Industri tekstil membutuhkan langkah nyata bukan polemik antar kementerian, dalam menyelesaikan masalah di industri tersebut. Ketua Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta meminta perseteruan antar kementerian mengenai impor segera dihentikan. Akan lebih baik pemerintah fokus menyelesaikan permasalahan utama yang menjadi penyebab PHK dan penutupan pabrik. "Semakin lama kita berdebat soal aturan, kondisi industri tekstil kita semakin buruk, karena permaslahan utamanyakan impor ilegal yang saat ini masih terus berlangsung," kata dia. Redma mengatakan, pihaknya meminta pemerintah membereskan kerja buruk DitJen Bea Cukai, yang membiarkan modus impor borongan, pelarian HS hingga under invoicing terjadi didepan mata dengan bebas. (Yetede)

Kebijakan relaksasi impor pakaian jadi mulai berdampak negatif, baik pada industri kimia maupun pekerja. Saatnya pemerintah meninjau kebijakan lebih komprehensif. Harian Kompas (Kompas.id) memberitakan, relaksasi impor pakaian jadi itu didorong Permendag No 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag No 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang menghilangkan persyaratan pertimbangan teknis dari Kemenperin untuk impor tekstil dan produk tekstil. Karena tanpan pertimbangan teknis impor, Permenperin No 5/2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimpangan Teknis Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan Alas Kaki tidak digunakan.

Permendag No 8/2024 yang terbit pada 17 Mei 2024 itu merupakan respons pemerintah atas tertahannya ribuan peti kemas barang impor di pelabuhan sejak 10 Maret 2024. Menkeu Sri Mulyani sudah mewanti-wanti, perlu ada keseimbangan antara memperlancar arus barang impor dan menjaga industri dalam negeri, agar industri dalam negeri terus didorong untuk menciptakan lapangan kerja lebih luas. Dampak positif Permendag No 8/2024 memperlancar arus keluar barang impor dari pelabuhan. Namun, dampak negatif mulai dirasakan Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), seperti disampaikan Sekjen Inaplas Fajar Budiono. Produk industri kimia yang menjadi bahan baku tekstil adalah poliester sebagai bahan baku kain, pakaian, dan pakaian bukan tenunan.

Pada 2023, utilitas produksi poliester di kisaran 80 %. Sejak diberlakukan Permendag No 8/2024, utilitas produksi poliester merosot hingga 63 %. Dalam raker dengan Komisi VII DPR Selasa (9/7) Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin Reny Yanita memaparkan, data PHK di industri tekstil mencapai 11.000 orang yang dipicu Permendag No 8/2024. Masalahnya makin kompleks karena impor ilegal pakaian jadi yang diprotes Aliansi Industri Kecil Menengah dan Pekerja Tekstil Nasional dalam unjuk rasa di Jakarta, Kamis (27/6). Mereka meminta Presiden Jokowi menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil nasional. Kita berharap kementerian terkait dapat berkoordinasi untuk mengatasi dilema impor pakaian jadi ini. (Yoga)

Sedikitnya 11.000 buruh industri tekstil mengalami PHK dalam beberapa bulan terakhir, buntut tertekannya industri tekstil dalam negeri akibat membanjirnya impor pakaian jadi legal dan illegal di pasar domestik. Masifnya impor dipicu kebijakan pemerintah merelaksasi impor lewat Permendag No 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VII DPR dan Ditjen Industi Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/7). Plt Dirjen IKFT Kemenperin Reny Yanita memaparkan, PHK di industri tekstil terus terjadi dipicu masifnya peredaran barang impor.

Berdasar data Kemenperin dan dari pemberitaan media massa, PHK di industri tekstil telah mencapai 11.000 orang. PHK tersebar di 1 perusahaan tekstil di Jabar dan 5 perusahaan tekstil di Jateng. Di Jabar, PT Alenatex melakukan PHK atas 700 orang. Di Jateng, PHK terjadi di PT S Dupantex sebanyak 700 orang, PT Kusumahadi Santosa sebanyak 500 orang, PT Kusumaputra Santosa sebanyak 400 orang, PT Pamor Spring Mills sebanyak 700 orang, dan PT Sai Apparel sebanyak 800 orang. Bukan hanya pabrik besar yang tertekan usahanya, industri kecil menengah (IKM) tekstil pun terdampak. Utilisasi produksi IKM tekstil merosot 70 % karena gempuran impor.

