Keluhan masyarakat terkait adanya penambangan batu bara secara ilegal di sekitar situs sejarah Benteng Madang, ditindaklanjuti DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). Rabu (21/10), sejumlah anggota dewan dipimpin Ketua H Akhmad Fahmi, Wakil Ketua H Akhmad Kusasi dan Rodi Maulidi serta lima lainnya, melakukan pemantauan ke lokasi.

Lokasi penambangan batu bara liar tersebut di Desa Madang, Kecamatan Padang Batung. Setelah jalan kaki melewati jalan menanjak sekitar 500 meter dari jalan raya, rombongan menyaksikan tanah bekas dikeruk yang permukaannya dipenuhi batu bara. Termasuk akses jalan keluar angkutan, yang telah dibuat untuk mengangkut hasil tambang. Namun, saat dilakukan pemantauan aktivitas sudah dihentikan.

“Kami menduga penambangan ini dilakukan menggunakan alat berat dan dilakukan malam hari. Kami akan terus berusaha melacak oknum yang melakukan penambangan ilegal yang berpotensi merusak lingkungan dan meresahkan masyarakat. Kami juga akan memintai keterangan PT AGM sebagai pemegang PKP2B, terkait pengawasan yang mereka lakukan,” janji dia.

Terkait informasi lokasi tambang yang sangat dekat dengan situs Benteng Madang, menurut Fahmi, tidak benar. Sebab, jaraknya lebih dari 500 meter. Benteng Madang terletak di sebelah kanan jalan dari arah Kandangan. Sedangkan lokasi tambang di sebelah kiri jalan raya dan jarak dari jalan yang dibuat penambang lebih dari 500 meter.

Kepala Dispera KPLH HSS, Ronaldy Prana Putra, mengatakan, Pemkab HSS terus mengoptimalkan komunikasi dengan dinas teknis yang menangani pertambangan di Provinsi Kalsel, serta pihak aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Ronaldy pun meminta masyarakat lebih aktif ikut melakukan pengawasan, sehingga penambangan ilegal yang merusak lingkungan tidak terjadi.

Sebagai wujud dukungan terhadap pemerataan pembangunan nasional PT Pertamina (Persero) terus berupayap memperluas jangkauan distribusi energinya.

Data internal Perusahaan menunjukkan bahwa dari 7.196 Kecamatan di Indonesia, 3.827 Kecamatan diantaranya atau sekitar 53% belum memiliki SPBU sebagai channel resmi pengisian bahan bakar, sehingga terkadang harga bahan pokok melambung tinggi dikarenakan harga bahan bakar di daerah tersebut menyesuaikan akses untuk mendapatkan bahan bakar terdekat.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pertamina menghadirkan Pertashop, sebuah solusi ketahanan energi nasional dengan konsep pemerataan jaringan distribusi. Diharapkan biaya distribusi dan transportasi dapat ditekan dengan adanya jaringan distribusi Pertashop yang dapat menjangkau daerah yang belum terdapat SPBU. Hal ini tentunya mampu menjadi stimulus perekonomian bagi pembangunan suatu daerah.

Tahun ini, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VII mendapatkan amanah dari Kementerian Dalam Negeri sejumlah 44 Pertashop untuk 44 Desa yang termasuk dalam kategori Desa 3T (Terpencil, Terluar, Tertiggal) dan Desa berprestasi seSulawesi. Dimana hingga berita ini diturunkan sudah terealisasi sejumlah 32 Pertashop.

Rata-rata penjualan Pertashop mencapai minimum 300 liter/hari untuk Produk Pertamax dengan harga setara SPBU terdekat. Pertashop juga menjadi outlet yang menjual Elpiji Bright Gas, Pelumas dan Produk retail pertamina lainnya.

Unit Manager Comm, Rel & CSR MOR VII Laode Syarifuddin Mursali mengatakan bahwa Pertashop dipersyaratkan di desa/kecamatan yang belum ada SPBU/Lembaga Penyalur Pertamina dalam radius 10 km. “Terdapat 3 kategori Pertashop yang disesuaikan dengan ketersediaan lahan yang dimiliki. Pertashop Gold untuk luas lahan minimum 210 m2, Pertashop Platinum untuk luas lahan minimum 300 m2, dan terakhir Pertashop Diamond untuk luas lahan minimum 500m2. Luasan tanki penyimpanan dan varian produknya tentunya menyesuaikan,” tutur Laode

Sejak 2018 hingga kini, PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menguasai 50% total produksi nikel dalam negeri. Sebelum itu, pada 2014 silam, PT Vale Indonesia Tbk (INCO) masih menguasai pasar, yakni 77% produksi nasional, disusul PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dengan 19% dan perusahaan lain 3%.

