Transformasi digital oleh perbankan, telah mendorong pendapatan biaya dan komisi atau fee based income (FBI) melalui transaksi e-channel, terutama layanan mobile banking. Kendati begitu, kontribusinya terhadap total pendapatan nonbunga masih kecil. Bank Mandiri, misalnya, membukukan pendapatan non bunga Rp 9,58 triliun. Nah, FBI baru menyumbang Rp 4 trilliun atau 41,7%. Selebihnya berasal dari recovery kredit serta transaksi fixed income, forex dan derivatif. FBI dari transaksi e-channel Bank Mandiri, termasuk Kopra, mencapai Rp 1,61 triliun atau tumbuh 17,4% year-on-year (yoy).  Walau tumbuh, sumbangsinya ke pendapatan nonbunga baru 16,8%. 

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi bilang, kontribusi dari superapp Livin dan platform Kopra semakin terasa. Keduanya turut menopang pertumbuhan kinerja perseroan kuartal I. Tidak jauh berbeda, pendapatan channel digital BRI dari Brimo juga melonjak sebesar 23,8% menjadi Rp 738,3 miliar. Pertumbuhan itu turut mendongkrak FBI dari layanan e-channel sebesar 11,7% secara menjadi Rp 2,04 triliun. Namun, kontribusinya terhadap total pendapatan non bunga BRI baru 16,32%. Adapun BNI membukukan pendapatan nonbunga Rp 5,44 triliun, meningkat 14,6% yoy. FBI menyumbang Rp 3,9 triliun atau 71,69%. FBI dari  ATM dan e-channel tercatat berjumlah Rp 369 triliun, setara 6,78% dari total pendapatan non bunga. Sebagian besar FBI berasal biaya kredit. EVP Corporate Communication BCA Hera F. Haryn menegaskan, pertumbuhan transaksi digital berkontribusi positif pada kenaikan pendapatan non bunga BCA.

Sejumlah bank di Indonesia telah melaporkan kinerja keuangan kuartal I-2024, dimana 10 bank besar berhasil mengantongi laba bersih secara individual sebesar Rp49,49 triliun. Laba bersih tersebut tumbuh 4,38% secara tahunan (year on year) dari periode sebelumnmya Rp47,4 triliun. Berdasarkan data yang dihimpun Investor Daily, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) masih menjadi jawara perolehan  laba bersih baik secara invidual maupun konsolidasi. BRI secara bank only mengantongi laba bersih Rp13,8 triliun pada Maret 2024, tumbuh tipis 0,07% dibandingkan Rp 13,79 triliun. Diikuti oleh PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang menempati posisi kedua dengan laba bersih individual Rp 12,29 triliun, meningkat 11,93 (yoy).

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menekankan tetap menjadi pemegang saham  pengendali (PSP) dari PT bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Perseroan juga terus mengkaji kemungkinan adanya partner strategis BSI ke depan. Sikap kami tetap berkomitmen  menjaga posisi sebagai pemegang saham  terbesar di BSI, sebagai pemegang saham kami juga konsultasi  dengan Kementerian BUMN agar strategi pengembangan BSI tetap inline dengan penguatan peran Bank Mandiri ke depan," ucap Direktur Keuangan dan Strategi BMRI Sigit Prastowo. Sigit mengaku bahwa Bank Mandiri secara rutin melakukan diskusi  dengan seluruh stakeholder untuk memastikan  optimalisasi dari kinerja perusahaan anak termasuk di dalamnya adalah BSI. Hal itu dilakukan sebagai bagian  dari upaya bank berlogo pita emas itu untuk optimalisasi kinerja BSI. Dalam hal ini, Sigit mengatakan pihaknya juga terus  berkonsultasi dengan Kementerian BUMN. "Jika diperlukan, tentu bank Mandiri tetap akan melakukan disclosure sesuai dengan ketenuan yang berlaku," imbuhnya. (Yetede)

