Ketua Dewan Pengawas Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) Darmin Nasution mengatakan, sejak abad ke-15, keanekaragaman rempah-rempah itulah yang menarik kolonialis datang ke Tanah Air berusaha mengusai hasil kekayaan alam itu sampai sekitar abad ke-20. Indonesia masih menjadi pemasok utama berbagai komoditas perkebunan di pasar dunia. Namun, seiring waktu, kinerja ekspor berbagai komoditas perkebunan kian merosot. Alih-alih jadi eksportir, Indonesia malah jadi importir. Salah satu komoditas perkebunan yang masih berjaya adalah sawit. ”Tanaman sawit menjadi berkah yang luar biasa bagi Indonesia,” ujar Darmin saat memberi sambutan pada peluncuran buku Sawit, Anugerah yang Perlu Diperjuangkan yang diterbitkan Penerbit Buku Kompas, di Jakarta, Kamis (5/9).

Saat ini, industri sawit dan turunannya memberi pekerjaan bagi 16 juta orang di seluruh penjuru Tanah Air. Sawit menjadi salah satu kontributor terbesar ekspor Indonesia. Mengutip data BPS, ekspor komoditas lemak dan minyak hewani/nabati pada periode Januari-Juli 2024 mencapai 14,04 miliar USD atau berkontribusi 9,54 % dari total ekspor nasional. Namun, industri sawit mengalami sejumlah tantangan yang berat, baik dari dalam maupun luar negeri. ”Ini perlu ditanggulangi agar sawit bisa tetap Berjaya supaya tidak meredup seperti komoditas lainnya,” ujar Menkor Bidang Perekonomian 2015-2019 itu.

Wakil Ketua Dewan Pengawas IPOSS Sofyan Djalil mengatakan, tantangan industri sawit saat ini adalah tata kelola. Industri sawit menghadapi stagnasi produksi di kisaran 50 juta ton per tahun, penyebabnya adalah persoalan kepastian hukum dan regulasi kepemilikan lahan. Tumpang tindih lahan sawit dengan lahan lain terjadi akibat regulasi yang sering berubah. Dampaknya, produksi petani dan pengusaha sawit tidak dapat optimal. Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan, yang dibutuhkan petani dan pengusaha adalah kepastian regulasi. Semua pelaku usaha sawit pasti menginginkan lahannya punya status hak guna usaha yang kuat dan mengikat. Namun, perubahan regulasi yang sering terjadi menyebabkan masalah dalam status hukum lahan mereka. (Yoga)

Sebanyak 646 ton kelapa asal Sultra diekspor secara bertahap ke pasar China. Pengiriman ini menandakan besarnya potensi komoditas nontambang wilayah ini. Selama ini kekayaan hasil bumi Sultra tertekan masifnya pertambangan nikel dan belum adanya keseriusan pengembangan hingga hilirisasi. Pada Senin (19/8) sebanyak 54 ton kelapa bulat diekspor dari Pelabuhan Pelindo Kendari, Sultra. Ekspor ini bagian dari total 646 ton yang akan diekspor secara bertahap ke China. Nilai ekspor mencapai Rp 2,5 miliar. Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat Manaor Panggabean menuturkan, ekspor kelapa menjadi poin penting untuk pengembangan komoditas di daerah. Hal ini menunjukkan potensi hasil perkebunan menembus pasar dunia.

”Kita punya banyak sumber daya, salah satunya kelapa. Ikan juga besar potensinya, bahkan mencapai Rp 476 miliar. Kami berharap ekspor berbagai hasil pertanian, perkebunan, dan kelautan terus ditingkatkan. Ini menjadi tugas kita bersama,” kata Sahat, usai melepas ekspor tersebut. Kelapa merupakan komoditas yang banyak terdapat di Sultra hingga Kalimantan dan Sulawesi. Namun, potensinya belum banyak dikelola untuk pasar yang lebih luas. Padahal, selain kelapa bulat, santan hingga serabut kelapa juga sangat terbuka untuk diekspor. Karena itu, pihaknya terus berusaha menjembatani dengan kementerian teknis dan pemda agar hasil bumi dan laut berorientasi ekspor. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah persoalan kualitas dari hulu hingga ke hilir. (Yoga)

