Akibat tingginya kebutuhan terhadap komoditas sandang, tetapi tidak disertai ketersediaan finansial yang memadai. Akhirnya, produk-produk pakaian bekas yang layak pakai berharga miring menjadi buruan sebagian masyarakat Indonesia. Selain pakaian, sejumlah produk bekas lainnya, seperti sepatu dan tas, juga sangat diminati oleh konsumen Indonesia, hingga menciptakan pasar ”khusus” yang menjual berbagai produk impor fashion bekas. Misalnya, di Yogyakarta, terdapat pasar malam di area parker Pasar Beringharjo yang dikenal oleh warga Yogyakarta dengan nama Pasar Senthir. Pakaian bekas dan sepatu bekas menjadi salah satu dagangan yang tidak pernah absen di antara beragam barang bekas yang dijajakan. Di daerah lainnya, bahkan ada pasar pakaian impor bekas yang berdiri secara permanen dan masif. Medan, Sumut, merupakan salah satu surganya pakaian bekas impor.

Sebagian besar pasar tersebut menampung banyak pedagang dengan pengalaman berniaga yang panjang. Misalnya di Pasar Simalingkar yang di dalamnya terdapat 150-200 kios penjual pakaian bekas (Kompas, 22/3). Para pedagang tersebut sudah menjajakan pakaian impor bekas selama puluhan tahun, bahkan ada yang sudah lebih dari 20 tahun. Jajak pendapat Litbang Kompas yang dilakukan 19-21 Juli 2021 mengungkap pola perilaku publik dalam transaksi jual-beli barang bekas, yang mengindikasikan bahwa jual-beli barang bekas khususnya pakaian memang sumber asalnya sebagian besar dari luar negeri. Kecil sekali kemungkinannya komoditas fashion bekas itu disuplai pedagang dalam negeri.

Pengusaha tidak mampu bersaing dengan produk bekas impor sehingga terjadi penurunan produksi dalam negeri yang berimbas minimnya besaran pajak yang diberikan kepada negara. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya membendung arus perdagangan komoditas ilegal tersebut agar tidak mematikan perekonomian domestik. Pihak Bea Cukai dan sejumlah instansi terkait terus berusaha membendung masuknya produk fashion tersebut ke Indonesia. Selain itu, juga bermediasi dengan pedagang pakaian bekas di pasar-pasar besar untuk menghabiskan stok dagangan dan melarang menjual produk ilegal tersebut di kemudian hari. (Yoga)

Nanang Mihrazan (35) sengaja datang dari Baubau, Sultra, untuk berdialog bersama menteri. Ia berharap mendapat solusi soal penjualan pakaian bekas impor yang dilarang oleh pemerintah. Namun, dia harus kecewa. Jangankan berdialog, untuk masuk ke ruangan diskusi saja dia tidak bisa. Kamis (30/3) sore, ratusan pedagang pakaian bekas impor datang ke Jakarta, dari Bandung (Jabar), Bukit tinggi (Sumbar), Manado (Sulut), hingga Manokwari (Papua Barat). Mereka ingin berdialog langsung dengan Mendag Zulkifli Hasan serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Teten mengatakan, pemerintah akan memberi kesempatan bagi penjual pakaian bekas impor untuk menghabiskan stok barang dagangannya.

”Pemerintah sudah memikirkan kalau nanti Bapak, Ibu, tidak bisa lagi jualan pakaian bekas. Kita pikirkan bisa jualan produk lokal,” ujar Teten kepada ratusan pedagang pakaian bekas yang hadir di lantai 4 Blok III, Pasar Senen, Jakpus, sore itu. Pernyataan Teten ini langsung direspons riuh sorakan para pedagang yang menolak opsi itu. ”Huuu, huuu, huuu.” Pedagang lainnya menyahuti, ”Produk lokal mahal!” Ratusan pedagang pun kecewa karena tidak berkesempatan berdialog langsung dengan Zulkifli dan Teten. Nanang menjelaskan lebih lanjut. Ia sulit menjual produk local karena kualitas pakaian bekas impor yang ia jual lebih baik daripada produk lokal. Selain kalah kualitas, produk lokal juga dirasa mahal bagi mayoritas warga Baubau yang termasuk kelas menengah ke bawah. (Yoga)

Menjelang Idul Fitri, biasanya pabrik tekstil dan produk tekstil sibuk bukan main untuk memenuhi lonjakan permintaan. Namun, hal itu tak terjadi kali ini. Boro-boro sibuk hingga lembur, mesin-mesin pabrik malah tak semuanya dapat beroperasi karena sepi order. Pagi itu, Kamis (30/3) Dedi, bukan nama sebenarnya, tengah berkeliling mengawasi operasional produksi di pabrik tekstil tempatnya bekerja. Direktur pabrik tekstil di kawasan Majalaya, Bandung, ini sesekali menegur pekerjaan karyawannya atau sekadar menyapanya. Matanya nanar menatap mesin produksi tekstil yang siang itu tidak beroperasi. ”Bukannya rusak, tetapi memang tak beroperasi karena sedang sepi order,” kata Dedi.

