Labirin | News & Update

;

Perbankan

( 2293 )

BNI Rencanakan Aksi Korporasi demi Kinerja Lebih Atraktif

HR1 05 Dec 2024 Kontan

Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), di bawah kepemimpinan Royke Tumilaar, tengah fokus pada transformasi strategis untuk meningkatkan daya saing dan kinerja keuangan yang masih tertinggal dibandingkan bank BUMN lain seperti Bank Mandiri dan BRI. Hingga Oktober 2024, BNI mencatat laba bersih Rp 18,07 triliun, tumbuh 4,28% secara tahunan, meskipun pertumbuhan ini masih lebih rendah dibandingkan pesaingnya.

Royke menjelaskan bahwa transformasi BNI belum sepenuhnya optimal karena beberapa mesin pertumbuhan masih dalam tahap pengembangan. Salah satu strategi utama adalah memperkuat anak usaha, yakni BNI Asset Management dan Bank Hibank. BNI merencanakan akuisisi perusahaan manajemen aset untuk digabungkan dengan BNI Asset Management, guna memperluas pangsa pasar yang saat ini baru mencapai 5,1% dari total AUM industri.

Untuk mendukung ekspansi ini, BNI akan memanfaatkan modal sendiri, termasuk dana dari rencana divestasi saham di Bank Syariah Indonesia (BSI). Namun, divestasi ini masih menunggu waktu yang tepat.

Di sisi lain, BNI berencana memperkuat Bank Hibank sebagai bagian dari ekosistem digital. Hibank diharapkan dapat bersaing dengan pinjaman online ilegal dengan fokus pada kredit bernilai kecil. Royke menekankan pentingnya ekosistem digital yang besar untuk mendukung pertumbuhan kredit Hibank.

Sebagai langkah inovatif, BNI juga merekrut pihak eksternal untuk mengisi posisi strategis di anak usaha, agar tercipta ide-ide baru dan inovasi yang mendukung transformasi BNI ke depan.

Ekonomi

Banyak Bank Perkreditan Rakyat Yang Berguguran

KT1 04 Dec 2024 Tempo

Sebelum keputusan tersebut diambil, OJK menetapkan status pengawasan “Bank dalam Penyehatan” untuk BPR NPC pada 29 Januari 2024. Sebab, rasio kewajiban pemenuhan modal minimum di bawah ketentuan, yaitu minus 31,21 persen, dan tingkat kesehatan memiliki predikat “Tidak Sehat”. Lalu pada 22 Agustus 2024, OJK mengubah status pengawasan menjadi “Bank dalam Resolusi”. Per 6 September 2024, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan dan meminta OJK mencabut izin usaha BPR tersebut.

Daftar pencabutan izin BPR tak berhenti di Bogor. OJK mencabut izin usaha PT BPRS Kota Juang Perseroda yang beroperasi di Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh, pada 29 November 2024. Alasannya serupa. Bank yang berstatus dalam pengawasan sejak 13 Maret 2024 itu memiliki rasio kewajiban pemenuhan modal minimum di bawah ketentuan, yaitu negatif 184,74 persen, dan tak ada perbaikan. "Pencabutan izin usaha ini bagian dari tindakan OJK menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," ujar Kepala OJK Provinsi Aceh Daddi Peryoga dalam keterangan resminya. (Yetede)

Ekonomi

SMBC Perkuat Bisnis di Indonesia Sebagai Salah Satu Bank Terbesar di Jepang

KT1 04 Dec 2024 Investor Daily (H)

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) sebagai salah satu bank terbesar di Jepang potensi di pasar Indonesia sangat besar. Hal tersebut membuat komitmen SMBC untuk memperkuat bisnisnya melalui PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBC Indonesia). Adapun SMC Indonesia merupakan nama baru Bank BTPN sesuai keputusan dalam Rapat Umum Pemagang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Sejak berdiri pada 1958, SMBC telah berdedikasi dalam melayani masyarakat Indonesia selama 66 tahun. Memadukan reputasi global dan jaringan luas SMBC dengan keunggulan lokal Bank BPTN, SMBC Indonesia berkomitmen membangun kolaborasi yang kuat, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, memberikan layanan keuangan inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat. "Transformasi merek ini mempertegas komitman SMBC yang kuat untuk bisnis kami di Indonesia. Dengan memanfaatkan jaringan global dan kapabilitas produk, kami akan terus memperluas abisnis kami di Indonesia," ungkap President & CEO SMBC Akihiro Fukutome. (Yetede)

