Pemerintah berambisi memproduksi 1 juta barel minyak mentah di dalam negeri per hari pada 2030. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral per 23 November 2020, produksi minyak mentah di dalam negeri 705.883 barel per hari dan gas bumi 6,5 miliar standar kaki kubik per hari. Mengacu pada target produksi migas tahun 2030, ada kekurangan produksi minyak sekitar 295.000 barel per hari dan gas bumi kurang 5,5 miliar standar kaki kubik per hari.

Strategi pemerintah menuju produksi 1 juta barel pada 2030 antara lain mengoptimalkan potensi sumur minyak, mempercepat status cadangan migas ke produksi, menerapkan metode pengurasan minyak tingkat lanjut, serta menggiatkan eksplorasi.

Melihat kenyataan itu, pelaku usaha hulu migas Indonesia bersikap realistis. Strategi pemerintah menuju 1 juta barel per hari pada 2030 memerlukan keekonomian yang lebih besar dibandingkan dengan saat ini. Ringkasnya, target itu perlu insentif yang lebih menarik daripada saat ini.

Apalagi, indeks daya tarik fiskal Indonesia di sektor hulu migas berada di bawah rata-rata indeks di dunia. Dari skala 0-5, indeks daya tarik fiskal Indonesia berada di angka 2,4, sedangkan rata-rata dunia 3,3. Indonesia dianggap sebagai negara yang kurang menarik untuk berinvestasi di sektor hulu migas.

Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEIKI) mencatat permintaan kopi olahan pada kuartal III/2020 sudah berada di posisi 0% atau stagnan. Ketua Bidang Kopi Specialty dan Industri AEIKI Moelyono Soesilo mengatakan permintaan kopi pada kuartal IV/2020 akan kembali ke posisi pra-pandemi. Sayangnya, pertumbuhan konsumsi kopi di dalam negeri tidak diikuti dengan ketersediaan bahan baku, padahal pabrikan sudah mulai ekspansif. Sepanjang 2020, volume produksi kopi olahan diperkirakan turun 5%-10% secara tahunan menjadi sekitar 350.000-360.000 ton. Sementara itu, volume produksi kopi olahan pada 2021 diproyeksi hanya tumbuh sekitar 4,22% menjadi 360.000-380.000 ton.

Adapun, produksi bubuk kopi ritel mendominasi hasil gilingan biji kopi bubuk dengan ampas dan 20% untuk kopi bubuk tanpa ampas. hanya 10% dari hasil gilingan kopi dialokasikan untuk produksi minuman rasa kopi, permen rasa kopi, dan produk makanan dan minuman lainnya yang berbahan kopi.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani sebelumnya menyebutkan sektor pangan dan pertanian sudah seharusnya diberikan prioritas oleh pemerintah, mengingat sektor ini terbukti cukup tangguh selama masa pandemi Covid-19. Pangan dan pertanian menjadi salah satu sektor yang dapat diandalkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik pada situasi pandemi. Sektor pangan dan pertanian dapat diandalkan dalam mengurangi  jumlah pengangguran terbuka, menyejahterakan masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengemukakan Indonesia merupakan negara penghasil biji kopi terbesar keempat di dunia setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Pada 2019, produksi biji kopi Indonesia mencapai 729.1000 ton, dengan nilai ekspor produk kopi olahan sebesar US$ 610,89 juta. Kemenperin mendata ekspor produk kopi olahan pada ahir 2019 tumbuh 5,33% menjadi US$ 610,89 juta. Indonesia tercatat sebagai negara penghasil biji kopiterbesar keempat di dunia dengan produksi rata-rata sekitar 773.000 ton per tahun atau menyumbang 8% dari produksi kopi dunia.

Indonesia akan terus menjadi eksportir utama produk kopi olahan karena didukung pula dengan maraknya gaya hidup minum kopi di dunia. Selain itu, Indonesia yang tadinya dikenal sebagai negara konsumen kopi. Untuk itu, diperlukan perluasan areal produksi kopi yang saat ini baru 760.000 hektare, dari total luas lahan yang tersedia mencapai 1,26 juta hektare. Dengan demikian, kebutuhan kopi di dalam negeri bisa terpenuhi, tanpa harus bergantung pada impor.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementrian Perdagangan Didi Sumedi mengatakan disparitas harga yang terjadi sejak 2019 terus memburuk pada 2020. Harga eceran gula di pasar domestik 29,7% lebih tinggi dibandingkan dengan harga internasional. Lebih tingginya harga gula domestik ini disebabkan oleh besarnya biaya pokok produksi (BPP). Rata-rata BPP yang dikeluarkan petani pada 2020 mencapai Rp 9.857/kg, naik dari tahun lalu senilai Rp 9.554/kg. Hal ini kontras dengan rerata BPP di tingkat global senilai Rp 5.465/kg. Faktor lainnya adalah produktivitas lahan tebu di Indonesia yang hanya sekitar 5  ton/hektare/tahun, sementara di India dan Thailand bisa mencapai 9 ton/hektare/tahun.

