Pentingnya penyesuaian kebijakan antarkementerian dan lembaga untuk menyelamatkan industri tekstil yang tengah tertekan. Redma G. Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), menyoroti perlunya koordinasi yang lebih baik antar kementerian, terutama antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan. Dia mencatat bahwa kebijakan impor, seperti Peraturan Menteri Perdagangan No. 8/2024, justru membebani industri tekstil nasional, yang dapat mengakibatkan penurunan kinerja sektor ini.

Redma juga menegaskan bahwa tantangan seperti pengelolaan impor ilegal dan rencana kenaikan pajak perlu diatasi untuk mendukung perbaikan industri manufaktur. Dia mengingatkan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, sektor industri harus tumbuh secara signifikan, sementara dalam lima tahun terakhir pertumbuhannya hanya mencapai 4% hingga 4,5%. Opsi kebijakan yang diajukan untuk menyelamatkan industri tekstil termasuk penerapan safeguard dan bea masuk tindakan pengamanan. Secara keseluruhan, upaya kolaboratif antara kementerian sangat krusial untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan industri tekstil di Indonesia.

Kasus pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex membutuhkan penyelesaian komprehensif. Pembenahan harus dilakukan agar industri tekstil domestik berjaya lagi. Sritex, Perusahaan tekstil di Sukoharjo, Jateng, dinyatakan pailit berdasar putusan PN Semarang Kelas 1A Khusus, Jateng, Senin (21/10). Keputusan pailit dilakukan PN Semarang setelah mengabulkan permohonan PT Indo Bharat Rayon yang meminta pembatalan perdamaian yang sebelumnya diputuskan melalui homologasi karena Sritex dinilai lalai memenuhi kewajiban pembayaran utang (Kompas.id, 25/10/2024). Konteks global yang memengaruhi penjualan tekstil dan produk asal tekstil ke luar negeri sejauh ini belum mendapatkan solusi. Situasi geopolitik global menekan permintaan beberapa negara.

Pemerintah dan swasta harus bekerja sama untuk mencari solusi, terutama mencari pasar baru dan pasar dalam negeri harus diperkuat. Kehadiran produk impor dari berbagai negara, secara khusus China, harus ditangani.Kebijakan pemerintahperlu satu visi sehingga produk impor tidak masuk ke dalam negeri secara bebas. Produk domestik sedapat mungkin mendapattempat di dalam negeri dan berkembang. Pada saat yang sama, upaya perdamaian sengketa Sritex dengan salah satu kreditor PT Indo Bharat Rayon kian sulit diwujudkan karena sudah masuk di peradilan niaga. Penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Pengadilan Niaga telah dibatalkan karena Sritex dianggap lalai memenuhi kewajiban pembayaran. Sritex kini melakukan kasasi. Kondisi keuangan Sritex memang tidak dalam kondisi sehat.

Beban utang mereka besar dan juga tengah kesulitan melakukan pembayaran. Namun, putusan pailit semakin menyulitkan Sritex melakukan upaya-upaya strategis memulihkan kondisi keuangan. Beban utang jangka panjang di perbankan cukup besar, lebih dari 809 juta USD. Karena itu, bila Sritex harus dipailitkan, dampak masalahnya akan banyak dan makin tidak bisa ditangani. Sritex adalah industri tekstil dan ikonik yang jika ditutup, bakal memengaruhi industri tekstil dan produk tekstil secara umum. Penyelamatan Sritex penting karena menyangkut tenaga kerja dengan jumlah banyak, sekitar 50.000 orang. Yang berdampak pada UKM dan pemasok dengan jumlah besar. (Yoga)

PHK di industri tekstil dalam negeri terus terjadi seiring banjirnya impor tekstil dan produk tekstil, baik legal maupun ilegal. Sejumlah pihak mendesak pemerintah mengendalikan impor untuk melindungi industri tekstil. ”Hampir setiap bulan kita dapat informasi minimal satu pabrik tutup. Ada yang terkena PHK di sini, di situ. Kita tidak mau seperti itu,” ucap Sekretaris Eksekutif Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia Farhan Aqil dalam diskusi daring, Kamis (8/8). Diskusi yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (Indef) itu mengambil tema ”Industri Tekstil Menjerit, PHK Melejit”.

