Royke Tumilaar, Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI), menyebut kondisi ini sebagai tantangan besar karena bank harus menghadapi tekanan moneter dan fiskal sekaligus. Senada, Muhammad Iqbal, Direktur SME dan Retail Funding Bank Tabungan Negara (BTN), menilai penerbitan SBN dan SRBI akan mempersulit bank dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK). Efdinal Alamsyah, Direktur Kepatuhan Bank Oke, juga memperingatkan risiko beralihnya dana dari bank ke SBN dan SRBI.

Untuk mengatasi tantangan ini, berbagai bank mengadopsi strategi inovasi diantaranya BTN memperkenalkan aplikasi "Bale by BTN" untuk mempermudah nasabah mengakses produk, dengan target pertumbuhan DPK sebesar 15% dan rasio CASA lebih dari 54%. Bank Oke fokus pada diversifikasi produk, inovasi digital, dan program loyalitas dengan target pertumbuhan DPK dan kredit 8%. 

BNI, menurut Royke, meningkatkan digitalisasi layanan transaksi untuk menjaring dana murah. CIMB Niaga, seperti disampaikan Presiden Direktur Lani Darmawan, fokus menjaring CASA melalui payroll, merchants, dan cash management, dengan target pertumbuhan DPK 7%-8%.

Meski menghadapi tekanan likuiditas yang ketat, bank-bank besar optimistis dapat mempertahankan pertumbuhan melalui inovasi digital dan diversifikasi layanan.

Sektor perbankan dan keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan populasi mayoritas Muslim terbesar kedua di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk memimpin dalam ekonomi syariah global. Sektor perbankan syariah telah melalui tahun 2024  dengan baik, di tengah berbagai dinamika global dan domestik yang cukup menantang. Mulai dari meningkatnya tensi geopolitik dunia, fluktuasi di sektor bisnis dan keuangan, juga pergantian kepala pemerintahan, baik di Indonesia maupun Amerika Serikat. Hal itu terlihat dari aset perbankan syariah global yang melanjutkan tren pertumbuhannya pada 2024. Tercatat pada 2024, prospek aset perbankan syariah global mencapai 2.580 miliar dollar AS, atau naik 8,82 persen secara tahunan (year on year/yoy). Persentase kenaikan ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 5,47 persen yoy.

Demikian pula di tataran nasional, sektor perbankan syariah juga mampu bertumbuh dengan baik, baik dari sisi aset, penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran pembiayaan, maupun peningkatan layanan. Pertumbuhan perbankan syariah yang solid dan memiliki resiliensi setidaknya tecermin dari capaian kinerja PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang menjadi pemimpin pangsa pasar di Indonesia. Sejak didirikan melalui proses merger pada 1 Februari 2021, BSI terus tumbuh secara sehat dan berkualitas. BSI mencatatkan pertumbuhan aset dalam tiga tahun terakhir mencapai 48 persen sejak 2020 hingga Desember 2023. Hingga kuartal III-2024, kinerja keuanganBSI tumbuh positif dari segi aset, pembiayaan, serta dana pihak ketiga (DPK). Semua terjaga pada level digit ganda di atas 15 persen.

Torehan BSI yang tumbuh impresif berkelanjutan tak terlepas dari strategi transformasi yang konsisten dan berkesinambungan, khususnya digitalisasi layanan perbankan syariah yang terus diperkuat dengan menghadirkan super apps BYOND. Prospek 2025 Lalu, bagaimana prospek perbankan syariah pada 2025? Tahun ini diproyeksikan menjadi momentum positif bagi ekonomi syariah di Indonesia. Dengan dukungan regulasi yang semakin baik, serta kesadaran masyarakat yang terus meningkat, inilah saatnya sektor perbankan syariah memanfaatkan momentum untuk meningkatkan kontribusinya pada perekonomian. Sektor ini juga diuntungkan dengan tren penurunan BI rate secara gradual yang mendukung peningkatan pembiayaan. Proyeksi pertumbuhan pembiayaan syariah pada 2025 diperkirakan mencapai Rp 713 triliun, naik 12,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam menghadapi peluang ini, inovasi menjadi kata kunci. (Yoga)

Namun, beberapa bank mulai menurunkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK). Bank Central Asia (BCA) menurunkan SBDK ritel menjadi 8,3% dan SBDK kredit mikro menjadi 8,22%. Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication BCA, menyatakan bahwa BCA berusaha menjaga bunga kredit tetap bersaing sambil memperhatikan kondisi ekonomi makro dan likuiditas. Ia juga menjelaskan bahwa SBDK hanya menjadi indikasi bunga efektif terendah dan belum mencakup premi risiko debitur.

