Potensi perairan Indonesia untuk marikultur atau budidaya organisme laut dalam air laut mencapai 24 juta hektar. Namun, baru 1,23 persen di antaranya yang sudah dimanfaatkan pada 2018. Terkait dengan hal itu, pemerintah berencana mengembangkan beberapa komoditas marikultur prioritas selama kurun 2020-2024, yakni kakap putih, rumput laut, kerapu, bawal bintang, dan lobster.

Menurut Koordinator Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri, tak hanya sumber protein, marikultur juga menghasilkan bahan baku farmasi, perhiasan, bioenergi, bahan kertas, serta industri pangan lain. “Kita punya ruang yang besar untuk ekspansi (marikultur),” katanya dalam Webinar Maritim Internasional Seri 5, Rabu (26/8/2020).

Hingga kini, komoditas yang mendominasi usaha marikultur adalah rumput laut. Namun, pengembangan komoditas lain potensial, seperti budidaya lobster. Pasar lobster di China, Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, Jepang, Uni Eropa, dan Timur Tengah cukup terbuka. Rokhmin menambahkan, potensi area budidaya lobster di Indonesia mencapai 12,3 juta hektar. Namun, pada 2019 baru termanfaatkan 2,25 persen.

Potensi penangkapan lestari (MSY) benih lobster mencapai 12,5 miliar benih per tahun. Apabila 50 persen dari potensi benih lobster tangkapan itu di budidayakan, nilai produksinya ditaksir 30 miliar dollar AS per tahun dan menyerap 9,2 juta tenaga kerja. Peneliti The Earth Institute Columbia University, Joaquim I Goes, mengemukakan, wilayah geografis Indonesia dengan garis pantaiterpanjang kedua di dunia dan perairan yang produktif sangat cocok untuk usaha marikultur. Namun, pengembangan marikultur masih dalam tahap sangat awal.

Menurut Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja, problem utama yang masih menghadang, antara lain, pakan, manajemen penyakitikan, produksi dan bisnis, serta aspek lain, seperti listrik dan infrastruktur air bersih. Di hilir ada kendala logistik. Salah satu upaya mengurai problem logistik adalah pengembangan sistem digital yang mendorong efisiensi. Selain itu, manajemen produksi, infrastruktur, sumber daya manusia dan teknologi, serta bisnis dan akses pasar masih perlu pembenahan.

PT LG Electronics Indonesia memutuskan untuk menutup pabrik di Cikarang, Jawa Barat, menyusul ditemukannya kasus positif Covid-19 di lingkungan pabrik tersebut. Penutupan pabrik bersifat sementara hingga pemeriksaan seluruh karyawan selesai dilakukan.

Perusahaan elektronik tersebut telah menutup pabrik sejak tanggal 22 Agustus selama sembilan hari hingga akhir pekan ini untuk melakukan disinfeksi secara menyeluruh. LG Electronics melakukan pemeriksaan Covid-19 untuk seluruh karyawan yang bekerja di pabrik tersebut, dan para karyawan yang dikonfirmasi negatif akan kembali bekerja mulai pekan depan.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, untuk mengatur kepatuhan industri dalam menjalankan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), menperin telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 4 dan SE Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2020.

Industri juga perlu berinisiatif mengambil langkah apabila terdapat kasus Covid-19 di lingkungannya, antara lain dengan melakukan penutupan fasilitas produksi, isolasi, hingga karantina.

Menperin menegaskan bahwa pihaknya sangat menaruh perhatian terhadap penerapan protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran Covid-19 di kalangan industri.

Bank Indonesia (BI) akan mewajibkan eksportir untuk mengkonversi devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) ke mata uang rupiah. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya telah menyiapkan aturan kewajiban repatriasi ekspor SDA. Bahkan, perturan teknis berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) telah rampung dibahas. “Kami sudah selesai merumuskan PBI yang mengatur tentang kewajiban konversi devisa ekspor sumber daya alam. Ini untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan ketahan eksternal ekonomi Indonesia,” kata Perry saat Rapat Kerja dengan komisi XI DPR, Senin (24/8).