Setelah petani kopi Sumsel cemas karena harga kopi yang turun di saat panen raya, kondisi serupa juga dirasakan petani lada Kalbar dan petani cengkeh Sultra. Petani berharap agar pemangku kebijakan membuat proyeksi dasar, pembenahan tata niaga, dan regulasi harga untuk mengatasi fluktuasi harga tersebut. Kenaikan harga komoditas kerap kali tak berlangsung lama, membuat petani kesulitan menetapkan harga sekaligus menghitung marjin keuntungan untuk menjaga keseimbangan biaya produksi dan laba. Situasi sulit itu seperti dialami petani di sejumlah wilayah di Sultra. Pada Mei lalu, harga cengkeh di Sultra sempat mencapai Rp 130.000 per kg.

Kini, harganya anjlok menjadi Rp 80.000 per kg. Ambo Esse (52), petani cengkeh di Desa Wowa Tamboli, Kolaka, Sultra, menuturkan, musim panen cengkeh saat ini didambakan oleh para petani sejak beberapa bulan lalu. Tanaman cengkeh berkembang baik dengan bunga lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. ”Sayangnya harga anjlok. Minggu ini Rp 80.000 per kg, minggu lalu bahkan Rp 75.000 per kg. Padahal, di awal tahun sempat Rp 130.000 per kg,” ujarnya, Senin (5/8). Ambo memiliki 3 hektar lahan yang ditanami cengkeh. Usia tanamannya 7-15 tahun. Setiap hektar lahan menghasilkan 4 ton cengkeh basah. Dia berharap pemerintah segera mengambil langkah mengendalikan harga cengkeh.

Selama ini, Kolaka merupakan sentra penghasil cengkeh terbesar di Sultra, dengan luas area tanam cengkeh 11.203 hektar dengan produksi 7.000 ton per tahun. Kadis Perkebunan dan Peternakan Kolaka Hasbir Jaya Razak menyebut, harga cengkeh saat ini anjlok di kisaranRp 75.000 per kg. Penurunan harga terjadi seiring panen raya yang terjadi di semua sentra cengkeh di Kolaka, karena ulah pengepul yang menekan harga hingga turun jauh. ”Tentu ada teori ekonomi yang berlaku. Saat Mei lalu, harga bisa mencapaiRp 130.000 per kg karena memang sejumlah kecamatan belum panen. Sekarang semua daerah penghasil sedang panen bersamaan,” katanya.

Hasbir mengimbau petani menyimpan dulu hasil panen cengkehnya dan tidak menjualnya kepada pengepul. ”Lebih baik disimpan sebagai investasi hingga harganya kembali normal di kisaran Rp 120.000 per kg. Saat ini juga belum ada pelaku ekspor langsung yang masuk,” tuturnya. Ekonom dari Universitas Halu Oleo, Kendari, Syamsul Anam, mengatakan, anjloknya harga setiap panen raya menunjukkan lemahnya antisipasi dari pemerintah. Kondisi itu bisa diantisipasi apabila pemerintah mengambil sejumlah langkah, misalnya memberi bantuan modal dan mendekatkan petani dengan pembeli. Pemerintah bisa mengarahkan para petani untuk mengolah cengkeh menjadi barang jadi atau setengah jadi. Dengan begitu, nilai manfaat dari komoditas perkebunan ini meningkat. (Yoga)

Rendahnya produktivitas kebun masih jadi masalah utama petani kopi di sejumlah daerah. Melalui komunitas, para petani belajar bersama memperbaiki pola budidaya demi mendongkrak produktivitas kopi. Sinergi sejumlah pihak, mulai dari petani hingga pemerintah, menjadi bagian terpenting. Salah satu komunitas yang berkontribusi membagikan pola budidaya kopi itu ialah Kopista Indonesia. Melalui komunitas Kopista, petani kopi asal Kelurahan Sekincau, Lampung Barat, Lampung, berbagi ilmu tentang budidaya kopi yang baik kepada petani. Komunitas yang berdiri pada 2015 ini sudah mendampingi 250 petani kopi di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, dan Bengkulu. Menurut pendiri komunitas Kopista, Supriyono (48), Kamis (25/7) rendahnya produktivitas kebun disebabkan mayoritas petani masih melakukan pola-pola lama dalam budidaya kopi.