Kualitas gula dari luar negeri cenderung lebih baik karena tingkat rendemannya yang mencapai 9%, sedangkan Indonesia masih terjebak di kisaran 6,8% - 7%. Hal tersebut pun bahkan cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir sehingga memunculkan stagnasi produksi gula nasional. Pasokan gula dari dalam negeri juga belum bisa diandalkan untuk memenuhi permintaan. Kementrian Perdagangan memperkirakan konsumsi rumah tangga mencapai 2,9 juta ton pada 2020, tetapi produksi hanya di angka 2,5 juta ton menurut perkiraan awal.

Gula tercatat menjadi salah satu bahan pokok yang kerap mengalami fluktuasi. Pada 2020, harga gula sempat menyentuh Rp 19.000/kg di tingkat eceran akibat pasokan yang berkurang. MPP gula pun cenderung meningkat setiap tahunnya dari 30,27% pada 2015 menjadi 33,18% pada 2018. Data National Sugar Community (NSC) menunjukkan biaya distribusi gula meningkat dimana pada 2020 berkisar antara 21% sampai 23% dari total biaya yang dikeluarkan. Kemendag meleporkan bobot inflasi gula sepanjang 2019 mencapai 0,40%. Komoditas ini juga berkontribusi pada garis kemiskinan sebesar 1,99% di perkotaan dan 2,78% di pedesaan.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementrian Koordinator Perekonomian Musdalifah Machmud mengemukakan langkah yang diambil pemerintah untuk mencegah fluktuasi harga adalah dengan menghitung stok dengan tepat. Dia memproyeksikan kebutuhan gula konsumsi pada 2021  mencapai 2,82 juta ton, sementara produksi sekitar 2,2 juta ton sehingga defisit gula konsumsi mencapai 620.000 ton.

Wakil Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bustanul Arifin menilai pemerintah perlu menyiapkan kebijakan pergulaan yang tegas jika defisit neraca gula ingin ditambal. Diperlukan sekitar 400.000 bahkan sampai 700.000 hektare lahan untuk mencapai target tersebut. Terobosan teknologi dan pengembangan perlu didorong untuk meningkatkan produktivitas tebu nasional yang setiap tahunnya hanya menghasilakn 2,2 juta ton gula. peningkatan produktivitas bisa menyumbangkan surplus pendapatan senilai Rp 7 triliun.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan ada tambahan smelter baru yang beroperasi. Alhasil, fasilitas pengolahan mineral bisa mencapai 53 unit pada tahun 2024 mendatang.  Hingga November tahun ini, pemerintah mencatat 18 smelter telah selesai dibangun dan beroperasi. Selain itu, masih ada 35 unit smelter yang masih dalam progres pembangunan.

“Kami mengharapkan sampai tahun 2024 akan diselesaikan menjadi 53 smelter dengan total investasi US$ 19,9 miliar,”  ungkap Menteri ESDM, Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Senin (23/11).

Menteri ESDM mengakui, ada beberapa proyek smelter yang lambat, seperti proyek smelter PT Freeport Indonesia. Menteri Arifin mengklaim sudah melayangkan surat teguran kepada Freeport pada 30 September 2020. Ada dua poin penting dalam surat teguran bernomor 1197/36/DJB/2020 tersebut.

Pertama, agar pilling test dan pile load test dipercepat dan dapat dilaksanakan paling lambat akhir Oktober 2020. Kedua, Freeport diminta segera menyampaikan time line pelaksanaan kegiatan pilling test dan pile load test.

Sejumlah anggota Komisi VII DPR mempertanyakan keputusan pemerintah memberikan insentif berupa royalti nol persen kepada perusahaan tambang batubara yang berinvestasi untuk proyek hilirisasi di dalam negeri.

Dalam rapat kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Komisi VII DPR, Senin (23/11/2020), Kardaya Warnika, dari Partai Gerindra, mempertanyakan dampak kebijakan tersebut terhadap penerimaan negara. Sebab, royalti adalah salah satu sumber penerimaan negara yang cukup penting selain pajak.

Menjawab hal itu, Menteri ESDM ArifinTasrif menyatakan, “Royalti hanya diberikan untuk volume batubara yang digunakan dalam proyek hilirisasi. Di luar itu, tetap dikenai royalti sesuai dengan ketentuan,” Hilirisasi itu berupa gasifikasi batubara menjadi dimetil eter (DME) atau pengolahan batubara menjadi metanol. Produk DME bisa digunakan menggantikan fungsi elpiji.

Menurut Arifin, royalti nol persen diberikan lantaran ongkos investasi hilirisasi batubara di Indonesia terbilang mahal. Untuk menghasilkan 1,5 juta ton DME per tahun, perusahaan membutuhkan investasi hampir 2 miliar dollar AS atau setara Rp 28,2 triliun. Selain itu, hanya hilirisasi batubara yang merupakan proyek strategis nasional atau menghasilkan produk strategis yang berhak memperoleh royalti nol persen.