Ada beberapa poin yang akan diatur dalam PBI tersebut. Pertama, kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa diberlakukan hanya bagi eksportir SDA dengan nilai ekspor SDA di atas US $300 juta pada tahun 2019. Kedua mekainsme penerimaan DHE SDA langsung ke rekening khusus. Ketiga akan diatur batas maksimum saldo harian pada rekening khusus. Keempat, BI akan mengatur kewajiban konversi valas ke rupiah atas kelebihan dana pada rekening khusus. Kelima, aturan pelaporan bagi eksportir SDA dan bank kepada BI secara offline.

PBI ini nantinya hanya akan berlaku bagi eksportir yang menjadi subjek pengaturan. Sementara bagi eksportir lainnya, Perry bilang harus tetap mengikuti ketentuan DHE SDA dan Lalu Lintas Devisa (LLD) yang berlaku umum. Meskipun demikian, Perry menyebut bahwa aturan itu bukan kontrol devisa. Dengan demikian, kebebasan lalu lintas devisa bagi investor asing tetap akan dijamin.

Ekonom Institue for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyambut baik rencana beleid devisa tersebut. Bahkan, Bhima mendesak agar BI segera menerapkan peraturan ini. “Secepatnya harus dikeluarkan, justru sebelum tekanan rupiah meningkat, sehingga BI memiliki amunisi yang cukup ketika situasi memburuk,” kata Bhima kepada KONTAN, Selasa (25/8).

Meskipun demikian, kewajiban tersebut tidak bisa diimplementasikan tiba-tiba. Menurutnya, bank sentral juga perlu melakukan sosialisasi kepada eksportir hingga kesiapan bank yang menerima penempatan DHE. Bhima optimistis, kebijakan ini bisa menjadi sentimen positif bagi pergerakan nilai tukar rupiah. Sebagai caatan nilai tukar pada Selasa (25/8) tercatat menguat sebesar Rp 162 ke level RP 14.632 per dollar Amerika Serikat.

Petani karet di Sumatera Selatan tiga pekan terakhir merasakan harga terkerek naik meskipun belum signifikan. Menurut data Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, pada  minggu ketiga Agustus, rata-rata karet dengan kadar karet kering (K3) 100% mencapai Rp 15.835 per kg, lebih tinggi dibandingkan harga karet minggu pertama Agustus yakni Rp 14.789 per kg. Adapun rata-rata harga karet yang diterima petani swadaya pada minggu ketiga Agustus harga meningkat menjadi Rp 6.334 per kg.

Jumirin, petani karet di Banyuasin, mengakui adanya kenaikan harga karet di UPPB. Harga karet mingguan rabu pekan lalu Rp 8.300 per kg. Ini lebih baik dibandingkan harga karet pada periode sama bulan lalu yakni Rp 7.000 per kg. Namun harga tersebut belum memenuhi harga psikologi petani lantaran masih di bawah harga beras, harga ideal sekitar Rp 10.000 per kg.

Produksi karet menurun seiring terjadinya fenomena gugur daun hingga 40% ditingkat petani. Ketua Gabungan Perusahaan Karet Indonesia Alex Kurniawan Eddy mengatakan, di pasar ekspor harga bongkar (bahan olahan karet) di atas kapan (free on board) 1,31 dollar AS. Ini lebih baik dibandingkan harga karet Mei. Kenaikan harga ini disebabkan mulai menggeliatnya ekonomi di sejumlah negara importir terutama China, Amerika Serikat dan sebagian negara di Eropa.

Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan minat masyarakat Indonesia membeli emas. Emas mini dan emas batangan banyak diburu masyarakat sehingga produsen emas berlomba-lomba menambah pasokan. Harga emas terkini cenderung melesat dibandingkan awal 2020. Harga emas atau logam mulia Antam ukuran 1 gr per kamis 20/8/2020 dibanderol Rp 1.030.000 atau turun Rp 28.000 dari hari sebelumnya. Sementara harga emas Antam ukuran terkecil 0,5 gr juga turun Rp 14,000 menjadi Rp 545.000,-

Situs perdagangan dan penyimpanan emas secara daring Treasury mencatat penjualan emas pada masa pandemi Covid-19 meningkat dibandingkan tahun lalu. Hingga 9 Agustus 2020 terjadi peningkatan sebesar 150% ketimbang periode yang sama tahun lalu. Kepala Departemen Komunikasi PT Pegadaian (persero) Basuki Tri Andayani mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 minat masyarakat terhadap tabungan emas semakin tinggi. Hal ini dipengaruhi presepsi masyarakat terhadap emas yang dinilai memiliki fungsi lindung nilau aset dan bermanfaat sebagai sarana menjaga ketahanan finansial pada masa krisis. Pegadaian mencatat jumlah nasabah tabungan emas pegadaian mencapai 5,9 juta nasabah. Angka ini melonjak dimana posisi per akhir 2019 sebanyak 4,6 juta nasabah.