Kini, lanjut Dedi, utilitas produksi pabriknya tidak sampai 60 %. Tempat parker truk lengang. Hanya ada satu truk yang terparkir di sana. ”30 tahun saya berkecimpung di industri ini, rasanya baru kali ini mau Lebaran tapi sepi produksi,” ujar Dedi. Ia meminta agar identitas dan nama perusahaannya tidak disebutkan lantaran khawatir kepercayaan pemasok, perbankan, calon pembeli bakal makin tergerus dengan situasi yang tengah dihadapinya. Menurut Dedi, penurunan aktivitas produksi ini terjadi karena minimnya permintaan pembeli. Saat ini pasar dalam negeri dibanjiri produk impor, baik yang didatangkan secara resmi maupun ilegal. (Yoga)

Berita berjudul ”TPT Jungkir Balik Bertahan” (Kompas, 31/3) jadi sinyalemen, 2023 masih berat bagi industri padat karya ini meski ekonomi kita sendiri mulai pulih. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional mengalami pukulan ganda, di pasar global dan domestik. Kadin serta Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) memprediksi ekspor tahun ini turun, karena turunnya permintaan dunia, akibat resesi global. Sepanjang triwulan I-2023 ini saja, pesanan ekspor anjlok 40-50 %. Sebelumnya, ekspor sudah turun 30 % pada September-Oktober 2022. Ironisnya, pasar domestik yang diharapkan bisa jadi penyelamat untuk menyerap produksi yang tak terserap pasar ekspor justru dibanjiri produk impor, baik legal maupun ilegal.

Ada kekhawatiran, situasi pelik yang membelit industri TPT ini jadi alasan melakukan PHK. Keluhan tentang produk TPT impor yang membanjiri pasar domestik bukan baru kali ini kita dengar.APSyFI menyebut 50 % pasar tekstil domestik dikuasai barang impor,terutama dari China. Menteri Koperasi dan UKM menyebut impor baju bekas ilegal menguasai 31 % pasar pakaian domestik. Jatuh bangunnya industri TPT nasional sebenarnya gambaran dari persoalan daya saing. Selain pasar domestik yang dikuasai produk impor (legal dan ilegal), industri TPT juga dihadapkan pada dan kian menyusutnya penguasaan pangsa ekspor. Industri TPT nasional juga masih bergantung pada bahan baku impor, seperti kapas yang 99 % masih impor. Akibatnya, rentan terhadap gejolak kurs. (Yoga)

Industri tekstil dalam negeri mengaku terpukul dan merugi akibat serbuan baju bekas impor yang merajalela di pasaran Indonesia. Sejumlah usaha industri ini terpaksa tutup dan sebagian mengurangi produksinya lantaran kalah bersaing dengan penjualan baju bekas impor yang dilarang. Pemerintah didesak untuk terus menegakkan hukum atas larangan impor baju bekas tersebut. Ketua Umum Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia Retma Gita Wirawasta mengatakan, akibat serbuan baju bekas impor ke pasar domestik, Indonesia kehilangan potensi serapan tenaga kerja langsung sebanyak 545.000 orang dan tenaga kerja tidak langsung sebanyak 1,5 juta orang. Dari nilai pendapatan seluruh tenaga kerja tersebut, potensinya mencapai Rp 54 triliun per tahun.

”Jika diproduksi di dalam negeri, impor baju bekas tersebut akan menyumbang pajak hingga Rp 6 triliun per tahun, serta berimplikasi terhadap sektor pendukung lainnya,” ujar Retma dalam konferensi pers mengenai kondisi terkini tekstil Indonesia, Jumat (31/3) di Jakarta. Retma mengusulkan agar pemerintah terus menegakkan hukum mengenai pelarangan impor baju bekas. Impor baju bekas dilarang dalam Permendag No 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag No 18/2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Ketua Ikatan Pengusaha Konfeksi Bandung Nandi Herdiaman menambahkan, pakaian bekas ilegal yang  semakin menjamur beberapa tahun terakhir menjadi penghambat produsen konfeksi rumahan untuk memasarkan produknya di dalam negeri. Menurunnya permintaan pasar dalam negeri akibat banjir pakaian bekas impor membuat mereka amat terpukul. (Yoga)

