Ruang akselerasi penyaluran kredit korporasi terbuka sejalan dengan permintaan kredit yang masih tinggi pada Hasil Survei Penawaran dan Permintaan Pembiayaan Perbankan yang dirilis oleh BI (BI) pada Maret 2024 yang dirilis kemarin. Berdasarkan survei tersebut, Senin (29/4), BI memproyeksikan permintaan kredit korporasi 3 bulan mendatang atau pada Juni 2024 masih tetap tinggi, tercermin dari SBT 36,8%, sedikit lebih tinggi dibandingkan periode Mei 2024 dengan saldo bersih tertimbang (SBT) 36,2%. Peningkatan kebutuhan pembiayaan pada Juni 2024 diperkirakan terjadi pada lapangan usaha pertambangan, perdagangan, serta reparasi mobil dan motor. Pertumbuhan pembiayaan korporasi terutama digunakan untuk mendukung aktivitas operasional dan membayar kewajban jatuh tempo yang tidak bisa diakumulasikan atau rollover. 

Adapun, pembiayaan korporasi pada Maret 2024 terindikasi meningkat tecermin dari SBT pembiayaan korporasi sebesar 25,3%, meningkat pesat dibandingkan SBT 11,1% pada Februari 2024. Kondisi itu ditopang oleh kebutuhan pembiayaan pada sektor perdagangan, industri, pengolahan, serta konstruksi. Hasil survei itu memberikan ekspektasi kinerja kredit korporasi yang kokoh setelah bank sentral menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) ke 6,25% pada pekan lalu. Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan secara umum, kinerja kredit korporasi bakal tertahan di tengah iklim suku bunga tinggi. 

Dari kalangan perbankan, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), misalnya tetap menyalurkan kredit ke sektor-sektor potensial, tentunya dengan memperhatikan berbagai pertimbangan seperti kondisi perkonomian domestik maupun global. EVP Corporate Communication & Social Responsibility Bank Central Asia Hera F. Haryn menyebutkan pihaknya terus mengupayakan menyalurkan kredit secara hati-hati dengan menerapkan manajemen risiko. Sebagai informasi, BCA mencatatkan pertumbuhan total kredit sebesar 17,1% YoY menjadi Rp835,7 triliun per Maret 2024. Dari realisasi itu, perusahaan menyalurkan kredit korporasi sebesar Rp389,2 triliun atau naik 22,1% Yo Y. Selain BCA, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) turut memanfaatkan insentif likuiditas BI untuk menggenjot penyaluran kredit korporasi. 

Direktur Utama Bank BTN Nixon L. P. Napitupulu mengatakan kebijakan itu bisa membantu penyaluran kredit di tengah likuiditas perbankan yang mengetat. Sebagai bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) terbesar di Tanah Air, dia menilai pengaruh kenaikan suku bunga atas permintaan kredit, utamanya konstruksi tidaklah signifi kan. Pada saat dihubungi terpisah, Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman memproyeksikan kinerja kredit korporasi tumbuh di tengah kenaikan suku bunga. Perusahaan pun selektif menyalurkan kredit sesuai dengan insentif KLM bank sentral. Sebagai informasi, kredit korporasi BJTM mengalami kenaikan 17,97% pada kuartal I/2024. Berdasarkan presentasi perusahaan, Bank Jatim paling banyak menyalurkan pembiayaan ke Perdagangan Besar dan Eceran. Kemudian, disusul konstruksi, industri pengolahan. Selanjutnya, sektor pertanian, perburuan dan kehutanan hingga perantara keuangan.

Biaya dana perbankan pada kuartal pertama 2024 meningkat. Kenaikan suku bunga acuan bakal membuat kenaikan biaya dana akan terus berlanjut. Apalagi kondisi likuditas juga semakin ketat di tengah selisih pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dan pertumbuhan laju kredit yang semakin lebar. Guna menekan kenaikan biaya dana, bank-bank harus bisa mengoptimalkan penghimpunan dana murah alias current account saving account (CASA), dari giro dan deposito. Namun, mendorong kenaikan rasio CASA tidak mudah. Pasalnya, semua bank berlomba-lomba menawarkan bunga tinggi dan menarik untuk menjaring DPK, di saat likuiditas mengetat. Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencatat penurunan rasio dana murah 287 basis poin (bps) secara tahunan menjadi 61,66%. 

Ini terjadi karena pertumbuhan deposito bank ini meningkat hingga 21,95%, sementara CASA hanya naik 7,8%. Namun, Direktur Utama BRI Sunarso rupanya tak begitu khawatir melihat kondisi ini. Alasannya, CASA masih mendominasi DPK. "CASA BRI tetap tumbuh sejalan dengan transformasi liabilitas," kata dia, baru-baru ini. Bank Central Asia (BCA), sebagai bank dengan CASA terbesar di Tanah Air, mengalami hal serupa. Rasio CASA BCA turun 4 bps dari Maret 2023 jadi 81,5%. Tapi, EVP Corporate Communication BCA Hera F. Haryn menyebut, bila dibanding kuartal sebelumnya, CASA masih stabil. 