Ekonomi

Saham Perbankan Tetap Jadi Pilihan Utama

HR1 04 Dec 2024 Kontan (H)

Pergerakan saham perbankan di kuartal akhir 2024 cenderung tertekan meski kinerja fundamental perbankan hingga Oktober 2024 solid. Tim Analis OCBC Sekuritas menilai pelemahan ini lebih disebabkan oleh keluarnya dana asing setelah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS, yang memengaruhi potensi perubahan kebijakan The Fed. Namun, secara fundamental, kredit perbankan diprediksi tumbuh di atas 10% pada 2025.

Sigit Prastowo, Direktur Keuangan Bank Mandiri, optimistis kredit konsolidasi Bank Mandiri dapat tumbuh 16%-18% hingga akhir tahun 2024, dengan segmen wholesale sebagai pendorong utama. Royke Tumilaar, Direktur Utama BNI, juga yakin target pertumbuhan kredit 9,5%-10% akan tercapai, meskipun faktor likuiditas menjadi tantangan besar.

Presiden Direktur BBCA, Jahja Setiaatmadja, dan Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan, menyebut persaingan memperoleh dana pihak ketiga (DPK) semakin berat. Sementara itu, prospek pertumbuhan kredit tetap besar, terutama di segmen kredit korporasi dan konsumer, termasuk proyek hilirisasi. Namun, Lani mengingatkan perlunya menjaga kualitas kredit agar tidak meningkatkan risiko non-performing loan (NPL) dan beban pencadangan (CKPN).

Miftahul Khaer, analis dari Kiwoom Sekuritas, menilai sektor perbankan masih menarik karena mencerminkan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Ia merekomendasikan akumulasi saham BBRI dengan target harga Rp 4.440 dan BBCA di Rp 10.600, menilai potensi pertumbuhan sektor usaha yang kembali ekspansif.

Meskipun likuiditas menjadi tantangan utama, optimisme pertumbuhan kredit perbankan tetap tinggi dengan harapan belanja pemerintah yang lebih cepat akan meningkatkan peredaran uang dan mendukung pertumbuhan sektor ini di 2025.

Ekonomi

Lesunya Proyek, Kredit Sindikasi Ikut Merosot

HR1 02 Dec 2024 Kontan

Kredit perbankan mengalami pertumbuhan yang didorong oleh peningkatan kredit korporasi, namun hal ini tidak diikuti oleh penurunan signifikan dalam kredit sindikasi. Pada tahun 2024, kesepakatan kredit sindikasi mengalami penurunan yang tajam, tercatat turun 34,9% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total kesepakatan hanya mencapai US$ 19,74 miliar hingga akhir November. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya proyek-proyek infrastruktur besar, yang biasanya menjadi sumber utama kredit sindikasi.

Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur BCA, menyatakan bahwa penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya proyek infrastruktur, seperti jalan tol dan pelabuhan, yang sebelumnya menjadi fokus utama dalam kredit sindikasi. Ia juga tidak dapat memprediksi apakah tren penurunan ini akan berlanjut di tahun depan, karena bergantung pada kondisi ekonomi dan proyek-proyek yang ada.

Di sisi lain, Royke Tumilaar, Direktur Utama BNI, menjelaskan bahwa meskipun BNI berhasil mencatatkan posisi tertinggi dalam hal kredit sindikasi, pihaknya tetap berhati-hati dalam menyalurkan kredit korporasi, mengingat kualitas kredit di beberapa sektor, seperti UMKM, yang tengah memburuk. Oleh karena itu, BNI memilih untuk menggunakan skema kredit sindikasi guna membagi risiko.

Meskipun kredit korporasi menunjukkan pertumbuhan, penurunan dalam kredit sindikasi mencerminkan tantangan sektor infrastruktur yang mempengaruhi penyediaan kredit dengan nilai besar.

