Jakarta – Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional menunjukkan tanda-tanda pemulihan sepanjang 2026. Selain mencatat pertumbuhan produksi yang lebih tinggi dibandingkan perekonomian nasional, investasi di sektor ini meningkat dan kinerja ekspor tetap membukukan surplus. Namun, derasnya pertumbuhan impor masih menjadi tantangan bagi industri tekstil dalam negeri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai industri tekstil dan pakaian jadi masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar. Sektor padat karya tersebut saat ini menyerap lebih dari 3,8 juta tenaga kerja dan tetap menjadi salah satu industri penting bagi perekonomian nasional.

“Meski beberapa perusahaan menghadapi tekanan, tetapi pada saat yang sama juga ada investasi baru dan ekspansi usaha,” kata Agus dalam keterangannya, Selasa, 18 Agustus 2026.

Kementerian Perindustrian dalam keterangan terbarunya menyebut nilai ekspor industri tekstil dan pakaian jadi mencapai sekitar US$4,85 miliar pada Semester I 2026. Namun, data perdagangan yang dipaparkan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) secara lebih rinci mencatat angka US$4,85 miliar tersebut sebagai realisasi Januari–Mei 2026, meningkat 1,57 persen dibandingkan US$4,77 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Di tengah pertumbuhan ekspor tersebut, impor TPT justru meningkat lebih cepat. Nilainya naik dari US$3,41 miliar pada Januari–Mei 2025 menjadi US$3,58 miliar pada periode yang sama tahun ini. Akibatnya, surplus perdagangan industri tekstil dan pakaian jadi menyusut dari sekitar US$1,37 miliar menjadi US$1,27 miliar.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pelaku industri. API menilai pertumbuhan impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspor berpotensi menggerus daya saing produsen domestik apabila tidak disertai penguatan pasar dalam negeri serta pengawasan terhadap impor ilegal dan praktik perdagangan tidak sehat.

Pertumbuhan TPT Lampaui Ekonomi Nasional

Pemulihan industri tekstil juga terlihat dari pertumbuhan produksinya. Pada kuartal II 2026, industri tekstil dan pakaian jadi tercatat tumbuh 6,36 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen dan industri pengolahan nonmigas sebesar 5,32 persen.

Laju tersebut juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri TPT sebesar 4,35 persen pada kuartal II 2025. Dari kuartal sebelumnya, tren pertumbuhan juga menguat setelah sektor TPT tumbuh sekitar 4,86 persen pada tiga bulan pertama 2026.

Wakil Ketua Umum API Ian Syarif menilai pencapaian tersebut menunjukkan industri TPT masih memiliki daya tahan dan kesempatan untuk berekspansi setelah mengalami tekanan dalam beberapa tahun terakhir.

Optimisme pemerintah juga ditopang oleh Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juli 2026 yang berada pada level 53,10. Angka di atas 50 menunjukkan aktivitas industri secara umum masih berada pada fase ekspansi.

Investasi Capai Rp11,4 Triliun

Selain pertumbuhan produksi, arus investasi ke industri TPT ikut meningkat. Sepanjang Semester I 2026, nilai investasi industri tekstil dan pakaian jadi mencapai Rp11,40 triliun, naik 11,85 persen dibandingkan Rp10,19 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Investasi pada subsektor tekstil meningkat dari Rp6,05 triliun menjadi Rp6,78 triliun. Sementara investasi pada industri pakaian jadi naik dari Rp4,14 triliun menjadi Rp4,62 triliun. Investasi tersebut dinilai penting untuk menambah kapasitas produksi, melakukan modernisasi mesin, meningkatkan efisiensi energi, dan menyesuaikan proses produksi dengan standar keberlanjutan pasar global.

Masuknya modal baru juga mulai berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI) mencatat enam perusahaan yang merealisasikan investasi pada sejumlah proyek tekstil dan pakaian jadi di Jawa Tengah dan Jawa Barat sepanjang 2025 hingga Agustus 2026 memiliki nilai investasi yang diumumkan sekitar Rp2,7 triliun.

Proyek-proyek tersebut berpotensi menciptakan sekitar 9.000 hingga 9.800 lapangan kerja baru. Di antaranya pembangunan pabrik PT Xinhai Knitting Indonesia di Brebes yang diproyeksikan menyerap sekitar 6.000 tenaga kerja serta pengembangan kawasan manufaktur tekstil terintegrasi di Subang yang diperkirakan menciptakan 3.000–3.800 pekerjaan.

