Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan minat masyarakat Indonesia membeli emas. Harga emas terkini cenderung melesat dibandingkan awal 2020, salah satunya karena pengaruh pandemi Covid-19. Harga emas atau logam mulia Antam ukuran 1 gram, per Kamis (20/8/2020), dibanderol Rp 1.030.000 atau turun Rp 28.000 dari hari sebelumnya. Sementara harga emas Antam ukuran terkecil 0,5-gram juga turun Rp 14.000, menjadi Rp 545.000.

Sebelumnya, situs perdagangan dan penyimpanan emas batangan secara daring, Treasury, mencatat penjualan emas pada masa pandemi Co-vid-19 meningkat dibandingkan tahun lalu. Hingga 9 Agustus 2020, terjadi peningkatan sebesar 150 ketimbang periode yang sama tahun lalu.” Kepercayaan terhadap emas sebagai simpanan untuk masa depan tetap memperlihatkan tren yang sangat positif. Hal ini ditunjukkan dengan penambahan jumlah pembeli dan juga jumlah volume emas yang dibeli,” kata Public Relations Manager Treasury Anang Samsudin.

Kepala Departemen Komunikasi PT Pegadaian (Persero) Basuki Tri Andayani mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 minat masyarakat terhadap tabungan emas semakin tinggi. Hal ini dipengaruhi persepsi masyarakat terhadap emas yang dinilai memiliki fungsi lindung nilai aset dan bermanfaat sebagai sarana menjaga ketahanan finansial pada masa krisis. Program Tabungan Emas dari PT Pegadaian (Persero) memperbolehkan nasabah menabung emas dengan berat minimal 0,01 gram. Angka itu setara dengan sekitar Rp 10.000 sehingga sangat mudah dijangkau siapa pun. “Anak sekolah pun dapat menyisihkan Rp 500-Rp1.000 per hari untuk dikumpulkan lalu menabung emas di Pegadaian,” ujarnya. Pegadaian mencatat, jumlah nasabag Tabungan Emas Pegadaian mencapai 5,9 juta nasabah. Angka ini melonjak dari posisinya per akhir 2019 yang sebanyak 4,6 juta nasabah.

Sekretaris Perusahaan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) Kunto Hendrapawoko mengatakan, kendati pandemi, komoditas emas masih direspons positif masyarakat. Produk emas batangan yang dikeluarkan Antam dengan ukuran 5-gram, 10-gram, dan 100-gram adalah produk emas batangan yang paling banyak dibeli.” Emas batangan dalam ukuran lebih kecil (emas mini), seperti 0,5-gram dan 1-gram adalah emas batangan yang paling diminati segmen milenial,” ujarnya. Untuk memenuhi permintaan emas yang cukup tinggi di masa pandemi, Antam menerapkan penjualan emas secara daring lewat laman resmi perusahaan. Selain itu, konsumen dimudahkan dengan skema pembelian kembali emas Antam melalui layanan pesan singkat.

Nilai penjualan bersih Antam pada semester I-2020 sebesar Rp 9,23 triliun. Emas menjadi kontributor terbesar penjualan dengan porsi 69 persen atau senilai Rp 6,41 triliun dari total penjualan. Seiring tingginya pertumbuhan permintaan emas sepanjang 2020, perusahaan fokus memperkuat basis pelanggan logam mulia di pasar domestik.

Chief Financial Officer PT Hartadinata Abadi Tbk Deny Ong mengatakan, permintaan masyarakat terhadap logam mulia cukup tinggi. Ini yang mendorong harga emas tinggi dan menjadi salah satu penopang kinerja positif perusahaan di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, perseroan sedang mengembangkan produk logam mulia sampai ke pecahan kecil, yakni 0,1 gram-100 gram.” Tujuannya untuk memenuhi permintaan seluruh kalangan masyarakat yang ingin berinvestasi di logam mulia,” katanya.

Pemerintah membentuk tim pengawas tata niaga nikel domestik. Pembentukan tim ini tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Nomor 108 Tahun 2020 tentang Tim kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral (HPM) nikel.

Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) berharap tim pengawas bisa menjadi wasit yang adil dalam transaksi nikel di dalam negeri.” Mari berikan kesempatan pemerintah yang dipimpin oleh Deputi Kemenko Marves Bidang ESDM untuk menjadi wasit yang adil antara penambang dan pengelola smelter,” ungkap Ketua Umum AP3I, Prihadi Santoso kepada KONTAN, Senin (17/8).

Tata niaga nikel domestik belakangan ini memunculkan polemik. Pasalnya, meski mengacu kontrak business to business (b to b), selama ini harga transaksi bijih nikel lebih ditentukan oleh perusahaan smelter. Kementerian ESDM pun menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11/2020 yang mengatur tata niaga nikel domestik berdasarkan HPM. Namun sejak terbit pada April 2020, regulasi tersebut belum ditaati.

Menurut Prihadi, belum teralisasinya aturan tersebut lantaran pelaku usaha masih mengkaji dan melakukan sejumlah pertimbangan. AP3I juga belum secara tegas menjamin smelter bisa segera menerapkan HPM sebagai acuan transaksi bijih nikel, meski pemerintah telah membentuk tim pengawas. Sebab, pelaku usaha smelter masih berharap adanya penyesuaian formula pada pengaturan tata niaga nikel tersebut. “Tunggu adanya penyesuaian kecil formula,” kata Prihadi.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey juga berharap, dengan terbentuknya tim kerja pengawasan tersebut aturan tata niaga nikel domestik yang mengacu pada HPM bisa teralisasi. Dengan begitu, penambangan dengan prinsip good mining practice juga bisa terlaksana. “Semoga dengan pembentukan tim Satgas HPM, pelaksanaan HPM benar-benar dipatuhi oleh seluruh pelaku nikel, baik penambang smelter,” ungkap dia kepada KONTAN, Senin (17/8).

Kota Langsa merupakan kota jasa yang juga memiliki sumber daya perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kota Langsa berada di pesisir timur Sumatera berjarak 440 kilometer dari Kota Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh.

BUMD Pemerintah Kota Langsa, Aceh, PT Pelabuhan Kuala Langsa, bersama PT Sultana Biomas Indonesia secara bertahap mengekspor 40.000 ton cangkang sawit ke Jepang. Ekspor perdana 7.060 ton cangkang sawit pada pekan lalu, diharapkan menjadi langkah awal menggairahkan aktivitas perdagangan komoditas unggulan Indonesia dari Pelabuhan Kuala Langsa.

Direktur Utama PT Pelabuhan Kota Langsa Muhammad Zulfri di Banda Aceh, Kamis (13/8/2020), menuturkan, eskpor 7.060 ton cangkang sawit bernilai setidaknya Rp 10 miliar. Jepang membutuhkan cangkang sawit untuk dijadikan briket pengganti batubara. “Bulan September kami akan ekspor 12.000 ton lagi. Pengiriman kami lakukan empat tahap dengan total volume 40.000 ton,” kata Zulfri.

Zulfri menuturkan, saat ini pihaknya sedang membangun komunikasi dengan beberapa calon pembeli di India, Iran, dan Pakistan. Komoditas yang ditawarkan, antara lain pala, pinang, dan cengkeh. Ekspor cangkang sawit diharapkan menyuntik energi baru bagi Pelabuhan Kuala Langsa dan eksportir di Aceh.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Muhammad Thanwier mengatakan, ekspor cangkang sawit lewat Pelabuhan Kuala Langsa adalah hasil kerja keras pengelola Pelabuhan dan eksportir melobi pembeli di luar negeri. Thanwier berharap kepercayaan pembeli dapat dijaga dengan baik agar kerja sama bisnis itu terus berlanjut.

Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Aceh Safuadi menuturkan, peluang ekspor dari Aceh belum dikelola serius. Padahal Aceh memiliki banyak komoditas layak ekspor, diantaranya Ikan segar, sayur-sayuran, lobster, kopi, nilam, pala, dan hasil hutan bukan kayu. “Barangnya ada, tetapi tidak ada yang memfasilitasi esksportir dengan calon pembeli,” kata Safuadi.

