Ekspektasi pemangkasan suku bunga moneter tahun depan dinilai tidak akan signifikan seperti proyeksi sebelumnya. Hal ini akan mempengaruhi biaya dana (cost of fund) perbankan yang masih mahal dan berimplikasikan pada likuiditas. Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Royke Tumilaar mengatakan, likuiditas domestik dan global kemungkinan akan menghadapi tekanan. Dia menegaskan bahwa didepan tidak akan mudah bagi industri perbankan, terlebih dengan kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) tentu kebijakannya akan mendorong inflasi AS naik seperti kebijakan tarif impor dan penurunan pajak. Hal tersebut dinilai akan sulit bagi The Fed untuk memangkas suku bunga Fed Fund Rate secara agresif kedepannya. "Sehingga tekanan likuiditas ini akan menjadi beban signifikan bagi perbankan kedepan untuk ekspansi di 2025," ucap Royke. Selain itu, kebijakan Bank Indonesia (BI) yang menahan yield Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tetap tinggi, juga memengaruhi himpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan. Lantaran yield SRBI lebih menarik dibandingkan bunga deposito perbankan, sehingga pemilik dana akan menempatkan dana di SRBI. "Ini memengaruhi DPK kita keluar dari sistem dan masuk ke pemerintah, tekanan likuiditas tinggi di rupiah. (Yetede)

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) meyakini target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) tahun ini bisa tercapai. Selain mengejar target yang di tetapkan pemerintah, bank pelat merah ini juga mendorong adanya debitur UMKM yang naik kelas. Adapun, PT Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk (BRI) sebagai bank penyalur KUR terbesar mendapatkan alokasi dari pemerintah senilai Rp 165 triliun, dengan rincian KUR mikro Rp 148 triliun, dan KUR kecil Rp 15 triliun. Sampai dengan September 2024, BRI telah menyalurkan KUR dengan total disbursment sebesar Rp141,9 triliun, setara 86,05% dari total alokasi 2024. Penyaluran KUR tersebut diberikan kepada lebih dari 3,02 juta debitur dengan kualitas relatif terjaga (non performing loan/NPL) di level 2,27%.

Direktur BRI Sunarso mengatakan, tren penyaluran KUR terus mengalami peningkatan, di mana pada 2019 KUR yang disalurkan BRI sebesar Rp87,9 triliun kepada 4,1 juta debitur. Berikutnya, penyaluran KUR naik menjadi Rp138,5 triliun kepada 5,4 juta debitur 2020, lalu di 2021 yang disalurkan senilai Rp149,9 triliun kepada 6,5 juta debitur. "Karena sekitar 70% dari total KUR nasional itu yang menyalurkan adalah BRI. Maka tertinggi di 2022 kepada 6,6 juta nasabah yang menerima KUR sebesar Rp 257,4 triliun. Sampai tahun ini target BRI Rp 165 triliun, dan sudah tersalur Rp141,9 triliun, sehingga sisa waktu tiga bulan ini kami kejar kekurangan Rp 23,1 triliun," ucap Sunarso. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) terus mengandalkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menarik likuiditas dari pasar uang. Per Oktober 2024, total nilai operasi moneter BI melonjak menjadi Rp 1,08 kuadriliun, naik signifikan dari Rp 763,48 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini terutama didorong oleh outstanding SRBI yang mencapai Rp 960,66 triliun, meningkat 638% dibandingkan Oktober 2023.

Meski likuiditas memadai, kapasitas industri perbankan untuk mendukung program 3 juta rumah masih terbatas dan memiliki pertimbangan manajemen risiko tersendiri. Maka, dibutuhkan alternatif pembiayaan lain, baik dengan skema efek aset beragun maupun kerja sama pemerintah dan pihak swasta. Salah satu janji kampanye Presiden Prabowo dan Wapres Gibran adalah membangun 3 juta rumah setiap tahun, dengan rincian 2 juta rumah di perdesaan dan 1 juta rumah di perkotaan, dilatarbelakangi oleh kekurangan kepemilikan rumah (backlog) yang tahun 2023 tercatat 9,9 juta rumah. Dalam mewujudkan ambisi tersebut, dibutuhkan anggaran tak sedikit. Realisasi program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) selama 2019-2023 mencapai Rp 89,8 triliun dengan jumlah rumah 820.816 unit.