Sementara itu, Bank Tabungan Negara (BTN) mencatat rasio CASA turun 227 bps jadi 49,9%. Direktur Distribution & Institutional Funding BTN Jasmin menyebut, penurunan ini disebabkan kebijakan BTN yang mulai melepas simpanan giro dengan special rate untuk mendorong CASA. “Sekarang giro-giro tersebut bukan special rate lagi, nantinya menjadi CASA yang berbasis transaksi,” ujarnya. Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman bilang, kenaikan ini didorong penetrasi layanan digital. Dalam waktu dekat, Bank Jatim akan terus melakukan inovasi layanan digital, salah satunya dengan merilis JConnect New Generation. Direktur Utama Allo Bank Indra Utoyo menyebut, dana murah Allo Bank stabil, tetapi deposito tercatat turun. "Untuk mendorong CASA, kami berkolaborasi dengan ekosistem CT Corpora," ujar dia.  

Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps basis poin (bps) ke level 6,25%. Sejumlah bank melihat kebijakan tersebut akan berpotensi mempengaruhi kualitas kredit. Terlebih, kondisi ekonomi global masih belum sepenuhnya pulih. Presiden Direktur CIMB Niaga (BNGA) Lani Darmawan menyebut, kualitas kredit yang tercermin dari non performing loan (NPL) merupakan indikator kinerja yang terus dipantau pasca naiknya BI rate. "Naiknya BI rate mengerek cost of fund , sehingga bunga pinjaman harus naik," kata Lani, akhir pekan lalu. 

Per akhir 2023 lalu, NPL CIMB Niaga berada di level 2,0%. Dus, lanjut Lani, CIMB Niaga akan lebih selektif menyalurkan kredit baru, untuk memastikan agar NPL tidak melonjak. "Ini termasuk memastikan nasabah yang mengalami kenaikan bunga pinjaman masih bisa mencicil dengan lancar," imbuh Lani. Direktur Manajemen Risiko BTN Setiyo Wibowo menimpali, kenaikan NPL kemungkinan bisa terjadi, meski tidak signifikan. Terlebih, portofolio BTN tidak terpapar depresiasi nilai tukar rupiah secara langsung, seperti industri yang bahan bakunya impor. Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Moch Amin Nurdin menilai, dalam jangka pendek, kenaikan suku bunga tidak akan berpengaruh ke NPL. "Memang, pasti akan ada tingkat pembayaran kredit yang sulit dilakukan oleh debitur. Jika account keterlambatan pembayarannya jatuh setelah 6 bulan, pasti akan meningkatkan NPL," katanya.

PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali berhasil mencatatkan performa ciamik selama kuartal I/2024. Hal ini lantaran laba bersih tercatat sebesar Rp270,53 miliar pada kuartal I/2024, atau tumbuh hingga 35,96% secara tahunan (year-on-year/YoY). Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma menjelaskan bahwa tumbuhnya capaian laba dipacu oleh sejumlah indikator keuangan yang berdampak terhadap makin membaiknya kinerja perseroan. Hal itu, imbuhnya, tercermin dari total aset yang berhasil dibukukan pada kuartal I/2024 mencapai Rp35,86 triliun, atau naik 14,53% YoY. Kepercayaan tersebut yang dijaga dengan sangat baik oleh manajemen dan dibuktikan dari rasio-rasio keuangan yang tetap terjaga. 

Pasalnya pada kuartal I/2024, tercatat NPL gross yang terjaga di angka 1,3%, return of asset (ROA) 3,75%, biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) 64,39%, dan loan to deposit ratio (LDR) 69,69%. Sudharma optimistis bahwa kinerja perseroan akan terus membaik hingga akhir tahun 2024. BPD Bali melakukan segmentasi penerima KUR, di antaranya sektor prioritas UMKM pertanian dan peningkatan digitalisasi yang mempercepat penilaian terhadap debitur. Selain KUR, BPD Bali juga berinovasi melalui Kredit Usaha Untuk Sejahtera, Unggul dan Maju (Kredit Kusuma), dan Kredit Usaha Untuk Sejahtera, Unggul dan Maju untuk Masyarakat Bali (Kusuma Sari).

