Pelaku industri dalam negeri masih kesulitan menguasai pasar domestik di tengah gempuran produk impor. Padahal, di tengah dinamika perekonomian global dan permintaan pasar ekspor yang melemah, pasar domestik menjadi kunci untuk mempertahankan kinerja penjualan dan pendapatan. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT), misalnya, menjadi industri yang paling terkena dampak cukup signifikan dari praktik impor ini. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, mengatakan pasar domestik masih kurang kondusif dan belum berpihak sepenuhnya pada pelaku usaha dalam negeri. "Banjirnya produk impor, baik yang ilegal maupun legal, membuat industri TPT kita kehilangan pasar lokal," ujarnya kepada Tempo, kemarin.

Dia menjelaskan, membanjirnya barang tekstil impor menekan kinerja industri yang kini rata-rata utilisasi dari hulu ke hilirnya tinggal 50 %. Lesunya permintaan pesanan menyebabkan stok produk di gudang penuh hingga pelaku industri harus menyesuaikan utilisasinya. "Pada akhirnya, opsi yang tersisa adalah merasionalkan jumlah karyawan." Keberpihakan pada produk buatan lokal, menurut Redma, masih sangat lemah. Untuk kasus impor produk TPT ilegal, nilainya mencapai lebih dari Rp 35 triliun, baik dalam bentuk pakaian, kain, maupun benang. "Ada sekitar 1.400 kontainer per bulan masuk lewat pelabuhan-pelabuhan utama di Jawa dan sebagian di Sumatera," ucapnya. Pelaku usaha TPT lokal mendesak pemerintah bertindak tegas dan adil dengan membatasi produk impor secara sungguh-sungguh. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pelaku usaha meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah serius dalam upaya penyelamatan industri tektil dan produk  tekstil (TPT) nasional. Anjloknya order ekspor, banjir produk impor didalam negeri, hingga gelombang PHK yang semakin membesar, akan mematikan industri ini apabila tidak ada langkah signifikan yang segera diambil. "Industri ini sudah sekarat. Kalau akhir tahun lalu beberapa pabrik masih sebatas merumahkan karyawannya, sekarang banyak pabrik yang terpaksa melakukan PHK karena memang sudah tidak beroperasi lagi. Kami harapkan pemerintah segera mengambil langkah yang signifikan," kata Ketua Umum Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) RRedma Gita Wirawasta kepada Investor Daily. Redma meyakini, potensi PHK yang terjadi di sektor tekstil bisa lebih besar dari angka yang dilaporkan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, sekitar 10 ribu pekerja. "Ini baru dari satu serikat pekerja, sementara dari serikat-serikat pekerja yang lain kita belum tahu. Secara nasional angkanya tentu lebih besar." tutur dia. Asosiasi memperkirakan, gelombang PHK di industri tekstil bisa menembus angka 500 ribu orang hingga akhir tahun apabila tidak ada langkah signifikan  yang diambil. (Yetede)

Kabar muram terus saja berdatangan dari industri manufaktur padat karya. Senin lalu, PT Horming Indonesia, produsen sepatu merek Puma di Cikupa, Tangerang, mengumumkan PHK terhadap 600 dari total 2.400 orang karyawannya. Kadis Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Rudi Hartono mengatakan, manajemen PT Horming sudah menyampaikan rencana PHK tersebut secara resmi sejak sepekan sebelumnya. PHK terpaksa dilakukan karena sepinya pesanan dari pasar Eropa. “PHK tidak bisa dihindari karena kondisi perusahaan,” ucapnya kepada Tempo. Keputusan ini, kata Rudi, serupa dengan keputusan yang diambil PT Tuntex Garment, produsen pakaian olahraga merek Puma, yang telah lebih dulu menyampaikan penutupan pabrik pada April lalu. Tuntex melakukan PHK kepada lebih dari 1.200 karyawannya karena efek pandemi dan lesunya pasar Eropa.