Harga karet di 5 kabupaten kota di Pulau Nias seragam mengalani kenaikan di tingkat pengumpul atau sering disebut toke. Saat ini harga karet kering mencapai Rp 9.300 hingga Rp 9.500 per Kg sementara harga karet baru disadap masih mengandung air di kisaran Rp 8.500 hingga Rp 8.700. Sementara bulan lalu harga masih Rp 7.500 sampai Rp 8.000. Harga bisa berubah, tergantung jarak pengangkutan

Namun menurut Juni Telaumbanua, seorang agen pengumpul dikatakan, kenaikan harga pun sesungguhnya belum maksimal dapat menopang ekonomi petani, sebab harga karet saat ini belum dapat mengimbangi pengeluaran rumah tangga. “Beras ukuran 10 Kg saat ini Rp 120 ribu, petani akan lega jika harga karet Rp 20 per Kg,” jelasnya.

Peluang perbaikan secara jangka Panjang harga karet terbuka pascakoreksi akibat terdorong peningkatan permintaan dari sektor otomotif China. Data Bloomberg pada kamis (19/11) mencatat harga karet untuk kontrak Februari 2021 di pasar Singapura terpantau pada level US$156 perkilogram (kg) menguat 1,40 point atau 0,91% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Sepanjang November 2020 harga karet bergerak pada kisaran US$149 per kg hingga US$ 158,50 per kg. Bahkan pada 28 November, harga karet mencatatkan kenaikan terbesar sepanjang tahun yakni pada US$ 180,20 per kg.

Analis Capital Futures Wahyu Laksono menuturkan pandemi virus corona, Selain dari China permintaan terhadap karet di dukung oleh Amerika Serikat. Berbeda dengan China yang membutuhkan komoditas karet untuk sektor otomotif, permintaan karet Negeri Paman Sam naik akibat kebutuhan sarung tangan karet di sektor kesehatan. Data sensus AS menunjukan pada kuartal III/2020 jumlah impor sarung tangan karet untuk tenaga medis melesat 57% menjadi 244 juta pasang. Jumlah impor untuk seluruh jenis sarung tangan merekah 28% menjadi 14,6 miliar pasang. Selanjutnya harga karet akan kembali turun pada awal 2021, hal ini di sebabkan oleh koreksi jenuh beli (overbought).

Direktur TRFX Garuda Berjangka. Ibrahim menambahksan produksi karet dari negara kontributor terbesar seperti Thailand dan Indonesia terganggu siklus cuaca La nina, ditengah keterbatasan produksi tingkat permintaan justru naik sehingga mendorong angka. Ibrahim memproyeksi pergerakan harga karet di sisa tahun 2020 berada pada level US$150 hingga US$161,50 per kg.

Laporan Commodity Markets Outlooks yang dirilis oleh Bank Dunia menuliskan penurunan permintaan selama pandemic di pengaruhi penutupan pabrik – pabrik di China hingga Eropa dan Amerika Selatan, permintaan global turun 10% hingga September 2020 dan 5% dari tahun sebelumnya. Turut terhentinya produksi karet global turun lebih dari 50%. Analis Senior ICIS, Ann Sun mengatakan rebound yang terjadi pada pasar otomotif di China akan membantu harga karet mengalami kenaikan, juga di topang oleh penjualan sarung tangan karet selama pendemi virus corona.

Co Founder Halcyon Agri Corp, Andrew Trevatt memperkirakan China masih mendominasi pasar karet dengan menyumbang 40% dari total permintaan karet global. Data dari Asosiasi Negara Produsen Karet Alam atau Association Of Natural Rubber Producing Countries menyebutkan periode Januari – Oktober 2020 China mengimpor sebanyak 4,5 juta metrik ton karet atau lebih tinggi 587.000 metrik ton di bandingkan dengan periode Januari – Oktober 2019.

Jika anda berminat SPBU Pertashop atau pom bensin mini modal awal yang dibutuhkan ini mulai dari Rp 80 juta. SPBU Pertashop ini biaya investasinya akan dilakukan oleh Pertamina, mitra hanya harus mengeluarkan biaya untuk kebutuhan operasional.

Untuk skema pertama (DODO), mitra perlu menyiapkan modal Rp 250 juta untuk investasi awal dan biaya operasional. Lalu, bila memilih skema kedua atau CODO, mitra cukup mengeluarkan kocek sekitar Rp 80 juta.

Pertashop memiliki tiga kategori yakni Gold, Platinum dan Diamond. Bila memilih kategori Gold ini, mitra akan mendapat tangki penyimpanan berkapasitas 3 KL upper ground dengan omzet rekomendasi sebesar 400 liter per harinya. Jenis Platinum, dilengkapi tangki berkapasitas 10 KL dengan omzet rekomendasi sebesar 1.000 liter per harinya. Jenis Diamond memiliki tangki timbun 10 KL, dengan omzet rekomendasi sebesar 3.000 liter per hari.

Ketiga-tiga jenis SPBU Pertashop tersebut dapat menjual produk-produk Pertamina mulai dari Pertamax, Dexlite, LPG non-subsidi, hingga pelumas.