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)  berencana  melaksanakan pembelian kembali (buyback) saham hingga maksimal Rp1,5 triliun, seiring koreksi signifikan  saham emiten bank BUMN tersebut setelah publikasi laporan keuangan kuartal I-2024 pada 25 April 2024. Selama  sepekan terakhir perdagangan, saham perseroan  berkode BBRI ini, telah  terkoreksi 6,79% ke posisi Rp 4.940. Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, pihaknya melakukan  buyback untuk  memberikan sinyal bahwa kondisi perusahaan jauh lebih baik dibandingkan persepsi market. Terlebih, perseroan memiliki poisisi keuangan yang solid, dengan nilai kas mencapai Rp 24,92 triliun. Sementara itu Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu RK menyampaikan bahwa fokus manajemen  adalah memastikan perusahaan dapat tumbuh dengan  lebih baik dan sehat dalam jangka panjang. Meskipun dalam perjalanannnya memerlukan koreksi-koreksi kecil jangka pendek. "Bagi long-term shareholders, penyempuranaan dan perbaikan yang kami lakukan saat ini, seharusnya memberikan benefit lebih tinggi," ujar dia. (Yetede)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berhasil mencatat kinerja yang mengesankan dengan mencetak laba Rp1,71 triliun pada kuartal I/2024 di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Salah satu faktor utama yang mendukung kinerja positif BSI adalah pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), yang naik 10,43% year-on-year menjadi Rp297 triliun. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan tabungan sebesar 8,75% dan giro sebesar 10,52%, yang membantu BSI menempati peringkat kelima nasional dalam penghimpunan tabungan. Direktur Utama BSI Hery Gunardi me ngata kan pertumbuhan dana murah dan konsistensi BSI dalam menjalankan fungsi intermediasi menjadi pendorong kinerja positif. Dari sisi intermediasi, BSI berhasil menyalurkan pembiayaan hingga mencapai Rp247 triliun pada kuartal I/2024, meningkat 15,89% dari tahun sebelumnya. 

Dari jumlah tersebut, 54,62% dialokasikan untuk segmen konsumer, 27,81% untuk segmen wholesale, dan 17,56% untuk segmen retail. Pada segmen konsumer, pembiayaan terutama ditujukan untuk produk seperti pembiayaan griya, mitraguna, dan pembiayaan emas. Dari sisi digital, BSI terus mendorong peningkatan layanan melalui BSI Mobile yang penggunanya melonjak 29,35% YoY menjadi 6,70 juta orang pada Maret 2024. BSI Mobilemencatatkan jumlah transaksi sebesar 118,5 Juta dengan volume transaksi mencapai Rp145,1 Triliun. Jumlah nasabah yang membuka rekening secara onlinepun mencapai 93,6% dari nasabah baru BSI hingga Maret 2024. BSI juga meningkatkan jumlah merchant QRIS menjadi 320 ribu, naik 80,84%, dengan jumlah transaksi mencapai 5,85 juta senilai Rp 551 miliar.

Risiko kredit perbankan berpotensi meningkat di tengah kenaikan bunga acuan Bank Indonesia (BI) ke level 6,25% serta faktor sentimen ekonomi global dan domestik. Untuk mengantisipasi risiko ini, perbankan melakukan penguatan pencadangan. Kenaikan suku bunga dan potensi kenaikan inflasi bisa berdampak pada likuiditas perbankan. Penurunan likuiditas akan membuat perebutan dana semakin sengit, yang akhirnya meningkatkan biaya dana dan menurunkan kualitas aset perbankan. Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, untuk mengantisipasi potensi peningkatan risiko kredit tersebut, BRI terus memantau tingkat kredit bermasalah alias non performing loan (NPL) dan terus melakukan simulasi stress test secara berkala. Per Maret 2023, nilai NPL BRI mencapai Rp 40,6 triliun, dengan rasio terhadap kredit sebesar 3,11%. Untuk itu, BRI telah melakukan pencadangan hingga 214,2%. Di akhir tahun, BRI menargetkan NPL turun ke bawah level 3%. 

Sementara jumlah kredit berisiko alias loan at risk (LAR) BRI mencapai Rp 166,2 triliun atau 12,7% dari total kredit. Ini termasuk kredit dalam perhatian khusus Rp 74,4 triliun dan restrukturisasi kredit Rp 51,1 triliun. Jumlah LAR tersebut meningkat dari Rp 157,9 triliun pada Maret 2023. Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia (BNI) bahkan memupuk pencadangan lebih tinggi, masing-masing dengan rasio 318% dan 330,2%. Ini dilakukan meski kualitas aset keduanya membaik. Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini mengatakan, perbaikan kualitas aset tidak hanya terlihat dari NPL. Rasio LAR bank ini juga telah menyusut dari 16,3% pada Maret 2023 menjadi 13,3%. Ia bilang, kualitas kredit akan terus diperbaiki agar biaya kredit susut. Direktur Keuangan BCA Vera Eve Lim mengatakan, BCA akan terus mengkaji nilai CKPN sesuai perkembangan kualitas aset dan kondisi perekonomian.