Sementara di Malang, Jawa Timur, Yayasan Inisiasi Dagang Hijau mengalami penurunan kinerja perdagangan komoditas kopi. Penurunan harga kopi robusta mencapai 10-15 persen dari sekitar 24.000 per kg kopi mentah. Harga kopi arabika mentah anjlok dari Rp 60.000 per kg menjadi Rp 34.000-Rp 37.000 per kg. Hal ini mengemuka dalam diskusi kopi virtual dengan tema “Peran Pengempul dalam Prospek Bisnis Kopi Berkelanjutan yang diadakan Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI), Kamis.

Dalam kesempatan itu, Rico Damanik, pengepul kopi di Simalungun, Sumatera Utara, mengatakan kondisi sulit membuat petani mengkonversi sebagain pohon kopinya menjadi tanaman sayur agar tetap punya penghasilan. Menurut Manager of Sustainability Management Services (SMS) PT Indo Cafco Wagianto, menekan kan pentingnya edukasi petani, “Edukasi membantuk menaikkan produktivitas dan kualitas kopi. Sampai saat ini programnya masih berjalan, meski sempat tersendat pembatasan sosial,” ujarnya.

Pemerintah bakal mengatur pengolahan dan pemanfaatan mineral logam tanah jarang (LTJ) alias rare earth element (REE). Pembahasan beleid itu sudah masuk tahap harmonisasi lintas kementerian. Isi pemanfaatan mineral logam tanah jarang mencuat seiring adanya pertemuan dua Menteri, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, membahas potensi mineral tanah jarang ini. Maklumlah, rare earth element bisa digunakan sebagai bahan baku senjata. Rumor yang beredar, Prabowo juga sudah menyambangi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Direktur Pembinaan and Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak mengungkapkan, ketentuan LTJ akan berbentuk peraturan pemerintah (PP). Penyusunan regulasi ini melibatkan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Pasalnya, selain masuk kategori mineral ikutan, LTJ mengandung unsur radioaktif. Kelak. Kementerian ESDM akan mengatur izin usaha pertambangan (IUP) dan Kementerian Perindustrian mengurusi pemanfaatan LTJ. “Sedang harmonisasi, termasuk dengan BATAN” kata Yunus kepada KONTAN, kemarin.

Dia enggan menggambarkan detail poin aturan itu. Namun sebagai kategori mineral ikutan, Kementerian ESDM tidak akan memberikan IUP khusus tanah jarang, melainkan bisa diusahakan mengikuti komoditas mineral atau bantuan. Contohnya, LTJ dalam bentuk monsait yang mengikuti timah. Maka pengolahan LTJ monasit itu mengikuti IUP timah,” Nanti kerjasama si pemegang IUP dengan BATAN, seperti itu intinya” ungkap Yunus. Pemerintah ingin mengatur agar pengolahan dan pemanfaatan LTJ dilakukan di dalam negeri.

Mengacu data Badan Geofisiologi Kementerian ESDM, sumber daya hipotetik mineral tanah jarang di Sumatra sekitar 23 juta tondengan tipe endapan LTJ interit, beserta 5 jura ton LTJ dengan tipe tailings. Sedangkan di Kalimantan, sumber daya hipotetik LTJ sekitar 7 juta ton dengan tipe tailings dan di Sulawesi sekitar 1,5 juta ton dengan tipe laterit/

Senior Vice President Corporate Secretary Mind Id, Rendi A. Witoelar menyebut pihaknya telah memetakan potensi LTJ yang bisa diolah. Namun untuk mengembangkan dalam skala komersial, Holding Perusahaan Tambang pelat merah itu masih menunggu kejelasan regulasi. Sebab, LTJ merupakan mineral ikutan atau produk samping yang memiliki kadar radio aktif. Sehingga tahap pengolahan menyangkut banyak regulasi dari lintas kementerian atau Lembaga. “Pemetaan sudah ada, tapi belum masuk komerisal.” Ungkap dia kepada KONTAN, Kamis (13/8).

