan cadangan beras pemerintah yang saat ini dikelola.

Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memangkas anggaran sektor energi senilaI Rp 3.44 triliun. Sebelumnya, alokasi dana sektor ini mencapai Rp 9,66 trillun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alhasil, terdapat penyesuaian program, mulai dari program infrastruktur minyak dan gas (migas) hingga energi baru dan terbarukan (EBT). Program yang disesuaikan adalah program yang belum dikerjakan sehingga dana bisa beralih untuk penanganan Covid-19.

Diantaranya bidang infrastruktur migas dari Rp 3,72 menjadi Rp 1,47 triliun. Infrastruktur energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) menjadi Rp 610,7 miliar dari sebelumnya Rp 1,17 triliun. Infrastruktur di Badan Geologi. Dari Rp 619 millar dipangkas menjadi Rp 387,5 miliar. Kegiatan lain non Infrastruktur seperti perajanan dinas. honorarium dan perencanaan peralatan dari alokasi Rp 4,14 triliun menjad Rp 3.74 triliun. Hingga 18 jun 2020 penyerapan anggaran Kementerian ESDM sebesar 22,01% dari Rp 6,21 triliun APBN.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, M. Nasir meminta Kementerian ESDM membeberkan realisasi penggunaan APBN 2020 hingga juni mengenai peruntukan dan jumlah dana yang dipangkas untuk refocusing Covid-19.

Rencana Royal Dutch Shell Plc (Shell) untuk mundur dari Proyek Gas Abadi di Blok Masela masih bergulir. Kabar terakhir, satuan kerja khusus pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mewakili pemerintah mengharapkan hak partisipasi sebesar 35% di Blok Masela itu tidak mundur. Wakil Kepala SKK Migas, Fatar Yani Abdurachman menyayangkan rencana Shell yang hedak hengkang dari proyek yang memiliki nilai investasi mencapai US$ 19,8 Miliar tersebut.  Shell tidak mengungkapkan alasan selain kondisi arus kas yang tertekan. SKK Migas mengharapkan proses diskusi diantara kedua belah pihak dapat rampung pada tahun ini demi memastikan proyek Blok Masela dapat tetap berjalan.

Wacana penghapusan premium dan pertalite demi mengurangi emisi gas buang , sudah merebak. Para produsen kendaraan memastikan siap menghadapi kemungkinan tersebut. Namun akhirnya, keputusan kebijakan tersebut berada di tangan pemerintah. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga belum bisa banyak berkomentar. Sebab, penghapusan premium dan pertalite masih berupa wacana, realisasinya pun memerlukan kesepakatan antara pemerintah dan pertamina.

Anggota komite BPH Migas Henry Achmad berpendapat, wacana tersebut masuk akal. Pasalnya premium tak lagi sesuai performa kendaraan dan tak ramah lingkungan. Maka Pertamina harus mengedukasi public. Pengamat ekonomi energi Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmy Radhi berharap, di sisi lain Pertamina juga harus siap dengan pasokan BBM beroktan tinggi standar Euro IV dan Euro V. Karena kilang mereka saat ini rata-rata hanya menghasilkan BBM standar Euro II. Jangan sampai wacana tersebut malah membuat Indonesia Impor.

Perum Bulog mengusulkan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp 19,051 triliun untuk kebutuhan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1,5 juta ton pada tahun depan. Sisanya, Rp 4,051 triliun untuk penggantian selisih atas harga beli dan harga jual Bulog.

Harga pembelian beras (HPB) Bulog ditetapkan sebesar Rp 10.801 per kilogram (kg), sedangkan harga jualnya harus lebih rendah, yakni Rp 8.100 per kg. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, sejauh ini, pengadaan CBP menggunakan dana Bulog yang diperoleh dari perbankan dengan kredit komersial. Namun, Bulog tidak memiliki kepastian pasar untuk menyalurkan CBP lantaran tidak lagi menjadi pemasok tunggal bantuan beras kepada keluarga kurang mampu.

Buwas, sapaan akrab Budi Waseso, menjelaskan, perhitungan kebutuhan subsidi beras yang mencapai Rp 4,051 triliun tersebut berdasarkan harga pembelian beras (HPB) tahun 2021 sebesar Rp 10.801 per kg. Buwas menyampaikan, selama terdapat produksi gabah, Bulog akan terus berupaya membelinya dengan harga yang sudah diatur pemerintah. Namun, Bulog tak bisa sekadar melakukan penyerapan tanpa memperhitungkan ruang penyaluran beras itu. Mayoritas beras yang diproduksi Bulog merupakan CBP yang kini tak jelas penggunaannya.

Komisi IV DPR meminta pemerintah untuk mengembalikan fungsi Bulog sebagai penyedia dan pendistribusi utama beras dalam program bantuan sosial yang diberikan kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).