Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengungkapkan pandemi Covid-19 membuat sekitar 40 persen pengembang perumahan rumah subsidi tumbang dan gugur terkena seleksi alam.

Sekjen DPP Apersi Daniel Djumali mengatakan asosiasi itu beranggotakan 3.000 pengembang yang mayoritas membangun perumahan menengah dan menengah ke bawah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka mendukung program pembangunan sejuta rumah.

Dia tak memungkiri pandemi sangat berdampak pada cashflow para pengembang anggota Apersi. Ditambah lagi, untuk rumah subsidi mayoritas pembelian melalui KPR subsidi memiliki aturan hingga 29- 34 persyaratan, menyebabkan persetujuan perbankan terhadap KPR subsidi anjlok.

Sementara, sektor properti perumahan pada kuartal kedua 2020 masih menyumbang pertumbuhan positif terhadap PDB Indonesia sebesar 2,3 persen. Dengan demikian, industri properti dinilai mampu menjadi penggerak perekonomian nasional. Karena itu, pemerintah perlu memberi perhatian lebih serius kepada sektor yang menyerap lebih dari 30 juta tenaga kerja dari 174 subsektor industri padat karya tersebut.

Show Unit atau Rumah Contoh Rolling Hills masih ramal didatangi masyarakat. Hal ini disampaikan Amelia, Sales Head Rolling Hills, akhir pekan ini calon user yang sudah melakukan pembelian dan pengambilan Nomor Urut Pemesanan (NUP) akan memilih unit huniannya.

“Sampai hari ini masih banyak datang masyarakat yang ingin melihat dari dekat desain rumah yang kami kembangkan. Memang kami sengaja menyiapkan show unit ini untuk memberi gambaran hunian yang akan dibeli oleh calon user,” ungkapnya.

Rolling Hills Tanjung Bunga mempersiapkan 3 (tiga) unit rumah contoh dengan masing-masing luasan bangunan tanah 50/60m2, 67/83 m2 dan 77/105m2.

Pihak pengembang menawarkan hunian mewah di lokasi premium Tanjung Bunga. Hunian 2 lantai ini mengusung desain modern dengan konsep terbuka dan jendela besar. Desain hunian Rolling Hills merupakan besutan dari Arsitektur Alexander Bayusaputro pemenang penghargaan arsitektur kelas dunia.

“Lokasi Rolling Hills akan dibangun disamping Mall Trans Studio. Harga yang ditawarkan pun termasuk ringan untuk ukuran 2 lantai yaitu mulai dari Rp800 jutaan. Produk Rolling Hills tidak hanya hunian rumah saja, tetapi kami juga menawarkan Shop Office Pacific Plaza 3 lantai dengan ukuran 5x21 m2,” ia menambahkan.

Warga negara asing kini bisa memiliki properti jenis apartemen. Hal itu termaktub dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menjelaskan warga asing bisa mendapatkan status hak milik atas satuan rumah susun. Ketentuan hak milik atas satuan rusun itu tertera di Pasal 144 UU Cipta Kerja sektor properti. Sebelum ada UU Cipta Kerja, minat asing untuk membeli apartemen di Indonesia cukup besar. Namun realisasinya tidak sebanding dengan permintaan

Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengakui, ketentuan warga asing bisa memperoleh hak milik ketika membeli apartemen sudah sesuai usulan REI kepada pemerintah. “Orang asing jumlahnya tidak banyak, tapi mereka tetap pasar potensial. Karena sudah bisa hak milik, sekarang WNI dan WNA statusnya sama,”ungkap dia, Rabu (7/10).

Wakil Direktur Utama PT Metropolitan Kentjana Tbk (MKPI) Jeffri Tanudjaja menganggap, ketentuan terkait hak milik apartemen oleh WNA merupakan hal positif. “Bagi MKPI, hal ini bagus. Apalagi WNA membeli apartemen yang harganya Rp 5 miliar ke atas. Produk kami pun di harga tersebut. Selain itu, lokasi sekitar apartemen kami di Pondok Indah kerap dilintasi orang asing,” kata dia.

CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda menilai, pemerintah berupaya menggerakkan pasar apartemen di kalangan WNA yang notabene mayoritas berasal dari kalangan menengah atas. Dia juga meyakini, aturan tersebut tidak akan membuat seolah-olah apartemen di Indonesia bakal didominasi hak miliknya oleh orang asing.

