Perubahan kontrak bagi hasil migas atau production sharing contract (PSC) dari sebelumnya skema cost recovery menjadi gross profit masih menjadi perdebatan hangat. Melalui riset terbarunya, Wood Mackenzie melihat ada perubahan investasi dalam transisi kebijakan ini. Riset itu menyebutkan ada perubahan kebijakan fiskal atas industri minyak bumi di 31 negara penghasil minyak. Hasil penelitian itu menyebutkan Indonesia tengah menyelesaikan putaran pertama skema gross split bagi kontraktor migas. Mackenzie menyebut respon investor "suam-suam kuku".
Sebelumnya, Fraser Institute, lembaga kajian berbasis di Kanada, mengelompokkan Indonesia masuk dalam 10 negara dengan iklim investasi terburuk tahun 2018. Salah satunya karena regulasi dan skema kontrak gross split. Namun hal itu dibantah oleh Kementerian ESDM. Nyatanya, realisasi lelang blok migas tahu memakai skema gross split. Wakil Menteri ESDM yakin skema gross split sangat kompetitif menarik investasi migas ke Indonesia. Sementara itu, Direktur Eksekutif Reforminer Institute mengatakan tidak semua lapangan migas cocok memakai skema itu, sehingga jangan dipaksakan di semua blok. Yang terpenting bukan sistem yang diubah, melainkan investasi naik dan cadangan migas meningkat.

Neraca perdagangan Indonesia memerah sepanjang 2018. Sektor minyak dan gas bumi dianggap biang kerok penyebab defisit neraca perdagangan yang semakin melebar. Sudah menjadi kenyataan yang harus dipahami bahwa sejak 2002 Indonesia menjadi nett importer minyak bumi. Dengan kebutuhan konsumsi energi yang bertumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika produksi minyak sulit didongkrak dalam waktu dekat, pemerintah perlu mengonversi BBM ke sumber energi primer lainnya, seperti batu bara, gas bumi, dan energi terbarukan. Untuk memangkas defisit neraca migas, Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, mengatakan bahwa peningkatan produksi migas wajib ditingkatkan. Terkait dengan jalan keluar untuk mengempiskan pembengkakan impor migas, Komaidi mengatakan bahwa peningkatan ekspor nonmigas menjadi penyelamat. Kinerja ekspor barang tambang yang sudah memberikan hasil pada tahun lalu menjadi tambalan melebarnya defisit neraca perdagangan yang disebabkan sektor migas.

Masalah lingkungan menjadi sorotan dalam pengelolaan migas di Indonesia. Kementerian ESDM mencatat 10 kontraktor KKKS yang mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam skala besar tahun lalu. Mereka adalah PT Cevron Pacific Indonesia, Petrochina International Jabung Ltd, Medco E&P Natuna, PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga, Conoco Phillips (Grissik) Ltd, Pertamina Hulu Energi Oses Ltd, ExxonMobil Cepu Ltd, PT Pertamina EP, serta Pertamina Hulu Energi ONWJ. Kementerian LHK akan mengeluarkan sanksi administrasi kepada kontraktor migas yang tidak patuh dalam pengelolaan limbah sesuai izin yang diatur pemerintah.

BPS mencatat defisit neraca perdagangan 2018 sebesar US$ 8,57 miliar terbesar sepanjang sejarah RI. Biang kerok defisit neraca perdagangan adalah defisit neraca perdagangan migas yang mencapai US$ 12,4 miliar. Di sisi lain, laju ekspor sepanjang 2018 tak mampu menutup meskipun ekspor non migas naik 6%. Apalagi, pertumbuhan impor non migas naik 19,7%.

Menko Perekonomian mengatakan pemerintah masih kesulitan untuk menekan impor migas. Untuk menekan laju impor migas, ia berharap pada kebijakan B20. Apalagi pemerintah memperluas mandatori pencampuran menjadi 30%. Kebijakan pemerintah menaikkan PPh Pasal 22 impor atas 1.147 barang juga belum membuahkan hasil.

Darmin mengklaim, kenaikan impor menandakan perekonomian Indonesia tumbuh. Meski begitu, pemerintah tidak akan tinggal diam membiarkan defisit neraca perdagangan.

Impor minyak dan gas yang melonjak tahun lalu membuat kinerja perdagangan Indonesia mencatatkan defisit tahunan pertama kali sejak 2014. Pemerintah diharapkan memperkuat kebijakan strategis di sektor migas baik di hulu dan hilir. Secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia 2018 tercatat defisit sebesar US$8,57 miliar. Defisit ini disebabkan oleh defisit migas yang mencapai US$12,4 miliar. Pemerintah terbilang terlambat mengeksekusi sejumlah kebijakan pengendali impor maupun pendongkrak ekspor. Seperti mandatori B20 dan PPh Pasal 22 yang baru dieksekusi semester II/2018. Padahal tanda-tanda tekanan dari sisi global sebenarnya sudah kelihatan sejak tahun lalu.

Lima KKKS minyak bumi : PT Chevron Pasific Indonesia, PT ExxonMobil Cepu Ltd, PT Pertamina EP, PT Pertamina Hulu Mahakam, dan PHE OSES

Menguntungkan anggaran, kenaikan ICP membuat beban PLN bertambah berat. Jika harga minyak terus merangkak naik, PPh migas dan PNBP jauh melampaui target , tetapi subsidi energinya akan melebar.

Harga Minyak mentah dunia terus menguat karena pasar memperkirakan adanya pengetatan pasokan menjelang berlakunya sanksi AS terhadap industri minyak Iran pada 4 November 2018.

Upaya PT Pertamina membeli minyak mentah bagian kontraktor kerja sama masih terganjal keberadaan pajak penghasilan atas laba setelah pajak atau branch profit tax.

Pemerintah mencatat sebanyak tiga perusahaan migas telah sepakat menjual minyak mentah bagiannya ke PT Pertamina. Namun, transaksi jual beli minyak ini masih terkendala masalah perpajakan di mana perusahaan migas bakal terkena pajak 44%.