PERTUMBUHAN laba bersih pada empat bank besar yang berada dalam kategori Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) IV merosot tajam. Berdasarkan laporan keuangan publikasi kuartal I-2024, misalnya, laba bersih BRI hanya tumbuh 2,69 persen secara tahunan (yoy), Mandiri 1,13 persen, BCA 11,7 persen, dan BNI 2,00 persen. Kondisi ini berbeda setahun lalu. Pada kuartal I-2023, perolehan laba keempat bank tersebut melonjak tajam. Laba bersih BRI tumbuh 27,4 persen (yoy), Mandiri 25,2 persen, BCA 43,00 persen, dan BNI 31,8 persen. Meski secara persentase menyusut, secara nominal perolehan laba keempat bank itu tetap fantastis. BRI mencatatkan laba sebesar Rp 15,88 triliun, Mandiri Rp 12,70 triliun, BCA Rp 12,9 triliun, dan BNI Rp 5,32 triliun. Dalam industri perbankan nasional, aset gabungan keempat bank tersebut cukup mendominasi. Porsinya mencapai 56,11 persen dari total aset perbankan Tanah Air. Karena itu, kondisi yang terjadi pada keempat bank tersebut dapat menjadi gambaran kondisi industri perbankan secara umum.

Memang tidak bisa dimungkiri bahwa tingginya pertumbuhan laba bersih pada kuartal I-2023 lebih disebabkan faktor basis level yang rendah. Pada 2022, perbankan masih terpapar dampak pandemi Covid-19, sehingga aktivitas perbankan merosot dan berimbas pada laba yang rendah. Ketika dampak pandemi memudar pada 2023 dan kondisi beralih menuju normal, aktivitas perbankan kembali bergairah sehingga mengerek laba. Dengan demikian, saat ini sebenarnya pertumbuhan laba perbankan relatif sudah normal. Bahkan tumbuhnya laba bank besar pada kuartal I-2024, meski melambat, dipandang masih cukup bagus. Terutama mengingat berbagai ketidakpastian global yang terus menghadang perbankan.

Kendati begitu, kondisi ini tetap menarik untuk ditelisik lebih detail. Apakah pertumbuhan laba yang lebih rendah daripada tahun lalu itu merupakan efek dari ketidakpastian global? Atau ada faktor dari suku bunga acuan tinggi yang mendongkrak biaya dana? Pertanyaan lainnya, apakah hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan kredit bermasalah (NPL)? Ataukah ada faktor lain yang mempengaruhi. Apabila berkaca pada aktivitas intermediasi, penyaluran kredit keempat bank tersebut sebenarnya cukup menjanjikan dan tumbuh tinggi di kisaran target Bank Indonesia 10-12 persen (yoy) pada 2024. Pertumbuhan kredit paling tinggi diraih Bank Mandiri sebesar 19,1 persen (yoy), diikuti BCA 17,1 persen, BRI 10,9 persen, dan BNI 9,6 persen. Hanya BNI yang kreditnya tumbuh di bawah industri yang mencapai 12,40 persen. (Yetede)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menerbitkan instrumen environment, social, governance (ESG) sukuk pertama kali di Indonesia berupa sustainability sukuk (sukuk mudharabah keberlanjutan) tahap pertama sebesar Rp 3 triliun. Hasil dana tersebut nantinya digunakan perseroan untuk ekspansi pembiayaan ke sektor ESG. BSI memiliki target penerbitan sukuk keberlanjutan dengan total Rp 10 triliun, untuk tahap pertama sebesar Rp 3 triliun tahun ini. Perseroan siap mendorong transisi menuju ekonomi hijau melalui implementasi instrumen  keuangan syariah yang fokus terhadap ESG. Efek syariah dengan aset (kegiatan usaha) yang menjadi dasar (underlying sukuk) ini adalah pembiayaan dengan kategori kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL) dan kegiatan usaha berwawasan sosial (KUBS). Instrumen ini akan memberikan values berbeda bagi investor yakni memberikan manfaat besar dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Per Maret 2024, portfolio pembiayaan berkelanjutan di BSI mencapai Rp59,19 triliun yang terbagi atas katagori KUBL sebesar Rp12,57 triliun dan KUBS sebesar Rp46,62 triliun. (Yetede)