Sekretaris perusahaan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk Kunto Hendraprawoko mengatakan komoditas emas masih direspon positif masyarakat kendati pandemi. Emas batangan dalam ukuran lebih kecil (0,5 gr dan 1 gr) yang paling diminati segmen milenial. Nilai penjualan bersih Antam pada semester I-2020 sebesar Rp 9,23 triliun.

Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan minat masyarakat Indonesia membeli emas. Harga emas terkini cenderung melesat dibandingkan awal 2020, salah satunya karena pengaruh pandemi Covid-19. Harga emas atau logam mulia Antam ukuran 1 gram, per Kamis (20/8/2020), dibanderol Rp 1.030.000 atau turun Rp 28.000 dari hari sebelumnya. Sementara harga emas Antam ukuran terkecil 0,5-gram juga turun Rp 14.000, menjadi Rp 545.000.

Sebelumnya, situs perdagangan dan penyimpanan emas batangan secara daring, Treasury, mencatat penjualan emas pada masa pandemi Co-vid-19 meningkat dibandingkan tahun lalu. Hingga 9 Agustus 2020, terjadi peningkatan sebesar 150 ketimbang periode yang sama tahun lalu.” Kepercayaan terhadap emas sebagai simpanan untuk masa depan tetap memperlihatkan tren yang sangat positif. Hal ini ditunjukkan dengan penambahan jumlah pembeli dan juga jumlah volume emas yang dibeli,” kata Public Relations Manager Treasury Anang Samsudin.

Kepala Departemen Komunikasi PT Pegadaian (Persero) Basuki Tri Andayani mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 minat masyarakat terhadap tabungan emas semakin tinggi. Hal ini dipengaruhi persepsi masyarakat terhadap emas yang dinilai memiliki fungsi lindung nilai aset dan bermanfaat sebagai sarana menjaga ketahanan finansial pada masa krisis. Program Tabungan Emas dari PT Pegadaian (Persero) memperbolehkan nasabah menabung emas dengan berat minimal 0,01 gram. Angka itu setara dengan sekitar Rp 10.000 sehingga sangat mudah dijangkau siapa pun. “Anak sekolah pun dapat menyisihkan Rp 500-Rp1.000 per hari untuk dikumpulkan lalu menabung emas di Pegadaian,” ujarnya. Pegadaian mencatat, jumlah nasabag Tabungan Emas Pegadaian mencapai 5,9 juta nasabah. Angka ini melonjak dari posisinya per akhir 2019 yang sebanyak 4,6 juta nasabah.

Sekretaris Perusahaan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) Kunto Hendrapawoko mengatakan, kendati pandemi, komoditas emas masih direspons positif masyarakat. Produk emas batangan yang dikeluarkan Antam dengan ukuran 5-gram, 10-gram, dan 100-gram adalah produk emas batangan yang paling banyak dibeli.” Emas batangan dalam ukuran lebih kecil (emas mini), seperti 0,5-gram dan 1-gram adalah emas batangan yang paling diminati segmen milenial,” ujarnya. Untuk memenuhi permintaan emas yang cukup tinggi di masa pandemi, Antam menerapkan penjualan emas secara daring lewat laman resmi perusahaan. Selain itu, konsumen dimudahkan dengan skema pembelian kembali emas Antam melalui layanan pesan singkat.

Nilai penjualan bersih Antam pada semester I-2020 sebesar Rp 9,23 triliun. Emas menjadi kontributor terbesar penjualan dengan porsi 69 persen atau senilai Rp 6,41 triliun dari total penjualan. Seiring tingginya pertumbuhan permintaan emas sepanjang 2020, perusahaan fokus memperkuat basis pelanggan logam mulia di pasar domestik.