Pengamat perbankan dan Assistant Vice President BNI (2005-2009) Paul Sutaryono, Senin (11/11) mengatakan, program pemerintah terkait 3 juta rumah per tahun atau 8.333 rumah sehari patut diapresiasi. Namun, langkah untuk merealisasikan program tersebut perlu memperhatikan likuiditas perbankan sebagai sumber pendanaan sektor perumahan. Menurut Paul, likuiditas perbankan tergolong masih memadai. Hal tersebut tampak dari rasio alat likuid/non-core deposit yang mencapai 112,66 % per September 2024 atau jauh di atas ambang batas 50 %. Selain itu, rasio alat likuid/dana pihak ketiga (DPK) tercatat 25,4 %, yang juga jauh di atas ambang batas 10 %. ”Namun, bank dibatasi untuk tidak terlalu banyak membiayai satu sektor tertentu, misalnya perumahan. Lantaran, dapat memicu potensi risiko konsentrasi bank,” katanya.

Dengan demikian, pembiayaan oleh industri perbankan akan terbatas untuk membiayai satu sektor tertentu, seperti sektor perumahan. Sebab, bank harus tetap memegang prinsip prudential banking meski likuiditasnya sampai saat ini masih memadai. Hal senada disampaikan Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual. Ia berpendapat, likuiditas perbankan saat ini masih memadai meskipun cenderung mengetat. Di sisi lain, bank juga akan mempertimbangkan aspek risiko sehingga tidak serta-merta menyalurkan kredit hanya ke sektor properti. ”Perlu ada terobosan, mungkin bisa lewat asset-backed securities (efek beragun aset), misalnya. Bank-bank menjual kredit yang sudah ada untuk mendapatkan dana baru, untuk pembiayaan. Tetapi, itu, kan, setiap bank beda aturan manajemen risikonya,” ujarnya. (Yoga)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) resmi meluncurkan SuperApp BYOND by BSI sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan layanan jasa perbankan dan keuangan yang semakin kompleks di era digital. BYOND by BSI merupakan SuperApp layanan finansial, sosil, dan spiritual komprehensif yang lebih mudah dan nyaman di akses, dengan keamanan yang semakin maksimal. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan antusiasme atas peluncuran aplikasi BYOND. Erick juga mengapresiasi langkah  BSI yang terus  melakukan inovasi dan transformasi tanpa henti, sehingga mampu terus bertumbuh dan berkembang serta membalikkan stigma yang selama ini banyak melekat pada industri perbankan syariah. Dia menegas bahwa pemerintah akan terus mendukung BSI dalam upaya membangun ekosistem Islam yang terintegrasi dan inklusi. "InsyaAllah, BYOND by BSI dapat memenuhi harapan kita semua, memberikan solusi komprehensif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat terkait layanan perbankan syariah dan eksosistem ekonomi Islam. Kemudian hal-hal terkait layanan umroh dan haji juga bisa disinergikan dengan accesbility BSI ke depan. Apalagi saat ini BSI sedang menjajaki peluang untuk, membuka cabang di Arab Saudi, setelah sebelumnya berhasil di Dubai," ungkap Erick. (Yetede)

Pertumbuhan kinerja bank besar tak lepas dari kontribusi anak-anak usaha. Maklum, bank besar memiliki anak usaha di berbagai sektor jasa keuangan. Salah satu bank dengan kinerja anak usaha yang cukup impresif adalah Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Hingga September 2024, kinerja anak usaha BRI tumbuh 23% secara tahunan menjadi Rp 6,4 triliun per September.

Lima bank besar di Indonesia hingga kuartal III-2024 masih menjaga kinerjanya sesuai dengan target tahun ini. Meskipun pertumbuhan dari laba bersih tidak bisa lebih  tinggi dibandingkan dengan tahun lalu, namun beban bunga  ditekan perbankan untuk menjaga profitabilitas. Kepala Ekskutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, laba perbankan 2024 diperkirakan masih tumbuh. "Perubahan kebijakan moneter global yang lebih dovish bisa memberikan dampak positif ke profit dengan penurunan cost of fund. Sehingga, kebijakan moneter bisa menurunkan beban bunga dan pada akhirnya bank mempertahankan NIM sesuai target yang ditetapkan," tutur Dian. Dari sisi laba bersih, secara bank only yang terbesar adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang meraup RP41,67 triliun tumbuh 6,85% secara year on year (yoy) pada September 2024. Sedangkan, secara konsolidasi laba bersih yang dapat diartibusikan kepada pemilik (PATMI) mencapai Ro 45,06 triliun, naik 2,43% (yoy), ini juga masih menjadi yang terbesar. (Yetede)