PT Bank Tabungan Negara (BTN) gencar menggaet pendanaan dari nasabah. Salah satu jurusnya adalah lewat Layanan BTN Prospera yang diperkenalkan ke publik Jumat (22/3/2024). Menurut Direktur Distribution and Institutional Funding BTN Jasmin, Layanan BTN Prospora hadir untuk membidik segmen  kelas atas (emerging affluent) dengan harapan ikut menumbuhkan dana pihak ketiga yang hingga akhir 2023 mencapai Rp349,93 triliun.  Dia menerangkan, pihaknya menargetkan BTN Prospera mendorong pertumbuhan dana portfolio nasabah bank BTN Prospera dan membidik nasabah baru lebih dari 6.000 orang dengan target pertumbuhan dana mencapai dana RpRp 8 triliun hingga akhir 2024. (Yetede)

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. melalui unit usaha syariah terus berupaya memacu kinerja agar tumbuh dobel digit salah satunya mengerek naik pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah. Direktur Syariah dan Sustainability Finance Bank Danamon Herry Hykmanto mengatakan pembiayaan KPR Syariah merupakan segmen baru tetapi ditargetkan bisa mencapai Rp1 triliun pada tahun ini atau tumbuh 100% dibandingkan dengan sepanjang 2023 senilai Rp500 miliar. “Secara umum, kalau KPR konvensional itu sudah ada sejak tiga tahun lalu. Sementara KPR syariah baru tahun lalu [2023], Kami melihat pembiayaan atas perumahan melalui syariah ini penting karena makin diminati,” ujarnya dalam Execlusive Interview di Jakarta, Kamis (21/3). Sebagai bagian dari Financial Group MUFG, Danamon Syariah mengandalkan jaringan global yang mampu memberikan solusi perbankan komprehensif dengan menerapkan prinsip-prinsip perbankan syariah. Saat ini UUS Danamon telah bekerja sama dengan sejumlah asosiasi, di antaranya Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh), Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi), dan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI). Dengan potensi cemerlang dari pembiayaan KPR syariah serta haji dan umrah tersebut, perseroan berharap kinerja pembiayaan dan aset Danamon Syariah bisa tumbuh dobel digit tahun ini masing-masing 20% dan 15% pada tahun ini.

Peluang para konglomerat untuk kembali meraup untung jumbo dari kepemilikan bisnis bank pada tahun ini terbuka lebar. Dukungan ekosistem konglomerasi yang selaras dengan strategi dari masing-masing bank menjadi faktor pendorong.Mayoritas bank yang tergabung dalam grup konglomerasi telah mengumumkan kinerja keuangan 2023. Hasilnya, sebagian besar memperlihatkan peningkatan laba bersih yang cukup signifikan dibandingkan dengan 2022.PT Bank Jago Tbk., misalnya, sukses mencetak pertumbuhan paling tinggi dibandingkan dengan bank konglomerat lainnya. Direktur Utama Bank Jago Arief Harris Tandjung mengatakan, pertumbuhan nasabah bertumpu pada konsistensi inovasi dan kolaborasi yang erat dengan ekosistem digital grup GoTo. Menurutnya, strategi ini menjadi keunggulan strategis perseoran. “Kolaborasi dengan mitra strategis kami, termasuk GoTo, menjadi pintu masuk nasabah untuk mengakses produk dan layanan perbankan Jago,” tuturnya, Jumat (22/3).Kinerja positif di lini perbankan digital turut dialami PT Bank Digital BCA. Bank yang dimiliki oleh keluarga Hartono atau Grup Djarum ini sukses membalikkan rugi sebesar Rp71,6 miliar pada 2022, menjadi laba Rp46,05 miliar pada 2023. Head of Corporate Planning BCA Digital Yoga Halim mengungkapkan, perseroan menargetkan pertumbuhan laba yang relatif konservatif pada tahun ini. “Target profi t pasti meningkat, tetapi kami tidak berani terlalu tinggi karena pada 2024 banyak tantangan. Pemilu juga baru selesai,” jelasnya.Sementara itu, induknya yakni PT Bank Central Asia Tbk., (BCA) berhasil meraih laba Rp48,64 triliun pada 2023, tertinggi di antara bank milik konglomerat lainnya. Angka ini melonjak hampir 20% Yo Y. Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja optimistis, target pertumbuhan kredit hingga 11% pada tahun ini dapat dicapai. "[Likuditas] cukup untuk kredit growth, [untuk memenuhi] kebutuhan masyarakat juga cukup," tuturnya.Di tengah kinerja moncer tersebut, sayangnya tidak semua bank mengalami nasib yang sama. 