Berdasar data Asosiasi Pertekstilan Indonesia, dalam 6 bulan pertama 2024, sebanyak 20-30 pabrik berhenti beroperasi. Sekitar 10.800 pekerja di industri tekstil mengalami PHK. Di Jabar, dalam catatan Kompas, salah satu pabrik tekstil yang tutup adalah PTAlenatex. Pabrik ini melakukan PHK terhadap 700 karyawannya. Di Jateng, terdapat lima pabrik yang melakukan PHK dengan jumlah karyawan 100 hingga 800 orang. Data BPS yang diolah Kemenperin menunjukkan penurunan jumlah tenaga kerja di industri tekstil sebesar 7,5 % dari tahun 2023. Pada industri pakaian jadi, ada penurunan jumlah pekerja 0,85 % dibanding tahun lalu.

”Kondisi sekarang mungkin lebih buruk dibandingkan pandemi Covid-19,” kata Farhan. Pertumbuhan PDB industri tekstil nasional pada 2022, ketika pandemi Covid-19, tercatat 9,34 %. Namun, pada akhir 2023, pertumbuhannya minus 1,93 %. Kondisi ini tak lepas dari gempuran impor yang dipicu Permendag No 8 Tahun 2024 tentang revisi ketiga Permendag No 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang berlaku per 17 Mei 2024. Permendag itu menghilangkan persyaratan pertimbangan teknis dari Kemenperin untuk impor tekstil dan produk tekstil (TPT). Dampaknya, impor bisa masuk lebih mudah karena tidak lagi mempertimbangkan besar kapasitas, kekuatan, dan kebutuhan impor yang sesuai untuk industri. (Yoga)

Paris adalah kiblat mode dunia. Maka tak mengherankan jika upacara pembukaan Olimpiade Paris menjelma layaknya acara peragaan busana, mungkin terbesar sepanjang sejarah dengan total penonton global 28,6 juta orang. Mengusung tema Unity in Diversity, di-Indonesia-kan menjadi Bhinneka Tunggal Ika, seremoni pembuka Olimpiade Paris 2024 mempertontonkan keanekaragaman budaya dan keindahan alam dari berbagai belahan dunia. Lebih dari sepuluh ribu atlet berpartisipasi dalam kirab tersebut. Dari 206 negara, Mongolia paling banyak mendapat pujian soal busana atlet. Majalah mode Vogue, misalnya, menempatkan seragam Mongolia di tempat teratas dalam daftar sepuluh kostum termodis di pesta pembukaan Olimpiade Paris.

Busana rancangan Michel & Amazonka itu menampilkan kerah bersulam, manset, serta rompi merah tua, biru tua, dan emas, juga rok lipit dan jubah berbalut warna putih. Mereka juga mengenakan banyak aksesori, seperti tas bordir, ikat pinggang, anting-anting menjuntai, serta buryat dan gutal, topi dan sepatu bot tradisional Mongolia. Komite Olimpiade Nasional Mongolia menyebutkan para atlet dan ofisial membutuhkan waktu berjam-jam untuk mempersiapkan busana mereka. Michel & Amazonka mengacu pada nama desainernya, dua saudara perempuan asal Mongolia yang berkarier sejak 2013. Forbes menyebut duet tersebut sebagai perancang busana paling keren dan progresif di negara Asia Timur dengan 3,5 juta penduduk itu saat ini.

Sebelumnya, Michel & Amazonka menciptakan seragam untuk Mongolian Airlines serta seragam tim nasional Mongolia dalam Olimpiade Tokyo 2020 dan Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022. Tim lain yang seragamnya menjadi sorotan para pakar mode adalah Haiti. Busana para atlet mereka dalam upacara pembukaan Olimpiade Paris dirancang oleh Stella Jean. Dia membuat kemeja yang ditenun dan dipintal sesuai dengan tradisi Haiti. Desainer berdarah campuran Haiti-Italia itu juga bekerja sama dengan pelukis Haiti, Philippe Dodard, yang mengaplikasikan karyanya pada rok dan celana atlet. "Setiap potong busana menceritakan kisah sendiri," ujar Jean, seperti dikutip dari situs web Haiti Wonderland. (Yetede)