Pekerja tekstil IKM seperti penjahit pun kesulitan mendapat permintaan dan berhenti bekerja. Maraknya PHK itu dipicu membanjirnya impor setelah ditetapkannya Permendag No 8 Tahun 2024 tentang revisi ketiga Permendag No 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang berlaku per 17 Mei 2024., yang menghilangkan persyaratan pertimbangan teknis dari Kemenperin untuk impor tekstil produk tekstil (TPT). Dampaknya, impor bisa masuk lebih mudah. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, industri tekstil sejatinya masih bisa bertahan, namun perlindungan dan keberpihakan kepada industri dalam negeri perlu terus ditumbuhkan agar industri ini juga bisa berkembang. (Yoga)

Dahulu, batik dibawa dari Majapahit ke Keraton Sumenep. Kini, batik berkembang menjadi ekspresi seni sekaligus nadi hidup masyarakat Pulau Madura. Hamid (43) memotong satu rol kain katun rayon putih di rumahnya di Dusun Banyumas, Pamekasan, Madura, Jatim. Potongan kain itu bahan baku gendongan bayi, salah satu produk batik Dusun Banyumas. ”Kemarin, saya baru kirim 150 gendongan bayi ke Situbondo,” ujar Hamid, Jumat (31/5). Membatik dan memproduksi gendongan bayi ditekuninya sejak lama. Batik produksinya dijual ke Situbondo, Bondowoso, dan daerah lain di kawasan Tapal Kuda. Hamid juga menjual ke Pasar 17 Agustus Pamekasan, salah satu pasar batik teramai di Indonesia.

Hamid tidak sendirian. Hampir setiap keluarga di Dusun Banyumas merupakan perajin batik. Maituah (45), pemilik kios Hamdani Batik di Dusun Banyumas, bercerita, dirinya mulai membatik sejak menikah. Metode membatik mereka sama dengan daerah lain, seperti Solo dan Yogyakarta. Warga Dusun Banyumas menjadikan batik sebagai penghasilan utama di samping berkebun dan pekerjaan sambilan lainnya. Selain dusun sentra batik seperti di Banyumas, ada Pasar 17 Agustus di Pamekasan yang sering didatangi pembeli dari luar daerah, baik dari Jawa, Bali, maupun pelancong dari Malaysia. ”Paling ramai Minggu sama Kamis. Pengunjung full kalau pas hari pasar. Kalau hari biasa tetap ada saja yang beli, tetapi tidak seramai hari pasar,” ujar Sri Astuti (22) di kios Fiqi Galeri.

Selain kain batik, juga di- jajakan kemeja, kain, pencung, sarung, dan udeng ikat kepala dari batik. Harganya bervariasi, mulai dari Rp 15.000 untuk udeng sampai puluhan ribu hingga jutaan rupiah untuk kain batik. ”Dua motif paling terkenal, yaitu sekar jagat dan junjung drajat, paling banyak dicari. Semua batik tulis asli Pamekasan,” ucap Sri Astuti. Di Tanjungbumi, Fausi Adi Putra, pemilik Batik Lavega, menilai keunggulan batik klasik Madura terletak pada motif yang unik. Corak dan warna batiknya tak ditemukan pada batik di daerah lain. Semisal motif bang ompay dan gene sekerreng koceng renduh. Juga pada warnanya yang tajam. ”Begitu memandang langsung terpikat,” kata perajin batik generasi ketiga ini. (Yoga)

Seorang perajin terlihat tengah merampungkan pembuatan kain batik di Seraci Batik Betawi di Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (26/6/2024). Batik cap itu dijual dengan harga mulai Rp 150.000 hingga Rp 350.000 per lembar, tergantung variasi warna dan kombinasi. Pemesan batik Seraci beragam, mulai dari perseorangan, sekolah, hingga instansi pemerintah. (Yoga)

Pemerintah memutuskan untuk mengenakan bea masuk tindakan pengamanan atau BMTP serta bea masuk antidumping atau BMAD atas produk tekstil impor. Langkah ini diharapkan melindungi industri tekstil nasional yang tercekik akibat membanjirnya produk impor. Terkait dua kebijakan itu, Mendag Zulkifli Hasan, seusai rapat tertutup yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (25/6) merinci, instrumen itu akan dikenai pada tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi, elektronik, alas kaki, dan keramik. Dalam catatan Kompas, produk tekstil impor, baik yang masuk secara legal maupun ilegal, mematikan industri tekstil nasional.

Produk impor ini dijual dengan harga lebih murah ketimbang produk lokal. Dalam data Trade Map, seperti diolah Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), besaran produk tekstil impor yang dicatat BPS jauh lebih rendah ketimbang data yang dilaporkan Bea dan Cukai China sebagai ekspor produk ini ke Indonesia. Selisih data impor yang tak tercatat ini pun terus membesar dari 2021 ke 2023. Pada 2021, selisih data impor ini mencapai 1,5 miliar USD dan pada 2023 membengkak menjadi 4 miliar USD (Kompas.id, 24 Juni 2024).