Pelaku industri tekstil dan produk tekstil mesti memutar otak untuk bertahan. Mereka berhadapan dengan menurunnya permintaan pasar dalam negeri akibat banjir barang impor. Di sisi lain, permintaan ekspor melemah akibat perlambatan ekonomi global. Agar dapat bertahan, mereka, antara lain, mengembangkan produk untuk menjangkau pasar baru dan mengefisienkan produksi. Kwee Liang Cing, pemilik dan Direktur PT Bentara Sinarprima, perusahaan tekstil yang memproduksi kain untuk seprai dan mode, mengatakan, saat ini pasar dalam negeri tertekan oleh banjirnya produk impor. Tak cuma volumenya yang membanjiri pasar, harga seprai dan kain untuk mode produk impor lebih murah Rp 2.000 per meter dibanding produk dalam negeri. Produk dalam negeri sulit bersaing dari aspek harga karena dibebani berbagai ongkos dan minimnya perlindungan pasar dalam negeri. Pelaku industri harus menghadapi kenaikan berbagai biaya mulai dari upah hingga ongkos operasional. Di sisi lain, importasi tekstil lebih mudah dan murah sehingga harganya lebih kompetitif.

”Banjirnya barang impor ini sudah sangat meresahkan. Kami kesulitan menjual produk kami,” ujarnya saat ditemui di pabriknya di Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jabar, Rabu (29/3). Dampaknya, sejak 2022 produksi pabriknya terus menurun secara bertahap. Kapasitas produksi perusahaan Lilik sejatinya mencapai 2 juta-2,5 juta meter per bulan. Namun, kini kapasitas hanya terpakai 30–35 persen, yakni 700.000-800.000 meter per bulan. Akibatnya, jumlah pekerja yang sebelumnya 500 orang berkurang hanya tinggal 260 orang, itu pun hanya masuk kerja satu-dua hari setiap pekan karena minimnya permintaan. Untuk menyiasati  tekanan situasi itu, Lilik menjelaskan, ia coba memproduksi bahan kain batik untuk pasar dalam negeri. Menurut dia, pasar pakaian batik sangat besar mulai dari anak sekolah, pegawai kantoran, hingga pegawai instansi pemerintah. (Yoga)

JAKARTA, ID-Pemerintah akan mengejar importir ilegal pakaian bekas yang telah merugikan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. Sementara terhadap pedagang eceran atau reseller pakaian impor bekas (trifting), pemerintah memberi kelonggaran untuk terus menjual stock tersisa mereka hingga abis. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyampaikan itu usai melakukan dialog terbatas dengan perwakilan pedagang, perwakilan pengurus PD Pasar Jaya, anggota DPR RI Adian Napitupulu, dan Kapolda Metro Jaya di Pusat Trifting Ibu Kota, Pasar Senen Blok III Jakarta, Kamis (30/3/2023). "Khusus untuk pakaian bekas ini, yang dikejar penyelundupnya. Bapak-bapak yang berdagang ini tetap boleh menjual sampai habis," kata Mendag yang pada kesempatan itu didampingi Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Sementara itu, pemerintah dan aparat penegak hukum akan berfokus menangani dari segi hulu dengan pemberantasan para importir ilegal. Pemerintah melalui sinergi Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, dan Kapolri, akan menutup keran impor pakaian bekas di hulu, termasuk yang melewati pelabuhan-pelabuhan kecil. (Yetede)

Kementerian Perindustrian mendorong sektor tekstil dan pengolahan tekstil atau TPT melakukan restrukturisasi mesin untuk meningkatkan daya saing di tengah penurunan permintaan ekspor akibat ketidakpastian perekonomian global. Ignatius Warsito, Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian, mengatakan restrukturisasi mesin dapat menstimulasi penggunaan peralatan yang lebih modern, hemat, dan ramah lingkungan, sehingga bakal meningkatkan daya saing industri sesuai dengan peta jalan Making Indonesia 4.0. “Program ini terbukti dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk,” katanya melalui keterangan resmi, Selasa (28/3). Kinerja industri TPT sepanjang tahun lalu sendiri masih menunjukkan hasil yang baik di tengah krisis global, karena nilai ekspornya mencapai US$13,83 miliar, dan mampu menyerap 3,65 juta tenaga kerja. Dari sisi pendapatan domestik bruto (PDB), kata Warsito, TPT juga mengalami pertumbuhan 9,34% secara tahunan, dan berkontribusi sebesar 1,03% terhadap PDB nasional. Program restrukturisasi mesin yang sudah dilaksanakan oleh 23 perusahaan pada 2021—2022 itu sendiri berfokus pada industri penyempurnaan kain dan pencetakan kain. Targetnya akan ada 13 perusahaan yang berpartisipasi dengan alokasi anggaran senilai Rp4,7 miliar untuk sepanjang 2023.