Selain regulasi, pengambangan LTJ skala komersial memerlukan pemetaan tingkat lanjut untuk memastikan lebel sumber daya maupun cadangan yang tersedia, untuk menghitung skala bisnis dan keekonomian. Pelaksana Harian Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA), Djoko Widajatno menilai, setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan untuk mempercepat pemanfaatan LTJ di tanah air. Pertama, pemerintah perlu memastikan regulasi, Kedua, kesiapan teknologi. Ketiga, pemerintah perlu menugaskan BUMN.

Tren surplus neraca perdagangan Indonesia yang terjadi sejak Februari 2020 lalu, diperkirakan masih akan berlanjut ke bulan Juli 2020 tahun ini. Surplus diperkirakan terjadi karena mulai meningkatnya kinerja ekspor sementara impor belum ada perkembangan berarti karena aktivitas industry belum beroperasi maksimal.

Ekonom Bank BCA David Sumual memprediksi, neraca dagang Juli 2020 masih akan mengalami surplus sekitar US$ 1 miliar. Artinya surplus pada Juli 2020 tidak jauh berbeda dengan surplus pada bulan sebelumnya. Sebagai gambaran, pada Juni 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, surplus neraca perdangangan pada bulan Juni lalu mencapai US$ 1,27 miliar. “Angkanya masih sama. Mirip-mirip dengan bulan Juni 2020. Karena adanya perbaikan ekspor komoditas yang menunjang peningkatan ekspor,” kata David kepada KONTAN, Selasa (13/8).

David juga memperkirakan, peningkatan ekspor dipengaruhi oleh perbaikan harga sejumlah komoditas ekspor di pasar global. Misalnya, harga komoditas tembaga, mineral, nikel, dan juga harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Di sisi lain, kinerja impor diperkirakannya masih akan rendah. Ini disebabkan oleh masih landainya harga bahan bakar (BBM) sehingga menekan nilai impor. Meski begitu, David melihat kalau kinerja ekspor dan impor masing-masing akan menurun bila dibandingkan dengan kinerja ekspor dan impor di bulan Juli 2019. Sebab, “Aktivitas ekonomi saat ini juga masih lemah,” tandasnya.

Sementara itu, Peneliti Ekonomi Senior Institut Kajian Strategis (IKS) universitas Kebangsaan RI Eric Sugandi juga memperkirakan kalua neraca perdagangan pada Juli 2020 masih akan surplus US$ 1,1 miliar. Hitungan Eric, nilai ekspor pada Juli mencapai US$ 12,9 miliar, naik 7% dibanding bulan sebelumnya dan nilai impor US$ 11,8 miliar, juga naik 9,4% dibanding bulan Juni 2020. Walaupun secara tahunan, keduanya masih mencatat mengalami kontraksi atau turun.

Sementara itu, Ekonom Bank Permata Josua Pardede mempekirakan surplus neraca perdangangan Juli lebih tinggi dibandingkan Eric maupun David yakni sebesar US$ 1,24 miliar. Meskipun masih turun tipis dari surplus bulan Juni 2020. Josua melihat, baik ekspor maupun impor sama-sama mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya. Josua memperkirakan ekspor dan impor, masing-masing naik 6,7% dan 7,5% dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan ekspor, terdorong oleh kenaikan harga sejumlah komoditas, meski ada juga komoditas yang mengalami turun harga seperti batubara. Semetara kenaikan impor sejalan dengan peningkatan Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia, dan juga kenaikan harga minyak mentah dunia.

Adapun Ekonom Bank Danamon Wisnu Wardana meramal, surplus neraca dagang Juli akan jauh lebih rendah dibanding Juni, yakni hanya sebesar US$ 544 juta. Namun demikian, ia melihat factor pendorong surplus, masih sama dengan kondisi di bulan sebelumnya.

PT Hartadinata Abadi Tbk (Hartadinata), produsen dan penyedia perhiasan emas terintegrasi Indonesia membukukan kinerja positif di tengah pandemi Covid-19. Pada triwulan II-2020, pendapatan perseroan tumbuh 11% secara tahunan menjadi sebesar Rp 1,96 triliun. Laba bersih yang didulang sebesar Rp 78,8 miliar.