CIMB Niaga, di bawah kepemimpinan Presiden Direktur Lani Darmawan, juga menurunkan SBDK segmen KPR menjadi 8,11%. Namun, Lani menegaskan bahwa bunga kredit secara umum belum turun karena biaya dana yang masih tinggi dan penurunan BI rate sebesar 25 bps belum cukup signifikan.

Sementara itu, Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo menyebut bahwa Bank Mandiri cenderung mempertahankan SBDK dalam dua tahun terakhir akibat dinamika ekonomi makro dan bunga acuan yang masih tinggi. Hal ini mencerminkan perlunya waktu lebih lama bagi pemangkasan suku bunga BI untuk berdampak pada bunga kredit perbankan.

Digitalisasi perbankan mendorong pengembangan aplikasi bagi nasabah. Aplikasi perbankan kian menyasar layanan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Salah satunya kemudahan transaksi properti lewat aplikasi. Pada pertengahan Desember 2024, Bank Tabungan Negara (BTN) merilis aplikasi super Bale by BTN sebagai transformasi aplikasi BTN Mobile. Bale digadang-gadang menjadi aplikasi super yang menghimpun seluruh fitur layanan BTN ke dalam satu aplikasi, termasuk layanan properti dan kredit pemilikan rumah (KPR). Sebelumnya, beberapa aplikasi dan aplikasi super digital telah dikembangkan perbankan, antara lain BNI dengan aplikasi Wondr yang direncanakan lebih lengkap dan menggantikan BNI Mobile Banking. Selain itu, ada pula Livin’ Bank Mandiri untuk layanan e-banking dan BRI dengan aplikasi BRImo. Senior Executive Vice Pre-sident Digital lllll Bank Tabungan Negara Persero (Tbk) Thomas Wahyudi berpendapat, tren digitalisasi perbankan mengarah ke inovasi yang memberikan pengalaman lebih dan solusi bagi konsumen. Konsumen dinilai semakin menghendaki layanan efisien dan personal, bukan lagi sebatas layanan umum. Transformasi digital BTN melalui aplikasi super Bale berpusat pada layanan nasabah yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih aman. ”Wajah digital dari perbankan adalah aplikasi super karena paling cepat menjangkau nasabah, kapan pun dan di mana pun, serta lebih murah dan aman. Kalau ini tercapai, (digitalisasi) sudah benar jalannya,” kata Thomas. Thomas menambahkan, fitur Properti Bale menjadi salah satu keunggulan bank yang fokus pada bisnis pembiayaan properti itu. BTN memimpin pasar KPR dengan porsi pembiayaan (market share) 40 persen dari total penyaluran KPR di Indonesia. Fitur Properti, an- lain, menampilkan proyek-proyek properti dari hampir 9.000 pengembang mitra BTN, simulasi pinjaman, pengajuan KPR, dan layanan keperluan rumah

Meski demikian, beberapa bank memiliki CAR yang mendekati batas minimum 8%, seperti Bank Mayapada (11,71%) dan Bank JTrust Indonesia (13,08%). Helmi A Hidayat, Direktur Bank JTrust, mengungkapkan bahwa pihaknya berencana melakukan rights issue untuk meningkatkan CAR ke atas 14%. Bank JTrust mencatat pertumbuhan kredit yang agresif, mencapai Rp 28,13 triliun per September 2024 atau tumbuh 19,2% secara tahunan. Sementara itu, Bank Mayapada, milik Dato' Sri Tahir, menghadapi peningkatan risiko dengan rasio kredit bermasalah (NPL) sebesar 3,68% dan belum merealisasikan rencana rights issue sejak tahun lalu.

Di sisi lain, bank besar seperti BCA memiliki CAR yang sangat kuat di level 29,3%, diikuti oleh BRI di 26,7%, dan Bank Jatim di 23,06%. Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication BCA, menyatakan bahwa posisi permodalan yang tinggi mampu menopang pengembangan bisnis secara berkelanjutan. Catur Budi Harto, Wakil Direktur BRI, juga memastikan CAR yang solid mendukung ekspansi kredit. Edi Masrianto, Direktur Keuangan Bank Jatim, menyebut CAR banknya akan tetap dijaga di kisaran 20%-25% untuk mendukung ekspansi bisnis di 2025.