Perubahan Ik­­­lim dan Pem­­­­bangunan Ber­­­ke­­­lanjutan te­­­lah menjadi agen­­­da penting di berbagai negara. Kedua terminologi ini ru­­­tin digaungkan dalam Con­­­fe­­­ren­­­ce of the Parties (COP) United Nations Frame­­­work Convention on Climate Change (UNFCCC). Pemerintah ber­­­bagai negara (termasuk Indonesia) telah menyepakati bahwa diperlukan aksi konkrit bersama dalam menghadapi perubahan iklim serta mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Dalam beberapa penyelenggaraan COP, terdapat sejumlah keputusan penting yang menjadi pendorong penyesuaian strategi pemerintah dan swasta terkait isu perubahan iklim. Dimulai dari COP 1 (Jerman, 1995), The Berlin Mandate mendorong penetapan target penurunan emisi yang mengikat secara hukum dan ditindaklanjuti pada COP 3 (Jepang, 1997), The Kyoto Protocol melalui pengenalan tiga mekanisme market-based perdagangan emisi. 

Selanjutnya dalam COP 21 (Perancis, 2015), The Paris Agreement menyatakan komitmen untuk menjaga peningkatan suhu dunia di bawah 1,5° Celsius serta pengenalan Nationally Determined Contribution (NDC) yang dikomunikasikan melalui UNFCCC. Terakhir, COP 28 (Uni Emirat Arab, 2023) menyepakati penggunaan energi terbarukan dan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil untuk mencapai net zero emission (NZE) tahun 2050. COP yang telah berlangsung selama hampir tiga dekade tersebut telah menghasilkan beberapa progres signifikan, di tengah tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Bahkan, sebanyak US$78,9 miliar telah dihimpun oleh negara maju untuk pembiayaan iklim (OECD, 2020). 

Serta, lebih dari 160 perusahaan dengan total aset US$70 triliun berkomitmen untuk mencapai target NZE (UN, 2021). SF erat kaitannya dengan perubahan iklim, tetapi tidak terbatas hanya pada aspek lingkungan. Sebab, SF mengintegrasikan aspek lingkungan (environment), sosial (social), dan tata kelola (governance) atau ESG ke dalam keputusan investasi dan pembiayaan yang diselaraskan dengan Sustainable Development Goals (SDG). Sehingga, cakupan SF lebih luas. Pada konteks industri keuangan syariah, fokus SF dengan ESG selaras dengan tujuan-tujuan syariah (maqashid syariah) yang menjadi landasan bisnis bank syariah. Lalu, pada aspek sosial, prinsip yang didorong adalah mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini telah dilakukan bank syariah melalui peran aktifnya menjadi lembaga penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta menyalurkannya melalui lembaga filantropi. 

Bank syariah juga mendorong program pemberdayaan masyarakat dan UMKM. Selain itu, minat investor dengan preferensi ESG berpotensi meningkat, reputasi dan citra positif akan terbangun, hingga peningkatan valuasi saham bank dalam jangka panjang. Sebagai gambaran, pada tahun 2022 tercatat US$30,3 triliun diinvestasikan pada aset ESG dan diperkirakan meningkat menjadi US$33,9 triliun pada 2026 (PWC, 2022). Maka, untuk mengoptimalkan potensinya, terdapat tiga hal yang perlu dilakukan bank syariah. Pertama, edukasi prinsip keuangan berkelanjutan dan ESG kepada segenap stakeholder yang meliputi nasabah, investor, dan masyarakat dengan kolaborasi bersama pemerintah, regulator, dan organisasi non-profit. Kedua, formulasi framework ESG yang akan digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan, pengukuran, serta pengawasan ESG di bank Syariah, termasuk sertifikasi dan rating ESG. Ketiga, peningkatan porsi pembiayaan di sektor ESG, dengan tetap menerapkan manajemen risiko yang prudent.

Industri perbankan diharapkan tetap dapat menjaga momentum pertumbuhan kredit 10-12 % pada 2024, mengingat likuiditas akan semakin melimpah seiring dengan penerapan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM terhadap sektor yang memiliki daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi. Kepala Grup Sektor Keuangan Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Nugroho Joko Prastowo mengatakan, fundamental ekonomi perekonomian Indonesia masih tetap terjaga di tengah tantangan ketidakpastian global. Kondisi tersebut, ditopang oleh ketahanan sistem keuangan, pertumbuhan kredit, serta pembiayaan inklusif dan berkelanjutan yang tetap terjaga.