Pengembang properti menilai rencana pemerintah mengevaluasi efektivitas pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sektor properti akan menggairahkan sektor tersebut setelah setahun mengalami pelambatan. 

Commercial and Business Development Director AKR Land Alvin Andronicus mengatakan pada Rabu (16/9/2020), selama ini PPnBM menjadi momok sehingga para pengembang tidak berani terlalu ekspansif ke level unit hunian yang lebih besar dan mewah atau segmen high end. Managing Director Strategic Business and Services Sinar Mas Land Alim Gunadi menuturkan adanya PPnBM properti hunian berdampak apa pelambatan penjualan. 

Direktur PT. Ciputra Development Tbk Harun Hajadi mengungkapkan PPnBM membuat transaksi yang bernilai tinggi tidak ada sama sekali. “Namun juga itu dihilangkan malah akan membuat PPh dan PPN yang diharapkan bisa terjadi transaksi,” jelas Harun.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) yang tengah melakukan kajian untuk menghapus pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sektor properti mulai tahun depan. Jika kebijakan ini berlaku maka harga jual rumah baru bisa lebih murah nantinya mulai 2022 nanti.

Berdasarkan informasi pemaparan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI Kamis (10/9) ada tiga alasan otoritas fiskal mengevaluasi PPnBM sektor properti.

Adapun, BKF menjadwalkan tahun depan pada Januari-April sudah melakukan persiapan dan penyusunan kerangka kajian. Kemudian pada Mei-Juli 2021, BKF mengumpulkan, mengolah dan melakukan analisis data. Lalu, Juli-Oktober sudah melakukan penulisan draf awal dan penyempurnaan hasil kajian. Barulah pada Oktober-Desember 2021 merupakan period penyusunan laporan akhir dan penyampaian hasil kajian.

Yon Arsal Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Perpajakan, membenarkan kajian ini saat dikonfirmasi. “Masih pembahasan internal Badan Kebijakan Fiskal,” katanya singkat, Selasa (15/9).

Fajry Akbar, pengamat pajak dari Center for Information Taxation Analysis (CITA) menilai sudah seharusnya PPnBM atas sektor properti dicabut karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. “Malah banyak persoalan, seperti celah untuk penghindaran pajak dan definisi properti mewah itu juga relatif,” katanya.

Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji melihat jika kebijakan pemerintah ini bertujuan untuk menggairahkan pasar properti di dalam negeri, maka tidak cuma penghapusan PPnBM, tapo juga menimbang penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ia menilai batasan PPnBM untuk rumah seharga Rp 30 miliar juga dampaknya terbatas.

PT Bank Mandiri (persero) Tbk bekerja sama dengan kanal properti rumah123.com menggelar festival properti secara daring. EVP Consumer Loans Bank Mandiri Ignatius Susatyo Wijoyo mengatakan, pameran ini sebagai strategi memperluas penetrasi segmen KPR Bank Mandiri. Hal yang sama juga dilakukan oleh PT Bank Tabungan Negara (persero) dan PT Bank Central Asia (Tbk).

Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida menyatakan bahwa saat ini mulai ada kemajuan aktivitas pembelian pada segmen rumah dengan harga di bawah Rp 1,5 M dan segmen rumah sederhana sehingga dapat memicu peningkatan aktivitas pada industri properti di Indonesia. Totok menuturkan bahwa PSBB sejak Maret 2020 hingga Juli 2020 merupakan pukulan sangat berat bagi pelaku industri properti.

Kepailitan menghantui emiten di bursa saham properti. PT Sentul City Tbk (BKSL), digugat pailit oleh keluarga Bintoro, family dari pemilik konglomerasi Grup Olympic. Gugatan pailit terhadap BKSL di daftarkan di Pengadilan Niaga Jakarta, Jumat (7/8). Manajemen emiten properti menjelaskan, pengajuan pailit tersebut terkait dengan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) kaveling siap bangun antara BKSL dan pemohon pailit. Manajemen BKSL Corporate Communication Sentul City Alfian Mujani menegaskan, tidak ada kaitannya utang piutang antara BKSL dengan pemohon pailit. “Sentul City tidak dalam keadaan pailit,” ujarnya dalam siaran pers. Namun Alfian tidak merinci secara detail soal PPJB tersebut.