Mayoritas perbankan nasional memiliki permodalan yang cukup kuat, meskipun beberapa bank seperti Bank Mayapada dan Bank JTrust perlu memperkuat posisi modalnya untuk menghadapi risiko dan mendukung pertumbuhan.

Lani Darmawan, Presiden Direktur CIMB Niaga, menyatakan bahwa perbaikan LaR merupakan hasil dari peninjauan kembali risk appetite dan pengelolaan kredit secara hati-hati di tengah ketidakpastian ekonomi. CIMB Niaga sendiri mencatat LaR sebesar 6,5%, yang dianggap sangat baik untuk bank dengan segmen kredit ritel dan UKM. Lani optimis tren perbaikan LaR akan terus berlanjut karena dampak pandemi sudah mereda.

Sementara itu, Efdinal Alamsyah, Direktur Kepatuhan OK Bank, menilai penurunan LaR didukung oleh penerapan manajemen risiko yang lebih ketat dan peningkatan standar penyaluran kredit. Dengan stabilitas ekonomi yang lebih baik, tren ini diproyeksikan berlanjut di 2025, meskipun tantangan global masih perlu diwaspadai. OK Bank mencatat LaR sebesar 10%, mendekati rata-rata industri.

Di sisi lain, Setiyo Wibowo, Direktur Manajemen Risiko Bank BTN, menyebut penurunan LaR di BTN (sekitar 20% pada November 2024) merupakan hasil strategi restrukturisasi dan soft landing kredit macet. BTN memproyeksikan rasio LaR akan turun ke bawah 18% pada 2025.

Tren perbaikan kualitas kredit di sektor perbankan memberikan sinyal positif bagi profitabilitas dan stabilitas industri perbankan di tengah tantangan ekonomi global.

Perbankan pelat merah masih menjadi andalan utama di balik terlampauinya target dividen BUMN yang disetorkan ke kas negara sepanjang 2024. Sejumlah transformasi yang terus berjalan di tubuh BUMN diharapkan mampu membuat perbaikan kinerja yang lebih merata di bermacam sektor. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pos Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) alias dividen BUMN sepanjang 2024 senilai Rp 86,4 triliun. Capaian ini melampaui target yang dicanangkan Kementerian Keuangan dan disanggupi Kementerian BUMN pada 2024 senilai Rp 85,8 triliun. Dividen Rp 49,52 triliun atau 57,39 persen disumbangkan oleh Himpunan Bank-bank Negara (Himbara). Setoran dividen Himbara untuk kas negara pada 2024 meningkat dari tahun 2023 senilai Rp 40,84 triliun.

Setoran dividen BUMN perbankan pada 2023 juga menjadi penyumbang utama pendapatan KND di tahun tersebut yang mencapai Rp 82,1 triliun. Kontribusinya 49,74 persen. Kementerian BUMN mencatat, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi perusahaan pelat merah dengan setoran dividen terbesar ke kas negara senilai Rp 25,7 triliun pada 2024. Berikutnya adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan setoran dividen senilai Rp 17,1 triliun. Adapun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, masing-masing menyetorkan dividen Rp6,2 triliun dan Rp 420 miliar. Dihubungi Selasa (7/1/2024), pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menjelaskan, pemulihan perekonomian pascapandemi Covid-19 pada 2023 telah mendatangkan profit signifikan bagi BUMN, khususnya di sektor perbankan.

”Sumbangan dividen untuk negara memang masih terus bertumpu pada Himbara. Secara historis, sektor perbankan selalu jadi kontributor utama setoran dividen BUMN kepada kas pemerintah,” ujarnya. Setoran dividen BUMN 2024 tumbuh 5,23 persen dibandingkan dengan realisasi pada 2023 senilai Rp 82,1 triliun. Sumbangan dividen BUMN berkontribusi 14,94 persen dari total PNBP sepanjang 2024 senilai Rp 579,5 triliun. Menurut Toto, dari tahun ketahun, nilai laba yang dihimpun Himbara berjalan linier dengan nilai setoran dividen ke negara. Sebagai contoh, saat kinerja Himbara sedang ”tiarap” karena faktor pandemi Covid-19, nilai dividen yang disumbangkan BUMN ke kas negara juga ikut turun. Belum merata Di sisi lain, struktur setoran dividen BUMN yang masih terkonsentrasi pada sejumlah perusahaan, terutama Himbara, menunjukkan pemerataan kinerja BUMN melalui berbagai upaya restrukturisasi oleh Kementerian BUMN belum menciptakan nilaitambah baru yang mampu mengangkat kinerja BUMN secara merata. (Yoga)