Penutupan pabrik dan PHK massal di dua perusahaan tersebut menjadi cermin lesunya kinerja industri manufaktur nasional di tengah tren penurunan permintaan global. Industri tekstil dan alas kaki mengalami penurunan permintaan terbesar dari pasar ekspor yang selama ini menjadi andalan. Kondisi industri manufaktur nasional yang melemah tampak pula pada skor Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang dirilis S&P Global, Senin lalu. Menurut lembaga riset ekonomi tersebut, skor PMI Manufaktur Indonesia pada Mei 2023 turun ke 50,3 dari 52,7 pada April 2023, dan menjadi skor terendah dalam enam bulan terakhir. Skor PMI di bawah 50 menandakan level kontraksi. Artinya, PMI Indonesia tidak jauh dari level kontraksi. (Yetede)

Beberapa dekade lalu, Kecamatan Majalaya, Bandung, Jabar, pernah tersohor sebagai sentra produsen tekstil di Tanah Air. Produksi tekstil dari kawasan ini melanglang buana tak hanya ke penjuru Tanah Air, tetapi juga menembus pasar dunia. Saking melimpahnya permintaan dan omzet, kawasan ini bahkan sempat dijuluki ”Kota Dollar”. Namun, kini semua itu tinggal kenangan. Berdasarkan pengamatan Kompas dua-tiga pekan sebelum hari raya Lebaran 2023, lalu lintas di Jalan Rancajigang, Majalaya, Bandung, lengang. Padahal, di ruas jalan sepanjang sekitar 3,4 km terdapat setidaknya lima pabrik tekstil produk tekstil (TPT). Semestinya, jalan dengan lebar 7 meter itu dipadati kesibukan hilir-mudik truk pengangkut barang dan kendaraan pribadi pekerja pabrik. Kondisi serupa tampak di dalam pabrik yang minim aktivitas. Hanya sebagian mesin pabrik yang dioperasikan, selebihnya dalam kondisi mati.

”Bukannya rusak, tetapi memang tak beroperasi karena sedang sepi order,” kata seorang pemimpin perusahaan tekstil tersebut. Ia meminta agar identitas dan nama perusahaannya tidak disebutkan lantaran khawatir kepercayaan pemasok, perbankan, dan calon pembeli bakal makin tergerus dengan situasi yang tengah dihadapinya. Padahal, saat itu sedang menjelang Lebaran. Sebelum-sebelumnya, kegiatan di pabrik yang memproduksi kain motif untuk garmen ini selalu luar biasa sibuk menjelang Lebaran. Bahkan, para karyawan harus lembur. Semua mesin bekerja siang dan malam dengan kapasitas maksimal 100%. Bahkan, kesibukan itu biasanya sudah terjadi mulai 3-6 bulan sebelum Lebaran. Kini, utilitas produksi pabrik tersebut tidak sampai 60%. Ketua Asosiasi Pertekstilan Majalaya Aep Hendar membenarkan kondisi itu. Rata-rata pengusaha tekstil di Majalaya kini mengalami penurunan permintaan yang drastis. Menurut dia, saat ini ada sekitar 200 pabrik berskala industri kecil menengah di kawasan Majalaya. Jumlah itu terus menyusut beberapa tahun terakhir lantaran banyak pabrik kecil yang kesulitan keuangan. (Yoga)

Pemilik pabrik tekstil dan produk tekstil kini sedang pusing tujuh keliling. Mereka tertekan dari berbagai sisi, dari sisi penjualan yang lesu hingga ongkos produksi yang terus menanjak. Di sisi lain, mereka tetap  harus berusaha menjaga keberlangsungan pabriknya karena banyak nasib karyawan yang bergantung padanya. Terkadang mereka berpikir, lebih baik menutup pabriknya dan menjadi pedagang saja. ”Semua pemilik pabrik tekstil hari ini saya yakin sedang pusing,” ujar pemilik dan Direktur PT Bentara Sinarprima Kwee Liang Cing saat ditemui April lalu di pabriknya di Dayeuhkolot, Bandung, Jabar. Pria berusia 71 tahun yang akrab dipanggil Lilik ini mengatakan, industri tekstil hari ini diimpit tekanan dari berbagai pihak. Dari segi penjualan, saat ini produknya sulit terjual. Pasar dalam negeri sedang dijejali produk impor baik legal maupun ilegal. Perusahaannya menjual kain seprai dengan harga Rp 14.500 per meter. Namun, produk impor bisa menjual Rp 1.000-Rp 2.000 lebih murah. Tak hanya lebih murah, produk impor serupa membanjiri pasar. Ini membuat produk Lilik sulit laku.