Duit yang mengendap di kartu uang elektronik (e-money) bank kian tambun. Peningkatan jumlah dana mengendap di uang elektronik ini sejalan dengan meningkatnya transaksi masyarakat dalam menggunakan uang elektronik untuk berbagai kebutuhan pembayaran. Data statistik sistem pembayaran Bank Indonesia (BI) menunjukkan, sampai Februari 2024, total dana mengendap e-money telah mencapai Rp 12,35 triliun, naik dari Rp 10,78 triliun di periode serupa tahun 2023. Dari total dana mengendap tersebut, dana float penerbit e-money perbankan sebanyak Rp 4,02 triliun, tumbuh 10,74% secara tahunan dari Rp 3,63 triliun pada Februari 2023. Ambil contoh dana mengendap Bank Mandiri Tbk. Per Maret 2024, nilai dana mengendap e-money Bank Mandiri sebesar Rp 1,85 triliun, naik 4,44% secara tahunan dari Rp 1,77 triliun. Ali Usman, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri mengatakan, pertumbuhan transaksi e-money pada kuartal pertama tahun ini didorong momentum mudik Lebaran 2024.

Di momen tersebut, pengguna e-money Bank Mandiri banyak melakukan transaksi untuk pembayaran tarif jalan tol. Sampai April 2024, jumlah kartu e-Money Bank Mandiri yang beredar sudah mencapai 35 juta keping, dengan nilai transaksi untuk top up atau isi ulang dan pembelian tumbuh 15% secara tahunan. Sampai akhir 2024, Ali menargetkan pertumbuhan kartu beredar tumbuh 12% secara tahunan. Senada, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F Haryn bilang, jumlah dana mengendap Flazz BCA terus tumbuh hingga akhir tahun 2024. Hera menambahkan, meningkatnya pengendapan dana di Flazz BCA sejalan dengan tren transaksi penggunanya yang terus positif. Hal ini ditandai dengan adanya pertumbuhan frekuensi transaksi Flazz sebesar 5,9% secara tahunan di kuartal I-2024, dengan lebih dari 255 juta transaksi. Nominal transaksinya lebih dari Rp 3,7 triliun.

OJK mencatat dalam lima tahun terakhir, kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia 7 days Reserve Repo Rate (BI-7DRRR) tidak langsung ditransmisikan pada suku bunga kredit. Pun demikian tahun ini, terlebih situasi global sedang bergejolak, bank memilih menjaga kualitas kreditnya. Adanya respons kenaikan suku bunga kredit perbankan tentunya akan berdampak terhadap tingkat kemampuan bayar debitur bank. Hal ini yang akan memengaruhi rasio kredit macet (non performing loan/NPL) perbankan yang bisa naik. Kepala Ekskutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edianan Rae mengatakan, setiap bank memiliki penyesuaian yang berbeda-beda terhadap kebijakan BI. "Data lima tahun terakhir, penaikan bunga acuan tidak serta merta menaikkan bunga kredit. Karena bank juga memperhatikan kemampuan bayar debitur, adjustment sendiri apakah ada kenaikan dengan risiko pengembalian?," jelas Dian. 

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menilai industri perbankan tahun ini memiliki sejumlah tantangan yang mengintai,mulai dari sisi likuiditas hingga daya beli masyarakat melambat yang akan  memengaruhi kinerja perbankan. Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan, tahun ini perbankan memiliki faktor pendorong dan juga tantangan yang akan dihadapi. Dimana pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) akan menjadi pemicu karena akan ada perebutan dana di era suku bunga tinggi. "Pertama, likuiditas akan  menjadi tantangan yang akan memengaruhi pertumbuhan kredit, terutama bank-bank besar pertumbuhannya low double digit,  sementara DPK mid single digit. Ini tantangan likuiditas yang perlu diantisipasi 2024 ini," ujar Andry. Tantangan kedua, rencana pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) diproyeksikan baru akan terjadi pada akhir tahun ini. Hal tersebut juga tergantung  kondisi ekonomi global, salah satunya adalah suku bunga acuan The Fed yang diperkirakan belum ada titik terang untuk turun. "Ketiga, pengusaha masih wait and see, banyak yang menunggu struktur kabinet baru setelah pada Oktober nanti pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Keempat, ini jdi concern kami terutama daya beli kelas bawah ini bagaimana kita perlu antisipasi agar tidak semakin memburuk," urai Andry. (Yetede)