Kini IMIP menguasai separuh produksi nikel nasional, sementara porsi INCO menyusut menjadi 22%. Adapun ANTM hanya mencuil 5%. Share ANTM masih di bawah Virtue Dragon yang mencatatkan 11% produksi, sedangkan Harita Group 6% dan perusahaan lain sebanyak 6%.

Tahun lalu, Indonesia memproduksi nikel 800.000 ton, tertinggi di dunia, mengungguli Filipina di posisi kedua dengan 420.000 ton. Peta penguasaan produksi nikel dicermati seiring rencana pemerintah menggenjot industri pendukung mobil listrik, yakni produksi baterai litium. Bahan baku utama baterai kendaraan listrik berasal dari produk nikel.

CEO PT IMIP, Alexander Barus membeberkan, pencapaian produksi nikel olahan di Morowali bukan sekali jadi. Bahkan untuk menunjang konstruksi, IMIP harus membangun sendiri pembangkit diesel berkapasitas 6 x 3 MW. Awal 2014, smelter pertama berdiri dengan kapasitas saat itu 300.000 ton Nickel Pig Iron (NPI). Industri nikel olahan Morowali berkembang pesat dalam rentang 2015-2019. “Totalnya kini kita punya 32 line (fasilitas produksi),” ungkap Alex.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, dalam lima tahun terakhir, Tsingshan Group dan Jiangsu Delong Group agresif mengembangkan industri olahan nikel di Sulawesi dan Maluku. Di Konawe, Jiangsu Delong ekspansif melalui Virtue Dragon yang mengolah nikel menjadi NPI dan stainless steel serta obsidian stainless steel yang memproduksi SS Billets.

Chief Financial Officer INCO Bernardus Irmanto mengakui, dari sisi volume, produk turunan nikel olahan INCO tersalip IMIP. “Hampir setiap 12 bulan-18 bulan mereka menambah line produksi baru. Memang produksi NPI IMIP jauh melebihi produksi nickel matte INCO,” kata dia.

Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Budi Waseso mengatakan entitasnya akan segera mengembangkan produk mi berbahan dasar sagu sebagai pendamping bahan pokok beras. Bulog telah menggandeng perusahaan swasta untuk merealisasikan rencana tersebut.

Tanpa menyebut nama perusahaan yang dimaksud, Buwas akan segera membangun pabrik di 20 wilayah di Indonesia sebagai lokasi pengolahan sagu. Pabrik-pabrik ini juga akan mengelola bahan pokok lainnya, seperti ubi dan singkong.

Berdasar data Kementerian Pertanian, potensi lahan sagu saat ini mencapai 5,5 juta hektare. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Momon Rusmono menjelaskan pemerintah sedang mengembangkan fokus diversifikasi pangan lokal, termasuk sagu. la menerangkan, sagu memiliki kandungan karbohidrat hingga 85 persen. “Sagu cukup menarik karena kalorinya tinggi, karbohidratnya juga tinggi,” tuturnya.

PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region (MOR) V Jatimbalinus Kembali menyalurkan bantuan modal sebesar Rp 2,135 miliar melalui Program Kemitraan, kepada 25 UMKM Binaan yang berada di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Selama 2020 Pertamina telah salurkan modal untuk 191 UMKM mitra binaan. Program Kemitraan (PK) merupakan program untuk meningkatkan kemampuan UMKM menjadi Mitra Binaan Pertamina agar menjadi Tangguh dan mandiri, sekaligus memberikan multiplier effect bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah operasi perusahaan khususnya, maupun masyarakat Indonesia pada umumnya guna mendukung kegiatan Pertamina dan juga mitra bisnis.

Executive General Manager Pertamina Regional Jatimbalinus, CD Sasongko menyampaikan,”Dengan adanya bantuan akses permodalan ini, UMKM binaan Pertamina juga bisa mendapatkan pendampingan dan bimbingan dalam menylasati pengelolaan model usaha untuk menjadi lebih tangguh,” ujar Sasongko.