Chief Financial Officer PT Hartadinata Abadi Tbk Deny Ong mengatakan, permintaan masyarakat terhadap logam mulia cukup tinggi. Ini yang mendorong harga emas tinggi dan menjadi salah satu penopang kinerja positif perusahaan di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, perseroan sedang mengembangkan produk logam mulia sampai ke pecahan kecil, yakni 0,1 gram-100 gram.” Tujuannya untuk memenuhi permintaan seluruh kalangan masyarakat yang ingin berinvestasi di logam mulia,” katanya.

Pemerintah membentuk tim pengawas tata niaga nikel domestik. Pembentukan tim ini tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Nomor 108 Tahun 2020 tentang Tim kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral (HPM) nikel.

Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) berharap tim pengawas bisa menjadi wasit yang adil dalam transaksi nikel di dalam negeri.” Mari berikan kesempatan pemerintah yang dipimpin oleh Deputi Kemenko Marves Bidang ESDM untuk menjadi wasit yang adil antara penambang dan pengelola smelter,” ungkap Ketua Umum AP3I, Prihadi Santoso kepada KONTAN, Senin (17/8).

Tata niaga nikel domestik belakangan ini memunculkan polemik. Pasalnya, meski mengacu kontrak business to business (b to b), selama ini harga transaksi bijih nikel lebih ditentukan oleh perusahaan smelter. Kementerian ESDM pun menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11/2020 yang mengatur tata niaga nikel domestik berdasarkan HPM. Namun sejak terbit pada April 2020, regulasi tersebut belum ditaati.

Menurut Prihadi, belum teralisasinya aturan tersebut lantaran pelaku usaha masih mengkaji dan melakukan sejumlah pertimbangan. AP3I juga belum secara tegas menjamin smelter bisa segera menerapkan HPM sebagai acuan transaksi bijih nikel, meski pemerintah telah membentuk tim pengawas. Sebab, pelaku usaha smelter masih berharap adanya penyesuaian formula pada pengaturan tata niaga nikel tersebut. “Tunggu adanya penyesuaian kecil formula,” kata Prihadi.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey juga berharap, dengan terbentuknya tim kerja pengawasan tersebut aturan tata niaga nikel domestik yang mengacu pada HPM bisa teralisasi. Dengan begitu, penambangan dengan prinsip good mining practice juga bisa terlaksana. “Semoga dengan pembentukan tim Satgas HPM, pelaksanaan HPM benar-benar dipatuhi oleh seluruh pelaku nikel, baik penambang smelter,” ungkap dia kepada KONTAN, Senin (17/8).

Kota Langsa merupakan kota jasa yang juga memiliki sumber daya perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kota Langsa berada di pesisir timur Sumatera berjarak 440 kilometer dari Kota Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh.

BUMD Pemerintah Kota Langsa, Aceh, PT Pelabuhan Kuala Langsa, bersama PT Sultana Biomas Indonesia secara bertahap mengekspor 40.000 ton cangkang sawit ke Jepang. Ekspor perdana 7.060 ton cangkang sawit pada pekan lalu, diharapkan menjadi langkah awal menggairahkan aktivitas perdagangan komoditas unggulan Indonesia dari Pelabuhan Kuala Langsa.

Direktur Utama PT Pelabuhan Kota Langsa Muhammad Zulfri di Banda Aceh, Kamis (13/8/2020), menuturkan, eskpor 7.060 ton cangkang sawit bernilai setidaknya Rp 10 miliar. Jepang membutuhkan cangkang sawit untuk dijadikan briket pengganti batubara. “Bulan September kami akan ekspor 12.000 ton lagi. Pengiriman kami lakukan empat tahap dengan total volume 40.000 ton,” kata Zulfri.

Zulfri menuturkan, saat ini pihaknya sedang membangun komunikasi dengan beberapa calon pembeli di India, Iran, dan Pakistan. Komoditas yang ditawarkan, antara lain pala, pinang, dan cengkeh. Ekspor cangkang sawit diharapkan menyuntik energi baru bagi Pelabuhan Kuala Langsa dan eksportir di Aceh.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Muhammad Thanwier mengatakan, ekspor cangkang sawit lewat Pelabuhan Kuala Langsa adalah hasil kerja keras pengelola Pelabuhan dan eksportir melobi pembeli di luar negeri. Thanwier berharap kepercayaan pembeli dapat dijaga dengan baik agar kerja sama bisnis itu terus berlanjut.

Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Aceh Safuadi menuturkan, peluang ekspor dari Aceh belum dikelola serius. Padahal Aceh memiliki banyak komoditas layak ekspor, diantaranya Ikan segar, sayur-sayuran, lobster, kopi, nilam, pala, dan hasil hutan bukan kayu. “Barangnya ada, tetapi tidak ada yang memfasilitasi esksportir dengan calon pembeli,” kata Safuadi.

Sementara di Malang, Jawa Timur, Yayasan Inisiasi Dagang Hijau mengalami penurunan kinerja perdagangan komoditas kopi. Penurunan harga kopi robusta mencapai 10-15 persen dari sekitar 24.000 per kg kopi mentah. Harga kopi arabika mentah anjlok dari Rp 60.000 per kg menjadi Rp 34.000-Rp 37.000 per kg. Hal ini mengemuka dalam diskusi kopi virtual dengan tema “Peran Pengempul dalam Prospek Bisnis Kopi Berkelanjutan yang diadakan Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI), Kamis.

Dalam kesempatan itu, Rico Damanik, pengepul kopi di Simalungun, Sumatera Utara, mengatakan kondisi sulit membuat petani mengkonversi sebagain pohon kopinya menjadi tanaman sayur agar tetap punya penghasilan. Menurut Manager of Sustainability Management Services (SMS) PT Indo Cafco Wagianto, menekan kan pentingnya edukasi petani, “Edukasi membantuk menaikkan produktivitas dan kualitas kopi. Sampai saat ini programnya masih berjalan, meski sempat tersendat pembatasan sosial,” ujarnya.

Pemerintah bakal mengatur pengolahan dan pemanfaatan mineral logam tanah jarang (LTJ) alias rare earth element (REE). Pembahasan beleid itu sudah masuk tahap harmonisasi lintas kementerian. Isi pemanfaatan mineral logam tanah jarang mencuat seiring adanya pertemuan dua Menteri, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, membahas potensi mineral tanah jarang ini. Maklumlah, rare earth element bisa digunakan sebagai bahan baku senjata. Rumor yang beredar, Prabowo juga sudah menyambangi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Direktur Pembinaan and Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak mengungkapkan, ketentuan LTJ akan berbentuk peraturan pemerintah (PP). Penyusunan regulasi ini melibatkan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Pasalnya, selain masuk kategori mineral ikutan, LTJ mengandung unsur radioaktif. Kelak. Kementerian ESDM akan mengatur izin usaha pertambangan (IUP) dan Kementerian Perindustrian mengurusi pemanfaatan LTJ. “Sedang harmonisasi, termasuk dengan BATAN” kata Yunus kepada KONTAN, kemarin.

Dia enggan menggambarkan detail poin aturan itu. Namun sebagai kategori mineral ikutan, Kementerian ESDM tidak akan memberikan IUP khusus tanah jarang, melainkan bisa diusahakan mengikuti komoditas mineral atau bantuan. Contohnya, LTJ dalam bentuk monsait yang mengikuti timah. Maka pengolahan LTJ monasit itu mengikuti IUP timah,” Nanti kerjasama si pemegang IUP dengan BATAN, seperti itu intinya” ungkap Yunus. Pemerintah ingin mengatur agar pengolahan dan pemanfaatan LTJ dilakukan di dalam negeri.

Mengacu data Badan Geofisiologi Kementerian ESDM, sumber daya hipotetik mineral tanah jarang di Sumatra sekitar 23 juta tondengan tipe endapan LTJ interit, beserta 5 jura ton LTJ dengan tipe tailings. Sedangkan di Kalimantan, sumber daya hipotetik LTJ sekitar 7 juta ton dengan tipe tailings dan di Sulawesi sekitar 1,5 juta ton dengan tipe laterit/

Senior Vice President Corporate Secretary Mind Id, Rendi A. Witoelar menyebut pihaknya telah memetakan potensi LTJ yang bisa diolah. Namun untuk mengembangkan dalam skala komersial, Holding Perusahaan Tambang pelat merah itu masih menunggu kejelasan regulasi. Sebab, LTJ merupakan mineral ikutan atau produk samping yang memiliki kadar radio aktif. Sehingga tahap pengolahan menyangkut banyak regulasi dari lintas kementerian atau Lembaga. “Pemetaan sudah ada, tapi belum masuk komerisal.” Ungkap dia kepada KONTAN, Kamis (13/8).