PT Bank Mega Tbk., milik pengusaha Chairul Tanjung justru mengalami penurunan laba. Pada 2023, laba Bank Mega turun 13,4% YoY menjadi Rp3,51 triliun. Corporate Secretary Bank Mega Christiana Damanik mengatakan, pada tahun ini perseroan bakal melakukan refocusing strategi bisnis untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Pertama, dengan menggenjot dana pihak ketiga (DPK) yang menyasar nasabah ritel. Kedua, menyalurkan kredit dengan asas kehati-hatian untuk segmen korporasi, kartu kredit, dan pembiayaan multifi nance. Ketiga, Bank Mega turut menyasar perluasan basis pendapatan komisi (fee based income). Keempat, meningkatkan efi siensi melalui transformasi teknologi informasi. Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin menilai mengilapnya bisnis bank milik para taipan karena dukungan permodalan dan jaringan yang kuat. Sementara itu, ekonom Aviliani menyatakan perkembangan bank-bank milik konglomerat cukup baik lantaran saat ini terdapat kewajiban mengukur risiko terintegrasi. “Jadi, mau tidak mau harus dikonsolidasikan. Ini bagus untuk menjaga aktivitas di antara anak usaha,” katanya. Adapun, Analis Maybank Sekuritas Indonesia Jeffrosenberg Chenlim dan Faiq Asad, memproyeksikan kredit industri perbankan dapat tumbuh sebesar 10%, sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia yakni 10%—12%.

Pengeluaran masyarakat di Tanah Air dipastikan bakal bertambah di era pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, mulai 1 Januari 2025, pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% dari sebelumnya 11%. Kenaikan PPN juga bisa mendongkrak biaya sewa layanan safe deposit box (SDB) hingga biaya kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor Perubahan tarif ini biasanya dihitung berdasarkan besaran biaya layanan atau biaya administrasi. "Konsumsi masyarakat akan  tertekan dan bisa membuat masyarakat enggan menyimpan uangnya di bank," kata Amin Nurdin, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) kepada KONTAN, Jumat (22/3). "Konsumsi masyarakat akan  tertekan dan bisa membuat masyarakat enggan menyimpan uangnya di bank," kata Amin Nurdin, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) kepada KONTAN, Jumat (22/3). Pertumbuhan ini lebih rendah dibanding pertumbuhan di 2022 sebesar 8,70% secara tahunan. Pertumbuhan jumlah rekening nasabah juga melambat pada 2023, hanya 10,1%. Padahal, pada 2022, pertumbuhannya masih 31,6% secara tahunan. Ivan Jaya, Consumer Funding & Wealth Business Head  PT Bank Danamon Indonesia Tbk mengatakan, jika kenaikan tarif PPN 12% diberlakukan, pihaknya akan ikut menaikkan biaya pada produk yang terkena PPN.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat anggaran simpanan jumbo di perkirakan mencapai Rp 4.521 triliun, tumbuh 6,3 % secara year on year (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan posisi Desember 2023 yang tumbuh 3,5 % (yoy). “DPK (dana pihak ketiga) sekarang membaik dari tahun lalu, walau ngga signifikan tapi ada perbaikan bottoming out,” ucap Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya, Yudhi Sadewa di Jakarta, Kamis (21/3). Menurut dia, kuartal I tahun ini DPK akan kembali ke level normal 6-7 %. Sedang pada semester II, likuiditas perbankan kembali longgar dengan pertumbuhan DPK lebih tinggi.  (Yetede)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat simpanan jumbo di perbankan mencapai Rp4.521 trliun, tumbuh 6,3% secara year on year (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan posisi Desember 2023 yang tumbuh 3,5% (yoy). Meski secara tahunan tumbuh, simpanan dengan tiering nominal di atas Rp 5 miliar atau simpanan jumbo per Januari ini turun 0,3% (month to month/mtm) atau year to date (ytd) menurun senilai Rp 12 triliun dari Rp 4.533 triliun di posisi Desember 2023. Sementara itu, dari tiering simpanan, nominal simpanan terbesar terdapat pada tiering simpanan di atas Rp 5 miliar yang mencakup 53,3% total simpanan. "DPK (dana pihak ketiga) sekarang membaik dari tahun lalu  walau enggak signifikan, tapi ada perbaikan bottoming out," ucap Keta Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, di jakarta. (Yetede)