Lilik mengatakan, harga jual produknya sulit turun lagi karena ongkos produksi yang kian naik. Upah pekerja yang tiap tahun selalu naik sehingga membuat komponen upah dalam struktur ongkos mencapai 20 %. Harga bahan baku produksi, yakni kain, juga terus naik. Mereka harus impor karena industri kain dalam negeri belum bisa memasok kain yang kualitasnya sesuai kriteria. Bahan baku kain berkisar 30-35 % dari struktur ongkos produksi. Ongkos lainnya, yakni batubara untuk keperluan penguapan dalam proses produksi, juga berfluktuasi, bisa 20-25 % dari ongkos produksi. Biaya lainnya adalah obat pewarna atau celup berkisar 14-15 % dari ongkos produksi. Sisanya, biaya listrik berkisar 7-8 % dari total struktur ongkos produksi. ”Kalau kondisinya begini, kan, mending jadi trader tekstil, daripada punya pabrik,” ujarnya. (Yoga)

Pembenahan industri tekstil dan produk tekstil RI yang tak pernah tuntas membuat keberlangsungan industri ini terus dalam tekanan dan pangsa pasarnya kian tergerus. Belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19, industri padat karya ini kembali babak belur dihadapkan pada menurunnya permintaan akibat perlambatan ekonomi global dan serbuan produk impor. Akibatnya, meski  perekonomian nasional sudah pulih, gelombang PHK masih membayangi sektor ini (Kompas, 16/5/2023). Industri TPT merupakan industri manufaktur strategis, yang memiliki peran penting dalam struktur  ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. TPT adalah sektor industri terbesar kedua yang menyerap tenaga kerja terbanyak.

Kendati demikian, berbagai problem kronis yang menghambat pertumbuhan, daya saing, dan produktivitas selama puluhan tahun terus dibiarkan mendera industri ini. Beberapa persoalan yang sering dikeluhkan, mulai dari belum terintegrasinya industri dari hulu sampai hilir, ketergantungan besar pada bahan baku impor, mesin=mesin yang sudah uzur, ketertinggalan dalam teknologi, tata kelola industri yang tak efisien, bunga kredit yang tak kompetitif, hingga infrastruktur industri yang tak mendukung. Kebijakan pemerintah juga dinilai tidak mendukung karena pemerintah lebih mudah memberikan fasilitas kemudahan impor ketimbang memberikan kemudahan dan fasilitas bagi perkembangan industri dalam negeri.

Selain itu, belum banyak upaya konkret untuk membendung derasnya impor, khususnya impor ilegal, yang mengancam keberlangsungan industri TPT nasional. Di sejumlah pasar tujuan ekspor utama, pangsa RI kian menciut, di saat pesaing seperti Bangladesh dan Vietnam justru naik 2-3 kali lipat. Menghadapi revolusi industri 4.0, pada 2018 pemerintah telah meluncurkan Making Indonesia 4.0 untuk menopang ambisi menjadikan Indonesia 10 besar perekonomian terkuat dunia pada 2030. Industri TPT termasuk lima sektor strategis yang menjadi target implementasi revolusi industri tersebut. Kita menunggu keseriusan pemerintah mengawal komitmen implementasinya. Termasuk dalam memperketat izin impor yang banyak disalahgunakan dan penegakan hukum tegas bagi pelaku. (Yoga)

Jemmy Kartiwa Sastraatmadja, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), mengatakan pihaknya berharap pemerintah bisa menciptakan pasar di dalam negeri untuk mengompensasi penurunan permintaan dari sejumlah negara tujuan ekspor sejak kuartal II tahun lalu. “TPT butuh market karena ekspor sekarang lemah. Kita butuh market dalam negeri,” katanya, Senin (15/5). Dia mengakui hingga kini belum mendapatkan kepastian insentif untuk industri TPT seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Padahal, industri tekstil butuh solusi cepat agar pelakunya bisa bertahan dari dampak penurunan perekonomian dunia. Penguatan pasar domestik belakangan memang menjadi salah satu fokus Kementerian Perindustrian untuk memperkuat industri yang mengalami penurunan permintaan dari pasar ekspor. Menko Luhut dalam kesempatan berbeda sempat menyatakan bakal menyiapkan insentif untuk TPT karena dinilai memiliki potensi besar seiring dengan membaiknya daya beli masyarakat. Beberapa upaya yang dilakukan adalah melakukan reformasi kebijakan investasi secara berkelanjutan.

