Produksi karet Sumsel terus menurun. Jika tidak segera ditanggulangi, dalam 10 tahun ke depan, industri karet di Sumsel hanya tinggal kenangan. Ketua Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumsel Alex Kurniawan Edy, Sabtu (5/8) di Palembang menjelaskan, pada semester I-2023, produksi karet Sumsel 405.315 ton, turun 12 % dibanding periode sama tahun lalu sebesar 468.667 ton, karena  produktivitas karet anjlok akibat penyakit tanaman dan alih fungsi lahan. Saat ini, banyak petani mengganti kebun karet dengan sejumlah komoditas lain karena produktivitas kebun karetnya menurun. Tiga tahun lalu, 1 hektar lahan karet bisa mendapatkan getah karet 70-100 kg per minggu per hektar, sekarang hanya 40 kg per minggu per hektar. Penurunan produktivitas kebun karet ini disebabkan penyakit gugur daun yang kian masif sejak 2019 dan diperparah sulitnya petani  mendapatkan pupuk. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Sumsel, tetapi juga secara nasional. Produksi karet Indonesia pada 2022 hanya 2,6 juta ton dengan 2 juta ton untuk ekspor, turun dibanding 2017 saat produksi karet 3,6 juta ton dengan 3,2 juta ton di antaranya diekspor.

“Jika penurunan terus terjadi, bukan tidak mungkin dalam 10 tahun ke depan karet di Indonesia punah,” kata Alex. Penurunan produksi karet akhirnya berdampak pada lesunya industri karet karena kesulitan memperoleh bahan baku. Sejak 2017 hingga kini, setidaknya delapan pabrik tutup dan hanya menyisakan 18 pabrik karet beroperasi di Sumsel. Pabrik karet yang masih bertahan terpaksa mengimpor bahan baku dari negara lain, seperti Myanmar, Filipina, dan sejumlah negara di Afrika, agar pabrik mereka bisa terus beroperasi. Meski demikian, pasokan bahan baku itu tak sebanding dengan kapasitas pabrik. Kondisi ini membuat operasionalisasi pabrik tidak efisien. Alex berharap ada intervensi dari pemerintah, baik untuk jangka pendek, seperti memberikan bantuan kepada petani untuk menanam sejumlah komoditas sebagai pendapatan tambahan selama produksi karet menurun. Tanaman tumpang sari yang bisa dibudidayakan seperti singkong ataupun tanaman palawija. Untuk program jangka panjang, perlu upaya peremajaan tanaman karet yang didukung ketersediaan bibit unggul agar tanaman tersebut tidak mudah terkena penyakit. Langkah lain adalah merealisasikan hilirisasi produk karet. (Yoga)

Berjaya sejak puluhan tahun lalu, jambu mete asal Sulawesi Tenggara kini dikomodifikasi dalam beragam bentuk olahan. seperti Keripik, cokelat, dan brownies yang diolah dengan mete. Penganan ini berlayar dari Teluk Kendari, mengarungi Selat Makassar, melintasi samudra, dan mendarat di beberapa benua. Pada 2019, La Ato (25), yang masih kuliah, menerima pesan di telepon pintarnya. Seseorang tidak mengirimkan foto cokelat mete buatannya yang berlatar belakang sebuah kota di AS. ”Ada yang kirimkan, saya tidak tahu juga siapa. Hasil karya saya bisa sampai di luar negeri dan dikenal orang. Saya saja belum pernah keluar dari Sultra,” kata Ato, akhir Juli lalu. Di sebuah kamar kos-kosan berukuran 3x6meter di Kendari, Sulawesi Tenggara, Ato mengolah mete dan cokelat menjadi penganan khas ”Bumi Anoa”, sebutan untuk Sultra sejak 2017.

Jumat (28/7) ia mengecek stok dan bahan yang ada. Ato membuat olahan mete setelah melihat potensi yang ada. Mete ciri khas daerahnya. Sejak kecil ia akrab dengan mete. ”Belajar otodidak, akhirnya dapat komposisinya, lalu berani buat dan kemas sendiri. Ternyata disukai pembeli. Akhirnya serius urus izin dan bikin produk sendiri,” katanya. Sejak itu, produksinya bertambah, dari 1 kg mete sebulan hingga 10 kg. Penjualannya meningkat dengan omzet rerata Rp 50 juta dalam sebulan. Meski pandemi Covid-19 membuatnya jungkir balik, ia kini mulai bisa bernapas lega. Pesanan meningkat. ”Terakhir ada pesanan untuk dikirim ke Madagaskar. Tapi, karena izin dan rumah produksi belum lengkap, belum bisa. Saya upayakan bisa selesai tahun ini,” kata Ato.