Selain itu, beroperasinya kembali fasilitas PT Wong Hang Bersaudara dan PT Akarsa Garment di Pemalang disebut telah memulihkan sekitar 1.500 kesempatan kerja yang sebelumnya terdampak penghentian operasional.

Pemerintah Dorong Modernisasi dan Ekspor

Untuk menjaga momentum pemulihan, pemerintah menjalankan sejumlah kebijakan mulai dari insentif investasi, program restrukturisasi, Kredit Industri Padat Karya (KIPK), pembiayaan ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), hingga penguatan kebijakan pengamanan perdagangan.

Pemerintah juga mendorong percepatan implementasi Making Indonesia 4.0, modernisasi mesin dan teknologi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penerapan Standar Industri Hijau. Menurut Kemenperin, aspek keberlanjutan kini semakin menentukan kemampuan produk tekstil Indonesia bersaing di pasar internasional karena pembeli global tidak hanya menilai produk akhir, tetapi juga proses produksinya.

Peluang ekspor juga diharapkan semakin terbuka melalui berbagai perjanjian perdagangan internasional. Salah satunya Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), yang kesepakatan substansialnya telah diumumkan Indonesia dan Uni Eropa pada September 2025. Kesepakatan tersebut membuka peluang penghapusan atau penurunan tarif terhadap sebagian besar perdagangan barang kedua pihak dan dipandang dapat memperluas akses produk Indonesia ke pasar Eropa.

API menilai akses pasar ke Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara mitra lainnya perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan pesanan ekspor industri TPT. Namun, perluasan pasar ekspor tetap perlu berjalan beriringan dengan penguatan pasar domestik.

Impor Masih Jadi Tantangan

Meski indikator pertumbuhan dan investasi membaik, pemulihan industri tekstil nasional belum merata. Sejumlah perusahaan masih menghadapi tekanan pasar, sementara pelaku industri menyoroti biaya produksi, ketersediaan bahan baku, harga energi, produktivitas, akses pembiayaan, serta persaingan dengan barang impor sebagai persoalan yang perlu diselesaikan.

API juga mengingatkan bahwa menyempitnya surplus perdagangan menunjukkan penguatan ekspor saja belum cukup. Kenaikan impor dari US$3,41 miliar menjadi US$3,58 miliar pada Januari–Mei 2026 menunjukkan produsen dalam negeri masih menghadapi persaingan yang semakin ketat di pasar domestik.

Karena itu, momentum pertumbuhan 2026 menjadi titik penting bagi industri TPT. Peningkatan produksi dan investasi menunjukkan industri tekstil nasional masih memiliki daya tarik dan potensi ekspansi, tetapi keberlanjutan pemulihannya akan sangat bergantung pada kemampuan meningkatkan produktivitas, memperluas pasar ekspor, melakukan modernisasi serta menjaga pasar domestik dari praktik perdagangan yang merugikan industri dalam negeri.

Pemerintah diminta untuk benar-benar menjalankan substitusi impor untuk mendukung kinerja industri tekstil dalam negeri. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menyampaikan bahwa komitmen subtitusi impor yang terimplementasikan dalanm keadaan pemerintah akan secara otomatis meningkatkan kinerja industri. "Tapi sebaliknyal, kalau ini hanya omon-omon maka kondisi kinerja industri juga akan turun. Jadi tidak perlu menjadikan kondisi eksternal global sebagai alasan karena faktor dominan justru ada di kebijakan kita sendiri," ucap dia. Redma meyakini penunjukan Letjen Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal (DirJend) Bea Cukai dapat menjadi tonggak komitmen Presiden Prabowo untuk menyelesaikan persoalan maraknya importasi ilegal. "Memang harus dari militer, mengingat mafia impor itu sudah terlalu kuat terus merajalelas, kami mendukung penuh beliau dan siap membantu," ucap dia. Redma meminta Presiden juga untuk segera menyelesaikan permasalan kuota impor tekstil yang dipandang ada mafianya di kementerian tekait. Memang, terang dia,  di satu sisi industri memerlukan mekanisme Tata Niaga melalui Persetujuan Impor (PI) dan Pertimbangan Teknis (Pertik) sebagai perlindungan, tapi di sisi lain hal ini juga menjadi maslaah karena menjadi penyebab kerusakan moral di kementerian-kementerian terkait. '