Ekonomi

Ditengah Kondisi Biaya Dana yang Mahal dan Sejumlah Tantangan Makroekonomi

KT1 29 Nov 2024 Investor Daily (H)

Ditengah kondisi biaya dana yang mahal dan sejumlah tantangan makroekonomi, penyaluran kredit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) pada kuartal III-2024 tetap meningkatkan ditopang permintaan KPR Subsidi dan KPR Non-Subsidi, serta pertumbuhan dana pihak ketika (DPK) yang tercatat di atas rata-rata industri perbankan nasional. Pencapaian tersebut menunjukkan core business BTN yang bertumbuh sehat dan solid. BTN menyalurkan kredit dan pembiayaan sebesar Rp356,1 triliun per akhir September 2024 atau tumbuh sebesar 11,9% secara tahunan (year on year/yoy) dibanding periode yang sama tahun lalu. Pencapaian tersebut masih tercatat di atas pertumbuhan rata-rata kredit industri perbankan nasional yang mencapai 10,9% yoy. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, tahun 2024 merupakan tahun yang cukup menantang karena pertumbuhan konsumsi rumah tangga nasional mengalami stagnasi dan daya beli masyarakat mengalami pelemahan. Namun, BTN tetap mampu menjaga pertumbuhan kredit sesuai dengan target yang telah ditetapkan yakni di level 10-11% pada tahun ini. (Yetede)

Ekonomi

Industri Perbankan Mengalami Pertumbuhan Laba Bersih 8,04% Yoy

KT1 29 Nov 2024 Investor Daily (H)

Industri perbankan mengalami pertumbuhan laba bersih 8,04% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 194,97 triliun per akhir September 2024. Pencapaian tersebut didukung dari pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) yang sebesar Rp407,22 triliun, naik 2,7% (yoy). Apabila ditelisik lebih dalam, pertumbuhan laba bersih per September tahun ini mengalami penguatan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya masih single digit dan masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Berdasarkan data OJK, pertumbuhan laba bersih tertinggi berasal dari kelompok bank berdasarkan modal intil (KBMI) 2 yang mencapai 49,58% (yoy) pada akhir September 2024 menjadi Rp 19,49 triliun.

Berikutnya, pertumbuhan dari KBMI 4 dengan laba bersih tertinggi Rp136,04 triliun, naik 7,89% (yoy) di kuartal III-2024. Kemudian KBMI 3 dengan laba Rp30,98 triliun, tumbuh 1,71% (yoy) per September 2024. Sedangkan, kelompok bank mini (KBMI 1) mencatatkan laba bersih Rp 8,46 triliun, anjlok 22,31% dibandingkan dengan September 2023 senilai Rp 10,89 triliun. Dari data yang dihimpun Investor Daily, pertumbuhan laba bersih industri perbankan per September ini menjadi yang paling tinggi sejak awal 2024. Adapun, pada Januari 2024 tercatat laba bersih terkontraksi 1,77% (yoy), per Maret sudah tumbuh positif 2,01% (yoy), namun April kembali terkontraksi 0,48% (yoy).

Ekonomi

Musim Gugur Bank Perkreditan

KT1 29 Nov 2024 Tempo

RUKO bekas kantor Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital (BPR NPC) di Graha Cibinong Blok F Nomor 5, Bogor, Jawa Barat, itu kini sepi. Di pintu masuk bangunan tersebut terpampang informasi bahwa bank tutup. Tak jauh dari situ, berdiri papan informasi yang mengarahkan para nasabah untuk mencairkan dana mereka di Bank Rakyat Indonesia cabang Cibinong dan Cileungsi. Sudah dua bulan BPR ini tutup. Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha entitas tersebut pada 13 September 2024, menjadikannya bank perkreditan rakyat ke-15 yang berhenti beroperasi pada tahun ini. Sebelum keputusan tersebut diambil, OJK menetapkan status pengawasan “Bank dalam Penyehatan” untuk BPR NPC pada 29 Januari 2024. Sebab, rasio kewajiban pemenuhan modal minimum di bawah ketentuan, yaitu minus 31,21 persen, dan tingkat kesehatan memiliki predikat “Tidak Sehat”.

Lalu pada 22 Agustus 2024, OJK mengubah status pengawasan menjadi “Bank dalam Resolusi”. Per 6 September 2024, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan dan meminta OJK mencabut izin usaha BPR tersebut. Daftar pencabutan izin BPR tak berhenti di Bogor. OJK mencabut izin usaha PT BPRS Kota Juang Perseroda yang beroperasi di Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh, pada 29 November 2024. Alasannya serupa. Bank yang berstatus dalam pengawasan sejak 13 Maret 2024 itu memiliki rasio kewajiban pemenuhan modal minimum di bawah ketentuan, yaitu negatif 184,74 persen, dan tak ada perbaikan. "Pencabutan izin usaha ini bagian dari tindakan OJK menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," ujar Kepala OJK Provinsi Aceh Daddi Peryoga dalam keterangan resminya.