Koordinator Program dan Evaluasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara Assayuthi Ma’suf mengungkapkan, produk jambu mete di wilayah ini diprioritaskan menjadi andalan. ”Tetapi, dua tahun terakhir ekspornya turun. Tahun lalu itu 18 ton dan tahun sebelumnya 48 ton,” katanya. Jambu mete di wilayah ini, ujar Assayuthi, memiliki sejumlah kendala, mulai dari tanaman berusia tua, teknologi, dan intervensi pertanian yang lemah, hingga pengaruh cuaca. Akibatnya, produksi menurun beberapa tahun terakhir. La Ato juga khawatir sebab ia tahu bahan baku jambu mete banyak didatangkan dari luar, lalu diolah di wilayah ini. ”Jangan sampai kita bilang, Sultra penghasil mete, tetapi ternyata dari luar semua,” kata ayah satu anak itu. (Yoga)

Kemiskinan masih membayangi buruh perkebunan. Di bawah target kerja yang berat, mereka harus berhadapan dengan upah yang minim sebagai buruh harian lepas tanpa ikatan status yang jelas. Kepatuhan perusahaan perkebunan terhadap aturan ketenagakerjaan dibutuhkan untuk memperbaiki nasib buruh di perkebunan sawit, karet, dan teh. Di perkebunan sawit, buruh mengeluhkan status ketenagakerjaan sebagai buruh harian lepas (BHL), yang membuat buruh tidak dapat menikmati hak-hak mereka, seperti upah bulanan, jaminan kesehatan, THR dan cuti. Hal itu dialami Syarifudin (38), warga Desa Jambo Reuhat, Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur, tenaga pemanen di perkebunan sawit di Aceh Timur. Sebagai pekerja berstatus BHL, Syarifudin digaji harian sesuai hasil panen yang diperolehnya, setiap 1 kg hargai Rp 300. Dalam sehari, ia bisa memanen minimal 500 kg dan maksimal 1 ton. Dalam sehari, diperoleh Rp 150.000-Rp 300.000. ”Saya digaji per hari. Kalau tidak kerja, tak ada gaji,” ucapnya, Selasa (25/7/2023). Sebagai buruh lepas, Syarifudin tidak memiliki asuransi ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan. Beberapa kali ia mengalami kecelakaan kerja dan terpaksa menanggung sendiri biaya berobat. Tidak ada kepastian kapan Syarifudin diangkat menjadi buruh dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu  (PKWT) atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Dua skema ini diatur di dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kondisi buruh kebun sawit yang lebih baik ditemui di kebun sawit yang telah mendapatkan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Adi Sunarto (30), pemanen sawit di salah satu kebun sawit di Langkat, masih digaji kendati mengalami kecelakaan kerja yang membuatnya tidak bisa bekerja. Adi menikmati peningkatan hak pekerja setelah perkebunan sawit tempatnya bekerja mendapat sertifikasi RSPO dan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). RSPO adalah sertifikasi yang menerapkan standar global yang berkelanjutan dalam pengelolaan perkebunan sawit dalam hal lingkungan hidup dan ketenagakerjaan. Saat menjadi BHL, Adi mendapat upah Rp 121.500 per hari dan maksimal bekerja 20 hari. Jika bekerja penuh 20 hari, dia mendapat Rp 2.430.000. Guna meningkatkan kepatuhan norma ketenagakerjaan, Kemenaker bekerja sama sejumlah organisasi  nirlaba. Kemenaker juga meluncurkan platform digital ”Norma100” (norma100.kemnaker.go.id) untuk membuat perusahaan semakin patuh. Namun, pengawasan masih menjadi persoalan karena jumlah pengawas ketenagakerjaan terbatas. Lokasi perkebunan yang cenderung terpencil ikut menyulitkan pengawasan. (Yoga)