Rancangan revisi aturan terkait konglomerasi keuangan (KK) berpotensi menambah jumlah KK yang ada di Tanah Air. Karena grup keuangan dengan aset Rp 20 triliun-Rp 100 triliun akan dikategorikan sebagai KK. Revisi ini bisa jadi salah satu antisipasi regulator dalam menghadapi perkembangan konsolidasi perbankan lewat skema kelompok usaha bank (KUB). Namun langkah ini kemungkinan besar tidak mengubah signifikan dominasi segelintir konglomerasi keuangan di industri ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat di akhir tahun 2023 ada 15 KK di Indonesia. Total aset para konglomerasi keuangan ini mencapai sebesar Rp 9.018 triliun. Dari jumlah tersebut, ada empat KK yang memiliki aset di atas nilai Rp 1.000 triliun. Menurut catatan OJK, total aset keempat KK terbesar tersebut mencapai Rp 6.663 triliun. Artinya, keempat KK tersebut menguasai sekitar 73,89% total aset konglomerasi keuangan dalam negeri. Sebetulnya, jumlah KK saat ini sudah berkurang jauh dari 2015.

Saat itu, total konglomerasi keuangan mencapai 50. Sayangnya, OJK tidak secara terbuka mempublikasikan nama-nama konglomerasi keuangan yang tercatat di Indonesia saat ini. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae beralasan, publikasi tersebut bisa membawa dampak buruk bagi industri. Meski tak disebut gamblang, empat konglomerasi keuangan terbesar bisa dilihat dari laporan keuangan bank. Tahun lalu, ada empat bank memiliki aset di atas Rp 1.000 triliun, yakni Bank Mandiri, BRI, BCA dan BNI. Nama-nama ini sudah masuk daftar KK tahun 2015. Dominasi segelintir konglomerasi di sektor keuangan kian besar, akibat aksi kondolidasi yang dilakukan bank.

Grup BCA misalnya, memperbesar aset setelah mengakuisisi Rabobank Indonesia dan Bank Royal Indonesia pada tahun 2019. Rabo Bank sudah merger dengan BCA Syariah dan Bank Royal dikonversi menjadi bank digital yang kini bernama Bank BCA Digital. EVP Corporate Communication BCA Hera F Haryn mengatakan, pihaknya selalu mendukung kebijakan pemerintah maupun regulator, termasuk penguatan konglomerasi keuangan. Ia berharap revisi aturan ini dapat mendukung keuangan nasional tumbuh secara cermat dan berkelanjutan.

Total simpanan industri perbankan di Indonesia dengan tiering nominal di atas Rp 5 miliar mencapai Rp4.672 triliun hingga akhir Maret 2024. Simpanan jumbo tersebut tumbuh 9,1% secara tahunan (year on year/yoy). Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resoludi Bank LPS Didik Madiyono menambahkan, pertumbuhan simpanan di atas Rp 5 miliar dipengaruhi oleh perilaku investasi perusahaan. "Tingkat pertumbuhan ini telah ternormalisasi dari tingkat pertumbuhan saat pandemi Covid-19 yang saat itu mencapai double digit," ucap Didik. Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), bila dibandingkan bulan sebelumnya, simpanan tiering nominal yang sama tumbuh 3% secara month to month dan tumbuh 3,1% dibandingkan posisi Desember 2023 atau year on date.  "Simpanan di atas Rp 5 miliar per maret 2024 tumbuhnya lebih cepat dari Februari 2024," ujar Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa. (Yetede)