Perbankan pelat merah masih menjadi andalan utama di balik terlampauinya target dividen BUMN yang disetorkan ke kas negara sepanjang 2024. Sejumlah transformasi yang terus berjalan di tubuh BUMN diharapkan mampu membuat perbaikan kinerja yang lebih merata di bermacam sektor. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pos Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) alias dividen BUMN sepanjang 2024 senilai Rp 86,4 triliun. Capaian ini melampaui target yang dicanangkan Kementerian Keuangan dan disanggupi Kementerian BUMN pada 2024 senilai Rp 85,8 triliun. Dividen Rp 49,52 triliun atau 57,39 persen disumbangkan oleh Himpunan Bank-bank Negara (Himbara). Setoran dividen Himbara untuk kas negara pada 2024 meningkat dari tahun 2023 senilai Rp 40,84 triliun.

Setoran dividen BUMN perbankan pada 2023 juga menjadi penyumbang utama pendapatan KND di tahun tersebut yang mencapai Rp 82,1 triliun. Kontribusinya 49,74 persen. Kementerian BUMN mencatat, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi perusahaan pelat merah dengan setoran dividen terbesar ke kas negara senilai Rp 25,7 triliun pada 2024. Berikutnya adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan setoran dividen senilai Rp 17,1 triliun. Adapun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, masing-masing menyetorkan dividen Rp6,2 triliun dan Rp 420 miliar. Dihubungi Selasa (7/1/2024), pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menjelaskan, pemulihan perekonomian pascapandemi Covid-19 pada 2023 telah mendatangkan profit signifikan bagi BUMN, khususnya di sektor perbankan.

”Sumbangan dividen untuk negara memang masih terus bertumpu pada Himbara. Secara historis, sektor perbankan selalu jadi kontributor utama setoran dividen BUMN kepada kas pemerintah,” ujarnya. Setoran dividen BUMN 2024 tumbuh 5,23 persen dibandingkan dengan realisasi pada 2023 senilai Rp 82,1 triliun. Sumbangan dividen BUMN berkontribusi 14,94 persen dari total PNBP sepanjang 2024 senilai Rp 579,5 triliun. Menurut Toto, dari tahun ketahun, nilai laba yang dihimpun Himbara berjalan linier dengan nilai setoran dividen ke negara. Sebagai contoh, saat kinerja Himbara sedang ”tiarap” karena faktor pandemi Covid-19, nilai dividen yang disumbangkan BUMN ke kas negara juga ikut turun. Belum merata Di sisi lain, struktur setoran dividen BUMN yang masih terkonsentrasi pada sejumlah perusahaan, terutama Himbara, menunjukkan pemerataan kinerja BUMN melalui berbagai upaya restrukturisasi oleh Kementerian BUMN belum menciptakan nilaitambah baru yang mampu mengangkat kinerja BUMN secara merata. (Yoga)

PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA), Biaya provisi turun 30,45% menjadi Rp 1,14 triliun. Laba naik 4,86% menjadi Rp 5,85 triliun, meski pendapatan bunga bersih turun 3,42%. Presiden Direktur Lani Darmawan menekankan kualitas aset yang terjaga sebagai basis pertumbuhan lebih tinggi.

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), Biaya provisi turun 15,46% menjadi Rp 2,03 triliun. Pendapatan bunga bersih naik 9,29% menjadi Rp 70,15 triliun, dan laba meningkat 14,31% menjadi Rp 50,47 triliun. EVP Hera F. Haryn menyebut disiplin dalam penyaluran kredit membantu menjaga kualitas kredit.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), Biaya provisi turun 18,72% menjadi Rp 6,41 triliun. Laba naik 4,04% menjadi Rp 19,81 triliun meskipun pendapatan bunga bersih turun 3,87%. Direktur Utama Royke Tumilaar optimistis kualitas aset akan terus membaik.

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN). Biaya provisi turun 35,57% menjadi Rp 2,2 triliun. Direktur Manajemen Risiko Setiyo Wibowo yakin tekanan makro dan suku bunga tinggi akan mereda pada 2025, seiring perbaikan kondisi ekonomi.

Strategi efisiensi dalam mengelola biaya provisi dan fokus pada kualitas aset menjadi kunci keberhasilan perbankan menjaga kinerja positif di tengah tekanan suku bunga tinggi.