Langkah Bank Indonesia menahan suku bunga acuan selama empat bulan beruntun pada 6% memberikan sinyal bahwa iklim suku bunga tinggi masih bertahan sehingga berpotensi mengadang kinerja penyaluran kredit hingga semester I/2024. Akan tetapi, para bankir optimistis performa penyaluran kredit kredit kembali solid mulai paruh kedua 2024 karena adanya ekspektasi penurunan suku bunga. Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan menilai laju kinerja penyaluran kredit perbankan per Februari 2024 belum optimal menyusul kebijakan Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga tinggi yang diproyeksi hingga paruh pertama 2024, sehingga pertumbuhan penyaluran kredit lebih moderat. "Dengan kondisi itu, pertumbuhan kredit pada paruh pertama 2024 akan lebih mild,” kata Lani kepada Bisnis pada Kamis (21/3). Berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia (BI), kinerja penyaluran kredit pada 2024 masih tumbuh dobel digit kendati melambat. Pada Februari 2024, realisasi penyaluran kredit tumbuh melambat dibandingkan dengan Januari 2024 dari 11,83% ke 11,28%. Realisasi kredit tersebut sebagian besar dikontribusikan dari kredit investasi, modal kerja, dan konsumsi. Dengan demikian, target pertumbuhan kredit setahun penuh sebesar 8% dapat tercapai. Lani juga mengatakan terdapat sejumlah peluang yang bisa menjadi pendorong pertumbuhan kredit pada semester I/2024. 

Senada, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan potensi kinerja kredit masih moncer kendati pada kuartal I/2024 secara historis melemah. Namun, menurutnya, kinerja penyaluran kredit pada Maret 2024 bakal positif sejalan dengan Ramadan dan Idulfitri. Prospek positif juga diharapkan datang dari pelaksanaan Pemilu 2024 satu putaran yang telah dikonfirmasi oleh pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari situ, Jahja berharap agar permintaan kredit menanjak karena investor mendapatkan kepastian investasi dan usaha. Pernyataan Jahja sejalan dengan survei BI tentang kebutuhan pembiayaan korporasi untuk 3 bulan yang akan datang atau pada Mei 2024 diprakirakan meningkat dengan saldo bersih tertimbang (SBT) 36,2% atau lebih tinggi dibandingkan periode bulan sebelumnya, April 2024 dengan SBT 29,3%. Sejalan dengan prospek permintaan pembiayaan korporasi, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) Sunarso mengatakan akan melakukan antisipasi agar bisa tetap menyalurkan kredit secara agresif, terutama pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan ultramikro. Dari sisi permintaan, dia mengakui bahwa ada potensi kredit korporasi melambat kala Pemilu. Namun, perusahaan terus memantau perkembangan kinerja penyaluran kredit secara umum. “Faktor demand dan likuiditas relatif lebih memengaruhi pertumbuhan kredit produktif dan konsumsi,” terang Sunarso. Dari kalangan perusahaan multifinance, iklim suku bunga tinggi diakui akan berdampak pada permintaan pembiayaan. Kendati demikian, Chief Marketing & Digital Officer Home Credit Sheldon Chuan mengatakan perusahaan melakukan negosiasi dengan bank mitra pendanaan agar mendapatkan bunga murah. Sementara itu, Direktur Utama PT Mandiri Utama Finance (MUF) Stanley Setia Atmadja menyebut perusahaan telah mengantisipasi langkah BI mempertahankan suku bunga. Namun, dia tak khawatir bahwa suku bunga mahal menggerus kinerja pembiayaan.

Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 6%. Keputusan mempertahankan suku bunga deposit facility sebesar 5,25%, dan suku bunga lending  facility sebesar  6,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG), 19-20 Maret 2024. BI melihat potensi penurunan BI Rate pada semester II tahun ini, sejalan dengan tren dunia. Pada periode itu, BI memprediksi bank sentra Amerika Serikat The Federal Reserve mulai memangkas suku bunga acuan Federal Funds Rate  (FER) yang kini berkisar  5,25-5,5%. "Keputusan mempertahankan BI Rate pada level 6% tetap konsisten  dengan fokus kebijakan moneter  yang prostability, yaitu untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta langkah minus 1,2% preemtive dan forword looking untuk memastikan inflasi terkendali dalam sasaran 2,4%. (Yetede)

Sejarah perbankan syariah di Indo­ne­­­sia dimulai pada awal 1990-an dengan di­­­­di­­­­rikannya Bank Muamalat atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan masyarakat yang menginginkan adanya lembaga intermediasi yang berlandaskan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip syariah tersebut antara lain mencakup larangan penambahan nilai pinjaman saat dilakukan pelunasan (riba), larangan dalam transaksi yang bersifat spekulatif atau berisiko tinggi (gharar), serta larangan investasi dalam bisnis yang haram. Selain itu, prinsip syariah juga menekankan keadilan dan kemitraan dalam berbagai aspek transaksi keuangan. Dalam perkembangannya, perbankan syariah telah tumbuh cukup baik, dan saat ini telah terdapat 14 bank umum syariah, 19 unit usaha syariah, serta 173 bank perekonomian rakyat syariah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari tahun ke tahun, aset perbankan syariah juga secara umum menunjukan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional. Perkembangan dimaksud tidak bisa dimungkiri banyak didasari dari kepercayaan masyarakat terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah tersebut. 

Perbankan syariah dapat memenuhi kebutuhan layanan perbankan dengan memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil (profit and loss sharing), sewa menyewa dan jual beli yang sesuai syariah, serta investasi yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator industri jasa keuangan yang termasuk di dalamnya adalah perbankan syariah, turut mendorong terjaminnya penerapan prinsip syariah tersebut dengan baru saja menerbitkan Peraturan OJK No. 2/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sebagai aktor utama pengawasan prinsip syariah dalam bank, dalam peraturan ini peran dan tanggung jawab DPS sebagai pihak yang mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah makin dipertegas dan dikuatkan. Selain tugas-tugas yang telah dilaksanakan saat ini, antara lain mengeluarkan opini syariah untuk seluruh produk dan layanan bank, DPS juga diharapkan dapat mengawasi arah strategis dan kebijakan bank agar penerapan tata kelola syariah dapat lebih menyeluruh, serta beriringan dengan pelaksanaan tata kelola yang baik (good corporate governance) pada kegiatan usaha dan operasional bank. Dengan menjaga prinsip syariah dalam operasionalnya, bank syariah tidak hanya akan tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai dengan keyakinan mereka, tetapi juga akan terus memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) menggelar peringatan milad dengan memberikan santunan kepada 3.333 anak yatim yang dihadiri oleh Wakil Presiden K. H. Ma’ruf Amin. Jumlah penerima santunan ini selaras dengan milad ketiga BSI tahun ini, seperti perayaan milad sebelumnya yaitu menyantuni 1.111 anak yatim pada milad pertama dan 2.222 anak yatim di milad kedua. Acara yang diselenggarakan di Assembly Hall Jakarta Convention Center, Jakarta, pada Selasa (19/3), mengundang 1.500 anak yatim dari 30 yayasan panti asuhan di Jabodetabek dan Banten. Sementara, 1.833 anak yatim lainnya akan diundang oleh masing-masing Kantor Regional BSI di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini, Wapres K.H. Ma’ruf Amin secara simbolis ikut memberikan kado THR berupa uang tunai senilai Rp300.000,-/anak dan bingkisan. Dalam sambutannya, Wapres mengajak anak-anak untuk menjadikan Ramadhan sebagai momentum meningkatkan semangat belajar dan meneladani nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Direktur Utama BSI Hery Gunardi menambahkan bahwa Ramadhan adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan kepekaan sosial dan berbagi manfaat. Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi seluruh umat dan mendorong seluruh karyawan BSI untuk menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.Saat ini, BSI tercatat sebagai perusahaan dengan zakat terbesar di Indonesia. Pada tahun ini, BSI menyerahkan Rp222,7 miliar zakat perusahaan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), angka ini melesat 29 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.