Divestasi yang berlarut-larut dan piutang usaha yang menumpuk berpotensi membuat target PT PP Tbk (PTPP) untuk menurunkan beban utang bak panggang jauh dari api. Kini, perseroan  mengerem besar-besaran eksposur pendanaan perbankan dan selektif mengembangkan proyek investasi. Kebijakan itu tidak diambil tidak lepas dari utang menggunung yang ditanggung PTPP. Dalam laporan keuangannya, emiten BUMN Karya ini mengoleksi total utang sebesar Rp41,38 triliun, turun dari tahun sebelumnya sebesar Rp42,79 triliun. Imbasnya jumlah aset perseroan sedikit menciut dari sebelumnya Rp 57,61 triliun, menjadi Rp56,52  trriliun pada tahun buku 2023. Pada saat bersamaan, PTPP juga bakal menghadapi kewajiban yang mesti  dipenuhi dalam jangka  pendek sebesar Rp26,99 triliun dan jangka  panjang sebesar Rp 14,38 triliun. (Yetede)

Sebagai bank berbasis teknologi (tech-based bank) yang tertanam dalam ekosistem, PT Bank Jago Tbk mengawali 2024 dengan kinerja yang solid. Perseroan membukukan laba bersih setelah pajak sebesar Rp 22 miliar per akhir maret 2024 atau tumbuh 24% secara year on year (yoy). Laba tersebut salah satunya  juga didorong dari sisi penyaluran  kredit.  Bank Jago mencatatkan pertumbuhan sebesar 32% (yoy)  mencapai Rp14,3 triliun. Pertumbuhan penyaluran  kredit tercapai berkat strategi kolaborasi dengan berbagai mitra, seperti ekosistem dan platform digital, perusahaaan pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. "Ini merupakan cara efektif untuk  bertumbuh secara solid dan sejalan dengan aspirasi  kami untuk meningkatkan kesempatan tumbuh berjuta orang  melalui solusi keuangan  digital yang berfokus  pada kehidupan," ungkap Direktur Utama Bank Jago Arief Harris Tandjung. (Yetede)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mampu membukukan per tumbuhan laba yang positif dengan berhasil berhasil mencetak laba konsolidasian sebesar Rp15,98 triliun per akhir kuartal I/2024. Pencapaian kinerja perseroan antara lain didukung oleh kinerja penyaluran kredit. Hingga akhir Maret 2024, BRI berhasil menyalurkan kredit se besar Rp1.308,65 triliun atau tumbuh double digit sebesar 10,89% year on year (yoy). Dari total kredit yang tersalurkan tersebut, sebesar 83,25% di antaranya atau sebesar Rp1.089,41 triliun merupakan por tofolio kredit untuk seg men usaha menengah kecil mikro (UMKM). 

Penyaluran kredit yang tumbuh double digit tersebut berdampak terhadap meningkatnya aset perseroan yang mencapai Rp1.989,07 triliun atau tumbuh 9,11% yoy. Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan bahwa perseroan meyakini pemberdayaan yang terus dilakukan pada segmen UMKM berdampak pada daya tahan ekonomi nasional. Meskipun mampu mendorong penyaluran kredit tumbuh double digit, perseroan tetap mampu menjaga kualitas kredit yang disalurkannya. Hingga akhir kuartal I 2024 tercatat rasio non performing loan (NPL) BRI terkendali di kisaran 3,11% dengan rasio loan at risk yang membaik, dari 16,39% pada akhir kuartal I/2023 menjadi 12,70% pada akhir kuartal I/2024. Dari sisi liabilities, perseroan mampu menghimpun dana pihak ketiga sebesar Rp1.416,21 triliun atau tumbuh 12,80% yoy hingga akhir Maret 2024. Dana murah atau current account savings account (CASA) mendominasi portofolio simpanan dengan pertumbuhan 7,80% yoy.Pertumbuhan CASA ini tak lepas dari aspirasi BRI untuk melakukan transformasi liabilitas melalui penguatan basis pendanaan dengan fokus pada lowcost funding dari CASA yang lebih stabil dan berkelanjutan.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berhasil mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 7,4% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 860 miliar pada kuartal I-2024. Strategi perseroan untuk fokus mengembangkan  segmen high yield dan komersial mulai membuahkan hasil. Pencapaian tersebut didukung oleh pendapatan bunga yang naik 14,9% menjadi Rp 7,67 triliun pada tiga bulan pertama tahun ini. Pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) BTN tumbuh 3,4 menjadi 3,22 triliun. Hingga akhir Maret 2024, jumlah pengguna aktif BTN Mobile mencapai 1,4 juta, dengan nilai transaksi mencapai Rp2,5 triliun hingga akhir kuartal I-2023, bertumbuh pesat sebesar  60,1% (yoy). Peningkatan transaksi di BTN Mobile tersebut turut menjadi salah satu penyumbang pendapatan berbasis biaya (fee based income/FBI) yang pada kuartal I-2024 mencapai Rp 686 miliar naik 14,27% (yoy). (Yetede)