Pada Maret 2024, penyaluran kredit perbankan telah memenuhi target pertumbuhan 10-12 %, yakni sebesar 12,4 % secara tahunan. Kontribusi pertumbuhan kredit ini utamanya berasal dari sektor pengangkutan, perdagangan, industri, listrik, gas, air, serta sektor konsumsi. ”Pertumbuhan kredit diharapkan tidak turun karena nanti pada Juni 2024 akan ada tambahan likuiditas,” katanya dalam Pelatihan Jurnalis di Kabupaten Samosir, Sumatra Utara, Senin (29/4). Tambahan likuiditas tersebut, kata Joko, berasal dari perluasan serta peningkatan KLM pada sejumlah sektor pendukung program pemerintah dan memiliki daya ungkit terhadap perekonomian.

Besaran insentif likuiditas yang akan diterima oleh perbankan maksimal 4 % dari giro wajib minimum (GWM). Sebagaimana diketahui, setiap bank wajib menyimpan dana masyarakat yang dihimpunnya di BI sebagai GWM sebesar 9 %. Melalui KLM, bank akan memperoleh kelonggaran penyimpanan dananya maksimal sebesar 4 % sehingga GWM yang wajib disetorkan oleh bank menjadi 5 %. Sebelumnya, KLM tersebut meliputi sektor hilirisasi, perumahan, pariwisata, pembiayaan inklusif, pembiayaan ultra mikro, serta pembiayaan hijau. Adapun perluasan sektor KLM akan mencakup sektor otomotif, perdagangan, listrik, gas, air, serta jasa sosial. (Yoga)

PT bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berkomitmen terus meningkatkan profitabilitas yang positif dalam jangka panjang di tengah perkembangan global saat ini. Pada kuartal I-2024, BNI dan entitas anak berhasil  mencatatkan laba bersih konsolidasi mencapai Rp 5,33 triliun, tumbuh 2% secara tahunan (year on year). Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, peningkatan kualitas aset tetap menjadi fokus, yang diharapkan mendorong kinerja fungsi intermediasi yang berkelanjutan ditengah tantangan geopolitik global, tekanan inflasi, dan suku bunga. BNI meningkatkan pendapatan non bunga berupa fee-based income dan loan recovery pada kuartal I-2024 mencapai Rp5,1 triliun atau tumbuh 15,9% (yoy). Dengan peningkatan ini, komposisi pendapatan non bunga telah berkontribusi sebesar 35% dari total pendapatan BNI pada kuartal I-2024, terutama berasal dari fee income surat berharga dan fee dari bisnis sindikasi. (Yetede)

PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) membukukan perolehan laba sebelum pajak konsolidasi unaudited sebesar Rp2,2 triliun pada kuartal I/2024.Pencapaian kinerja laba sebelum pajak konsolidasian tersebut mencatat kenaikan tahunan sebesar 7,8% year-on-year (YoY) dengan menghasilkan earnings per share Rp66,96. Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan, pertumbuhan kredit atau pembiayaan yang sehat dan indikator kualitas aset yang membaik menjadi dasar yang kuat bagi perseroan untuk terus memberikan nilai lebih.Di samping itu, kata Lani, kinerja itu juga didukung oleh manajemen biaya yang efektif dengan rasio biaya terhadap pendapatan (CIR) di bawah 45%. Adapun sejumlah faktor pendorong kinerja perseroan di antaranya kinerja penyaluran kredit atau pembiayaan tercatat naik 6,0% YoY menjadi Rp211,6 triliun, terutama berasal dari pertum buhan pada usaha kecil menengah(UKM) yang naik 9,4% YoY dan perbankan konsumer yang tumbuh 6,9% YoY. 

Kenaikan tertinggi di kredit atau pembiayaan ritel terutama dikontribusi dari pertumbuhan kredit pemilikan mobil (KPM) yang meningkat sebesar 15,8% YoY. CIMB Niaga, paparnya, menjaga posisi per mo dalan dan likuiditas yang solid dengan capital adequacy ratio (CAR) dan loan to deposit ratio (LDR) masing-masing sebesar 24,5% dan 84,2%.Total aset konsolidasian adalah sebesar Rp333,0 triliun per 31 Maret 2024, yang makin memperkuat posisi CIMB Niaga sebagai bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia. Total dana pihak ketiga (DPK) meningkat menjadi Rp248,0 triliun (+3,3% YoY), menunjukkan rasio current account and savings account(CASA) yang baik sebesar 64,6%. Di perbankan syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) CIMB Niaga (CIMB Niaga Syariah) berhasil mempertahankan posisinya sebagai UUS terbesar di Indonesia, dengan total pembiayaan Rp56,2 triliun (+15,4% YoY) dan DPK sebesar Rp50,6 triliun (+2,6% YoY) per 31 Maret 2024. CIMB Niaga terpilih sebagai salah satu dari tujuh bank yang mewakili komitmen industri perbankan nasional dalam mencapai net zero emission (NZE) Indonesia, yang ditargetkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).