Chief Financial Officer PT Hartadinata Abadi Tbk Deny Ong mengatakan, kinerja positif ini terutama ditopang kenaikan harga emas dan peningkatan permintaan terhadap logam mulia. Pihaknya sedang mengembangkan produk logam mulia sampai ke pecahan kecil yakni pecahan 0,1 gram sampai 100 gram untuk memenuhi permintaan seluruh masyarakat yang ingin berinvestasi di logam mulia.

Penambang nikel masih mengeluhkan harga jual bijih nikel yang masih di bawah atau tidak sesuai dengan Harga Patokan Mineral (HPM). Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11/2020 yang mengatur tentang tata niaga nikel domestik yang mengacu pada HPM.

Sekertaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan, para penambang  merasa keberatan karena perusahaan smelter lokal tetap tidak menerima harga bijih nikel sesuai HPM yang berlaku. “Di sisi lain, kami selaku penambang, membayar pajak sesuai HPM,” kata dia, Selasa (11/8).  

Meidy menambahkan, pembentukan formula HPM sudah mengacu kesepakatan antara penambang, pemilik smelter, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Kemenko Maritim dan Investasi. Oleh karena itu, dia juga mendukung pembentukan satgas pengawas transaksi jual-beli bijih nikel yang sesuai HPM.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), Prihadi Santoso tidak menanggapi keengganan pengelola smelter membeli dari penambang. Dia hanya meminta pemerintah hadir menjadi wasit dalam merumuskan HPM. “Tim Pengawas diharapkan bekerja cepat menginventarisasi masaalah,” ungkap dia.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak mengatakan, harga jual-beli bijih nikel yang mengacu pada HPM merupakan formulasi yang adil bagi penambang maupun smelter. Penetapan HPM pada Permen ESDM No. 11/2020 telah mempertimbangkan Harga Mineral Acuan (HMA) Internasional. Harga bijih nikel yang mengacu HPM pasti di atas Harga Pokok Produksi (HPP) dari penambang.

Contohnya, HPP nikel rata-rata US$ 20 – US$ 22 per ton. Dengan harga rata-rata bijih di level US$ 28 – US$ 30 per ton, kata Yunus, penambang masih menikmati margin profit 34% sedangkan smelter sekitar 33%. Sehingga, tetap memberikan margin untung bagi penambang maupun pengusaha smelter.

Induk usaha (holding) Perkebunan Nusantara mulai menggarap bisnis retail penjualan gula pasir langsung konsumen. Selama ini, gula BUMN perkebunan dijual melalui lelang.

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, menyatakan aksi korporasi ini dilakukan untuk membantu pemerintah menjaga stabilitas harga gula. Selama ini, hasil produksi gula melalui tiga-empat rantai pasok sebelum tiba di tangan konsumen.

PTPN membuka kerja sama dengan distributor dan perusahaan lain yang tertarik membuat gula dengan merek hingga kemasan sendiri. Tujuan utama perusahaan adalah mendistribusikan gula dengan harga terjangkau.

Direktur Pemasaran Holding PTPN, Dwi Sutoro, menyatakan tahap pertama perusahaan adalah menyiapkan 40 ribu ton untuk disebar ke retail. Stok itu akan dipasarkan hingga masa giling tahun depan atau sekitar Juli 2021.

Jumlah produksi gula kemasan ini sekitar 5 persen dari target produksi tahun ini yang mencapai 800 ribu hingga 1 juta ton. Dengan kuota tersebut, perusahaan berharap pasokan gula akan selalu terjaga dan harga di pasar bisa sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp 12.500 per kilogram.

PTPN kini sedang berdiskusi guna membagi wilayah distribusi dari pabrik gula milik anggota holding. Distribusi akan dilakukan melalui kemitraan dengan 65 koperasi dan tujuh pelaku UMKM yang tersebar di enam anak perusahaan di seluruh Indonesia.

Perusahaan berharap menambah pembeli dan menjangkau partai kecil seperti UMKM. Satu partai sebelumnya diizinkan membeli 10 ribu ton kini diubah menjadi 1.000 ton saja. PTPN berencana menurunkannya hingga 500 ton jika memungkinkan.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PHIPS) mencatat harga gula pasir nasional sejak awal tahun selalu berada di atas HET. Harga gula berkisar Rp 14 ribu dan tercatat melonjak hingga Rp 18 ribu per kilogram pada April 2020. Ketua Asosiasi Gula Indonesia, Budi Hidayat, memperkirakan tingginya harga gula ini dipicu oleh distribusi yang terhambat, terutama setelah pandemi terjadi.

