Tahun 2025 menjadi tahun penuh tantangan bagi industri perbankan, meskipun terdapat kebijakan strategis dari pemerintah seperti pembatasan kenaikan PPN menjadi 12% hanya untuk barang mewah. Pertumbuhan kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terus meningkat, masing-masing mencapai 10,79% dan 7,54% pada 2024, menunjukkan agresivitas bank dalam penyaluran kredit. Namun, bank menghadapi beberapa tantangan utama, Kenaikan harga barang dan inflasi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang mewah seperti jet pribadi dan kapal pesiar, guna melindungi daya beli masyarakat. Inflasi saat ini mencapai 1,57%, masih di bawah target, tetapi kenaikan harga kebutuhan pokok berpotensi memperburuk daya beli.

Investor pasar saham menaruh perhatian besar pada dividen dari bank-bank besar (big caps), yang dikenal royal dalam pembagian dividen. Bank Rakyat Indonesia (BBRI) menjadi yang paling dermawan dengan rasio pembayaran dividen mencapai minimal 80% dalam tiga tahun terakhir. Bank Mandiri (BMRI) membagikan dividen sebesar 60% dari laba dalam empat tahun terakhir, sementara Bank Central Asia (BBCA) dan Bank Negara Indonesia (BBNI) menunjukkan tren kenaikan payout ratio.

PT Super Bank Indonesia, anak usaha PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK), berencana melantai di bursa pada tahun 2025 melalui penawaran umum perdana (IPO) dengan target dana sebesar US$ 300 juta, yang dapat menilai valuasinya antara US$ 1,5 miliar hingga US$ 2 miliar. Meskipun rencana IPO ini masih dalam tahap awal dan bisa berubah, langkah ini menarik perhatian pelaku pasar karena ketertarikan investor pada sektor bank digital.

Bank Indonesia (BI) secara mengejutkan menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur pada 15 Januari 2025. Langkah ini memberikan dampak positif bagi industri perbankan, karena membantu meningkatkan margin keuntungan bank dan membuka peluang ekspansi kredit yang lebih luas. Gubernur BI, Perry Warjiyo, optimistis bahwa kebijakan ini akan mendorong pertumbuhan kredit perbankan sebesar 11%-13% pada 2025.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan dukungan bagi sektor perbankan dengan mereaktivasi kebijakan sektor perumahan dan memperkenalkan berbagai inisiatif untuk mendukung kredit bagi UMKM. Beberapa tokoh dari industri perbankan, seperti Direktur Utama BNI Royke Tumilaar dan Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan, menyambut baik penurunan BI Rate ini, meskipun ada harapan agar penurunan tersebut diikuti oleh penurunan bunga Sekuritas Rupiah BI (SRBI) untuk mengurangi ketatnya likuiditas. Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin, juga melihat penurunan suku bunga sebagai kesempatan bagi pengusaha, terutama UMKM, untuk memperoleh modal dengan bunga yang lebih ringan dan melanjutkan ekspansi.

Bank Indonesia (BI) secara mengejutkan memangkas suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%, meskipun rupiah tengah berada di posisi terlemah dalam enam bulan terakhir di angka Rp 16.311 per dolar AS. Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa keputusan ini diambil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tertekan dan menciptakan peluang pemulihan meskipun ketidakpastian global masih tinggi.

Program pembangunan tiga juta rumah diproyeksikan mampu mendongkrak bisnis Kredit Pemilikan Rumah (KPR), meskipun sektor perbankan menghadapi tantangan seperti suku bunga tinggi dan pelemahan daya beli. Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, mencatat penyaluran KPR pada November 2024 mencapai Rp 781,7 triliun, tumbuh 10,3% secara tahunan, meskipun pertumbuhannya melambat dibandingkan bulan sebelumnya. Dian mengingatkan pentingnya menjaga likuiditas perbankan agar tetap stabil dalam menghadapi risiko.

Proyek hilirisasi batu bara akan masif seiring dengan peluang mendapatkat biaya dari perbankan maupun lembaga keuangan nonbank nasional. Pembiayaan itu diberikan atas rekomondasi Satuan  Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi. Satgas ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Beleid yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 3 Januari 2025 itu antara lain memberi wewenang untuk mengindentifikasi dan merekomondasikan proyek strategis guna mendapatkan pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan nonbank dalam negeri. Pendanaan merupakan salah satu isu terpenting dalam pengembangan hilirisasi batu bara. Pasalnya, proyek berbasis batu bara sulit mendapatkan pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan internasional karena diangap sebagai sumber energi kotor yang berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Plt Direktur EKsekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan pelaku usaha berkomitemn dalam meningkatkan nilai tambah batu bara melalui hilirisasi. Dia membenarkan faktor pendanaan proyek hilirisasi menjadi salah satu kendala dalam proses pengembangannya. (Yetede)

Saham sektor perbankan kena downgrade dari overweight (OW)  menjadi netral, menyusul proyeksi perlambatan pertumbuhan kredit dan laba bersih 2025.Berdasarkan riset BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS), kredit perbankan diprediksi tumbuh melambat menjadi 9,9% tahun 2025 dari 2024 sebesar 13,4%. Sejalan dengan itu, pertumbuhan laba bersih per saham (EPS) bank diprediksi melambat menjadi 5,8% dari 6,7%. Sumber pertumbuhan kredit 2025, tulis BRIDS, adalah segmen korporasi, sedangkan segmen pertambangan serta UMKM masih dalam fase pemulihan kualitas aset. "Didorong oleh likuiditas yang baik dan cost fund (CoF) resilen, kami memprediksi empat bank besar mencetak pertumbuhan kredit 9,9% dan terus melanjutkan performa di atas industri," tulis BRIDS. BRIDS mempreiksi likuiditas masih ketat tahun 2025, didorong oleh yield dan penerbitan SRBI yang masih tinggi, rasio secondary reserves rendah, dan minimnya imbas insentif giro wajib minimum (GWM). Per September 2024, broker ini mencatat, rasio secondary reserves mencapai 16%, lebih rendah dari rata-rata sebelum pandemi Covid-19 sebesar 20%. Adapun insentif GWM 4% bisa dimanfaatkan bank untuk menarik likuditas maksimal Rp 44 triliun, lebih rendah dari bertahun-tahun sebelum Rp148 triliun. (Yetede)

Langkah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) untuk mengajukan lisensi sebagai bullion bank ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpotensi mendongkrak kinerjanya secara signifikan. Rencana ini didukung oleh regulasi baru, yaitu Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2024, yang memungkinkan bank untuk menjalankan layanan berbasis emas, seperti simpanan, pembiayaan, perdagangan, dan penitipan emas.