Mereka membiarkan saja kebun kopinya tanpa diberi pupuk dan dibersihkan. Petani biasanya hanya sesekali menengok kebun menjelang masa panen raya. Selain itu, mayoritas petani tidak berani menargetkan hasil panen. Padahal, dari perhitungan Supriyono, produktivitas kopi minimal harus mencapai 2 ton per hektar agar petani bisa menikmati nilai ekonomi dari komoditas tersebut. Pemerintah juga bisa membangun kebun percontohan yang dapat menjadi lahan belajar bersama. ”Pemerintah dapat memulai semua itu dengan membuat kebun demplot di setiap kecamatan yang bisa menjadi laboratorium lapangan bagi para petani,” katanya. Pengolah kopi di Rimba Candi, Pagar Alam, Frans Wicaksono (58), mengatakan, petani harus berani keluar dari zona nyaman.

Sejauh ini, pola pertanian kopi di Sumsel menyadur teknologi budidaya atau pengolahan pascapanen yang diwariskan turun-temurun. Kebiasaan warisan yang menghambat perkembangan kopi Sumsel ialah menjemur kopi di aspal atau jalan dan membiarkan kopi diinjak ban kendaraan bermotor. “Kebiasaan itu berisiko membuat kopi terkontaminasi kotoran dari ternak yang lalu lalang dan polusi kendaraan bermotor. Apalagi, kopi memiliki kemampuan menyerap aroma di sekelilingnya sehingga kopi yang dijemur di aspal berpeluang memunculkan aroma dan rasa yang tak sedap,” ungkap Frans yang bermukim di Rimba Candi untuk mengelola kebun kopi warisan ayahnya sejak 2015.

Karena menerapkan teknologi budidaya dan pengolahan pascapanen sesuai standar ekspor, Frans mampu memasarkan kopinya ke Uni Emirat Arab. Salah satu pola yang diterapkan Frans adalah membangun ruang pengeringan yang bisa menjaga suhu stabil dan terhindar dari perubahan cuaca tiba-tiba, serta menggunakan alas pengeringan setinggi 1-1,5 meter dari permukaan tanah. ”Sekarang, tidak ada alasan untuk tidak bisa meningkatkan kualitas panen karena ilmunya bisa dipelajari dengan mudah dan gratis di ponsel pintar. Melalui internet, kita tak perlu takut dengan akses pasar. Kita bisa promosi sendiri produk kita lewat media sosial. Kalau kualitas terbukti, bukan kita yang mencari pembeli, melainkan pembeli yang mendatangi kita,” kata Frans. (Yoga) 

Kopi arabika Sumatera di ambang kritis. Harganya meroket di pasar, tapi petani terpuruk di kebun lantaran hasil panen terus anjlok. Persoalan ini tak kunjung diatasi dari tahun ke tahun. Saat ini, produksi kopi arabika di Sumatera hanya 600 kg per hektar per tahun. Jauh dari potensi 2,5 ton. Lesunya pertanian kopi arabika Sumatera tampak di berbagai sentra penghasil kopi arabika di dataran tinggi sekeliling Danau Toba, mulai dari Kabupaten Toba, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Samosir, Simalungun, hingga Karo. Harga beras kopi (greenbean) yang berkisar Rp 110.000-Rp 120.000 per kg tak membuat petani bergairah. Sebagian besar kebun kopi di daerah itu didominasi tanaman tua, batangnya meranggas, daunnya menguning, dan lahannya dipenuhi gulma.

Lambok Siburian (46), petani kopi di Lintong Nihuta, Humbang Hasundutan, sudah berbulan-bulan tak mengurus kebunnya yang tinggal 1,5 hektar. Mengenakan masker dan mantel hujan, dia menyemprot pestisida di ladang cabai merah yang bersebelahan dengan kebun kopi itu. ”Dulu ladang ini juga saya tanam kopi, tapi saya babat karena hasilnya sangat rendah dan terus berkurang. Harga kopi memang sedang tinggi, tetapi tetap tak cukup untuk biaya dapur dan sekolah anak karena produksinya sedikit,” kata Lambok. Begitulah nasib para petani penghasil kopi spesialti yang sangat dihargai di pasar dunia.