JAKARTA – Kementerian Perindustrian masih mengumpulkan data para pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki yang terancam bangkrut karena anjloknya permintaan sejak tahun lalu. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian, Ignatius Warsito, mengatakan proses pendataan pengusaha yang paling terkena dampak masih dikebut oleh satuan tugas khusus di lembaganya. Dia tak membeberkan perkembangan jumlah pendataan tersebut lantaran masih dicocokkan dengan data beberapa asosiasi yang relevan dengan bisnis berorientasi ekspor tersebut. “Yang pasti, pemerintah semaksimal mungkin menawarkan solusi,” tuturnya kepada Tempo, kemarin. Permintaan produk tekstil dan sepatu dari Indonesia terus melambat selama beberapa waktu terakhir akibat gejala resesi dan konflik dagang global di sejumlah negara yang menjadi pasar utama, seperti Amerika Serikat dan Cina. Tekanan tersebut membuat kinerja kedua produk yang sempat tumbuh pada paruh pertama 2022 itu kembali merosot. Sebagai contoh, angka ekspor pakaian rajut dan aksesorinya menurun dari US$ 331 juta pada Desember 2022 menjadi US$ 284 juta pada Februari 2023. Dengan perbandingan periode serupa, kinerja ekspor alas kaki juga turun dari US$ 562,7 juta menjadi US$ 490,5 juta. (Yetede)

Perdagangan pakaian bekas impor terus bergulir meski dilarang pemerintah. Sektor ini punya pasar sendiri yang setia dan semakin menggeliat saat Ramadhan seperti saat ini. Semakin dilarang, pakaian bekas berbagai jenama ini semakin diburu penggemarnya. Adisti Alsa (25) bersama tiga rekannya mempromosikan pakaian bekas di pinggir Jalan Lapangan Tembak Nomor 10A, Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (9/4) menjelang buka puasa. Tangan kanannya mengangkat selembar kaus, sedangkan tangan kirinya memegang mikrofon. ”Mulai dari harga Rp 15.000 saja, baju, sepatu, dan tas kece harganya miring parah di sini,” ujar Adisti lantang berusaha menarik perhatian orang yang berlalu lalang di jalan agar datang ke Bazar Ramadhan ”Thrift Market Day”. Baju, tas, dan sepatu bekas impor berbagai merek terkenal dijual di bazar yang merupakan kali keempat dilaksanakan. Dalam bazar thrift Ramadhan kali ini terdapat delapan pedagang yang ikut serta.Bahkan, ada beberapa dari mereka yang sudah dua kali mengikuti bazar dan tetap antusias.

Padahal, sejak Maret 2023 larangan penjualan pakaian bekas santer diberitakan lantaran termasuk barang ilegal. Cindi (27), menyatakan, mengikuti bazar cukup membantu penjualannya. Dalam sehari ia bisa menjual 60-70 lembar pakaian. Padahal, sebelum akun Tiktok Shop-nya diblokir atas arahan pemerintah, berjualan di platform itu jadi andalannya karena ia memiliki 48.000 pengikut. Dalam satu kali berjualan langsung, dia bisa menjual 300 pakaian. Cindi yang memulai usahanya sejak 2020 mengaku kondisi seperti ini tak akan berlangsung lama. Pasalnyapara pelanggannya tetap membeli barang dagangannya itu. Menurut dia, pakaian bekas impor sudah memiliki pasarnya tersendiri. Diza (29), warga Jaksel mengaku tetap mau membeli pakaian bekas impor. Selain harganya yang lebih murah, dia juga merasa bisa menemukan pakaian langka dari jenama tertentu. Juga, ia berkontribusi mengurangi sampah tekstil. ”Bajunya itu lebih variatif. Itu, kan, barang yang masih punya nilai untuk dipakai lagi. Dengan Rp 400.000, kita bisa dapat 3-4 bahkan lebih. Kalau beli baru, paling cuma dapat satu,” kata Diza. (Yoga)

Sejak awal tahun hingga Maret 2023, pemerintah memusnahkan 14.934 bal pakaian bekas impor yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 118 miliar. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga  Simatupang, Kamis (6/4/2023), menyatakan, pemusnahan itu bertujuan melindungi pelaku industri tekstil dan konsumen di dalam negeri. (Yoga)