Bank Indonesia (BI) mencatat Indeks Keyakinan Konsumen  (IKK) Maret 2024 berada pada zona optimis sebesar 123,8 lebih tinggi dibandingkan 123,1 pada bulan sebelumnya. Ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi 6 bulan  ke depan juga terpantau tetap kuat. Adapun ketahanan ekonomi tetap solid didukung dengan pertumbuhan ekonomi domestik yang terus berlanjut dan ekspansif. Menguatnya keyakinan konsumen pada Maret 2024 didorong oleh keyakinan konsumen baik terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun ekspektasi terhadap kondisi ekonomi kedepan yang tetap optimis. Meningkatnya keyakinan konsumen pada Maret 2024 didorong oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini (IKE) yang menguat dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang tetap optimistis. Dan IKE dan IEK Maret 2024 tercatat masing-masing sebesar 113,8 dan 133,8. Jika dilihat lebih detail, meningkatnya IKE Maret 2024 terutama didorong oleh menguatnya semua komponen pembentuknya, tertinggi pada indeks penghasilan yang saat ini tercatat sebesar 118,1 meningkat dari 112,1 pada bulan sebelumnya. (Yetede)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK (BTN) mengaku ingin  menjadi tempat  yang nyaman bagi para talenta sumber daya manusia (SDM) terbaik. Direktur Human Capital, Compliance & Legal BTN, Eko Waluyo di Jakarta, baru-baru ini, menyatakan, hal itu merupakan salah satu dari tiga prioritas capaian Human Capital BTN seiring visi BTN menjadi Bank Perumahan terbaik di Asia Tenggara (Asteng) pada 2025 (The Best Mortgage Bank in Southeast Asia 2025). Prioritas capaian kedua, jelas dia, pengembangan kapabilitas dan produktivitas. Terakhir, tambahnya, pengembangan Data Analytic dilingkup pengelolaan Human Capital sebagai Decesion Support System. Di sisi lain, BTN telah menegaskan  komitmen kuatnya untuk menjadi "One of Home of Indonesia's Best Talent" dalam menggulirkan transformasi human capital melalui penerapan teknologi Human Capital berbasis cloud. (Yetede)

Momen liburan Lebaran 2024 membuat transaksi nasabah perbankan, baik tunai maupun nontunai, melonjak sejalan dengan mudik dan pembagian tunjangan hari raya (THR). Sejumlah bank pun optimistis fee-based incomesebagai salah satu sumber pendapatan selain bunga, bakal terkatrol pada tahun ini. Apalagi, ada peluang untuk meraih lebih banyak pendapatan nonbunga, salah satunya melalui aktivitas pembelian surat berharga negara (SBN) ritel yang kian diminati masyarakat. Sebagai gambaran, hingga kuartal I/2024, penjualan SBN ritel mencapai Rp45,28 triliun dari target hingga Rp160 triliun. Dari penjualan tersebut, bank berkontribusi sebagai mitra distribusi paling dominan. Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan aktivitas transaksi tunai dan nontunai selama musim Lebaran tahun ini meningkat ketimbang tahun lalu. Hal itu pun mendorong capaian pendapatan nonbunga industri perbankan pada 2024. 

Sebagai gambaran, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pendapatan selain bank untuk kalangan bank umum mencapai Rp664,98 triliun atau naik 27,15% secara tahunan (year-on-year/YoY). Pada Januari 2024, realisasinya mencapai Rp147,81 triliun atau naik 18,9% YoY dari Rp124,31 triliun pada Januari 2023. Hal itu menjadi modal bagi pencapaian pendapatan nonbunga yang lebih kencang pada sisa tahun 2024. Kendati tren pertumbuhan transaksi nasabah diproyeksi moncer, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn belum bisa menggambarkan realisasi pada kuartal I/2024. Namun, dia optimistis pertumbuhan transaksi, termasuk nontunai menjadi mesin bagi pendapatan nonbunga tahun ini. Dia menuturkan realisasi transaksi itu mampu direalisasikan dengan bantuan ketangguhan platform digital perusahaan, bahkan pada Ramadan dan Idulfi tri. Hal itu, menurutnya, berkontribusi terhadap layanan perbankan prima sehingga mampu memenuhi kebutuhan transaksi nasabah. 