Kondisi perekonomian global yang tidak kondusif  terus berlangsung yang akan berdampak pada perekonomian domestik. Hal ini juga membuat permintaan kredit tidak semasif tahun yang lalu yang membuat bank diprediksi melakukan revisi rencana bisnis bank (RBB). Hal ini juga terefleksi dari bank yang menurunkan proyeksi pertumbuhan kredit tahun ini, meskipun masih berada di awal tahun. Padahal OJK memberikan waktu kepada perbankan untuk melakukan revisi RBB hingga Juni. OJK sendiri memasang target pertumbuhan kredit lebih rendah dibandingkan tahun lalu, dimana kredit diperkirakan tumbuh 9-11% secara tahunan (year on year/yoy). Angka ini juga lebih rendah  dibandingkan dengan proyeksi Bank Indonesia (BI) yang sebesar 10-12% (yoy). Melihat kondisi awal tahun ini, Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto mengatakan bahwa tahun ini pertumbuhan kredit diproyeksi lebih rendah dari tahun lalu. (Yetede)

Kredit perbankan yang tergabung dalam himpunan bank-bank milik negara (Himbara) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalir deras di sepanjang kuartal I-2024. Pertumbuhan kredit bank pelat merah ke korporasi BUMN lebih besar jika dibandingkan dengan aliran kredit ke perusahaan-perusahaan swasta. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian, kredit bank anggota Himbara terbesar ke BUMN dicatatkan oleh PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Pada kuartal I-2024, kredit Bank Mandiri ke BUMN mencapai Rp 236,39 triliun, tumbuh 21,06% secara tahunan. Namun, kontribusi kredit ke BUMN masih mini, sekitar 16,47% dari total kredit BMRI. Secara bank only, pertumbuhan penyaluran kredit BMRI ke BUMN dan entitas perusahaan anak mencapai 17,55% secara tahunan. Sedang kredit BMRI ke sektor swasta naik 20,59% secara tahunan di kuartal I-2024. "Permintaan swasta lebih besar," kata Sigit Prastowo, Direktur Keuangan Bank Mandiri, Jumat (10/5).

Meski membidik pertumbuhan kredit, Bank Mandiri tetap memperhatikan portfolio guideline dan fokus pada strategi yang telah dijalankan selama beberapa tahun terakhir. Salah satunya, menyalurkan kredit melalui penguatan core competence Bank Mandiri di segmen wholesale. Guyuran kredit ke perusahaan BUMN dan swasta juga dilakukan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI). Di kuartal I-2024, penyaluran kredit BNI ke perusahaan BUMN tumbuh sekitar 23,14% secara tahunan menjadi Rp 102,7 triliun. Sedangkan pertumbuhan kredit BNI kepada korporasi swasta mencapai 13,94% secara tahunan. Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini menyebut, dalam menyalurkan kredit korporasi, BNI melakukan seleksi ketat pemilihan debitur. Strategi ini akan tetap dilakukan BNI ke depannya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal memperluas kriteria dan pengawasan konglomerasi keuangan (KK) di Indonesia. Saat ini, OJK sedang menggodok Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan. RPOJK ini merupakan aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan alias (P2SK), khususnya Bab XV mengenai KK. POJK terbaru sekaligus akan menggantikan POJK Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan yang terbit pada 16 Oktober 2020. Ada sejumlah poin baru yang diatur dalam RPOJK KK ini. Salah satunya soal kriteria besaran aset grup konglomerasi. Jika POJK 45/2020 hanya menggunakan nilai aset lebih besar atau sama dengan Rp 100 triliun, di RPOJK baru OJK menambahkan kriteria berikutnya, yakni aset grup minimal Rp 20 triliun hingga di bawah Rp 100 triliun.

PIKK Operasional adalah KK yang holding atawa induknya menjalankan bisnis jasa keuangan dan ditunjuk pihak pemegang saham pengendali (PSP) atau pemegang saham pengendali terakhir (PSPT). Jadi bank BUMN yang berbeda beserta perusahaan anak LJK dilarang membentuk PIKK dan KK. Selain itu, pembentukan KK oleh bank asing juga dikecualikan dari beleid ini. Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari OJK terkait rencana POJK KK terbaru ini. Gerakan tutup mulut juga dilakukan para bankir. "Kita tunggu saja (aturannya)," kata Lani Darmawan, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk, Minggu (12/5). Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, poin aturan di RPOJK KK terbaru akan berdampak positif bagi mitigasi risiko terkait dampak sistemik. Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Budi Frensidy melihat, banyak grup bisnis beraset di bawah Rp 100 triliun berpotensi sistemik terhadap pasar.