Perbankan
( 2293 )Himbara Kejar Penyaluran KUR Tahun Ini Bisa Tercapai
Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) meyakini target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) tahun ini bisa tercapai. Selain mengejar target yang di tetapkan pemerintah, bank pelat merah ini juga mendorong adanya debitur UMKM yang naik kelas. Adapun, PT Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk (BRI) sebagai bank penyalur KUR terbesar mendapatkan alokasi dari pemerintah senilai Rp 165 triliun, dengan rincian KUR mikro Rp 148 triliun, dan KUR kecil Rp 15 triliun. Sampai dengan September 2024, BRI telah menyalurkan KUR dengan total disbursment sebesar Rp141,9 triliun, setara 86,05% dari total alokasi 2024. Penyaluran KUR tersebut diberikan kepada lebih dari 3,02 juta debitur dengan kualitas relatif terjaga (non performing loan/NPL) di level 2,27%.
Direktur BRI Sunarso mengatakan, tren penyaluran KUR terus mengalami peningkatan, di mana pada 2019 KUR yang disalurkan BRI sebesar Rp87,9 triliun kepada 4,1 juta debitur. Berikutnya, penyaluran KUR naik menjadi Rp138,5 triliun kepada 5,4 juta debitur 2020, lalu di 2021 yang disalurkan senilai Rp149,9 triliun kepada 6,5 juta debitur. "Karena sekitar 70% dari total KUR nasional itu yang menyalurkan adalah BRI. Maka tertinggi di 2022 kepada 6,6 juta nasabah yang menerima KUR sebesar Rp 257,4 triliun. Sampai tahun ini target BRI Rp 165 triliun, dan sudah tersalur Rp141,9 triliun, sehingga sisa waktu tiga bulan ini kami kejar kekurangan Rp 23,1 triliun," ucap Sunarso. (Yetede)
Ledakan NPL di Perbankan Milik Konglomerat
Bank Besar di Indonesia, seperti PT Bank MNC Internasional Tbk. (MNC Bank), PT Bank Ina Perdana Tbk. (Bank INA), dan PT Bank Mayapada Internasional Tbk. (Bank MAYA), mengalami peningkatan rasio Non-Performing Loan (NPL) pada kuartal III/2024. MNC Bank, yang dimiliki oleh konglomerat Hary Tanoesoedibjo, mencatatkan peningkatan NPL gross menjadi 4,69%, sedangkan NPL net meningkat menjadi 3,32%. Meskipun demikian, MNC Bank tetap optimis bisa mencapai target aset Rp30 triliun pada 2025 dengan fokus pada segmen kredit wholesale dan konsumer.
Sementara itu, Bank INA, yang dimiliki oleh taipan Anthoni Salim, juga mencatatkan lonjakan signifikan pada rasio NPL gross yang mencapai 4,46%, meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, meskipun terjadi peningkatan NPL, kedua bank ini berhasil menurunkan kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment), yang mendukung pencapaian laba perseroan.
Bank MAYA milik Dato’ Sri Tahir mencatatkan sedikit perbaikan pada rasio kredit bermasalah, namun tetap mengalami pembengkakan kerugian penurunan nilai aset yang berimbas pada penurunan laba bersih.
Meski mengalami peningkatan NPL, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae menegaskan bahwa hal ini bersifat siklikal dan tidak menjadi masalah serius, asalkan NPL bank-bank tersebut tetap di bawah ambang batas 5%. Dian menekankan bahwa fluktuasi laba dan kerugian dalam bisnis perbankan adalah hal yang normal, selama bank menjaga rasio keuangan yang sehat, seperti permodalan, likuiditas, dan rasio kredit bermasalah yang terkendali.
Sementara itu, dalam sektor investasi, Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Investasi Rosan Roeslani, berfokus pada menarik minat investor asing, khususnya dari sektor energi, seperti energi terbarukan dan teknologi penangkapan karbon. Pemerintah juga mendorong sektor panas bumi (geothermal) untuk menjadi fokus investasi, dan perusahaan-perusahaan besar seperti ExxonMobil, Chevron, dan BP menunjukkan ketertarikan untuk berinvestasi di Indonesia, sejalan dengan target net zero emission (NZE) yang telah dicanangkan.
PT Bank Central Asia Tbk Memutuskan Pembagian Dividen Interim Tunai
Instrumen Bank Sentral Tekan Daya Tarik Aset Lain
Kapasitas industri perbankan mendukung program 3 juta rumah terbatas
Meski likuiditas memadai, kapasitas industri perbankan untuk mendukung program 3 juta rumah masih terbatas dan memiliki pertimbangan manajemen risiko tersendiri. Maka, dibutuhkan alternatif pembiayaan lain, baik dengan skema efek aset beragun maupun kerja sama pemerintah dan pihak swasta. Salah satu janji kampanye Presiden Prabowo dan Wapres Gibran adalah membangun 3 juta rumah setiap tahun, dengan rincian 2 juta rumah di perdesaan dan 1 juta rumah di perkotaan, dilatarbelakangi oleh kekurangan kepemilikan rumah (backlog) yang tahun 2023 tercatat 9,9 juta rumah. Dalam mewujudkan ambisi tersebut, dibutuhkan anggaran tak sedikit. Realisasi program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) selama 2019-2023 mencapai Rp 89,8 triliun dengan jumlah rumah 820.816 unit.
