Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran bagi stimulus fiskal subsidi perumahan sebesar Rp1,5 triliun yang diperuntukan bagi 175.000 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui proses Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sebagai salah satu antisipasi dampak ekonomi akibat Virus Covid-19 sesuai Kebijakan Stimulus Fiskal Presiden RI Joko Widodo. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko D. Heripoerwanto mengatakan, bentuk stimulus fiskal tersebut berupa pengalokasian dana untuk Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan tetap memberikan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) untuk KPR, yang diharapkan akan operasional pada 1 April 2020 melalui Bank pelaksana yang telah bekerja sama dengan Kementerian PUPR, yaitu Bank BTN, Bank BNI, dan Bank BRI. Peluang kerja sama bagi bank lain masih terbuka, sehingga MBR mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk mengakses subsidi perumahan ini. Eko menambahkan, dua skema pembiayaan ini dihadirkan kembali karena keduanya merupakan subsidi yang banyak diterima masyarakat diantara skema lainnya.

Manfaat yang didapatkan MBR dari SSB, yaitu pembayaran angsuran KPR dengan suku bunga sebesar 5% per tahun selama 10 tahun. Khusus untuk pembelian rumah tapak, MBR akan mendapatkan manfaat tambahan yaitu pemberian sebagian uang muka KPR melalui SBUM sebesar Rp 4 juta dan khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat mendapat SBUM sebesar Rp10 juta. Adapun persyaratan untuk mendapat subsidi, antara lain merupakan warga negara Indonesia (WNI) berpenghasilan maksimal Rp8 juta, belum punya rumah, dan belum pernah mendapat subsidi. Eko menyatakan, dengan adanya stimulus fiskal subsidi perumahan melalui SSB dan SBUM pada tahun 2020 ini, target Pemerintah dalam pemberian fasilitasi bantuan pembiayaan perumahan kepada sebanyak 330.000 rumah tangga MBR diharapkan dapat tercapai.

Kementerian PUPR mulai hari ini memberlakukan stimulus fiskal perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna mengantisipasi pelemahan ekonomi akibat wabah Covid-19. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko Djoeli Heripoerwanto, mengatakan bentuk stimulus tersebut berupa Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) untuk kredit pemilikan rumah.

Anggaran yang disiapkan untuk 175 ribu rumah tagga MBR ini mencapai Rp 1,5 triliun. Heri menjelaskan, dengan skema saat ini, konsumen bisa membayar angsuran KPR dengan suku bunga sebesar 5 persen per tahun selama 10 tahun. Pemerintah akan membayar subsdi sebesar selisih angsuran denga suku bunga pasar dariyang harus dibayar nasabah. Khusus untuk pembelian rumah tapak, MBR akan mendapatkan manfaat tambahan, yaitu pemberian sebagian uang muka KPR melalui SBUM sebesar Rp 4 juta. Khusus untuk Proinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. SBUM yang diberikan sebesar Rp 10 juta. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI), Paulus Totok Lusida, mengatakan stimulus yang mulai berlaku hari ini juga harus didukung oleh layanan perbankan. Totok berharap pemerintah juga memberikan pelonggaran PPh pasal 21 terhadap sektor properti. Sebab, sektor properti merupan penggerak perekonomian karena memiliki lebih dari 150 industri turunan.

Pandemi Covid-19 membuat pertumbuhan ekonomi melambat. Kondisi ini memukul sektor properti. Pengembang properti merevisi target jumlah rumah yang dibangun dan penyelesaian proyek properti. 

Tahun ini Real Estate Indonesia (REI) menargetkan pembangunan 259.808 rumah subsidi dan 200.000 rumah non subsidi. Target itu diturunkan 30% akibat kondisi perekonomian tak menentu. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat REI Totok Lusida menyampaikan, proyek properti harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Pahala N Mansury mengatakan, sektor properti dapat menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa-masa perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sebab sektor ini berdampak pada lebih dari 170 sektor industri turunan sehingga berfungsi meningkatkan taraf hidup masayarakat. BTN memberikan stimulus berupa percepatan proses kredit dan relaksasi sejumlah syarat pengajuan kredit kepada pengembang properti.