Nama kopi Lintong diambil dari nama Kecamatan Lintong Nihuta, satu dari enam kecamatan penghasil kopi spesialti di Humbang Hasundutan. Namun, nasib petaninya tidak setenar nama dan cita rasa kopinya yang mendunia. Hal serupa dialami kopi Mandheling, kopi spesialti dari Mandailing Natal dan sekitarnya. Dari lahan kopinya, ia panen 80 kg kopi (gabah kering) per bulan. Dengan harga Rp 50.000 per kg, Lambok memperoleh Rp 4 juta per bulan selama dua kali panen raya dalam setahun. ”Panen raya hanya berlangsung 2-3 bulan. Dari kopi saja, tidak cukup untuk dapur dan biaya sekolah anak,” ujar Lambok. Tanaman kopi diserang hama dan penyakit tanaman, khususnya penggerek buah dan karat daun. Produktivitas kopi yang diserang hama menurun dan harganya murah. (Yoga) 

Diskusi kelompok terarah (FGD) bertajuk ”Meninjau Ulang Kebijakan Subsidi Pupuk” yang digelar harian Kompas bersama PT Pupuk Indonesia (Persero) di Jakarta pada 10 Juli 2024, mempertemukan perwakilan Kementan, DPR, organisasi petani, dan akademisi. Lelucon soal food estate atau lumbung pangan singkong lahir dari interaksi dua pembicara, yakni Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Dwi Andreas Santosa dan Sekjen Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) Heri Soba. ”Kami senang sekali ketika pemerintah membangun food estate singkong di Gunung Mas, Kalteng. Namun...,” kata Heri. Belum tuntas Heri bicara, Dwi Andreas menimpali. ”Yang ditanam singkong, yang tumbuh justru jagung,” ujar Dwi yang diikuti gelak tawa peserta FGD.

Pemerintah pernah mencetak food estate singkong di Kabupaten Gunung Mas di lahan seluas 600 hektar (ha) yang dimulai November 2020 dengan target luas lahan 31.000 ha. Namun, sepanjang 2021-2023, komoditas dengan usia panen 6-10 bulan itu tak pernah menghasilkan. Banyak singkong tidak tumbuh ideal lantaran tanah bekas hutan hujan tropis yang dibabat itu didominasi pasir. Guna menutupi kegagalan itu, pemerintah menggantinya dengan jagung. Menurut Heri, sejak 2022, singkong telah dicoret dari daftar komoditas pengguna pupuk bersubsidi. Ia berharap pemerintah memasukkan kembali singkong ke daftar komoditas pengguna pupuk bersubsidi.

Alasannya, potensi singkong dan produk olahannya di dalam dan luar negeri cukup besar. Singkong juga merupakan tanaman pangan alternatif penunjang diversifikasi pangan nasional. Selain itu, banyak industri yang membutuhkan singkong, baik untuk bahan baku tepung tapioka maupun makanan jadi. ”Bahkan, singkong menjadi bahan baku utama aneka makanan tradisional di sejumlah daerah di Indonesia,” kata Heri. Berdasarkan data Market Research Future, nilai pasar singkong global pada 2022 mencapai 175,9 miliar USD dan diperkirakan tumbuh menjadi 183,25 miliar USD pada 2024 dan 254,28 miliar USD pada 2032. Dalam periode 2024-2032, tingkat pertumbuhan tahunannya 4,18 %.

Pertumbuhan nilai pasar singkong global itu tak lepas dari permintaan singkong dan produk turunannya untuk bahan baku dan penolong sejumlah industri. Industri makanan-minuman membutuhkan singkong beku dan kering, tepung tapioka, dan gula singkong untuk pemanis minuman. Industri benang, tekstil, dan produk tekstil juga membutuhkan pati (tepung) singkong. Di industri kertas, pati singkong dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kertas dan meningkatkan produksi bubur kertas. Sayangnya, Indonesia yang memiliki banyak sumber lahan untuk tanaman singkong kurang mengoptimalkan ekonomi singkong. Dalam lima tahun terakhir, tren produksi singkong nasional cenderung turun. Indonesia bahkan menjadi negara pengimpor singkong dan sejumlah produk turunannya. (Yoga)

Harga lada di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalbar, sebulan terakhir merangkak naik. Warga mulai merawat kebun lada kembali yang sempat terbengkalai karena harga anjlok dan kendala pupuk. Kadus Badat Baru, Desa Suruh Tembawang, Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalbar, Matius Liset (48) Kamis (20/6) menuturkan, harga lada putih di Entikong menjadi Rp 120.000 per kg dari Rp 70.000 per kg. Harga lada hitam Rp 70.000-Rp 80.000 per kg dari sekitar Rp 50.000 per kg. ”Dengan kenaikan harga lada, petani mulai semangat lagi merawat kebun. Selama ini banyak kebun warga terbengkalai tidak dirawat karena harga anjlok. Kini, ada yang mulai menanam lagi,” ujar Liset.