“BCA juga memastikan nasabah dapat menikmati layanan perbankan BCA di mana pun dan kapan pun melalui aplikasi myBCA, BCA mobile, internet banking (KlikBCA), serta ATM BCA,” katanya. Di sisi lain, aktivitas penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan di kalangan korporasi mengalami masa surut sementara pada Lebaran. Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo mengatakan semula peningkatan jumlah simpanan perbankan terdorong lantaran adanya pembagian THR yang terjadi jelang Lebaran. Sebaliknya, setelah Lebaran, DPK korporasi justru mengalami peningkatan karena penerimaan pembayaran alias tagihan dari pelanggan dan pencairan pinjaman oleh debitur korporasi untuk memenuhi kebutuhan operasional yang bersifat sementara. OJK mencatat pada Februari 2024, DPK perbankan tumbuh 5,66% secara tahunan, menjadi Rp8.441 triliun dari tahun sebelumnya yang tumbuh 8,18% YoY.

Penyaluran kredit bank perekonomian rakyat atau BPR tumbuh 8,98 % per Desember 2023 menjadi Rp 140 triliun. Namun, sederet tantangan menghadang kelembagaannya, seperti persaingan usaha, digitalisasi, serta pemenuhan ketentuan regulasi. Ini implementasi UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Ketua Umum Perhimpunan BPR Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah mengatakan, banyak pelaku usaha yang secara ekspansif sudah memasuki pasar industri BPR dan BPR syariah (BPRS).

”Dari sisi digitalisasi, preferensi nasabah yang terus meningkatterhadap layanan digital memang menjadi cambuk bagi kita bersama, yang mau tidak mau, kami harus mampu menyesuaikan diri,” ujar Tedy, saat dihubungi dari Jakarta, Senin (8/4). Selain itu, industri BPR dan BPRS juga dituntut untuk memenuhi ketentuan regulasi yang telah berlaku. Beberapa regulasi tersebut adalah kewajiban modal inti minimum pada akhir 2024 untuk BPR dan pada akhir 2025 untuk BPRS, serta implementasi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Privat yang akan menggantikan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada 1 Januari 2025.

BPR atau BPRS menjalankan fungsi intermediasi layaknya bank umum dengan menyalurkan pembiayaan dan menerima layanan simpanan, baik melalui tabungan maupun deposito. Dalam menjalankan fungsi intermediasinya, industri BPR menjadi salah satu garda terdepan dalam memberikan layanan keuangan kepada pelaku UMKM. Porsi penyaluran kredit UMKM dibandingkan total penyaluran kredit oleh bank umum tercatat sebesar 20,32 % pada 2023. Sementara, porsi penyaluran kredit UMKM dibandingkan total penyaluran kredit oleh industri BPR mencapai 36,29 %. (Yoga)

Kuartal II/2024 bisa menjadi episode waktu untuk menyaksikan panorama fajar menyingsing di sektor kredit perbankan. Sejak tahun lalu, kegiatan usaha cenderung tiarap. Selain musabab eksternal, banyak di antara pebisnis yang gamang merilis aneka keputusan strategis dan bersikap menunggu berakhirnya hajatan Pemilu 2024. Jika situasi pada April ini benar-benar berbeda, industri perbankan kemungkinan juga siap-siap kewalahan menghadapi banyaknya permintaan kredit dari dunia usaha seusai libur Lebaran. Ketika kegiatan industri kembali menggeliat, perbankan juga harus menyiapkan strategi dalam menyiapkan dana segar guna memperlancar roda usaha. Namun, ada kalanya besaran permintaan kredit dari pelaku usaha melampaui kemampuan perbankan. Apalagi, di dalam jumlah kredit yang besar, terdapat risiko yang besar pula. Dengan demikian, mitigasi risiko kredit tidak boleh menjadi beban yang ditanggung sendirian.