Sentimen pandemi virus corona jenis baru (COVID-19) yang terus meluas secara global turut menyeret industri properti di Indonesia, sehingga berbuntut pada adanya perubahan proyeksi untuk tahun ini. Indonesia Property Watch (IPW) mengatakan pasar properti di Tanah Air secara fundamental sebetulnya sudah siap untuk naik pada tahun ini menyusul lemahnya industri properti sejak 2014. Hanya saja,  adanya beberapa faktor yang terjadi belakangan ini termasuk pandemi virus corona yang juga masuk ke Indonesia membuat pasar properti ikut terhantam. Mau tidak mau, tren kenaikan pasar properti bisa terkoreksi. Industri properti di Tanah Air pada 2019 lalu sebetulnya sudah mulai menunjukkan tren positif. Pasar perumahan, misalnya, IPW mencatat kenaikannya 10,5% dibandingkan dengan 2018. 

Secara terpisah Vice President PT Metropolitan Kentjana Jeffri Tanudjaja berpendapat insentif perpajakan seperti pemangkasan pajak bisa menggenjot pasar properti. Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Bidang Luar Negeri Rusmin Lawin. Dia menyebutkan keringanan pajak bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Hal yang sama juga disampaikan Direktur Program Jakarta Property Institute (JPI) Mulya Amri. Dia mengemukakan pajak properti bagi konsumen saja sudah berat, apalagi bagi pengembang.

Pemerintah memang sudah banyak memberikan insentif dan juga subsidi, tapi buktinya belum banyak bergerak. Ini perlu dibenahi dari sisi pajak, karena rumah adalah kebutuhan primer, orang pasti bayar.

Menurut Wakil Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Bidang Luar Negeri, Rusmin Lawin, kalau sampai 3 bulan ke depan corona belum selesai, saya pikir keseluruhan target ekonomi harus direvisi, akan terkoreksi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Yang dikhawatirkan, kalau industrinya sampai berhenti, maka banyak rantai pasok yang akan terganggu termasuk bahan bangunan. Sementara itu, Vice President PT Metropolitan Kentjana Jeffry Tanudjaya mengatakan dengan ditemukannya dua kasus virus corona di Indonesia, pengembang mulai khawatir. Padahal, sebelumnya banyak pengembang yang menyebut bahwa dampak dari corona tidak akan besar pada pasar properti. Selain dari negara asalnya setop, yang masih minat ke Indonesia kan pasti kabur juga. Namun, diketahui apakah dampaknya akan sampai menghentikan pembangunan hingga membuat pengembang harus menunda peluncuran proyek-proyeknya. Perlambatan pembangunan,bisa terjadi apabila pengembang menggunakan bahan baku bangunan yang diimpor, terutama dari negara-negara terdampak wabah.

Pasar sekunder bisnis properti mulai terusik serangan virus corona meski diyakini dampaknya tak terlalu lama. Kondisi berinteraksi saja ada kekhawatiran di masyarakat, wajar jika bisnis properti di pasar sekunder menyusut. Bisnis properti mulai berada di awal kebangkitan sejak akhir tahun lalu setelah lesu selama 6 tahun. Namun, serangan virus corona menunda kebangkitan tersebut.

Para investor yang biasa menangguk keuntungan di pasar sekunder makin memperpanjang menahan diri akibat serangan virus corona ini. Sebelum terjadi serangan virus corona, pasar sekunder memang telah menyusut akibat kelesuan bisnis properti sejak 2013. Meskipun masih ada kekhawatiran mengenai serangan virus corona yang mengadang kebangkitan bisnis properti, masih ada peluang bagi investor untuk menanggu keuntungan di pasar sekunder dengan memilih properti yang tepat.

Sebagai contoh Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, produk properti yang tetap diminati pembeli termasuk investor, bukan hanya konsumen (end user).  Kondisi positif itu didorong pula oleh harganya yang relatif masih terjangkau dengan kisaran Rp18 juta per meter persegi hingga Rp30 juta per meter persegi. Permbangunan PIK 2 saat ini masih berada pada tahap pertama seluas 1.050 hektare dan kelak dikembangkan hingga seluas 6.000 hektare. Contoh lainnya,  Prioritas Land membangun apartemen Majestic Point di Serpong, Tangerang, Banten. Saat ini apartemen 32 lantai itu tinggal menyisakan 160 unit dari 900-an unit yang tersedia di dua menara apartemen tersebut. Apartemen ini juga dilengkapi 50 unit berupa ruko, small office home office (SOHO), dan kios. Bagi summarecon, masalah banjir dan virus corona tidak membawa banyak dampak pada proyek-proyeknya. Keterisian apartemen yang ada di Summarecon Bekasi, rata-rata baru mencapai 50%, untuk kawasan banjir seperti proyek Summarecon di Kelapa Gading, permintaan tetap ada.

