Perbankan
( 2327 )DILEMA KEBIJAKAN BUNGA
Bank sentral tampaknya berada pada posisi dilematis yang amat tinggi. Gonjang-ganjing rupiah yang cukup panas dewasa ini, serta kembali meningkatnya ekspektasi inflasi akibat tersengat geopolitik Timur Tengah membuat otoritas moneter kelabakan. Berbagai strategi yang telah dieksekusi oleh Bank Indonesia (BI) sejak tahun lalu sejauh ini terbukti belum efektif menjaga stabilitas rupiah dan inflasi. Buktinya, pada penutupan perdagangan kemarin, Selasa (23/4), mata uang Garuda masih eksis di level Rp16.220 per dolar Amerika Serikat (AS). Kemudian, ekspektasi kenaikan inflasi kembali memuncak, tergambar dalam Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), inflasi pada tahun ini diperkirakan mencapai 3,26% (year-on-year/YoY), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun lalu 2,61%. Padahal, bank sentral seolah tak pernah berhenti melakukan aksi intervensi termasuk mengoptimalkan aneka instrumen operasi moneter yang pro market. Beberapa di antaranya yaitu Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI), Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), serta penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) dalam negeri.
Situasi inilah yang kemudian membuka ruang bagi otoritas moneter untuk mulai menaikkan suku bunga acuan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) hari ini, Rabu (24/4). Apalagi, pada saat bersamaan Bank Sentral AS Federal Reserve (The Fed) memberikan sinyal kuat untuk menunda relaksasi suku bunga acuan sehingga bakal diikuti oleh bank sentral di negara lain.
Di sisi lain, apabila suku bunga dinaikkan, maka hal itu akan menjadi bumerang karena berisiko membatasi akses modal di tengah tingginya gairah dunia usaha. (Bisnis, 23/4). Konsensus ekonom yang dihimpun Bloomberg pun untuk pertama kalinya sejak tahun lalu mulai terpecah. Dari 41 ekonom, 11 di antaranya memperkirakan bank sentral menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,25%.
Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani, menyampaikan pemerintah harus mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri dalam menyusun kebijakan moneter sebagai respons dinamika rupiah dan inflasi terkini. Menurutnya, dunia usaha melihat tingkat suku bunga acuan lebih baik tetap dipertahankan di level 6% untuk menjaga kesehatan ekonomi dalam negeri. Ajib menyebut, ada tiga hal yang menjadi risiko jika BI mengerek naik tingkat suku bunga acuan. Pertama, tingkat suku bunga kredit yang juga akan terkatrol sehingga menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha. Kedua, makin berkurangnya likuiditas sehingga akan mengurangi daya beli. Ketiga, adanya potensi kenaikan indeks harga konsumen (IHK) menyusul merangkaknya harga pokok penjualan (HPP).
Kalangan ekonom pun menyadari adanya konsekuensi yang berat terhadap eksistensi bisnis apabila BI menaikkan suku bunga acuan. Akan tetapi, hal ini merupakan langkah terbaik untuk menciptakan stabilitas di tengah gejolak eksternal. Ekonom Bank Danamon Irman Faiz, melihat BI Rate sangat mungkin untuk dikatrol sebesar 25 bps mengingat mata uang Garuda sangat kewalahan menahan hantaman eksternal. Hal itu dipicu oleh tingginya ketidakpastian yang terkait dengan konfl ik di Timur Tengah dan kebijakan The Fed, serta terkurasnya cadangan devisa dalam tiga bulan terakhir.
Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo, menilai ruang kenaikan suku bunga memang terbuka, tetapi tidak untuk dieksekusi pada pekan ini.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, mengatakan jika BI Rate dinaikkan maka akan meredakan tekanan eksternal karena terjadi pelebaran positive spread dengan imbal hasil instrumen keuangan negara lainnya, sehingga instrumen keuangan Indonesia cenderung dapat menjadi lebih menarik. Adapun, dampak negatif dari aksi tersebut adalah beban imbal hasil instrumen keuangan domestik yang meningkat dan menjadi beban bagi issuers.
Kantor Luar Negeri Bank Mandiri Tumbuh Agresif
Tiga Bulan, BCA Kantongi Laba Rp12,9 Triliun
Dolar Perkasa, Kondisi Perbankan Nasional Masih Terjaga
20% Saham BSI Siap Lepas ke Investor Strategis
Libur Lebaran Transaksi Livin' by Mandiri Melesat
PROYEKSI PENYALURAN KREDIT VALAS BCA
BCA menyalurkan kredit dalam valas mencapai ekuivalen Rp47,6 triliun sepanjang 2023 dan memproyeksikan penyaluran kredit valas dapat terus tumbuh pada tahun ini.
EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menyebut nilai tersebut relatif stabil jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya di 2022.