Kredit sindikasi sering digunakan untuk pendanaan proyek besar, akuisisi perusahaan, atau kebutuhan pembiayaan korporat lainnya yang membutuhkan jumlah dana sangat besar, melebihi kapasitas pemberian kredit konvensional satu lembaga keuangan.Kredit sindikasi yang cukup fenomenal baru-baru ini adalah ketika BNI, Mandiri, dan BCA menyalurkan kredit sindikasi kepada perusahaan milik konglomerat Prajogo Pangestu, untuk mengakuisisi tiga perusahaan tambang. Nilai fasilitas kredit sindikasi yang tersiar cukup fantastis yaitu mencapai Rp3,5 triliun. Pada saat bersamaan, Bank Indonesia (BI) merilis data terbaru tentang Survei Bauran Tunggal (SBT) yang menunjukkan optimisme terhadap peningkatan kebutuhan pembiayaan. Menurut BI, SBT pada Mei 2024 naik menjadi 36,2% dari posisi 29,3% pada April 2024.

Dalam menghadapi iklim suku bunga yang cenderung masih tinggi, perbankan harus berstrategi dalam menyalurkan kredit. Ini bukan hanya tentang memilih sektor dengan risiko rendah, melainkan juga yang memiliki potensi pertumbuhan dan pengembalian investasi yang signifikan. Dengan SBT Bank Indonesia yang meningkat, perbankan diharapkan dapat lebih selektif dan fokus pada sektor-sektor yang dapat memberikan dampak ekonomi yang luas dan berkelanjutan. Fokus pendanaan sindikasi pada sektor-sektor strategis seperti minerba, perumahan, dan pariwisata seperti yang direkomendasikan BI, memang masih bisa menjadi pedang bermata dua.

Laju kredit sindikasi oleh industri perbankan rupanya masih tersendat di awal tahun ini. Buktinya, merujuk data Bloomberg, pada kuartal I/2024 realisasi penyaluran kredit sindikasi pada kuartal I/2024 hanya mencapai US$3,16 miliar, atau terkoreksi hampir separuh dari realisasi pada kuartal I/2023 yang tercatat US$5,47 miliar. Kendati demikian, penyaluran kredit sindikasi diramal makin santer pada kuartal-kuartal berikutnya, seiring eksekusi sejumlah proyek infrastruktur dan rencana ekspansi korporasi. Apalagi, kebijakan restrukturisasi yang telah berakhir diprediksi membuat sejumlah bank, termasuk bank daerah, memilih berkongsi dalam penyaluran kredit guna menekan risiko kredit bermasalah. Faktanya, jika ditelisik secara tren penyaluran kredit sindikasi pada tiga bulan pertama memang tak bertenaga dan akan berganti pada kuartal II yang tecermin pada realisasi tahun 2015 hingga 2023, kecuali 2014 dan 2017. Perihal proyeksi kinerja kredit sindikasi pada tiga bulan kedua 2024, 

Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin mengatakan bahwa prospek kredit sindikasi akan jauh lebih baik dari kuartal I/2024. Adapun, sektor prospektif menyangkut infrastruktur yang berkaitan dengan konstruksi serta properti hingga pertambangan. Laju penyaluran kredit sindikasi pada kuartal II/2024 pun dimotori oleh langkah bank menekan potensi kenaikan rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) yang kemungkinan terkerek akibat usainya stimulus restrukturisasi kredit Covid-19. Dalam Buku Kajian Stabilitas Keuangan No.42 periode Maret 2024, BI menuturkan bahwa bank sentral melanjutkan kebijakan makroprudensial longgar. Pertama, Rasio Countercyclical Capital Buffer (CcyB) yang dipertahankan pada level 0% sehingga bank tak perlu memupuk tambahan modal.Kedua, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dipertahankan pada kisaran 84—94 untuk mendorong intermediasi bank. Ketiga, insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang mampu mencapai Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) dan penyaluran kredit ultramikro. Terlepas dari sektor prioritas itu, bank sentral memproyeksi permintaan kredit di beberapa segmen bakal melaju pada kuartal II/2024. 

