Pemerintah terus berkomitmen untuk terus mendorong inklusi keuangan yang menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada pembukaan BRI Microinance Outlook 2024 di Jakarta (07/03), Presiden RI Joko Widodo mengungkapkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) layak mendapatkan perhatian besar mengingat jumlah UMKM telah mencapai 65,1 juta usaha. “Jumlah UMKM kita itu kurang lebih 65 juta, dan kontribusinya ke PDB [produk domestik bruto] ekonomi kita 61%, sangat besar. Penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM itu 97%, angka yang juga besar sekali,” jelasnya. Presiden Jokowi juga memuji peran BRI dalam memberdayakan UMKM hingga ke pelosok desa. “Kalau kita memberikan perhatian khusus kepada UMKM itu tidak salah dan saya senang yang disampaikan pak Dirut BRI [Sunarso] bahwa digital bankingsampai ke bawah itu betul-betul berjalan di BRI. BRI ngurusi kecil-kecil yang sebelumnya diurusi oleh rentenir,” terang Jokowi. Kegiatan ini dikemas dengan konsep kegiatan seminar yang terdiri atas dua sesi diskusi dan menghadirkan pembicara dari kalangan expert, profesional, serta pemerintah. Selain Presiden Jokowi, hadir dalam acara tersebut Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Perdagangan Zulkili Hasan dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Untuk merespons tantangan tersebut, 

Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan bahwa perbankan, khususnya BRI dapat berperan sebagai lembaga yang memberdayakan komunitas (dalam hal ini Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/UMKM) untuk aktif dengan menyediakan kesempatan pendanaan, khususnya pada pelaku usaha Ultra Mikro (UMi) yang relatif belum terjangkau oleh akses keuangan formal, sebagai upaya penguatan ketahanan ekonomi dan sosial. Selain itu, BRI sebagai bank BUMN, terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong inklusi keuangan secara berkelanjutan dan terstruktur, yakni melalui AgenBRILink. Peran AgenBRILink pun terbukti membantu masyarakat dengan kemudahan bertransaksi tanpaharus pergi ke kantor cabang atau anjungan tunai mandiri (ATM). Hal ini menciptakan nilai ekonomi dan nilai sosial secara bersamaan. Agen BRILink menjadi upaya perseroan dalam meningkatkan kapabilitas pemberdayaan. Hal ini tak terlepas dari salah satu aspirasi besar yang ingin dicapai perseroan pada 2025 yaitu menjadi Champion of Financial Inclusion. Senada dengan Presiden Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keynote speechnya menekankan bahwa UMKM harus terus mendapatkan perhatian khusus. Dia menambahkan, saat ini 97% job creation di Indonesia berasal dari UMKM. Angka ini sangat tinggi bila dibandingkan dengan capaian di negara lainnya. Namun, kontribusi UMKM terhadap ekspor masih kecil, pada kisaran 15%. Sementara itu, Menkop UKM Teten Masduki menyebutkan bahwa saat ini pemberdayaan UMKM masih dihadapkan pada tantangan, karena kondisi pelaku UMKM yang disconnect terhadap industri.

Rangkaian agenda rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) sejumlah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah selesai digelar. Hasilnya, seluruh bank pelat merah sepakat membagikan dividen bagi pemegang saham. Dividen ini akan dibagi emiten bank BUMN dari perolehan laba bersihnya di tahun buku 2023. Terbaru, Bank Mandiri Tbk (BMRI) membagikan total dividen senilai Rp 33,03 triliun, atau sekitar Rp 353,95 per saham. Bila dihitung berdasarkan harga saham pada penutupan bursa kemarin, yield dividen BMRI sekitar 4,99%.Besaran dividen ini setara 60% dari total laba bersih tahun 2023 yang senilai Rp 55,1 triliun. Pembagian dividen ini ditetapkan dalam RUPST yang digelar Kamis (7/3). 