Direktur Departemen kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Widi Agustin, mengatakan kinerja industri properti akan membaik pada tahun ini. Menurut dia, pertumbuhan industri properti disokong oleh sejumlah kebijakan, seperti pengurangan rasio uang muka alias loan-to-value serta suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate yang turun 100 basis point.

Widi mengatakan beberapa indikator makroekonomi juga memberi sinyal yang baik. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2020 mencapai 5,1-5,5 persen, naik dibanding tahun lalu yang sebesar 5,02 persen. Tingkat inflasi yang terjaga di bawah 3 persen juga bakal berlanjut hingga tahun ini. BI menargetkan pertumbuhan kredit pada tahun ini mencapai 10-12 persen. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (REI), Amran Nukman, optimistis industri pada tahun ini tumbuh minimal 8 persen. Sedangkan Ketua Umum Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (Arebi), Lukas Bong, mengatakan industri properti pada 2019 terkontraksi karena berhadapan dengan pemilihan umum. Tahun ini, Lukas menambahkan, masih ada tantangan, seperti perang dagang dan wabah virus corona.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengakui bahwa pihaknya tengah memproses pemblokiran lahan milik Direktur Utama PT Hanson International Tbk. Benny Tjokrosaputro yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kejagung meminta Kementerian ATR/BPN untuk memblokir 156 bidang tanah milik Dirut PT Hanson International Tbk. Benny Tjokrosaputro yang ditahan terkait dugaan kasus korupsi Jiwasraya.. Upaya pemblokiran dilakukan sebagai barang bukti sekaligus agar aset tersebut tidak berpindah ke tangan orang lain. Dari 156 bidang tanah yang diblokir, 84 bidang tanah di antaranya berlokasi di Kabupaten Lebak, Banten dan 72 bidang tanah di Kabupaten Tangerang, banten. Aset tersebut diketahui atas nama Dirut Hanson International Benny Tjokrosaputro. Selain 156 bidang tanah yang telah diblokir, Hari juga mengungkapkan bahwa pemblokiran terhadap aset-aset lahan yang diduga kuat milik tersangka Benny Tjokrosaputro berpotensi bertambah.

Industri properti nasional diperkirakan bisa bertumbuh positif tahun ini meski tak terlalu signifikan. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) Paulus Totok Lusida mengatakan para pengembang menargetkan pertumbuhan pasar hingga 10 persen tahun ini.

Menurut Totok, pencapaian target tersebut didukung oleh rencana pemerintah untuk menyederhanakan regulasi lewat omnimbus law atau aturan induk. Dia juga meyakini sektor properti masih mampu didorong setelah stagnan selama enam tahun terakhir. Totok mengatakan ada tujuh faktor yang memepengaruhi kinerja sektor properti, yaitu pembiayaan, pertanahan, perizinan, perpajakan, infrastruktur, tata ruang, serta regulasi. Namun Associate Director Colliers International Indonesia Ferry Salanto memperkirakan industri properti nasional belum akan bertumbuh signifikan. Menurut dia, berakhirnya masa pemilihan umum belum berdampak pada pertumbuhan bisnis properti. Ferry juga menyebutkan kondisi geopolitik saat ini masih rentan terhadap pelemahan ekonomi global. Dampaknya bisa memperburuk bisnis properti. Menurut dia, pembeli potensial menanti stimulus fiskal dari pemerintah, penurunan suku bank, hingga harga promosi dari pengembang. Relaksasi aturan loan to value (LTV), ujar dia, bisa menjadi sentimen positif, tapi belum mampu mendorong penjualan karena harus dibarengi penurunan bunga kredit.

Pemerintah berjanji memangkas regulasi disektor properti melalui mekanisme omnibus law. Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menyatakan, perkembangan sektor properti dalam negeri sedang menurun. Ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi global, namun di dalam negeri juga ada masalah yang harus diminimalkan antara lain :

• ketersediaan infrastruktur yang banyak dikeluhkan pelaku usaha
• regulasi yang terlalu banyak

Saat ini tim antar kementerian dan lembaga sedang membahas omnibus law. Di sektor properti hal yang dikaji adalah esensi dari regulasi. Jika regulasi cukup diganti dengan standardisasi misalnya soal kualitas bangunan, tidak perlu peraturan soal perizinan.