Pengamat perbankan dan Assistant Vice President BNI (2005-2009) Paul Sutaryono, Senin (11/11) mengatakan, program pemerintah terkait 3 juta rumah per tahun atau 8.333 rumah sehari patut diapresiasi. Namun, langkah untuk merealisasikan program tersebut perlu memperhatikan likuiditas perbankan sebagai sumber pendanaan sektor perumahan. Menurut Paul, likuiditas perbankan tergolong masih memadai. Hal tersebut tampak dari rasio alat likuid/non-core deposit yang mencapai 112,66 % per September 2024 atau jauh di atas ambang batas 50 %. Selain itu, rasio alat likuid/dana pihak ketiga (DPK) tercatat 25,4 %, yang juga jauh di atas ambang batas 10 %. ”Namun, bank dibatasi untuk tidak terlalu banyak membiayai satu sektor tertentu, misalnya perumahan. Lantaran, dapat memicu potensi risiko konsentrasi bank,” katanya.
Dengan demikian, pembiayaan oleh industri perbankan akan terbatas untuk membiayai satu sektor tertentu, seperti sektor perumahan. Sebab, bank harus tetap memegang prinsip prudential banking meski likuiditasnya sampai saat ini masih memadai. Hal senada disampaikan Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual. Ia berpendapat, likuiditas perbankan saat ini masih memadai meskipun cenderung mengetat. Di sisi lain, bank juga akan mempertimbangkan aspek risiko sehingga tidak serta-merta menyalurkan kredit hanya ke sektor properti. ”Perlu ada terobosan, mungkin bisa lewat asset-backed securities (efek beragun aset), misalnya. Bank-bank menjual kredit yang sudah ada untuk mendapatkan dana baru, untuk pembiayaan. Tetapi, itu, kan, setiap bank beda aturan manajemen risikonya,” ujarnya. (Yoga)
BSI Hadirkan SuperApp BYOND: Layanan Terintegrasi Aman dan Nyaman
PT Bank Syariah Indonesia (BSI) telah resmi meluncurkan aplikasi Super App BYOND by BSI pada 9 November 2024 di Jakarta. Aplikasi ini hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan yang semakin kompleks di era digital, dengan mengusung tiga aspek utama: finansial, sosial, dan spiritual. Peluncuran BYOND ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, dan Komisaris Utama BSI Muliaman D. Hadad.
Erick Thohir mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh BSI melalui aplikasi ini, yang diharapkan dapat memberikan solusi komprehensif dalam memenuhi kebutuhan perbankan syariah dan mendukung ekosistem ekonomi Islam, termasuk layanan terkait umrah dan haji. Menurutnya, BSI juga tengah menjajaki peluang untuk membuka cabang di Arab Saudi, setelah sebelumnya sukses di Dubai.
Direktur Utama BSI Hery Gunardi menjelaskan bahwa BYOND by BSI merupakan hasil transformasi digital yang terus berlanjut, dibangun dengan fokus pada kemudahan, kecepatan, kenyamanan, dan keamanan transaksi. Sejak diluncurkan pada 26 Oktober 2024, aplikasi ini telah mencatatkan 1 juta transaksi dengan total nilai mencapai Rp 1 triliun, serta memiliki lebih dari 100 ribu pengguna dengan pertumbuhan sekitar 10 ribu pengguna baru setiap harinya. BYOND juga dilengkapi dengan sistem proteksi berlapis yang memastikan keamanan nasabah.
Aplikasi ini menawarkan sekitar 130 fitur yang sudah siap digunakan oleh nasabah, dan BSI berkomitmen untuk terus mengembangkan fitur-fitur baru, dengan fokus utama pada investasi dan lifestyle. Selain itu, peluncuran BYOND juga disertai dengan kegiatan sosial, yakni program donasi ‘Peduli Pendidikan Dhuafa’ yang bertemakan ‘Pendidikan untuk Semua’, menunjukkan komitmen BSI dalam mengintegrasikan aspek sosial dalam layanan digitalnya.
SuperApp BYOND by BSI Resmi Diluncurkan
Laba Anak Usaha Menopang Kinerja Perusahaan
Lima Bank Besar Memelihara Profitabilitasnya
BBCA Pacu Kredit di Penghujung Tahun
Pilihan Editor
-
Ekspor Perikanan Rp 72,8 T
10 Feb 2021 -
China Masih Dominasi Ekspor Impor RI
16 Feb 2021 -
53,6 Ton Tuna Diekspor ke As dan Jepang
08 Feb 2021