Menakar Resiliensi Bank Terhadap Gejolak Kurs
Gejolak nilai tukar tengah menghampiri perbankan Indonesia. Dampak langsung setidaknya terlihat dari harga saham bank yang langsung merosot. Sebagai gambaran, pada hari pertama setelah bursa dibuka sehabis libur lebaran, harga saham bank besar seperti BRI, BCA dan Mandiri, melorot masing-masing 5,31%, 3,56% dan 2,93%. Sumber gonjang ganjing kurs tersebut berasal dari global. Dipicu oleh persoalan inflasi Amerika Serikat (AS) yang masih di atas 2% dan cenderung naik sehingga memudarkan harapan penurunan suku bunga The Fed, dan diperparah eskalasi perang di Timur Tengah antara Iran dan Israel.
Kondisi itu membuat dolar AS menguat terhadap mata uang banyak negara, tidak terkecuali rupiah. Bahkan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS telah menembus Rp16.000 dan sempat berada pada level yang lebih tinggi ketimbang saat krisis 1997/1998. Sejatinya kegiatan bank memang tidak luput dari paparan berbagai gejolak, baik itu berupa inflasi, suku bunga maupun nilai tukar. Perbankan Indonesia sendiri sudah cukup kenyang menghadapi berbagai gejolak itu seperti gejolak nilai tukar pada 1997/1998 yang menumbangkan cukup banyak bank, sehingga penyelamatan terhadap bank lainnya pun dilakukan melalui program rekapitalisasi.
Lalu, bagaimana dampak pelemahan rupiah terhadap perbankan? Ada beberapa jalur transmisi gejolak kurs memengaruhi bank. Pertama, melalui posisi eksposur valas yang dipegang bank.
Kedua, melalui jalur kredit, terutama kredit valas.
Ketiga, melalui jalur penarikan dana pihak ketiga (DPK).
Meski terpapar gejolak nilai tukar, tetapi saat ini kondisi perbankan dinilai masih cukup kuat. Ada beberapa alasannya. Pertama, rasio PDN perbankan sangat rendah. Secara historis, rasio PDN hanya berkisar antara 1-5%.
Kedua, utang luar negeri (ULN) perbankan per Januari 2024 relatif rendah mencapai US$32,64 miliar atau sekitar 6% dari total kewajiban perbankan.
Ketiga, porsi kredit valas hanya sekitar 15% dari total kredit sehingga diperkirakan tidak signifikan memengaruhi peningkatan NPL.
Keempat, daya tahan perbankan baik itu likuiditas maupun permodalan cukup kuat dalam menghadapi berbagai risiko.
Kelima, Bank Indonesia selalu berada di pasar melalui kebijakan triple intervention untuk memperkuat otot rupiah.
PELEMAHAN RUPIAH : Bank Masih Sanggup Mitigasi
Perbankan dinilai masih mampu memitigasi risiko atas tren pelemahan rupiah yang terjadi sejak awal tahun. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan bahwa sejauh ini tren pelemahan rupiah terjadi di tengah penguatan dolar AS. Penguatan dolar AS terjadi terhadap seluruh mata uang secara global tercermin dari Dollar Index yang mencatatkan tren kenaikan sejak akhir Maret 2024. Beberapa faktor yang memengaruhinya antara lain kebijakan suku bunga high for longer yang masih berlanjut di tengah kuatnya perekonomian AS. Namun, di saat yang bersamaan, laju infl asi AS yang masih cukup jauh dari target 2%.
OJK menilai bahwa risiko yang dihadapi industri perbankan nasional akibat penguatan dolar AS masih dapat dimitigasi dengan baik. Berdasarkan hasil uji ketahanan atau stress test yang dilakukan OJK, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini relatif tidak signifikan berpengaruh langsung terhadap permodalan bank. Alasannya, posisi devisa neto (PDN) perbankan Indonesia masih jauh di bawah threshold. Sementara, secara umum dalam posisi PDN ‘long’ aset valuta asing (valas) lebih besar dari kewajiban valas.
Sementara, porsi dana pihak ketiga (DPK) dalam bentuk valas yang saat ini sekitar 15% dari total DPK perbankan, masih bisa tumbuh cukup baik secara tahunan.
Meski begitu, OJK tetap melakukan stress test secara rutin terhadap perbankan dengan menggunakan beberapa variabel skenario makroekonomi serta mempertimbangkan faktor risiko utama yaitu risiko kredit dan risiko pasar. OJK pun terus melakukan pengawasan secara optimal untuk memastikan bahwa berbagai risiko akibat pelemahan nilai tukar maupun suku bunga yang relatif tinggi terhadap masing-masing bank termitigasi dengan baik.
Kuartal I, AUM Wealth Management BRI Tumbuh 21 %
Pilihan Editor
-
Manufaktur dalam Tekanan
18 Oct 2019 -
Prospek Kesepakatan Brexit Tertunda Lagi
21 Oct 2019 -
Reformasi yang Belum Tuntas
18 Oct 2019