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,25%, diikuti suku bunga deposit facility naik sebesar 25 basis poin menjadi 5,5% dan suku bunga lending  facility naik  sebesar 25 basis poin menjadi 7%. Keputusan ini, diambil untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari kemungkinan memburuknya risiko global serta sebagai langkah  pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi  tetap dalam sasaran 2,5+1 pada 2024. Disaat yang  bersamaan, bank sentral terus menjalankan kebijakan makroeprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. "Hal ini sejalan dengan stance kebijakan yang pro stability," kata Gubernur BI Perry Warjito. Dia menjelaskan bahwa dinamika ekonomi keuangan global berubah cepat dengan  risiko dan ketidakpastian meningkat karena perubahan arah kebijakan moneter AS dan memburuknya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. (Yetede)

Bank sentral tampaknya berada pada posisi dilematis yang amat tinggi. Gonjang-ganjing rupiah yang cukup panas dewasa ini, serta kembali meningkatnya ekspektasi inflasi akibat tersengat geopolitik Timur Tengah membuat otoritas moneter kelabakan. Berbagai strategi yang telah dieksekusi oleh Bank Indonesia (BI) sejak tahun lalu sejauh ini terbukti belum efektif menjaga stabilitas rupiah dan inflasi. Buktinya, pada penutupan perdagangan kemarin, Selasa (23/4), mata uang Garuda masih eksis di level Rp16.220 per dolar Amerika Serikat (AS). Kemudian, ekspektasi kenaikan inflasi kembali memuncak, tergambar dalam Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), inflasi pada tahun ini diperkirakan mencapai 3,26% (year-on-year/YoY), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun lalu 2,61%. Padahal, bank sentral seolah tak pernah berhenti melakukan aksi intervensi termasuk mengoptimalkan aneka instrumen operasi moneter yang pro market. Beberapa di antaranya yaitu Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI), Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), serta penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) dalam negeri.

Situasi inilah yang kemudian membuka ruang bagi otoritas moneter untuk mulai menaikkan suku bunga acuan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) hari ini, Rabu (24/4). Apalagi, pada saat bersamaan Bank Sentral AS Federal Reserve (The Fed) memberikan sinyal kuat untuk menunda relaksasi suku bunga acuan sehingga bakal diikuti oleh bank sentral di negara lain. Di sisi lain, apabila suku bunga dinaikkan, maka hal itu akan menjadi bumerang karena berisiko membatasi akses modal di tengah tingginya gairah dunia usaha. (Bisnis, 23/4). Konsensus ekonom yang dihimpun Bloomberg pun untuk pertama kalinya sejak tahun lalu mulai terpecah. Dari 41 ekonom, 11 di antaranya memperkirakan bank sentral menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,25%. Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani, menyampaikan pemerintah harus mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri dalam menyusun kebijakan moneter sebagai respons dinamika rupiah dan inflasi terkini. Menurutnya, dunia usaha melihat tingkat suku bunga acuan lebih baik tetap dipertahankan di level 6% untuk menjaga kesehatan ekonomi dalam negeri. Ajib menyebut, ada tiga hal yang menjadi risiko jika BI mengerek naik tingkat suku bunga acuan. Pertama, tingkat suku bunga kredit yang juga akan terkatrol sehingga menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha. Kedua, makin berkurangnya likuiditas sehingga akan mengurangi daya beli. Ketiga, adanya potensi kenaikan indeks harga konsumen (IHK) menyusul merangkaknya harga pokok penjualan (HPP).

Kalangan ekonom pun menyadari adanya konsekuensi yang berat terhadap eksistensi bisnis apabila BI menaikkan suku bunga acuan. Akan tetapi, hal ini merupakan langkah terbaik untuk menciptakan stabilitas di tengah gejolak eksternal. Ekonom Bank Danamon Irman Faiz, melihat BI Rate sangat mungkin untuk dikatrol sebesar 25 bps mengingat mata uang Garuda sangat kewalahan menahan hantaman eksternal. Hal itu dipicu oleh tingginya ketidakpastian yang terkait dengan konfl ik di Timur Tengah dan kebijakan The Fed, serta terkurasnya cadangan devisa dalam tiga bulan terakhir. Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo, menilai ruang kenaikan suku bunga memang terbuka, tetapi tidak untuk dieksekusi pada pekan ini. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, mengatakan jika BI Rate dinaikkan maka akan meredakan tekanan eksternal karena terjadi pelebaran positive spread dengan imbal hasil instrumen keuangan negara lainnya, sehingga instrumen keuangan Indonesia cenderung dapat menjadi lebih menarik. Adapun, dampak negatif dari aksi tersebut adalah beban imbal hasil instrumen keuangan domestik yang meningkat dan menjadi beban bagi issuers.