Buruh kebun sawit kerap menjadi sasaran politisi untuk meraup suara, baik untuk politik lokal maupun nasional. Kondisi perkebunan yang tertutup membuat buruh sulit mengeksplorasi pilihan politik mereka. Ironisnya nasib mereka kerap diabaikan, tapi suara mereka dalam kontestasi politik diperebutkan. Pengalaman HRM (50), buruh sawit asal NTT di Kabupaten Gunung Mas, Kalteng, yang sudah 20 tahun bekerja di perkebunan sawit. Ia sudah empat kali mengikuti pemilu, dari pemilihan presiden hingga anggota legislatif. Sudah begitu banyak politisi ataupun tim sukses yang datang ke mes karyawan untuk ”membeli” suara mereka dalam pemilu. Saat Pemilihan Anggota Legislatif 2019 ada seorang caleg yang datang tanpa sosialisasi dan hanya membagikan uang dan stiker lalu pergi dari kebunnya.

Belum sampai seminggu, caleg lainnya datang tanpa memaparkan gagasan, apalagi sosialisasi pemilihan, sang caleg hanya mengungkapkan strategi memilih dirinya dan membagikan uang. ”Mereka hanya datang dan bilang nanti ada bus yang jemput kami di mes untuk bawa ke tempat pemilihan,” kata HRM saat ditemui di mesnya, Senin (24/7). Dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Gunung Mas, banyak tim sukses dating, semua memberikan uang, dari Rp 100.000 sampai Rp 150.000. Beberapa juga memberi satu plastik berisi beras, mi instan, dan ikan kaleng. ”Kami datang ke TPS , tapi ya kami pilih sesuka kami. Mereka gak tahu, kami juga gak kenal dengan para calon ini,” ungkap HRM.

Sekretaris Serikat Pekerja Kelapa Sawit Indonesia (Sepasi) Kalteng Dianto Arifin mengatakan, mobilisasi buruh kebun kelapa sawit di Kalteng untuk pemilu sudah lama dilakukan, bahkan oleh oknum-oknum perusahaan yang bekerja sama dengan partai politik. Mereka tidak punya banyak pilihan karena sebagian besar bukan berasal dari tempat wilayah bekerja. ”Terkadang TPS-nya ada di dalam kebun  sawit, kadang buruhnya yang dibawa keluar,” ujar Dianto. Dianto menambahkan, para politisi selalu memanfaatkan banyaknya pekerja untuk meraup suara. Sayangnya, nasib buruh jarang diperjuangkan saat mereka sudah terpilih. ”Justru undang-undang yang ada saat ini tidak berpihak kepada buruh kebun seperti kami,” ungkapnya. Komnas HAM merekomendasikan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu agar melindungi hak pilih para buruh sawit. Mereka juga memantau di kantong-kantong buruh perkebunan sawit untuk mengetahui permasalahan riil di lokasi tersebut. (Yoga)

Pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi jagung nasional, salah satunya lewat penggunaan benih varietas unggul hasil rekayasa genetika seperti benih bioteknologi. Koordinator Kelompok Substansi Penilaian dan Penyebaran Varietas, Direktorat Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan Andi M Saleh menyampaikan hal itu dalam Peluncuran Benih Bioteknologi DEKLAB DK95R dari Bayer di Desa Banggo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (26/7/2023). (Yoga)

Nagari Lawang di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, telah lama dikenal sebagai sentra penghasil gula saka atau gula merah dari tebu di Sumbar. Seiring perkembangan zaman, tempat penggilingan atau kilang tebu di sana bertransformasi. Dari semula menggunakan tenaga ternak lalu ke diesel, kini beralih ke energi listrik yang membuat gula saka Lawang semakin ”legit”. ”Kalau dulu, saat pakai diesel, berisik. Kalau ngobrol tidak akan terdengar. Selain itu, bapak saya (Syafrizal) pasti tidak akan sanggup  menghidupkannya. Sekarang, beliau cukup menekan tombol di boks panel,” kata Desriyanto (28) saat dijumpai di Nagari Lawang, Rabu (14/6.