Selain regulasi, pengambangan LTJ skala komersial memerlukan pemetaan tingkat lanjut untuk memastikan lebel sumber daya maupun cadangan yang tersedia, untuk menghitung skala bisnis dan keekonomian. Pelaksana Harian Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA), Djoko Widajatno menilai, setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan untuk mempercepat pemanfaatan LTJ di tanah air. Pertama, pemerintah perlu memastikan regulasi, Kedua, kesiapan teknologi. Ketiga, pemerintah perlu menugaskan BUMN.

Tren surplus neraca perdagangan Indonesia yang terjadi sejak Februari 2020 lalu, diperkirakan masih akan berlanjut ke bulan Juli 2020 tahun ini. Surplus diperkirakan terjadi karena mulai meningkatnya kinerja ekspor sementara impor belum ada perkembangan berarti karena aktivitas industry belum beroperasi maksimal.

Ekonom Bank BCA David Sumual memprediksi, neraca dagang Juli 2020 masih akan mengalami surplus sekitar US$ 1 miliar. Artinya surplus pada Juli 2020 tidak jauh berbeda dengan surplus pada bulan sebelumnya. Sebagai gambaran, pada Juni 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, surplus neraca perdangangan pada bulan Juni lalu mencapai US$ 1,27 miliar. “Angkanya masih sama. Mirip-mirip dengan bulan Juni 2020. Karena adanya perbaikan ekspor komoditas yang menunjang peningkatan ekspor,” kata David kepada KONTAN, Selasa (13/8).

David juga memperkirakan, peningkatan ekspor dipengaruhi oleh perbaikan harga sejumlah komoditas ekspor di pasar global. Misalnya, harga komoditas tembaga, mineral, nikel, dan juga harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Di sisi lain, kinerja impor diperkirakannya masih akan rendah. Ini disebabkan oleh masih landainya harga bahan bakar (BBM) sehingga menekan nilai impor. Meski begitu, David melihat kalau kinerja ekspor dan impor masing-masing akan menurun bila dibandingkan dengan kinerja ekspor dan impor di bulan Juli 2019. Sebab, “Aktivitas ekonomi saat ini juga masih lemah,” tandasnya.

Sementara itu, Peneliti Ekonomi Senior Institut Kajian Strategis (IKS) universitas Kebangsaan RI Eric Sugandi juga memperkirakan kalua neraca perdagangan pada Juli 2020 masih akan surplus US$ 1,1 miliar. Hitungan Eric, nilai ekspor pada Juli mencapai US$ 12,9 miliar, naik 7% dibanding bulan sebelumnya dan nilai impor US$ 11,8 miliar, juga naik 9,4% dibanding bulan Juni 2020. Walaupun secara tahunan, keduanya masih mencatat mengalami kontraksi atau turun.

Sementara itu, Ekonom Bank Permata Josua Pardede mempekirakan surplus neraca perdangangan Juli lebih tinggi dibandingkan Eric maupun David yakni sebesar US$ 1,24 miliar. Meskipun masih turun tipis dari surplus bulan Juni 2020. Josua melihat, baik ekspor maupun impor sama-sama mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya. Josua memperkirakan ekspor dan impor, masing-masing naik 6,7% dan 7,5% dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan ekspor, terdorong oleh kenaikan harga sejumlah komoditas, meski ada juga komoditas yang mengalami turun harga seperti batubara. Semetara kenaikan impor sejalan dengan peningkatan Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia, dan juga kenaikan harga minyak mentah dunia.

Adapun Ekonom Bank Danamon Wisnu Wardana meramal, surplus neraca dagang Juli akan jauh lebih rendah dibanding Juni, yakni hanya sebesar US$ 544 juta. Namun demikian, ia melihat factor pendorong surplus, masih sama dengan kondisi di bulan sebelumnya.