International Coffee Organization (ICO) mencatat harga kopi di pasar global terus mengalami penurunan. Harga semakin terpuruk ketika Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan penyebaran virus corona atau Covid-19 sebagai pandemi global pada Maret lalu. Saat itu, harga kopi sudah jatuh hingga US$ 2,5 per kilogram.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai ekspor biji kopi dan kopi olahan Indonesia pada Januari-Mei lalu juga turun sebesar 12,2 persen secara tahunan. Impor kopi juga melorot hingga 35,17 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Ketua Dewan ICO sekaligus Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo menambahkan, penurunan terjadi akibat daya beli konsumen yang melemah, serta adanya mitigasi penyebaran Covid-19 pada negara tujuan ekspor.

Meski begitu, Iman menuturkan, masih ada peluang meningkatkan bisnis kopi dalam negeri. Jumlah konsumsi yang menembus 288 ribu ton pada 2019 menempatkan Indonesia sebagai konsumen kopi tertinggi kedua di dunia setelah Brasil.

Direktur Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia Agung Wahyu Susilo mengatakan konsumsi kopi dunia terus meningkat, tapi ini juga diikuti oleh tumbuhnya negara eksportir kopi. Namun, Agung mengatakan, tren produksi kopi Indonesia terus mengalami penurunan di tengah kenaikan tren konsumsi. Kalau pada sektor budi daya (on farm) tidak ditingkatkan, Agung khawatir suatu saat Indonesia akan menjadi negara pengimpor kopi.

Dewan Pengurus Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI), Wildan Mustofa, mengatakan sebanyak 96 persen produksi kopi nasional ditanam oleh perkebunan rakyat. Adapun produksi kopi Tanah Air hanya meningkat sedikit dalam 10 tahun.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menggelar eksplorasi (government drilling) di 20 wilayah panas bumi. Persiapan dan eksplorasi akan bergulir mulai tahun ini hingga 2024 mendatang.

Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Ida Nuryatin Finahari mengemukakan, eksplorasi panas bumi yang dilakukan pemerintah akan dimulai pada tahun 2021 dan dikerjakan oleh Badan Geologi. “Eksplorasi dilakukan oleh pemerintah tahun 2020-2024, total ada 20 (wilayah panas bumi),” kata Ida kepada KONTAN, Minggu (9/8).

Ida menyatakan, eksplorasi berlangsung pada wilayah terbuka maupun Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), potensi dari 20 wilayah panas bumi tersebut mencapai 683 megawatt (MW). Gambaran potensi 683 MW dari 20 wilayah panas bumi tersebar di Jawa sebanyak 365 MW, Bali dan Nusa Tenggara 110 MW, Sulawesi 85 MW, Maluku 70 MW, Sumatra 40 MW, dan Kalimantan 13 MW.

Selanjutnya, setelah eksplorasi dan data sudah lengkap, Kementerian ESDM rencananya pada tahun 2022 mulai melaksanakan penawaran secara bertahap. Penawaran tersebut bisa dalam bentuk penugasan kepada BUMN maupun lelang terbuka kepada pelaku bisnis. Ida menambahkan, belum bisa membeberkan berapa wilayah yang lebih dulu ditawarkan pada tahun 2022 mendatang. “Belum pasti, tunggu hasil eksplorasi,” ujarnya.

Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Priyandaru Effendi menyatakan, pemerintah mengambil risiko eksplorasi dan biaya eksplorasi tidak wajib diganti oleh pemenang setelah WKP tersebut dilelang. Alhasil, harga listrik dari panas bumi pun bisa lebih murah. Menurutnya, program eksplorasi seharusnya tetap disinergikan dengan wilayah panas bumi yang diminati investor. Dia juga berharap masih ada WKP yang ditenderkan kepada Pengembang listrik swasta (IPP) sehingga tidak semua masuk program government drilling.