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, selisih data itu mengindikasikan ada barang impor produk tekstil yang masuk melalui jalur tak resmi atau diselundupkan sehingga tidak tercatat secara resmi. Membanjirnya produk impor ini membuat pelaku industri dalam negeri kesulitan menjual produknya. Sebab, produk impor ini dijual jauh lebih murah dari produk dalam negeri. Instrumen BMTP dan BMAD diharapkan mampu melindungi industri tekstil dalam negeri. (Yoga)

Serbuan produk impor, legal dan ilegal, membuat sebagian pelaku industri tekstil dan produk tekstil bertekuk lutut. Kalah. Pekerjanya kehilangan pendapatan. Mesin produksi di sebuah pabrik tekstil di Majalaya, Bandung, Jabar, menganggur. Padahal, biasanya menjelang Lebaran, mesin itu beroperasi dan menghasilkan tekstil untuk memenuhi permintaan pasar yang melonjak. Foto itu dimuat di harian Kompas, 3 April 2023. Kisah pabrik dan pekerjanya itu sungguh pedih. Tak kuasa menghadapi tekstil dan produk tekstil (TPT) impor yang membanjiri pasar Tanah Air, mesin pabrik itu hanya beroperasi 60 %. Tambahan penghasilan bagi pekerja yang diperoleh dari lembur sejak 3-6 bulan sebelum Lebaran tinggal mimpi. Produk mereka kalah bersaing dengan produk impor yang harganya lebih murah.

Mengacu data BPS, impor pakaian dan aksesorinya naik menjelang Lebaran 2023 dan 2024. Sekitar 38,76 % pakaian dan aksesori rajutan yang diimpor pada Januari-Maret 2024 dari China. Adapun impor pakaian dan aksesori bukan rajutan pada Januari-Maret 2024, sekitar 30,28 % dari China. Sisanya dari Bangladesh, Vietnam, Hong Kong, dan negara-negara lain. Seolah belum cukup, persoalan yang dihadapi industri TPT di Indonesia masih ditambah permintaan global yang menurun. Pasar makin ketat diperebutkan. Pabrik yang kalah bersaing lambat laun akan gulung tikar. Ada juga yang memindahkan lokasi pabrik ke daerah yang biaya buruhnya lebih murah. Padahal, industri TPT tercatat sebagai industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.

Penutupan pabrik berdampak signifikan pada serapan tenaga kerja dan menambah jumlah penganggur secara nasional. Sebenarnya, masih ada investasi atau penanaman modal yang menyasar industri tekstil. Menurut data Kementerian Investasi/BKPM, pada 2023 terdapat penanaman modal dalam negeri 7,949 miliar USD untuk 1.723 proyek industri tekstil di Indonesia. Adapun penanaman modal asing sebesar 457 juta USD untuk 1.303 proyek industri tekstil di dalam negeri. Dengan berbagai indikator itu, industri TPT mestinya layak mendapat perhatian lebih besar. Salah satu bentuk perhatian itu adalah menjaga pasar dalam negeri dari serbuan produk impor yang masif, yang membuat produk lokal kalah bersaing di negeri sendiri. (Yoga)

Seorang perajin menata benang saat menenun kain secara tradisional di desa wisata Gampong Nusa, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Senin (24/6/2024). Usaha tenun kain dengan berbagai motif khas Aceh binaan BUMN ini memanfaatkan kanal penjualan daring guna menjangkau sejumlah daerah di Indonesia. Dengan harga jual berkisar antara Rp 400.000-Rp 800.000 per lembar.  Usaha tenun kain tradisional ini juga mengangkat ekonomi masyarakat di desa wisata Gampong Nusa. (Yoga)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan membantah tuduhan dari asosiasi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang menyebut bahwa kinerja DJBC sebagai biang dari terjadinya badai kenbangkrutan dan PHK di industri tersebut. Institusi itu menyebut, prahara di industri TPT terjadi karena pelemahan permintaan dari pasar global. Direktur jenderal Bea dan Cukai Askolani mengatakan, penurunan permintaan terhadap produk TPT sudah terjadi dalam dua tahun terakhir. "Mereka menghadapi tantangan karena permintaan global turun. Itu sebab utamanya.Kalau dilihat ekspor banyak menghadap tantangan di Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan China," ucap Askolani. Bila ditelisik lebih jauh, perbedaan UMR antar daerah turut menyebabkan  terjadinya PHK di industri tekstil. Pengusaha memilih untuk memindahkan pabrik dari daerah dengan UMR tinggi ke daerah dengan UMR rendah. "Kalau kita lihat sejak tahun lalu tantangan  yang dihadapi industri  itu UMR, makanya perusahaan yang di kawasan Jawa Barat pindah ke Jawa Tengah," terang Askolani. (Yetede)