Desriyanto adalah Ketua KelompokTani Inovatif, yang beranggotakan pemilik penggilingan tebu di Nagari Lawang, 22 km barat daya Kota Bukittinggi atau 103 kilometer utara Padang, ibu kota Sumbar, yang terkenal sebagai sentra penghasil gula saka. Sebagian besar wilayah nagari berpenduduk 3.790 jiwa itu adalah perkebunan tebu yang diwariskan turun-temurun. Tidak hanya menanam, mereka juga mengolahnya menjadi gula saka. Ada 140 kilang tebu di  wilayah tersebut. Desriyanto bersama dua anggota kelompoknya, yakni Datuk Syafri Jamal (54) dan Syaiful Bahri (38), menjadi yang pertama beralih ke listrik, sejak Mei 2022, melalui program penggunaan listrik untuk perkebunan dan pertanian atau electrifying agriculture dari PLN.

Keputusan menggunakan listrik untuk penggilingan tebu berbuah manis. Sebelumnya, untuk menggiling  1 ton bahan baku tebu menjadi 100 kilogram gula saka butuh biaya Rp 250.000 untuk membeli solar. Setelah berpindah ke listrik, biaya yang dikeluarkan cukup Rp 100.000 untuk membeli token. Dengan elektrifikasi, pengusaha penggilingan tebu juga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk diesel, seperti rutin mengganti oli atau onderdil mesin. Menurut Manajer Unit Layanan Pelanggan PLN Koto Tuo, Hilmy, saat ini, PLN sedang memproses 16 proposal dari kilang penggilingan tebu lain di Lawang untuk beralih ke listrik. Agar bisa menambah jumlah penerima manfaat, PLN tidak lagi menanggung seluruh biaya pemasangan listrik. (Yoga)

Aturan tentang produk bebas deforestasi dan degradasi hutan dari Uni Eropa (UE) mulai berlaku untuk Indonesia pada Mei ini. Pemerintah perlu proaktif untuk menjalin komunikasi dengan Uni Eropa agar implementasi aturan ini tidak mengucilkan petani kecil. UU Produk Bebas Deforestasi dan Degradasi Hutan (EUDDR) yang disahkan UE awal Desember 2022 secara tentative mulai berlaku untuk Indonesia pada Mei-Juni 2023. Aturan ini mewajibkan berbagai produk ataupun komoditas yang masuk ke wilayah UE tidak berasal dari kegiatan deforestasi dan degradasi lahan. Regulasi ini akan berdampak bagi Indonesia sebagai salah satu negara eksportir terbesar ke UE. Tercatat UE paling banyak mengimpor komoditas dari Indonesia, yaitu minyak kelapa sawit (83,3 %), kayu (8,4 %), karet (6,5 %), kopi (1,3 %), kakao (0,5 %), serta kedelai dan daging sapi kurang dari 0,1 %.

Menanggapi implementasi EUDDR, Direktur Eksekutif Sawit Watch, Achmad Surambo menyampaikan, aturan ini memang menjadi komitmen UE untuk mengurangi deforestasi dari produk yang mereka konsumsi. Namun, aturan ini tetap dapat menimbulkan masalah, khususnya untuk petani kecil, komunitas lokal, hingga masyarakat adat. ”Kelompok ini seharusnya dipastikan tidak dieksklusi dalam kerangka kebijakan EUDDR. Kemungkinan besar akan ada beberapa kelompok yang dieksklusi jika implementasi EUDDR hanya memandang kepentingan Uni Eropa,” ujar Surambo, Senin (1/5). ”Jika UE benar-benar ingin membuat suatu komoditas yang bebas deforestasi tanpa meninggalkan kelompok rentan, para petani swadaya juga perlu mendapat peningkatan kapasitas. Jangan sampai UE hanya fokus membersihkan rantai pasok komoditasnya saja,” ucap Surambo. (Yoga)

Ada banyak drama di hulu-hilir industri sawit Indonesia yang satu demi satu dihadapi. Namun, satu hal yang tak boleh terlupakan, yakni petani sawit mesti sejahtera. Program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR yang menyasar tanaman sawit tua milik rakyat ditandai melalui seremoni peremajaan pertama oleh Presiden Jokowi di Desa Panca Tunggal, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi  Banyuasin, Sumsel, 13 Oktober 2017. Saat itu disampaikan, terdapat 800.000 hektar kebun sawit rakyat yang mendesak diremajakan karena terlalu tua sehingga produktivitasnya rendah. Produktivitas yang mestinya bisa 5,5 ton CPO per hektar hanya bisa 2,8 ton CPO per hektar. Harapannya, kebun sawit yang diremajakan bisa menghasilkan 8 ton CPO per hektar. Target peremajaan tahun ini menyasar 180.000 hektar kebun sawit rakyat per tahun. Dari target itu, 100.000 hektar dilaksanakan secara mandiri dan 80.000 hektar menggunakan pola kemitraan dengan beberapa perusahaan.