Peningkatan kebutuhan pembiayaan pada kuartal II/2024 diprakirakan terjadi pada lapangan usaha informasi dan komunikasi, industri pengolahan, serta penyedia makan minum. Sejalan dengan sejumlah segmen tersebut, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) secara umum mempertimbangkan faktor risiko, posisi likuiditas dan modal, serta memilih proyek-proyek yang berpotensi memperkuat bisnis inti perusahaan. “BCA berkomitmen untuk mendukung pengembangan infrastruktur di Indonesia dengan menyalurkan kredit sindikasi untuk proyek-proyek strategis nasional seperti infrastruktur jalan tol, konstruksi, dan kelistrikan,” ujar EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn. Dihubungi terpisah, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) optimistis menyalurkan kredit sindikasi lebih kencang. Corporate Secretary BTN Ramon Armando membidik segmen energi baru terbarukan (EBT) karena sejalan dengan meredanya sentimen Pemilu 2024, komitmen nasional untuk mengurangi emisi karbon dan mencapai Net Zero Emission pada 2060.

PT Bank CIMB Niaga Tbk memutuskan pembagian dividen tunai sebesar 50% dari laba bersih pada 2023 yang mencapai Rp6,17 triliun. Dividen tunai tersebut akan dibayarkan selambatnya 30 hari kalender setelah keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) berlaku. Sisa laba bersih tahun buku 2023 setelah dikurangi pembagian dividen tunai, dibukukan sebagai laba ditahan untuk membiayai kegiatan usaha perseroan. Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan bahwa kinerja menggembirakan ini mencerminkan konsistensi CIMB Niaga dalam menjaga ketahanan, agility, dan pendekatan yang berorientasi pada nasabah. Sebelumnya, dari laporan keuangan perseroan, CIMB Niaga menjaga posisi permodalan dan likuiditas yang solid dengan capital adequacy ratio (CAR) dan loan to deposit ratio (LDR) masing-masing sebesar 24,0% dan 89,3%. 

Total aset konsolidasian adalah sebesar Rp334,4 triliun per 31 Desember 2023, yang semakin memperkuat posisi CIMB Niaga sebagai bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia. Pada kesempatan yang sama, RUPST juga mengangkat kembali 3 anggota Direksi dan 2 anggota Dewan Komisaris serta mengangkat 1 Komisaris Independen baru. Pada jajaran pengawas, RUPST sepakat mengangkat kembali Glenn Muhammad Surya Yusuf sebagai Wakil Presiden Komisaris (Independen) CIMB Niaga dan Dato’ Abdul Rahman Ahmad sebagai Komisaris CIMB Niaga. RUPST juga menyetujui Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) yang telah disusun dan disampaikan kepada OJK pada 20 November 2023. Selain keputusan-keputusan di atas, RUPST juga menyetujui sejumlah agenda lain seperti pembelian kembali saham perseroan dan rencana pengalihannya serta perubahan anggaran dasar perseroan.

Rapat Dewan Komisioner OJK menilai stabilitas sektor perbankan dan jasa keuangan lainnya tetap terjaga stabil dengan kinerja intermediasi yang kontributif, didukung likuiditas yang memadai dan tingkat permodalan yang kuat. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Selasa (2/4) mengatakan, sejalan dengan kinerja perekonomian global yang membaik di tengah fragmentasi kondisi geopolitik global, kinerja industri perbankan Indonesia per Februari 2024 tetap resilien dan stabil didukung oleh tingkat profitabilitas sebesar 2,52 % dan margin bunga bersih sebesar 4,49 %. Permodalan perbankan yang tinggi sebesar 27,72 % menjadi bantalan mitigasi risiko yang solid di tengah kondisi ketidakpastian global.