Sejak Januari hingga November 2024, tercatat 16 BPR dicabut izinnya oleh OJK. Jumlahnya meningkat dibanding pada tahun lalu yang hanya empat BPR. Urusan modal menjadi salah satu tantangan terbesar BPR. OJK mewajibkan bank memiliki modal inti minimum Rp 6 miliar sejak 2015. Lantaran tak kunjung dipenuhi, sejak tahun lalu Otoritas mendorong BPR untuk bisa memenuhi ketentuan tersebut sebelum 31 Desember 2024 dan BPR syariah (BPRS) sebelum 31 Desember 2025. OJK menyatakan kebijakan soal modal inti minimum ini dibuat untuk memperkuat BPR. "Size does matter (Ukuran itu penting)," ucap Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK Eddy Manindo Harahap di Batam, Kepulauan Riau, seperti dilansir Antara pada Sabtu, 8 Juni 2024. (Yetede)

Ekonomi

BI Mencatatkan Kredit Pertumbuhan Kedit Konsumsi Per Oktober 2024 Sebesar 10,8%

KT1 28 Nov 2024 Investor Daily

Bank Indonesia (BI) mencatatkan pertumbuhan kredit konsumsi per oktober 2024 sebesar 10,8% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp2.171,7 triliun. Pertumbuhan tersebut didorong dari peningkatan kredit kendaraan bermotor (KKB) yang meningkat 9,9% (yoy) menjadi Rp141,7 triliun. Merujuk data uang beredar BI, pertumbuhan KKB mengalami peningkatan per Oktober 2024, bulan sebelumnya yang tumbuh 8,9% (yoy). Untuk tahun depan, perbankan perlu mewaspadai adanya perlambatan di sisi permintaan kredit kendaraan bermotor, utamanya apabila kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% diterapkan di 2025. Penaikan PPN dari 11% menjadi 12% tahun depan ditengarai dapat berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun. Alhasil, masyarakat akan menekan belanja, salah satunya adalah pembelian kendaraan. Dengan begitu, permintaan kredit pun bakal berdampak. (Yetede)

Ekonomi

Persiapan BPR Penuhi Ketentuan Modal Baru

HR1 27 Nov 2024 Kontan

Batas waktu pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp 6 miliar bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) konvensional dan syariah akan berakhir pada 31 Desember 2024, sesuai dengan POJK Nomor 5 Tahun 2015. Hingga kini, dari total 1.377 BPR yang terdaftar, beberapa di antaranya menghadapi kendala dalam memenuhi ketentuan tersebut, meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendorong proses konsolidasi, termasuk merger bagi BPR dengan pemegang saham yang sama.

Ketua Umum DPP Perbarindo, Tedy Alamsyah, menyatakan bahwa proses pemenuhan modal inti berjalan lambat, terutama karena dampak pandemi Covid-19 yang masih memengaruhi pertumbuhan laba BPR. Tedy berharap BPR yang belum memenuhi ketentuan tetap diberikan kesempatan beroperasi, selama kondisi keuangannya sehat, dengan lingkup kegiatan yang disesuaikan dengan kapasitas modal yang dimiliki.

Ketua Umum Kompartemen BPR Syariah (BPRS) Asbisindo, Cahyo Kartiko, juga mengungkapkan bahwa beberapa BPR syariah mungkin akan mengembalikan izin operasionalnya ke OJK karena tantangan persaingan, terutama dari lembaga keuangan berbasis digital.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa hingga kuartal III-2024, 53 BPR telah menyelesaikan konsolidasi menjadi 17 unit. Selain itu, 13 BPR telah mendapat persetujuan merger menjadi 5 unit, sementara 75 BPR lainnya sedang dalam proses penggabungan menjadi 26 unit. Proses konsolidasi diharapkan dapat membantu BPR memenuhi persyaratan modal inti dan meningkatkan daya saing di tengah persaingan industri keuangan yang ketat.