Persoalan yang dihadapi BKSL menambah panjang daftar emiten yang terancam pailit, maupun harus menempuh restrukturisasi utang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di pengadilan. BEI mencatat, per 7 Agustus, ada tiga emiten yang di gugat pailit, diluar BKSL. Ketiganya adalah PT Cowell Development Tbk (COWL), PT Global Mediacom Tbk (BMTR), dan PT Golden Plantation Tbk (GOLL). Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menyatakan pailit COWL, termasuk anak usaha nya yakni PT Bumiraya Investindo (BRI) dan PT Airlangga Sawit Jaya (ASJ). Selain itu, GOLL juga berpotensi mengalami forced delisting.  

Selanjutnya, ada delapan emiten yang saat ini tengah menjalani PKPU. BEI mensuspen lima saham di antaranya, PT Grand Kartech Tbk, PT Nipress Tbk, PT Armidian Karyatama Tbk, PT Hanson International Tbk, dan PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk. Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Samsul Hidayat menilai, “Pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa perusahaan kesulitan memenuhi kewajibannya,” jelas Samsul, Senin (10/8).

Prediksi Head of Investment Research Infovesta Utama Wawan Hendrayana, emiten yang digugat pailit dan masuk PKPU masih bisa bertambah karena efek pandemi terhadap bisnis emiten. Direktur Avere Investama Teguh Hidayat menyebut, investor tidak perlu panik menyikapi gugatan pailit yang terjadi pada emiten. Sebelum diputuskan pailit oleh pengadilan, ada kemungkinan perusahaan tidak bersalah. Misalnya, menurut dia, gugatan pailit yang dihadapi BMTR. Wawan menyebut, ada dua cara yang bisa ditempuh investor ketika emiten digugat pailit. Pertama, mengikuti proses gugatan pailit dengan harapan ada perjanjian damai. Kedua, investor dapat melepas saham di pasar negosiasi. Risikonya harga saham akan sangat menurun.

Lain halnya dengan emiten yang sektornya tertekan seperti COWL. Sejumlah emiten properti yang lain harus berjibaku menuntaskan kewajibannya. “Sahamnya sulit naik karena bisnisnya juga sedang sulit,” kata Teguh. Selain itu, Teguh menyebut investor bisa mencermati nilai gugatan. Jika nilai gugatan lebih kecil dibanding aset, perusahaan masih dalam batas aman, investor bisa tetap hold. Sebaliknya jika kemudian emiten diputus pailit, investor harus cut loss.

Tempat penginapan mulai meningkat sejalan dibukannya beberapa daerah tujuan wisata. Salah satu faktor nya ditopang oleh tren stayaction, liburan dengan menginap di vila atau hotel yang dekat dengan tempat tinggal, terutam oleh wisatawan domestik. Peningkatan kunjungan terutama terjadi di destinasi wisata turis lokal, seperti Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Malang, dan Semarang. Sementara destinasi yang bisa untuk wisatawan internasional, seperti Bali belum meningkat signifikan.

Corporate Communications Manager Pegipegi Busyra Oryza menyatakan, pemesanan hotel dan penginapan melalui Pegipegi meningkat 250 persen, terhitung sejak libur Idul Fitri pada Mei 2020. Peningkatan menggeliat ketika pemerintah mulai melonggarkan aturan pembatasan social berskala besar (PSBB). Sebagian pengelola hotel juga menawarkan diskon tarif secara rutin.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia Bidang Kawasan Pariwisata dan Pusat Rekreasi Thomas Jusman mengemukakan, beberapa destinasi sudah mengalami peningkatan jumlah pengunjung terutama destinasi wisata alam.

Upaya pemulihan industri pariwisata, termasuk perhotelan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, seperti kebersihan dan higienis. “Pandemi Covid-19 mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan. Wisatawan akan memilik destinasi wisata yang menerapkan protokol kesehatan, sekalipun pandemi nantinya berakhir,” lanjut Thomas.

Secara terpisah, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Hariyadi Sukamdani berpandangan, tingkat okupansi hotel di Jakarta rata-rata baru sekitar 20 persen. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mendorong okupansi hotel adalah perjalanan dinas pemerintah yang dinilai akan mengungkit perjalanan bisnis di perusahaan.