Kementerian Perdagangan mencatat peredaran pakaian bekas hasil impor telah memicu penurunan industri tekstil dan produk tekstil dari US$7 miliar menjadi hanya US$3 miliar. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan pemasukan pakaian bekas dari luar negeri dilarang, kecuali yang diatur secara khusus seperti impor pesawat tempur bekas. “Industri tekstil kita dahulu bernilai di atas US$7 miliar sekarang tinggal US$3 miliar. Sudah tidak boleh, ini ilegalnya yang kami larang,” katanya dalam sesi wawancara khusus, Selasa (28/3). Dia mencatat pangsa pasar impor pakaian bekas sudah mencapai 31% sedangkan pangsa pasar industri tekstil dan produk tekstil (TPT) lokal hanya 40%. Bila dibiarkan, Zulkifli menyatakan bisa membunuh industri TPT nasional sehingga Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk ditangani secara baik. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak jalur gelap guna menyelundupkan pakaian bekas hasil impor sehingga membutuhkan kerja sama penegak hukum. Penegak hukum yang perlu dilibatkan seperti Kepolisian, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Bea dan Cukai, hingga pemerintah daerah. Dengan pangsa pasar pakaian bekas hasil impor yang sudah hampir seimbang dengan industri TPT lokal, dia meminta harus ditindak secara tegas.

Zulkifli juga menerangkan pemberantasan peredaran pakaian bekas tidak dapat dilakukan sendiri, perlu kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk penegak hukum. Oleh karena itu, dia membentuk Satuan Tugas (Satgas) bersama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Badan Keamanan Laut, hingga Kepolisian. “Jadi satu tim di sana, untuk terus menerus melakukan penindakan, bebas lagi, orang dagang lagi, jangan sampai mau dimatikan tumbuh lagi, tambah kuat, perlu konsistensi dari seluruh pemangku kepentingan, pelaku usahanya, masyarakatnya,” katanya. Dari Bekasi, Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani menyebutkan sejumlah 7.363 ballpress pakai bekas senilai Rp80 miliar telah ditindak merupakan hasil operasi gabungan dari berbagai instansi termasuk aparat penegak hukum. Gudang tersebut meliputi gudang penyimpanan di Pasar Senen sebanyak 513 ballpress, Gudang Kramat, Senen sebanyak 521 ballpress dan gudang di Jalan Samudera Jaya, Bekasi sebanyak 529 ballpress. Berdasarkan pemantauan Bea Cukai, garis pantai di sisi timur Sumatra, Kalimantan Timur, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur menjadi wilayah dengan banyak pelabuhan tidak resmi berkembang.

Pemerintah berupaya konsisten memberantas pakaian bekas ilegal pada tingkat hulu. Meskipun tidak mudah, kerja sama antar kementerian dan pemeda dibutuhkan agar penyelundupan melalui jalur tikus atau jalur tak resmi dapat diberantas. Pemberantasan pakaian bekas ilegal tersebut untuk melindungi UMKM. Impor baju bekas dilarang dalam Permendag No 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag No 18/2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Mendag Zulkifli Hasan mengungkapkan, pemerintah saat ini sedang mengincar penyelundup illegal dari berbagai daerah termasuk melalui jalur tikus. Jika importir pada tingkat hulu dihentikan, penjualan pakaian bekas impor ditingkat hilir juga akan terhenti. Jika tidak segera di hentikan, pelaku UMKM akan mati.

”Langkah ini merupakan tindak lanjut instruksi presiden. Penyelundupan membahayakan ekonomi Indonesia. Ini sudah sangat mengganggu usaha bidang tekstil dan alas kaki. Ini sudah lampu merah,” katanya dalam konferensi pers seusai pemusnahan pakaian bekas impor ilegal di Tempat Penimbunan Pabean Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kawasan Industri Jababeka III, Kabupaten Bekasi, Jabar, Selasa (28/3). Menurut Zulkifli, kondisi geografis Indonesia yang luas menjadi kendala dalam menindak penyelundup yang beraksi melalui jalur tikus yang banyak di berbagai daerah, seperti di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Oleh karena itu, kerja sama antara aparat penegak hukum dan pemeda sangat dibutuhkan untuk menimbulkan efek jera. Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani menambahkan, pihaknya bekerja sama dengan Bareskrim Polri sejak awal Maret 2023 dan berhasil melakukan pencegahan 7.363 bal pakaian bekas impor senilai Rp 80 miliar. (Yoga)