Industri alas kaki mencatatkan kinerja impresif pada kuartal 1-2025. Ekspor alas kaki mencapai US$ 1,89 miliar atau Rp30,67 triliun (kurs Rp16.229). Nilai tersebut naik 13,80% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), industri alas kaki nasional mampu tumbuh impresif sebesar 6,95% pada kuartal 21-2025. Capaian ini menjadi sinyal kuat  bahwa industri alas kaki nasional tidak hanya bertahan tetapi terus tumbuh dan berekspansi secara aktif. Direktur Jenderal Industri  alas kaki nasional tidak hanya bertahan tetapi terus tumbuh dan berekspansi secara aktif. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemeperin) Taufiek Bawazier menerangkan, dalam skala global, Indonesia menempati peringkat ke-6 eksportir alas kaki dunia, dengan pangsa pasar sebesar 3,99%. "ini membuktikan bahwa produk alas kaki nasional memiliki daya saing produk kuat dan kepercayaan tinggi di pasar dunia," ucap dia. Kemenperin berkomitmen untuk terus mendukung iklim usaha dan perluasan pasar ekspor bagi industri alas kaki nasional. Upaya ini dilakukan melalui penguatan perjanjian dagang, mendorong mutual recognition agreement dalam hal sertifikasi, serta perluas akses pasar ke kawasan  nontradisional. (Yetede)

OJK mendorong pembiayaan bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dari perbankan,  dengan tetap mengedapankan prinsip kehati-hatian. Dukungan ini diharapkan menjadi bahan bakar baru bagi industri TPT yang tengah berjuang di tengah tantangan struktural. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan ekosistem industri TPT yang sehat, tangguh, dan berdaya saing global. "Industri TPT nasional memiliki potensi besar baik dari sisi pasar domestik maupun ekspor. Namun, tantangan struktural seperti tingginya biaya logistik dan ketergantungan terhadap pasar ekspor tertentu perlu segera diatasi secara komprehensif melalui pendekatan Indonesia Corporated, yaitu kolaborasi nyata antara pelaku industri, perbankan, BUMN, dan pemerintah," kata Dian. Oleh karena itu OJK menyelenggaranakn kegiatan konsinyering bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Kebijakan Fiskal industi perbankan, dan pelaku industri TPT, potensi sinergi, dan kebutuhan dari sisi pembiayaan serta penguatan ekosistem pembiayaan tindak serta penguatan ekosistem pembiayaan berkelanjuta. (Yetede)

Negosiasi tarif bea masuk (BM) Indonesia dengan  AS bak menjadi pertaruhan besar industri padat karya yang menggantungkan ekspor ke Paman Sam, seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, dan furnitur. Negosiasi ini akan menentukan nasib tiga sektor yan kini berada di ujung tanduk tersebut. Jika negosiasi berhasil, ketika sektor itu bisa kembali bernafas. Sebaliknya, jika gagal, penurunan ekspor, produksi, utilitas, hingga PHK massal sulit dihindari. Sebagai ilustrasi, ekspor TPT dalam bentuk aparel dan pakaian (HS 61,62) ke AS tahun 2024 sangat besar, mencapai US$ 4,6 miliar, mencapai 15,5% dari total ekspor produk ke AS, dan 55,4% terhadap total ekspor tektil secara keseluruhan. Jika tarif BM produk manufaktur ini dikerek menjadi 32% dari tadinya 10%, ekspor TPT ke AS bisa turun hingga 50% menjadi tinggal US$ 2,3 miliar. Utilitas TPT yang kini hanya 45% bisa tergerus lagi, yang bisa memicu tambahan PHK di sektor TPT mencapai 250 ribu. Tahun ini, jumlahnya dipastikan bertambah, seiring pailitnya Grup Sritex, yang total karyawannya diestimasi berkisar 60-80 ribu. Sementara itu, ekspor alas kaki ke AS (HS 64) mencapai US$ 2,4 miliar pada 2024, 9,1% dari ekspor ke negara itu, dan 33,8% terhadap total ekspor produk. Adapun ketergantungan ekspor furnitur ke AS lebih tinggi. Pada 2024,  ekspor furnitur ke Paman Sam mencapai US$ 1,4 miliar, setara 59% dari total pengapalan produk ini. (Yetede)

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya dukungan terhadap industri tekstil nasional, meskipun sektor ini sempat diguncang kasus gagal bayar seperti yang dialami oleh Pan Brothers dan Sritex. Menurut Prabowo, industri tekstil adalah sektor padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja, sehingga perlu mendapatkan dukungan pembiayaan, terutama dari bank-bank BUMN. Ia yakin potensi pasar domestik, seperti kebutuhan seragam bagi 44 juta siswa, menjadi peluang besar yang harus dimanfaatkan.