Di Dusun Barat Baru, ada 46 keluarga yang rata-rata memiliki kebun lada. Setiap keluarga memiliki lada berkisar 200-400 batang. Liset masih memiliki 100 pohon lada di Dusun Badat Baru. Jika cuaca bagus dan pupuk mencukupi, panen per pohon bisa berkisar 1-2 kg. Panen lada sekali setahun. Selama ini saat harga anjlok, kebun dibiarkan begitu saja. Kini ia berencana memupuk kebunnya. ”Selama harga anjlok kemarin, saya fokus berladang dan menanam sawit,” ujarnya. Tapi, harga bisa saja tiba-tiba anjlok lagi. Belum lagi pupuk sering kali sulit didapatkan. Harga pupuk subsidi jenis NPK dan Urea Rp 160.000 per karung 50 kg. Namun, menurut Liset kerap sulit didapatkan. ”Pupuk nonsubsisi sudah lama tidak membeli, tetapi dari pengalaman sebelumnya sekitar Rp 300.000 per karung 50 kg,” tutur Liset. Ia berharap, harga lada tetap bertahan dan terus naik hingga petani panen. Harga saat ini, menurut dia, cukup ideal. (Yoga)

Menginang sudah menjadi tradisi masyarakat Timor, NTT. Sayangnya sirih, komponen penting menginang, belum mendapat perhatian serius masyarakat. Daniel Boinbalan (35) melihat peluang untuk membudidayakan sirih sekaligus menjaga tradisi menginang. Minggu (2/6) siang, Daniel mengurus tanaman sirih di kebunnya di Kampung Sokon, Kupang, NTT. Di kampong yang terpencil itu, Daniel membudidayakan sirih. Tanaman itu berderet rapi, batangnya memanjat jaring atau para-para. Ia siram tanaman itu tiga kali sepekan agar batang sirih tetap lembab dan terus menghasilkan buah. Daniel membudidayakan tanaman hortikultura sejak 2012. Ia mendirikan kelompok tani Oetun, yang berarti ’tunas air’. Anggota Oetun yang ia ketuai saat ini 25 orang.

Kelompok ini pernah dikirim Pemkot Kupang untuk studi banding dua pekan di Makassar, Sulsel, pada 2014. Akan tetapi, budidaya hortikultura buat mereka sangat rumit. Pada 2017, Daniel mulai menanam 10 batang tanaman sirih dsamping rumahnya. Hasilnya   untuk memenuhi kebutuhan menginang bagi tetamunya. ”Sebagai ketua RT, saya memiliki banyak tamu. Setiap ada urusan, saya harus menyajikan sirih, pinang, dan kapur kepada mereka. Biaya membeli bahan-bahan ini sampai Rp 100.000. Makanya saya tanam sirih dan pinang,” kata Daniel. Tanaman sirih itu menarik perhatian warga Sokon yang datang dan membelinya untuk menginang. Belakangan, pedagang sirih dan pinang di Kota Kupang juga datang dan membeli hasil panen kebun Daniel. Ia menjual tujuh buah sirih Rp 5.000 kepada warga Sokon, kepada pedagang ia menjual Rp 5.000 per tiga buah.

Melihat sirihnya laku dijual, Daniel memutuskan berhenti membudidayakan tanaman hortikultura dan beralih menanam sirih. Kini, ia memiliki 320 batang tanaman sirih. Dia bisa mendapat untung Rp 4 juta-Rp 6 juta per bulan dari penjualan buah sirih. Tanaman itu pun bisa berbuah sepanjang tahun. Setiap batang muncul dan menjalar, di situ pula muncul buah baru. Setiap bulan selalu ada uang masuk. Menanam sirih pun mudah. Tinggal tancapkan stek di tanah. Perawatannya sederhana dibandingkan tanaman hortikultura. Cukup disiram rutin saat musim kemarau. Dalam 3-4 bulan tanaman baru sudah bisa berbuah. Proses panen bahkan tak perlu biaya besar. Kini, ia memiliki 250 pelanggan tetap. Buah sirih yang bagus dijual Rp 10.000 per lima buah. 