Laman Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyebutkan, BPDPKS menyalurkan dana bantuan kepada pekebun peserta PSR sebesar Rp 30 juta per hektar per pekebun. Namun, petani kesulitan memenuhi syarat yang ditetapkan, yaitu keberadaan sertifikat hak milik (SHM) atau dokumen penguasaan tanah, kesamaan SHM dengan identitas pekebun, serta lahan tidak di kawasan hutan, lahan gambut, atau lahan hak guna usaha. Akibatnya, program PSR berjalan lambat. Berdasarkan data BPDPKS, realisasi penyaluran dana PSR pada 2016-2022 sebesar Rp 7,52 triliun untuk lahan seluas 273.666 hektar. Realisasi PSR pada 2019 seluas 90.491 hektar,  meningkat menjadi 94.033 hektar pada 2020. Akan tetapi, pada 2021, realisasi PSR turun menjadi 42.212 hektar dan kembali merosot pada 2022, yakni 30.759 hektar. Menyikapi realisasi PSR yang lambat itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) periode 2023-2028 menyatakan akan mempercepat program PSR, sekaligus melengkapi program peremajaan kelapa sawit perusahaan-perusahaan swasta anggota Gapki. Sasaran awal adalah perkebunan rakyat yang berdekatan dengan perkebunan swasta anggota Gapki (Kompas, 14/4). (Yoga)

Percepatan program peremajaan sawit rakyat menjadi program khusus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki periode 2023-2028. Selain itu, pengurus Gapki baru juga berkomitmen memperkuat kemitraan dan siap menjadi offtaker tandan buah segar kelapa sawit rakyat. Ketua Umum Gapki Eddy Martono, Kamis (13/4) di Jakarta, mengatakan, percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR) merupakan program khusus kepengurusan Gapki baru. Program khusus itu akan melengkapi program peremajaan kelapa sawit perusahaan-perusahaan swasta anggota Gapki.

Setiap tahun, mereka meremajakan 5 % tanaman kelapa sawit dari total luas perkebunan. Adapun perkebunan sawit rakyat yang luasnya mencapai 40,34 % dari total luas kebun sawit di Indonesia jarang diremajakan secara berkala. ”Padahal PSR itu sangat penting untuk menyeimbangkan kembali produksi dengan konsumsi dan ekspor. Tanpa ada percepatan peningkatan produktivitas melalui PSR, kami khawatir, ujung-ujungnya ekspor akan kembali dikorbankan jika kebutuhan sawit di dalam negeri kurang,” ujarnya. (Yoga)

Kalangan petani mengkhawatirkan dampak impor jagung terhadap harga jual hasil panennya. Mereka berharap impor tidak dilakukan pada semester I-2023 dan mendorong perbaikan tata kelola pengeringan dan penyimpanan untuk memenuhi kebutuhan nasional. Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR, Senin (3/4), Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyebutkan, realisasi impor jagung pada Januari-Februari 2023 sebanyak 127.165 ton. Adapun rencana impor pada Maret-Mei 2023sebanyak 527.241 ton.

Ketua Umum Asosiasi Petani Jagung Indonesia (APJI) Sholahuddin khawatir, harga jagung pada panen April-Mei 2023 tertekan ke angka Rp 4.000per kg atau di bawah acuan. ”Pada panen raya Januari-Februari lalu, isu impor juga berembus. Harga jagung di petani jadi Rp 3.600 per kg,” ujarnya saat dihubungi, Selasa. Menurut dia, oleh karena ada kebutuhan jagung sepanjang tahun, pihaknya tidak menolak impor. Namun, impor diharapkan tidak direalisasikan pada semester I. Apalagi, produksi tahun ini berpotensi lebih tinggi dibanding 2022 lantaran tidak ada hama ulat grayak. (Yoga)