Konsep yang disebut korporasi tani ini berupaya diwujudkan Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia (Intani). Caranya, dengan menginisiasi kemitraan untuk menggarap 1.000 hektar lahan milik petani di Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Penanaman padi perdana berlangsung pada Sabtu (17/10/2020).

Menurut rencana, lahan 1.000 hektar itu akan digarap 15 kelompok tani yang masing-masing beranggotakan rata-rata 200 orang. Mereka didampingi anggota pesantren setempat dan sekitar 20 orang yang telah memperoleh pendidikan vokasi di bidang pertanian dan agrobisnis.

Kolaborasi ini menggandeng TaniFund dari TaniHub Group, PT Mitra Bumdes Nusantara, PT Pupuk Indonesia Pangan (Persero), PT Pupuk Kujang, dan Pesantren Pemberdayaan Al-Muhtadiin. Produktivitas lahan diperkirakan 6 ton per hektar. Berdasarkan simulasi bisnis, petani berpotensi meraih pendapatan Rp 13,5 juta-Rp 15 juta per orang saat panen.

Pesantren yang menjadi pendamping sedang mendirikan koperasi. Nantinya, mesin pengering dan penggiling padi akan diberikan kepada koperasi sehingga beras yang dihasilkan dapat dijual secara daring. Selain itu,PT Mitra Bumdes Nusantara dan PT Pupuk Indonesia Pangan (Persero) berperan sebagai penyerap hasil panen.

Direktur TaniFund Edison Tobing menyatakan, TaniHub Group berkontribusi membantu menyelesaikan permasalahan petani dari sisi pemanfaatan teknologi dan pasar. VP of Business Development TaniFund (TaniHub Group) Grace Astari menambahkan, TaniFund menyalurkan lebih dari Rp 20 miliar kepada 15 kelompok tani yang menggarap lahan.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah, berpendapat, “Sebisa mungkin, nilai tambah itu dinikmati secara lokal. Produk yang keluar dari wilayah itu minimal sudah bersifat setengah jadi,” katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada September 2020, Indonesia mencatatkan nilai ekspor sebesar US$ 14,01 miliar. Pada periode yang sama, nilai impor Indonesia sebesar US$ 11,57 miliar. Alhasil, Indonesia menangguk surplus sekitar US$ 2,44 miliar. “Sudah lima bulan berturut-turut sejak Mei 2020, Indonesia mengalami surplus. Surplus September ini juga lebih besar dari surplus Agustus 2020 yang sebesar US$ 2,35 miliar,” kata Suhariyanto, Kepala BPS, kemarin (15/10).

BPS mencatat total nilai impor bahan baku atau bahan penolong pada September 2020 mencapai US$ 8,32 miliar. Nilai ini naik 18,96% dibanding dengan Agustus 2020. Suhariyanto menjelaskan, kenaikan impor bahan baku secara bulanan berasal dari impor gandum dari Ukraina, lalu raw sugar of other cane sugar dari Thailand, juga kenaikan impor cero alloy dari Afrika Selatan.

BPS juga mencatat, impor barang modal tumbuh 19% di periode itu senilai US$ 2,13 miliar. Nilai ini setara dengan 18,45% dari keseluruhan nilai impor di periode tersebut.

Surplus neraca perdagangan pada September 2020 juga berkaitan erat dengan kenaikan harga sejumlah komoditas unggulan ekspor Indonesia. Misalnya, harga minyak kelapa sawit (CPO) naik 4,97% dibanding harga bulan sebelumnya atau month on month (mom), dan bahkan melesat 37,5% dibanding dengan harga pada September 2019 atau secara year on year (yoy). Harga karet juga naik 9,07% mom dan secara tahunan naik 23,9% yoy.

Di sisi lain, harga sejumlah komoditas juga merosot. Misalnya harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) turun 10% mom dari US$ 41,63 per barel menjadi US$ 37,43 per barel. Dibandingkan dengan September 2019, ICP bahkan turun tajam sebesar 38,5%.

Di samping itu BPS juga mencatat, impor barang konsumsi turun pada September 2020. Nilainya sebesar US$ 1,12 miliar atau turun 6,12% mom. Bila dibandingkan dengan September 2019, impor konsumsi pada periode tahun ini tercatat turun 20,38% yoy.

Secara umum, Direktur Eksekutif Informasi, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko menambahkan, neraca dagang pada September 2020 menunjukkan perbaikan ekonomi Indonesia.