Buah kurang bagus dihargai Rp 10.000 untuk 15 buah. ”Dua pekan sekali saya antar ke lapak pedagang yang memesan. rata-rata tiap lapak membeli 2 kg sirih segar. Saya juga punya 200 pohon pinang. Sebagian pohon sudah bisa dipanen satu tahun lagi. Pedagang sedang menunggu pinang ini,” katanya. Peracik jamu pun menjadi pelanggannya, untuk membeli daun sirih. Setiap 20 lembar daun sirih dihargai Rp 10.000. Namun, Daniel membatasi penjualan daun agar tanaman sirih tetap berbuah normal. ”Kami tidak butuh uang, tetapi sirih pinang. Ini bagian dari adat nenek moyang kami. Jika perempuan dihargai dengan uang, itu seperti kami menjual anak gadis,” kata Herman Klau, warga Malaka. Karena itu, membudidayakan tanaman sirih dan pinang bagi Daniel adalah salah satu usaha untuk melestarikan budaya turun-menurun masyarakat Timor. Ia berharap langkahnya bisa diikuti warga lain. (Yoga)

Di tengah godaan komoditas tanaman keras seperti karet dan sawit serta komoditas tambang timah, para petani lada di Belitung Timur tetap bertahan menanam rempah. Mereka memiliki secercah harapan agar sejarah kejayaan lada di pulau jalur rempah ini kembali terulang. Badan Pengelolaan, Pengembangan, dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat, ekspor lada putih tahun 2023 mencapai 4.000 ton, naik dibanding 2022 di 3.600 ton. Secara nasional, ekspor lada putih menurun setiap tahun hingga terakhir 12.944 ton pada 2022. Produksi lada kini masih jauh dari catatan sejarah ekspor yang pernah mencapai 80.000 ton pada abad ke-16 atau pra-Indonesia.

Luas perkebunan lada di Bangka Belitung menyusut dalam 25 tahun terakhir. 1990-an, luas perkebunan lada di Bangka Belitung masih 90.000 hektar. Pada 2008, menyusut menjadi 33.000 hektar. Sempat ada penambahan luas lahan menjadi 44.494,56 hektar pada 2012. Pada 2022, luas lahan hanya bertambah menjadi 53.44 hektar. Ekspansi tambang timah menjadi salah satu pemicunya (Kompas.id, 25 April 2024). Padahal Lada Bangka Belitung telah memiliki sertifikat indikasi geografis (SIG) yang diakui dunia, yaitu Muntok White Pepper. Dengan begitu, lada yang ada pada label tersebut dapat dipastikan sebagai lada yang berasal dari tanah perkebunan petani Bangka Belitung. Dulhadi (44), Ketua Kelompok Tani Bina Lestari II, Desa Lintang, Belitung Timur, mengungkapkan, saat ini petani lada kian terpuruk karena harga pasar global yang tak mampu mereka kendalikan.

Padahal, mereka ingin menanam lada demi menjaga Bangka Belitung sebagai pulau rempah. Upaya mereka terkendala harga pupuk yang mahal. Terlebih sejak Kementan membatasi kuota pupuk subsidi hanya untuk 9 komoditas pertanian, tidak termasuk lada. ”Kalau dulu pupuk subsidi, untuk urea seharga Rp 100.000-Rp 120.000 (per karung isi 50 kg). Tanpa subsidi, harga urea Rp 400.000-an. Belum lagi harga NPK, bisa Rp 500.000 lebih. Itu yang susah kami kendalikan,” tutur Dulhadi. Selain itu, mereka juga menghadapi tantangan harga pasar, dimana saat ini, harga lada di tengkulak masih cukup tinggi, yakni Rp 120.000 per kg. Namun, harga ini baru naik setelah beberapa tahun stagnan di angka Rp 50.000 per kg. (Yoga)