Tahun ini boleh jadi merupakan tahun penuh keberkahan bagi para pemegang saham emiten bank. Di tahun ini, para pemegang saham bank bakal dapat guyuran dividen tinggi. Selain bank gede, sejumlah emiten bank di kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 3 juga siap menyebar dividen dari laba bersihnya di sepanjang tahun 2023. Salah satunya PT Bank Permata Tbk. Bank pemilik kode saham BNLI ini bakal menebar dividen dari laba bersih 2023 sebesar Rp 2,59 triliun. Meski begitu, pembagian dividen ini masih perlu mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST), yang sedianya digelar di April mendatang.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyetujui pembagian dividen sebesar 20% atau senilai Rp 700,19 miliar dari laba bersih tahun buku 2023 yang sebesar Rp3,5 triliun. Untuk tahun depan, sejalan dengan kerja sama yang positif 2024, diharapkan rasio dividen  juga bisa meningkat. Smenetara 80% atau sejumlah Rp 2,8 triliun akan digunakan sebagai saldo ditahan untuk pengembangan usaha perseroan mendukung permodalan. "Kalau RBB (rencana bisnis bank) bisa dicapai, kami coba ekselerasi meningkatkan dividden payout ratio 25% mungkin ya, tapi kami lihat dulu," ungkap Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) menyatakan berlangsungnya  pemilu dalam satu putaran turut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 ditargetkan dalam  kisaran 4,7% sampai 5,5% dan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan berada dalam kisaranm 4,8% sampai 5,5%. "Dengan pemilu satu putaran kami mengharapkan pertumbuhan ekonomi tahun ini akan mencapai lebih dari 5,1%. Untuk tahun mendatang akan mencapai sekitar 4,8%-5,6%, kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara mandari Investasi Forum 2024 di jakarta (5/4/2024). Perry mengatakan, pertumbuhan ekonomi  masih berada dalam tren  kenaikan dengan prognosa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% pada 2024 dan menjadi 5,2% pada 2025. Menurut dia, Indonesia memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. (Yetede)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Negara  Indonesia (persero) Tbk atau BNI telah merombak besar-besaran susunan pengurus perseroan, utamanya adalah perubahan wakil direktur utama (wadirut). Kementerian BUMN mengangkat Putrama Wahju Setyawan sebagai wadirut menggantikan Adi Sulistyowati. Di jajaran komisaris BNI dan menyetujui pengangkatan Mohammad Yusuf Permana sebagai penggantinya. Rapat juga menyetujui pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan kembali  Askolani sebagai Komisaris BNI. Menteri BUMN Erick Thohir pun menyetujui pemberhentian dengan hormat Adi Sulistyowati sebagai wadirut BNI. Selanjutnya mengalihkan penugasan Putra Wahju Setyawan  sebagai wadirut dari sebelumnya sebagai dirut retail banking BNI. (Yetede)

Proses transformasi yang  kini tengah dilakukan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN bisa dikatakan  berhasil diantaranya bila mampu  menurunkan suku bunga kredit pemilikan rumah  (KPR) yang disalurkan. Bila penurunan suku bunga KPR itu tidak bisa diwujudkan, maka transformasi itu hanyalah omong kosong belaka. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) Basuki Hadimuljono yang merupakan salah satu pemangku kepentingan (stakeholder) utama BTN. Peluncuran logo ini menjadi bagian dari upaya transformasi bank yang  berfokus ke sektor perumahan itu. "Bagi saya, BTN kedepan dengan perubahan logo adalah branding. Dia harus bisa menunjukkan perubahan sikap menjadi lebih efisien. Bunga KPR nonsubsidi harus bisa diturunkan, kalau enggak bisa diturunkan, omong kosong perubahan BTN," tegas Basuki. (Yetede)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  atau BRI menggelar rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024 di Jakarta (01/03/2024). Pada RUPST saat ini, perseroan setuju untuk membagikan dividen sebesar Rp48,10 triliun atau dividen, setara dengan dividend payout rasio kurang lebih 80,04 dari laba antribusi. Adapun dividien yang dibagikan BRI tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp10,59% dibandingkan nominal yang dibayarkan tahun 2023 sebesar Rp43,49 triliun. Pada Press Conferens RPUST 2024, Direektur Utama BRI  Sunarso menungkapkan bahwa perbankan perseroan memiliki struktur modal yang kuat dan likuiditas yang cukup dalam rangka ekspansi bisnis dan antisipasi risiko yan mungkin terjadi dalam pengelolaan bank. (Yetede)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Memutuskan untuk membagikan dividen senilai Rp48,10 triliun atau meningkat 10,59% dibandingkan dengan yang dibayarkan pada 2023 yang mencapai Rp43,49 triliun. Angka dividen itu setara dengan Rp319 per lembar saham atau mewakili dividend payout ratio kurang lebih 80,04% dari laba atribusi. Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan Perseroan memiliki struktur modal yang kuat dan likuiditas yang cukup dalam rangka ekspansi bisnis dan antisipasi risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan bank. “Dengan pembayaran Dividen untuk laba Tahun Buku 2023, CAR Perseroan tetap terjaga pada kisaran 20% masih di atas ketentuan minimum regulator,” katanya. Dividen yang dibagikan tersebut sudah termasuk jumlah Dividen Interim yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham pada tanggal 18 Januari 2024 lalu sejumlah Rp12,67 triliun atau sebesar Rp84 per saham. Sunarso menambahkan, pembagian dividen ini menunjukkan komitmen BRI sebagai BUMN dalam menjalankan perannya sebagai agent of developmentdan value creator dapat menjalankan peran economic dan social value secara simultan. “Melalui pembayaran pajak dan dividen, keuntungan tersebut akan kembali ke negara untuk digunakan dalam berbagai program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tuturnya. RUPST tahun ini juga memasukkan agenda perubahan dalam susunan pengurus BRI, diantaranya memberhentikan dengan hormat dan mengangkat kembali Catur Budi Harto sebagai Wakil Direktur Utama BRI, Agus Noorsanto sebagai Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan dan Agus Sudiarto sebagai Direktur Manajemen Risiko. RUPST juga mem berhentikan dengan hormat Hendrikus Ivo sebagai Komisaris Independen dan mengangkat Haryo Baskoro Wicaksono sebagai Komisaris Independen BRI. Selanjutnya, RUPST juga memutuskan untuk mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan diantaranya Direktur Bisnis Kecil dan Menengah menjadi Direktur Commercial, Small, and Medium Business serta Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Retail Funding and Distribution. Dengan demikian, RUPST mengalihkan penugasan Amam Sukriyanto semula Direktur Bisnis Kecil dan Menengah menjadi Direktur Commercial, Small, and Medium Business dan Andrijanto semula Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Retail Funding and Distribution.