Industri petrokimia nasional juga membutuhkan perlindungan dari serbuan bahan baku plastik impor seperti halnya industri tekstil dan produk tekstil (TPT) pasca berlakunya Permendag 8/2024. Ini penting demi menjaga keberlangsungan industri dalam negeri dan memberikan kepastian bagi perusahaan yang berencana ekspansi besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, mengatakan industri ini tengah memikul beban berat karena banjir barang-barang impor di pasar petrokimia akibat revisi Permendag No.8/2024. "Dibutuhkan kepastian berusaha terkait peraturan yang tidak dengan mudah berubah atau direvisi. Hal ini karena karakter industri petrokimia cukup spesifik, butuh bahan baku, teknologi dan SDM dengan skill yang sesuai. Karenanya, industri petrokimia  perlu dijaga dan difasilitasi agar ekosistem ini benar-benar bisa terwujud," ungkap Heri. (Yetede)

PT Primissima (Persero) BUMN bidang tekstil di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, menghentikan operasinya sementara karena kekurangan modal kerja. Akibatnya, ratusan karyawan perusahaan tersebut dirumahkan. Dirut PT Primissima (Persero) Usmansyah menyatakan, aktivitas operasional perusahaan itu berhenti sejak 1 Juni 2024, karena Primissima kekurangan modal kerja sehingga tidak memiliki uang untuk menggaji karyawan, membayar listrik, dan membeli bahan baku. Mulai 12 Juni 2024, sebanyak 425 karyawan Primissima dirumahkan. Selain itu, dua anggota direksi dan satu komisaris juga berstatus dirumahkan.

”Semua karyawan, termasuk direksi dan manajemen, dirumahkan karena ketidakmampuan kami membayar gaji,” kata Usmansyah, di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (11/7). Dua bulan terakhir, seluruh karyawan, manajemen, dan direksi Primissima belum dibayar gajinya. Ada pula kekurangan gaji beberapa bulan sebelumnya yang belum dibayar. Selama karyawan dirumahkan, perusahaan berjanji memberi 25 % gaji mereka. Namun, pembayaran 25 % gaji itu tidak bisa dilakukan sekarang karena Primissima masih kesulitan keuangan. Primissima merupakan perusahaan patungan pemerintah dan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI), karena itu, perusahaan tekstil yang berdiri sejak tahun 1971 tersebut berstatus BUMN.

Produk utama Primissima adalah kain cambric atau kain mori yang biasa digunakan untuk membuat batik. Primissima sebenarnya tidak kekurangan pembeli karena kain mori produksi perusahaan tersebut masih diminati sejumlah usaha batik. Meski pesanan banyak, Primissima kekurangan modal kerja karena masalah yang terjadi beberapa tahun sebelumnya. Pada 2011 Primissima menjalin kontrak jangka panjang untuk membeli kapas dari negara lain sebagai bahan baku, baru tiga bulan jalan, harga kapas jatuh. Primissima tetap harus membeli kapas dengan harga lebih tinggi, akibatnya, kondisi keuangan perusahaan turun. Pada 2011-2013, banyak karyawan Primissima generasi awal yang pensiun.

Manajemen membayar pesangon mereka sekaligus. ”Dalam tiga tahun, Rp 40 miliar keluar untuk membayar pesangon. Akibatnya, cash flow (arus kas) perusahaan jatuh. Mulai saat itulah kami kesulitan modal kerja,” ungkap Usmansyah. Primissima tidak bisa berutang kepada bank karena seluruh aset perusahaan telah menjadi jaminan utang sejak beberapa tahun lalu. Saat ini Primissima dalam proses penyehatan, oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Sejumlah langkah dilakukan, misalnya efisiensi operasionalisasi dan restrukturisasi utang. Talangan modal kerja dari PPA diharapkan cair 20 Juli 2024. Setelah dana cair, Primissima diharapkan bisa beroperasi kembali meskipun belum dalam kapasitas penuh. (Yoga)