Hubungan China dengan Australia memanas. China dikabarkan memboikot impor batubara dari Australia. Bahkan, operator pembangkit listrik dan pabrik baja di China telah diberitahukan untuk menghentikan penggunaan batubara dari Negeri Kanguru tersebut. Hal ini bakal mempengaruhi pasar batubara global.

PT Adaro Energy Tbk (ADRO) mengakui tak bisa langsung menambah volume ekspor ke China. Pasalnya, penjualan ADRO merupakan kontrak jangka panjang. “Volume penjualan kami juga sudah disesuaikan dengan produksi,” ujar Mahardika Putranto, Head of Corporate Secretary Investor Relations kepada KONTAN, Rabu (14/10).

Boikot yang dilakukan China ini justru bisa berdampak negatif bagi emiten batubara. Pasalnya, aksi ini membuat harga batubara turun. “Sangat masuk akal jika larangan batubara Australia di China menyebabkan harga spot batubara acuan Newcastle terkoreksi 3,6% pekan ini,” ujar Analis Phillip Sekuritas Indonesia Debbie Naomi Panjaitan.

Kepala Riset NH Korindo Sekuritas Indonesia Anggaraksa Arismunandar juga mengatakan, boikot batubara Australia akan semakin menekan harga batubara. Saat ini harga acuan batubara ICE Newcastle untuk pengiriman November 2020 sudah berada di bawah level US$ 55 per ton. Wajar saja, kontribusi Australia mencapai 35% dari total impor batubara China.

Analis MNC Sekuritas Catherina Vincentia mengatakan, emiten batubara masih akan mendapat angin segar dari beleid omnibus law yang akan mendorong masuknya investor asing. Beberapa poin beleid juga memudahkan perusahaan tambang memperpanjang izin operasional. Di sektor ini, ia menjagokan ADRO, PTBA dan ITMG.

Konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana membangun industri baterai berbahan baku nikel. BUMN yang bakal mengerjakan proyek besar ini adalah PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara.

CEO Group Mind Id, Orias Petrus Moedak mengemukakan, Mind Id dan anak usahanya Aneka Tambang akan menangani sektor hulu pertambangan, kemudian produk tengah (intermediate) hingga hilir akan menjadi tanggung jawab Pertamina dan PLN. Saat ini, ketiga BUMN sedang menyusun skema pembentukan PT Indonesia Baterai. Menurut Orias, Holding Indonesia Baterai akan menggandeng mitra dan membentuk perusahaan patungan atau joint venture (JV).

Kini, ada dua calon mitra yang sudah mereka jajaki, yakni perusahan asal China dan Korea Selatan. Meski belum membuka identitas perusahaan dimaksud, Orias membocorkan bahwa nilai investasi dari hulu hingga hilir untuk kedua proyek baterai itu mencapai US$ 12 miliar atau sekitar Rp 176,4 triliun (kurs US$ 1=Rp 14.700). Sumber pendanaan kedua proyek itu akan dipenuhi melalui ekuitas para pemegang saham serta pinjaman perbankan.

Produk baterai dari kedua proyek untuk mendukung keperluan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) dan penyimpanan energi listrik (storage) khususnya dalam rangka melengkapi pemanfaatan energi surya. Untuk pasokan nikel sebagai bahan baku, Orias mengungkapkan saat ini BUMN melalui Mind Id menguasai 30,4% cadangan nikel di Indonesia, yang dimiliki Aneka Tambang dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Saat ini, Mind Id memiliki 20% saham INCO.

Sejatinya, Indonesia selama ini dikenal sebagai produsen sekaligus eksportir nikel, bahan baku utama EV Battery. “Rencana pengembangan ini juga merupakan langkah bagus untuk memperkuat value chain di Indonesia, serta pengembangan industri baterai untuk mobil listrik sebagai bagian dari proses transformasi sistem energi, “ ungkap Erick Thohir, Menteri BUMN lewat keterangan tertulis, belum lama ini.

Pemerintah dan PT PLN (persero) mendorong uji coba co-firing pada sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan memanfaatkan palet kayu. Metode ini mencampurkan material lain pada komposisi tertentu ini untuk mengurangi penggunaan batubara sebagai sumber energi primer pada PLTU. Co-firing menjadi salah satu bagian rencana pemerintah mengoptimalkan energi terbarukan untuk mendorong 23% dalam bauran energi nasional pada 2025.