Kabar pergantian direksi di sejumlah bank milik negara santer terdengar di pekan rapat umum pemegang saham (RUPS), awal Maret ini. Selain ada direksi yang periode masa jabatannya akan berakhir, ada kursi kosong karena perpindahan direksi ke BUMN lain. Misalnya di PT Bank Mandiri Tbk. Bank ini dipastikan akan punya direktur baru di posisi Direktur Manajemen Risiko. Maklum, Ahmad Siddik Badruddin, yang sebelumnya menjabat posisi tersebut, ditugaskan jadi Direktur Manajemen Pertamina. Selain itu, ada Direktur  Komersial Bank Mandiri Riduan yang bakal habis masa jabatannya. Tapi, menurut kabar beredar, ia berpeluang diangkat kembali karena kinerjanya positif. Kementerian BUMN tampaknya juga memilih kembali menugaskan direksi saat ini. Dus, ada harapan, strategi dan arah bisnis bank masih akan berlanjut. Ini sudah terlihat dalam penyelenggaraan RUPS Bank Rakyat Indonesia (BRI) Jumat (1/3) lalu. Tiga direksi yang masa jabatannya habis diperpanjang kembali, yakni Catur Budi Harto, Agus Noorsanto dan Agus Sudiarto.

Kementerian BUMN hanya merombak kursi dewan komisaris BRI. Haryo Baskoro Wicaksono yang sebelumnya menjabat Transportasi Gas Indonesia diangkat jadi komisaris independen BRI mengganti Hendrikus Ivo. Haryo juga pernah berkarier di Bank Muamalat serta di FIF Group. Di Bank Negara Indonesia (BNI), ada nama Adi Sulistyowati yang sudah menjabat direksi sejak 2015. Kendati begitu, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, jabatan yang akan jatuh tempo hanya komisaris. Tapi, perombakan bergantung pada keputusan Kementerian BUMN. Bank Tabungan Negara (BTN) punya empat direksi yang masa jabatannya akan selesai, yakni Jasmin, Hirwandi Gafar, Setiyo Wibowo dan Elisabeth Novie Riswanti. BTN juga punya kursi komisaris kosong, yang ditinggalkan Ahdi Jumhari Luddin yang meninggal dunia Agustus 2023. "Kalau direksi mau diangkat kembali atau tidak, itu urusan pemegang saham," ujar Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu. Amin Nurdin, Senior Faculty LPPI, menilai, pergantian direksi dan komisaris Himbara tidak akan dilakukan secara sembrono. OJK pun mengatur ketat syarat seseorang bisa menjadi direksi maupun komisaris bank. Sementara pengamat ekonomi Budi Frensidy menyebut tak menutup kemungkinan bahwa bakal ada semacam pembagian jatah kursi dalam perubahan jajaran manajemen tersebut.