Dari sisi kinerja intermediasi, pada Februari 2024, secara bulanan kredit mengalami peningkatan sebesar Rp 36,96 triliun, atau tumbuh 0,52 %. Secara tahunan, kredit kembali mencatatkan double digit growth sebesar 11,28 % menjadi Rp 7.095 triliun. ”Pertumbuhan tersebut utamanya didorong kredit modal kerja yang tumbuh 12,04 % secara tahunan, sementara ditinjau dari kepemilikan bank, bank BUMN menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit, yaitu tumbuh 13,62 %,” kata Dian Ediana. Searah dengan pertumbuhan kredit, dana pihak ketiga (DPK) juga mengalami pertumbuhan positif, baik secara bulanan maupun tahunan. Pada Februari 2024, DPK tercatat tumbuh 0,30 % secara bulanan dan meningkat sebesar 5,66 % secara tahunan menjadi Rp 8.441 triliun. Giro menjadi kontributor pertumbuhan terbesar, yaitu 7,33 % secara tahunan. (Yoga) 

Otoritas Jasa keuangan (OJK)  telah mengakhiri  restrukturisasi  kredit terdampak Covid-19 pada 31 Maret 2024, di mana per Februari 2024 outstanding restrukturisasi tersisa Rp242,8 triliun. Perbankan nasional  juga dinilai sudah sangat siap  mangakhiri stimulus  tersebut, tercermin dari pencadangan yang dipupuk mencapai 336,56% per Februari 2024.  Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Ediana Rae mengatakan, perkembangan perbankan melanjutkan tren pertumbuhan yang positif  dengan kredit tetap tumbuh dua digit di Februari 2024 sebesar 11,28% year on year  (yoy)  menjadi sebesar Rp7.095 triliun. Kredit yang meningkat didukung permodalan  kuat yang mencapai  27,72% sementara sebelumnya 27,52%. Intermediasi perbankan juga sejalan dengan kualitas yang masih tetap terjaga  di mana rasio non performing loan (NPL) net sebesar 0,82% dan NPL gross sebesar 2,35%, seiring dengan tumbuhnya perekonomian nasional. (Yetede)

Perbankan diproyeksi akan lebih selektif dalam menyerap surat utang yang diterbitkan BUMN di sektor infrastruktur atau BUMN Karya. Sejumlah kasus gagal bayar BUMN Karya menjadi penyebabnya. Dihubungi pada Minggu (31/3/2024), Analis Divisi Pemeringkat Jasa Keuangan Pefindo Danan Dito menilai, maraknya kasus gagal bayar BUMN Karya membuat perbankan trauma untuk menyerap surat utang yang diterbitkan BUMN Karya dalam jangka menengah. ”Perbankan, terutama swasta, memberi catatan khusus untuk sektor ini. Artinya, perlu ada pertimbangan yang ketat jika ingin membeli surat utang dari sektor tersebut,” ujar Danan.

BUMN Karya yang kini tengah terbelit beban utang antara lain PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Kompas mencatat, posisi utang Waskita Karya yang tengah direstrukturisasi per Desember 2023 mencapai Rp 41,2 triliun. Sementara Wijaya Karya telah merampungkan perjanjian restrukturisasi induk (master restructuring agreement/MRA), menyusul kesepakatan yang telah terjalin sebelumnya bersama 11 lembaga keuangan. Nilai saldo utang setara dengan 100 % dari total utang yang direstrukturisasi sebesar Rp 20,79 triliun.

 

Danan menambahkan, untuk menyerap surat utang yang diterbitkan sektor BUMN Karya, perbankan akan lebih jeli dalam mengalkulasi prospek bisnis dan penugasan negara yang akan dilimpahkan ke setiap entitas BUMN Karya. Untuk saat ini, perbankan masih menunggu upaya restrukturisasi dari beberapa surat utang. ”Proses penyelesaian masalah (restrukturisasi utang) akan menjadi tolok ukur bagi perbankan untuk membeli surat utang dari sektor tersebut atau tidak. Artinya, jika penyelesaiannya jelas, maka bukan tidak mungkin perbankan kembali tertarik,” kata Danan. (Yoga)