PHK dan bencana alam membayangi pemudik Lebaran kali ini. Pemerintah diharapkan ikut bertanggung jawab mengatasinya. Menjelang Ramadhan dan Lebaran, sejumlah perusahaan pailit dan memutuskan hubungan kerja karyawannya. Kasus PHK terbesar terjadi di perusahaan tekstil PT Sritex di Sukoharjo, Jateng. Sebanyak 12.000 karyawannya di-PHK. Selain di industri tekstil, PHK juga terjadi di pabrik bulu mata, perusahaan elektronik, perusahaan alat musik, hingga perusahaan makanan dan minuman (Kompas, 5/3/2025). Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, penutupan pabrik dan PHK disebabkan berbagai alasan. Sebagian besar penutupan pabrik disebabkan penurunan permintaan domestik karena pasar dalam negeri dibanjiri produk impor. PHK juga didorong oleh pelemahan belanja dalam negeri dan kelangkaan bahan baku.

Selain PHK yang memberatkan ekonomi keluarga, pada awal Ramadhan, bencana banjir juga terjadi di sejumlah wilayah rawan banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sebagian warga yang terdampak banjir tersebut hendak mudik. Hingga beberapa hari menjelang Lebaran, warga di daerah yang terdampak paling parah masih berupaya membersihkan rumahnya. Dua faktor ini memerlukan campur tangan pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasinya. Terhadap PHK, pemerintah telah berupaya membantu mencarikan pekerjaan bagi karyawan PT Sritex yang di-PHK. Solusi serupa juga perlu diambil untuk korban PHK perusahaan lainnya. Bagi korban bencana banjir, bantuan pemerintah diharapkan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak karena banjir. Korban banjir juga memerlukan ketenangan pikiran dari kekhawatiran banjir datang lagi menjelang Lebaran. (Yoga)

Puluhan pekerja di Jateng menggelar aksi solidaritas di depan rumah Direktur PT Sri Rejeki Isman, Iwan Kurniawan Lukminto, di Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jateng, Jumat (21/3). Mereka menuntut Sritex segera membayarkan THR dan pesangon kepada ribuan pekerja Sritex yang terdampak PHK. Peserta aksi dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng dan Partai Buruh itu datang dari sejumlah daerah di Jateng, seperti Semarang, Kendal, Jepara, dan Wonogiri. Mereka tiba di Kota Surakarta pada Jumat siang.

Ketua KSPI Jateng Aulia Hakim mengatakan, pihaknya membawa dua tuntutan untuk pemilik Sritex. Pertama, diminta membayar THR para buruh Sritex yang telah dilakukan PHK paling lambat H-7 Lebaran. ”Kedua, membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak 15 %, uang penggantian cuti, dan hak-hak buruh lainnya, seperti uang koperasi paling lambat H-7 Lebaran,” kata Aulia. Aulia menyadari, pembayaran THR dan pesangon menjadi kewajiban kurator. Namun, kewajiban itu baru bisa dipenuhi kurator setelah aset-aset milik Sritex terjual. (Yoga)

Serikat buruh mendesak pemerintah membentuk Satgas PHK, untuk mempercepat penanganan risiko PHK yang meluas ke berbagai sektor industri sejak awal tahun 2025. Berdasarkan temuan Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekitar 50 perusahaan melakukan PHK pada Januari-Februari 2025. Contohnya Sritex, Adatex, Tunas Karya Budi, Sambu Grup, dan Kara Santan Pertama. Lebih kurang 60.000 buruh terdampak. Terkait alasan PHK, Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal menyebutkan beberapa penyebab, seperti pailit, efisiensi, dan relokasi. Dari 50 perusahaan itu, 15 perusahaan melakukan PHK karena alasan pailit dan dua perusahaan lain karena relokasi.  Perusahaan-perusahaan itu dari berbagai sektor industri, seperti tekstil dan elektronik.

”Kami secara khusus mendesak Kemenaker agar membentuk Satgas PHK untuk menyikapi fenomena tersebut,” ujar Said, Kamis (20/3) di Jakarta. Ada kemungkinan sejumlah buruh yang di-PHK oleh 50 perusahaan itu mengalami risiko pengabaian hak, seperti pesangon dan THR yang lama dibayar. ”Mengenai THR, kami memang sejak lama menemukan berbagai modus yang dilakukan perusahaan agar tidak membayar, di antaranya memutus kontrak para pekerja sebelum Ramadhan. Setelah Lebaran, pekerja tersebut akan dipanggil untuk dipekerjakan kembali,” kata Said. Menurut rencana, KSPI dan Partai Buruh bertemu jajaran Kemenaker pada Jumat (21/3). Dalam pertemuan akan disampaikan desakan pembentukan Satgas PHK. (Yoga)